Pernyataan itu disampaikan Maruli usai mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026). Ia menjelaskan bahwa setiap pemerintah daerah memiliki otoritas untuk mengambil langkah pengamanan apabila suatu kegiatan dinilai berpotensi memicu gangguan ketertiban masyarakat.

“Itu kan tanggung jawabnya koordinator wilayah antara pejabat pemerintahan di sana menganggap ada risiko keributan. Ya kan, itu mereka, tidak ada instruksi langsung,” kata Maruli kepada wartawan.

Isu pembubaran nobar film dokumenter tersebut menjadi perhatian publik setelah sejumlah agenda pemutaran film di beberapa kota dilaporkan dibatalkan atau dihentikan. Film “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” diketahui mengangkat isu sosial dan kondisi masyarakat Papua, sehingga memunculkan berbagai respons di tengah masyarakat.

Peristiwa pembubaran nobar memicu kritik dari sejumlah kelompok masyarakat sipil dan aktivis yang menilai tindakan tersebut berpotensi menghambat kebebasan berekspresi dan ruang diskusi publik. Di media sosial, polemik terkait pembatalan acara itu berkembang luas dan memunculkan perdebatan mengenai batas kewenangan aparat serta pemerintah daerah dalam mengatur kegiatan masyarakat.

Menanggapi berbagai kritik tersebut, Maruli menegaskan TNI tidak terlibat dalam pengambilan keputusan pembubaran acara nobar. Menurut dia, langkah tersebut merupakan hasil koordinasi pemerintah daerah dan aparat keamanan setempat berdasarkan situasi yang berkembang di lapangan.

“Pemda kan yang cerita. Pemda punya koordinasi, mereka kan berwenang untuk mengamankan wilayah,” ujarnya.

Maruli juga membantah anggapan yang menyebut pembubaran acara tersebut sebagai bentuk sikap antikritik terhadap institusi TNI. Ia menegaskan tidak ada instruksi dari Angkatan Darat untuk menghentikan pemutaran film dokumenter tersebut.

“Enggak, bukan, bukan TNI-nya. Pemerintah daerahnya yang memutuskan itu,” tegasnya.

]]> https://eranasional.com/101969/tanggapi-polemik-nobar-pesta-babi-ksad-tegaskan-bukan-instruksi-tni/feed 0 Aditya https://eranasional.com/75744/ksad-mengusulkan-agar-tni-diperbolehkan-berbisnis https://eranasional.com/75744/ksad-mengusulkan-agar-tni-diperbolehkan-berbisnis#respond Tue, 23 Jul 2024 01:42:09 +0000 https://eranasional.com/75744/ksad-mengusulkan-agar-tni-diperbolehkan-berbisnis Jakarta, ERANASIONAL.COM – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak megusulkan agar anggota TNI diperbolehkan menjalankan bisnis.

Alasannya kata dia karena banyak anggota TNI yang nyambi kerja jadi Ojek Online (Ojol).

Dia menilai tidak apa-apa anggota TNI bekerja sampingan atau berbisnis asalkan tidak mengangg pekerjaannya.

“Ya sudahlah, yang penting hadir bertugas TNI, kerja baik. Dua tiga jam ngojek kan lumayan,” kata Maruli di Mabes TNI AD, Jakarta, Senin 22 Juli 2024.

Namun, ia menegaskan, anggota-anggota yang berbisnis tersebut harus tetap mengikuti apel pagi dan apel petang.

“Ada apel pagi kita, silakan lihat. Satu orang hilang saja ketahuan itu, enggak mungkin izin ngojek,” ujarnya, dikutip dari Antara.

Ia pun memastikan jika nantinya TNI diperbolehkan berbisnis maka akan mengikuti aturan.

Maruli menegaskan, institusinya akan menindak anggota TNI yang berbisnis ilegal.

“Kalau bisa dibikin koridor ya, kita kerjakan. Kalau memang UU-nya mengatakan tidak boleh ya sudah tidak usah berbisnis,” tegasnya.

Dia mengaku tidak memaksa jika nantinya aturan tetap melarang anggota TNI berbisnis.

Ia menyebut usulan anggota TNI diperbolehkan menjalankan bisnis hanya merupakan sebuah saran darinya.

“Kalau saran saya, dibuat batasan saja, dipertegas nih bagaimana aturan-aturannya supaya kita masih diperbolehkan, kalau tidak boleh pun kita nurut kok tentara ini, Undang-Undangnya enggak boleh ya sudah enggak boleh. Kerja lagi,” ujar Maruli.

Sebagaimana diketahui, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dijelaskan sejumlah larangan bagi anggota TNI.

Antara lain, dilarang menjadi anggota partai politik, dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis, dilarang terlibat dalam kegiatan bisnis, dan terakhir dilarang terlibat dalam kegiatan yang bertujuan untuk dipilih sebagai anggota legislatif ataupun jabatan lain yang bersifat politis.

Namun belakangan, pihak TNI mengusulkan kepada Kemenko Polhukam untuk menghapus larangan membuka usaha yang tercantum pada Pasal 39 huruf c dalam UU TNI Nomor 34 Tahun 2004.

Usulan tersebut disampaikan salah satu anggota TNI dalam forum diskusi yang disediakan Kemenko Polhukam untuk membahas RUU TNI di Jakarta Pusat, Kamis 11 Juli 2024.

Menyikapi usulan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto menyampaikan, pembahasan mengenai usulan penghapusan larangan TNI berbisnis itu tengah dilakukan dalam rangka daftar intervensi masalah (DIM) RUU TNI. []

Penunjukan Maruli sebagai Komisaris Utama PT Pindad tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Erick Thohir Nomor: SK-16/MBU/01/2024 dan Keputusan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Len Industri selaku para pemegang saham PT Pindad Nomor 001/KRUPS/LEN-PINDAD/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Pindad.

“Tentunya diharapkan dengan kehadiran Pak Maruli sebagai Komisaris Utama PT Pindad, kedepannya dapat membentuk rancang bangun industri pertahanan, khususnya di Angkatan Darat (AD) untuk lima tahun ke depan. Kita bisa kembangkan bersama proses penelitian dan pengembangan (litbang),” kata Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dalam siaran pers, Selasa, 23 Januari 2024.

Selain itu, Kartika juga ingin memastikan bahwa PT Pindad berada dalam kondisi yang sehat agar ke depannya fokus menghasilkan bisnis-bisnis yang memberikan keuntungan.

Sementara itu, KSAD Maruli mengatakan ke depannya banyak hal yang akan dikembangkan bersama antara Litbang TNI AD dengan PT Pindad.

“Saya menyukai litbang, di internal Angkatan Darat banyak melakukan litbang. Nantinya bisa kita kolaborasikan dan kembangkan bersama PT Pindad,” kata Maruli.

“Mudah-mudahan kehadiran saya dapat membantu banyak serta berkontribusi aktif,” sambungnya. (*)

Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad).

Berikut profil dan perjalanan karir Letjen Maruli Simanjuntak hingga menjadi KSAD.

Profil Maruli Simanjuntak

Maruli Simanjuntak lahir pada tanggal 27 Februari 1970 di Bandung, Jawa Barat. Dia merupakan anak ketiga dari lima bersaudara. Maruli dan keluarganya merantau ke Jawa. Ayahnya berprofesi sebagai guru dan ibunya seorang perawat.

Sejak awal karirnya, Maruli pernah dipercaya memegang sejumlah jabatan strategis di Korps Baret Merah Kopassus. Di antaranya, Komandan Batalyon (Danyon) 21 Grup 2 Kopassus, Komandan Sekolah Komando Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdikpassus).

Dia juga menjabat sebagai Wakil Komandan Grup 1 Kopassus, juga pernah menjabat sebagai Komandan Grup 2 Kopassus sampai tahun 2014.

Di tahun yang sama, Maruli bertugas sebagai Komandan Grup A Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) hingga tahun 2016.

Pada tahun 2016, Maruli mengemban tugas sebagai Komandan Korem (Danrem) 074/Warastratama. Saat menjabat Danrem 074, dia meraih penghargaan sebagai Danrem terbaik dalam bidang Upaya Khusus (Upsus) Ketahanan Pangan Tingkat Nasional tahun 2016.

Pada tahun 2017 hingga 2018, Maruli kemudian ditunjuk menduduki jabatan Wakil Komandan Paspampres. Dan, satu tahun berikutnya menjabat sebagai Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kasdam) IV/Diponegoro.

Selanjutnya, Maruli Simanjuntak mendapatkan promosi menjabat sebagai Komandan Paspampres dan berlanjut memegang sebagai Pangdam IX/Udayana. Selanjutnya dia menjabat sebagai Pangkostrad pada awal tahun 2022 lalu.

Kini, usai dilantik oleh Presiden Jokowi pada, Rabu, 29 November 2023, Maruli Simanjuntak resmi menjabat sebagai KSAD baru. (*)

Seperti diketahui, Agus Subiyanto telah dilantik sebagai Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono.

“Saya kira minggu depan akan kita putuskan,” kata Jokowi di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, 25 November 2023.

Lalu, Jokowi menyatakan bahwa Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak merupakan salah satu kandidat KSAD.

“Ya salah satu kandidat (Letjen Maruli,” ucap Jokowi tanpa menyebut nama kandidat lainnya.

Untuk diketahui, posisi KSAD saat ini masih kosong karena KSAD sebelumnya, Jenderal Agus Subiyanto, dilantik menjadi pPanglima TNI pada Rabu, 22 November 2023 kemarin.

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan, ada tiga nama yang berpeluang mengisi posisi KSAD yakni Letjen TNI Maruli Simanjuntak, Letjen TNI Suharyanto, dan Letjen TNI I Nyoman Cantiasa.

Suharyanto adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sedangkan Nyoman adalah Koordinator Staf Ahli (Koorsahli) KSAD.

“Ada beberapa nama. Pak Maruli salah satu yang kuat, kemudian ada Pak Suharyanto, kepala BNPB, dan Pak Nyoman Cantias,” ungkap Meutya.

Sementara itu, Maruli menyatakan siap apabila ditunjuk menjadi KSAD.

“Kalau tentara, ya ditunjuk, enggak ditunjuk, harus bekerja terus,” kata Maruli di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. (*)