Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan keppres tersebut sudah terbit dua pekan lalu.

“Dua minggu lalu sudah diterbitkan Bapak Presiden,” kata Alexander Marwata di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu, 20 Desember 2023.

Untuk diketahui, masa jabatan pimpinan KPK diubah dari 4 tahun menjadi 5 tahun oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan ini berlaku juga untuk masa jabatan pimpinan KPK yang mulai menjabat pada 2019.

Saat itu, ada lima pimpinan KPK yang mengucapkan sumpah di hadapan Presiden Jokowi, yakni Firli Bahuri (Ketua KPK), Lili Pintauli Siregar (Wakil Ketua KPK), Alexander Marwata (Wakil Ketua KPK), Nawawi Pomolango (Wakil Ketua KPK), dan Nurul Ghufron (Wakil Ketua KPK).

Lili Pintauli kemudian mengundurkan diri dan digantikan oleh Johanis Tanak. Sementara itu, Firli Bahuri diberhentikan sementara dari jabatannya setelah menjadi tersangka dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Alasan MK memperpanjang Masa Kerja Pimpinan KPK

Dalam penjelasannya, MK memutuskan mengubah atau memperpanjang masa kerja pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun dengan tujuan menguatkan kedudukan pimpinan KPK.

Hakim MK saat itu,  Arief Hidayat mengatakan sesuai Pasal 24 Ayat 1 UUD 1945 dan menurut penalaran yang wajar, ketentuan yang mengatur tentang masa jabatan pimpinan KPK seharusnya disamakan dengan ketentuan yang mengatur tentang hal yang sama pada lembaga negara constitutional importance yang bersifat independen, yaitu selama 5 tahun.

Menurut MK, sistem perekrutan pimpinan KPK dengan skema 4 tahunan berdasarkan Pasal 34 UU No. 30/2002 dianggap telah menyebabkan kinerja pimpinan KPK yang merupakan manifestasi dari kinerja lembaga KPK dinilai oleh Presiden ataupun DPR sebanyak dua kali sehingga dapat mengancam independensi KPK.

“Karena dengan kewenangan Presiden maupun DPR dapat melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK sebanyak dua kali dalam periode atau masa jabatan kepemimpinannya, berpotensi tidak hanya mempengaruhi independensi pimpinan KPK, tetapi juga beban psikologis dan benturan kepentingan pimpinan KPK yang hendak mendaftarkan diri,” ucap Hakim Arief Hidayat dalam sidang MK, Kamis, 25 Mei 2023.

Atas pertimbangan itu, MK mengabulkan gugatan yang diajukan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron itu. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menerima seluruh gugatan yang diajukan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron. Gugatan itu terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK, yakni dari empat tahun menjadi lima tahun.

Selain itu, MK juga mengabulkan syarat minimal menjadi pimpinan KPK agar tidak lagi berusia 50 tahun.

“Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Anwar Usman saat sidang pembacaan putusan,Kamis (25/5/2023).

MK mengatakan Pasal Pasal 29 Huruf (e) UU Nomor 19 Tahun 2019 yang semula berbunyi “Berusia paling rendah 50 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan” bertentangan dengan UUD 1945.

Lewat putusan itu, Nurul Ghufron bisa kembali mencalonkan diri sebagai Pimpinan KPK karena syarat usia sudah tak lagi mengganjalnya karena memenuhi syarat “berpengalaman sebagai Pimpinan KPK”.

MK juga menyatakan Pasal 34 UU Nomor 30 Tahun 2002 jo UU Nomor 19 Tahun 2019 yang semula berbunyi “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan” bertentangan dengan UUD 1945. Atas putusan itu, MK merestui perpanjangan jabatan Ketua KPK Firli Bahuri cs hingga 2024.

Selain itu, MK menyepakati perpanjangan jabatan Dewan Pengawan KPK menjadi lima tahun. Hal ini guna mengimbangi perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK.

Sebelumnya, Nurul Ghufron mengajukan uji materi Pasal 29 (e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 30 Tahun 2002 (UU KPK) soal batas umur minimal Pimpinan KPK. Belakangan terdapat permohonan lain berupa perpanjangan masa jabatan dari 4 tahun menjadi 5 tahun atau berakhir pasca pemilu 2024.

Ghufron berdalih alasan meminta penambahan masa jabatan pimpinan KPK dari empat tahun menjadi lima tahun karena masa pemerintahan di Indonesia yang ditentukan dalam Pasal 7 UUD RI Tahun 1945 adalah lima tahun. Oleh karena itu, dia menilai seluruh periodisasi pemerintahan semestinya juga selaras dengan ketentuan itu.

Dia menilai, masa jabatan pimpinan KPK seharusnya juga disamakan dengan 12 lembaga nonkementerian atau auxiliary state body di Indonesia seperti Komnas HAM, Komisi Yudisial, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ghufron lantas mengajukan uji materi ke MK sejak awal November 2022. Awalnya Ghufron mengajukan uji materi terhadap Pasal 29 Huruf (e) UU Nomor 19 Tahun 2019 mengenai persyaratan usia minimal pimpinan KPK 50 tahun. Kemudian, objek uji materi Pasal 34 UU Nomor 30 Tahun 2002 jo UU Nomor 19 Tahun 2019 menyoal masa periode pimpinan KPK.

Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto mengaku tak tahu argumentasi MK memutuskan hal tersebut.

“Saya tidak tahu, argumentasinya belum tahu, tapi keputusan MK bersifat final dan mengikat. Kalau udah final dan mengikat ya kita mau ngomong apa,” ujar Bambang, Kamis (25/5/2023).

Namun ia menyampaikan, Komisi III memiliki alasan mengapa masa jabatan pimpinan KPK selama empat tahun. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam pembahasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Maka sikap DPR sudah disampaikan melalui Komisi III dan itu historical. Pembuatan undang-undangnya itu udah pasti disampaikan di dalam MK sebelum ambil putusan mengundang pihak-pihak terkait,” ujar Bambang.

JAKARTA, Eranasional.com – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengajukan uji materi Undang-Undang KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dia meminta masa jabatan pimpinan KPK diubah dari 4 tahun menjadi 5 tahun.

Ada tiga alasan Ghufron meminta MK mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Pertama, dia merujuk pada Pasal 7 UU 1945 soal masa pemerintahan di Indonesia yang berada di periode lima tahunan.

“Cita hukum sebagai mana dalam pasal 7 UUD 1945 masa pemerintahan di Indonesia adalah 5 tahun, sehingga semestinya seluruh periodisasi masa pemerintahan adalah 5 tahun,” kata Ghufron.

Dia juga membandingkan soal masa jabatan di 12 lembaga negara nonkementerian seperti Komnas HAM hingga Bawaslu. Belasan lembaga negara itu diketahui memiliki masa jabatan bagi pimpinannya selama 5 tahun dalam satu periode.

“12 lembaga negara nonkementerian (auxiliary state body) misalnya Komnas HAM, Obligasi Negara Ritel (ORI), Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), dan lain-lain, semua nya 5 tahun. Karenanya akan melanggar prinsip keadilan sebagai mana Pasal 27 dan Pasal 28D UUD 1945 jika tidak diperbaiki atau disamakan,” ucap Ghufron.

Alasan terakhirnya, Ghufron menyebut masa jabatan pimpinan KPK selama 4 tahun tidak sesuai dengan rencana pembangunan nasional di UU 25 Tahun 2004.

Dia menilai pengubahan masa jabatan itu juga akan menyamakan program pemberantasan korupsi di KPK dengan rencana pembangunan nasional oleh pemerintah.

“Periodisasi perencanaan pembangunan nasional sebagaimana UU No. 25/2004 adalah RPJPN 25 tahun, RPJMN 5 tahun ini akan berkonsekuensi pada perencanaan monitoring dan evaluasi pembangunan. Maka jika program pemberantasan korupsi 4 tahun akan sulit dan tidak sinkron evaluasi hasil kinerja pemberantasan korupsinya,” jelasnya.