Persoalan ini bermula pada tahun ajaran 2024. Novi, orang tua MDL, mengaku mendapat informasi bahwa anaknya dapat masuk SMAN 12 Depok melalui jalur tertentu dengan memberikan sejumlah uang.

Menurut Novi, proses tersebut awalnya melalui seseorang berinisial TY. Dari TY, ia kemudian diarahkan kepada WW, yang selanjutnya disebut berhubungan dengan seseorang berinisial WH atau Wahyu.

Novi mengaku telah menyerahkan uang kepada WW sebanyak dua kali dengan total Rp13,3 juta. Uang tersebut, menurut informasi yang diterimanya, kemudian diserahkan WW kepada Wahyu secara tunai.

Namun, meski uang telah diberikan, MDL ternyata tidak kunjung diterima sebagai siswa di SMAN 12 Depok.

Persoalan tersebut kemudian berlanjut pada dugaan adanya aliran dana kepada seseorang berinisial AS.

Wahyu Akui Transfer Rp8 Juta ke AS

Ketika dikonfirmasi, Wahyu mengakui bahwa dirinya memang mentransfer uang kepada AS sebesar Rp8 juta melalui dua kali transaksi.

“Iya, saya yang mentransfer ke beliau AS karena beliau yang mempunyai peran mampu untuk meloloskan di sekolah tersebut,” ungkap Wahyu kepada eranasional, Minggu (16/8).

Wahyu juga menjelaskan bahwa posisinya dalam persoalan tersebut bukan sebagai pihak yang menentukan penerimaan siswa, melainkan sebagai penghubung antara pihak yang memberikan uang dengan AS.

Menurutnya, setelah persoalan tersebut tidak kunjung selesai, dirinya bahkan telah berupaya menemui AS untuk meminta pertanggungjawaban atas dana yang telah diterima.

Wahyu mengaku meminta AS membuat surat pernyataan bermaterai mengenai kesediaannya mengembalikan uang tersebut.

“Iya, saya di sini sebagai penjembatan, agar si AS itu bisa ada itikad baiknya untuk mengembalikan uang tersebut, dan dia sampai buat pernyataan bermaterai,” katanya.

Dalam surat pernyataan tersebut, AS disebut menyatakan kesediaannya mengembalikan dana pada Juni 2025. Namun, berdasarkan keterangan Novi, hingga kini uang tersebut belum juga dikembalikan.

Kondisi tersebut membuat Novi merasa dirugikan. Tidak hanya kehilangan uang belasan juta rupiah, anaknya yang semula diharapkan dapat bersekolah di SMAN 12 Depok akhirnya harus menempuh pendidikan melalui jalur Paket C.

“Saya kecewa. Anak saya akhirnya sekolah Paket C, uang juga hilang,” ujar Novi.

Novi berharap pihak-pihak yang disebut terlibat dalam persoalan tersebut memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang yang telah diberikan.

“Intinya saya ingin uang saya kembali. Itu saja. Kondisi keuangan saya sedang sulit,” katanya.

Istri AS Mengaku Kaget & Tidak Mengetahui

Sementara itu, dugaan keterlibatan AS turut dikonfirmasi kepada istrinya, Nuriyah. Nuriyah diketahui merupakan seorang guru di SDN Ratu Jaya 2, Depok.

Saat dikonfirmasi mengenai persoalan tersebut, Nuriyah mengaku tidak mengetahui adanya transaksi maupun permasalahan terkait penerimaan siswa di SMAN 12 Depok.

“Waduh, saya nggak tahu, Mas. Kalau memang ada kejadian hal ini, setahu saya suami saya sih aktif di partai,” kata Nuriyah.

Nuriyah mengaku terkejut setelah mendapat informasi tersebut. Ia juga menyatakan akan mencoba menanyakan langsung persoalan itu kepada suaminya.

“Coba nanti saya tanyakan ya, Mas, ke suami saya,” ujarnya.

Novi menegaskan dirinya masih berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan secara baik-baik dan uang yang telah dikeluarkannya dapat dikembalikan.

Namun, apabila tidak ada itikad baik dari pihak-pihak yang disebut dalam persoalan tersebut, Novi menyatakan siap membawa kasus itu ke ranah hukum.

“Ya, intinya saya ingin uang saya balik, itu saja. Kalau sampai tidak, saya akan buat laporan ke polisi,” tegasnya.

Kasus ini menjadi sorotan lantaran menyangkut dugaan praktik percaloan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Novi mengaku datang ke sekolah untuk mempertanyakan persoalan tersebut setelah anaknya tidak kunjung dapat bersekolah di SMAN 12 Depok, meski uang belasan jutaan rupiah telah diberikan.

Hingga berita ini diturunkan, keterangan dari pihak-pihak lain yang disebut dalam pengakuan Novi dan Wahyu masih diperlukan untuk memperoleh penjelasan secara utuh dan berimbang mengenai dugaan aliran dana serta janji memasukkan siswa ke SMAN 12 Depok.

Kegiatan ini bertujuan memastikan pelaksanaan MPLS berjalan sesuai regulasi, aman, dan ramah anak, khususnya bagi siswa kelas 1 SD.

Kepala Bidang Sekolah Dasar pada Dindik Kota Pekalongan, Siti Nurul Izzah, menyampaikan bahwa, pelaksanaan MPLS tahun ajaran baru ini difokuskan pada proses transisi yang menyenangkan dan ramah anak, khususnya untuk peserta didik baru kelas 1 SD.

“Dari hasil pemantauan kami, MPLS di SDN Keputran 06 berjalan sesuai regulasi dan sangat memperhatikan aspek psikologis anak. Kegiatan berlangsung selama enam hari, di mana hari terakhir dimanfaatkan untuk pembentukan organisasi kelas dan kesepakatan bersama,” ujar Izzah.

Ia menjelaskan, sejumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam MPLS mengacu pada pembentukan karakter dan penguatan dimensi profil pelajar Pancasila.

“Setelah upacara pagi, anak-anak dikenalkan dengan program Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Mereka juga diperkenalkan dengan guru, kepala sekolah, teman-teman baru, serta lingkungan sekolah,” imbuhnya.

Ada pula edukasi tentang anti perundungan agar anak merasa aman dan nyaman di sekolah. Ia juga menyoroti pentingnya masa transisi dari PAUD ke SD dilakukan dengan pendekatan yang humanis dan tanpa tekanan akademik.

“Kami memastikan tidak ada kegiatan calistung (membaca, menulis, berhitung) yang bersifat memaksa. Semua pembelajaran diawali dengan suasana yang menyenangkan agar anak-anak tidak merasa tertekan,” ungkapnya.

Selain itu, Dindik juga memahami bahwa pada hari-hari awal MPLS, sebagian anak masih perlu didampingi orang tua.

“Biasanya satu atau dua hari pertama masih didampingi, dan itu kami maklumi. Selanjutnya, anak-anak diarahkan untuk lebih mandiri,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa, selama MPLS, penggunaan seragam tidak diwajibkan.

“Kami memberikan kelonggaran dengan membolehkan siswa memakai seragam TK atau pakaian rapi lainnya. Hal ini agar anak merasa nyaman dan percaya diri di lingkungan baru,” tegasnya.

Ketua Panitia MPLS SDN Keputran 06 Kota Pekalongan, Arum, menyampaikan bahwa, pelaksanaan MPLS di sekolahnya dirancang dengan pendekatan ramah anak dan menyenangkan, agar siswa baru khususnya kelas 1 dapat beradaptasi tanpa tekanan.

“Kami melaksanakan MPLS selama lima hari, ditambah satu hari khusus untuk kegiatan penutupan. Seluruh kegiatan disusun sesuai dengan arahan Dinas Pendidikan, serta berorientasi pada kenyamanan dan kebutuhan psikologis anak,” ujar Arum.

Salah satu fokus utama dalam MPLS di SDN Keputran 06 adalah penanaman karakter sejak dini. Arum menyebutkan bahwa, sekolah mencanangkan program Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat yang dikemas dalam kegiatan harian selama MPLS.

“Mulai dari pembiasaan sikap hormat, tanggung jawab, hingga kedisiplinan, semua dikemas dengan cara yang menyenangkan agar anak-anak bisa belajar sambil bermain,” tambahnya.

Di hari pertama, anak-anak disambut dengan suasana hangat dan kekeluargaan. Mereka bersalaman dengan guru, mengikuti pembagian kelas, dan dikenalkan dengan lingkungan sekolah.

“Sebagian besar anak terlihat antusias dan siap, terutama yang sebelumnya berasal dari TK yang sama. Meski ada juga yang masih malu-malu, itu hal yang wajar,” jelas Arum.

Untuk mendukung proses adaptasi, pihak sekolah juga memberikan kelonggaran dalam hal penggunaan seragam.

“Kami izinkan siswa memakai seragam TK atau pakaian bebas yang rapi. Tujuannya agar mereka merasa lebih nyaman dan tidak langsung terbebani dengan aturan baru,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Arum juga menyampaikan bahwa, pihak sekolah membuka ruang bagi orang tua untuk mendampingi anak di hari-hari awal.

“Khususnya bagi siswa yang masih belum bisa lepas dari orang tua, kami beri kesempatan untuk pendampingan di dua hari pertama. Setelah itu, anak-anak didorong untuk lebih mandiri,” terangnya.

Yulia, salah satu wali murid yang mengantarkan anaknya masuk ke sekolah, mengaku senang melihat putranya mengikuti MPLS dengan antusias dan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah.

“Alhamdulillah, hari pertama berjalan lancar. Anak Saya senang sekali karena suasananya menyenangkan, guru-gurunya ramah, dan tadi juga ada kegiatan makan bergizi gratis bersama-sama. Itu jadi pengalaman yang menyenangkan buat anak,” ujar Yulia.

Yulia menyebutkan, sebagai orang tua, dirinya memang sengaja mendampingi anak di hari pertama MPLS. Hal ini dilakukan untuk membantu proses adaptasi agar anak merasa lebih tenang di lingkungan baru.

“Hari ini kami dampingi penuh. Tapi besok dan seterusnya, kami rencanakan hanya menunggu dari luar agar anak belajar mandiri,” jelasnya.

Ia juga mengapresiasi kebijakan sekolah yang memberikan kelonggaran dalam penggunaan seragam selama MPLS.

“Anak-anak masih diperbolehkan memakai seragam TK atau pakaian bebas yang rapi. Ini membantu mereka agar tidak merasa kaku atau terbebani dengan aturan baru di awal masuk,” tuturnya.

Lebih lanjut, Yulia berharap, kegiatan MPLS seperti ini terus dilaksanakan secara konsisten setiap tahun.

“Kegiatan seperti ini sangat membantu anak untuk beradaptasi. Kami sebagai orang tua juga merasa tenang karena sekolah sangat memperhatikan kenyamanan dan kesiapan mental anak-anak,” bebernya.

Terpisah, Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid, menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di seluruh jenjang pendidikan di Kota Pekalongan.

Menurutnya, MPLS memiliki peran penting dalam membantu siswa mengenal lingkungan sekolah sekaligus membangun mental dan karakter sejak dini.

“Kalau untuk SMP dan SMA, memang ada masa orientasi. Menurut Saya, itu penting untuk meningkatkan mental anak-anak. Mereka jadi tahu dan bisa beradaptasi dengan lingkungan sekolah masing-masing,” ujar Aaf sapaan akrabnya saat ditemui di Ruang Buketan Setda Pekalongan.

Ia menegaskan bahwa, pelaksanaan MPLS harus tetap berada dalam koridor yang aman dan tidak menimbulkan dampak negatif.

“Selama tidak ada kekerasan fisik atau hal-hal yang membahayakan, Saya rasa kegiatan ini masih dalam batas yang wajar dan justru bermanfaat bagi siswa,” tegasnya.

Selain menyoroti pentingnya MPLS, Wali Kota Aaf juga menyampaikan bahwa, Pemkot melalui Dinas Pendidikan turut mendorong kegiatan positif lainnya selama masa libur sekolah.

“Kemarin, kita juga mengadakan berbagai kegiatan olahraga dan kepemudaan, seperti turnamen sepak bola, lomba futsal, dan lain-lain. Ini untuk menjaga semangat anak-anak tetap aktif dan sehat meskipun sedang libur,” ujarnya.

Wali Kota Aaf berpesan kepada seluruh pelajar agar memanfaatkan masa sekolah dengan sebaik-baiknya.

“Hari ini, 14 Juli 2025, anak-anak sudah mulai sekolah. Tetap rajin belajar, semoga makin pintar, dan hobi yang ditekuninya juga semakin berkembang. Yang penting, lakukan kegiatan positif di luar jam sekolah, jangan yang negatif,” pungkasnya. (em-aha)

JAKARTA, Eranasional.com – Kebijakan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat perihal jam masuk sekolah SMA sederajat di Kota Kupang pukul 05.00 WITA menuai sorotan publik.

Kebijakan tersebut disampaikan oleh Viktor dalam agenda pertemuan bersama kepala sekolah yang digelar pada Kamis 23 Februari 2023 lalu.

Berbagai video yang memperlihatkan kondisi sekolah di pagi buta pun viral di media sosial. Bahkan sebelum matahari terbit, para guru dan siswa sudah terlihat berada di sekolah dan bersiap untuk memulai pelajaran

Kebijakan tersebut lantas menuai pro kontra dari publik. Menurut Viktor, anak-anak SMA harus dibiasakan untuk bangun pukul 04.00 WITA setiap harinya. Namun, banyak pendapat lain yang justru bertentangan

Salah satunya yang ikut berkomentar adalah komika Arie Kriting. Menurut Arie, jam sekolah yang dimulai pukul 5 pagi tidak akan berpengaruh pada kecerdasan para pelajar

“Mending pelajar SMA di NTT tidak usah masuk sekolah dulu. Tidak akan bikin kalian tiba-tiba jadi bodoh,” tulis @Arie_Kriting, di Twitter pribadinya.

Arie Kriting rupanya menjadi salah satu masyarakat yang menentang kebijakan Gubernur NTT tersebut. Sang komika menilai kebijakan yang dibuat oleh Viktor tidak memiliki alasan ilmiah yang kuat sehingga para murid harus datang ke sekolah di pagi buta

“Dari pada kalian ikuti keputusan yang tidak ada landasan ilmiah begitu. Pembodohan namanya itu,” tambahnya.

Lebih lanjut, Arie Kriting berpesan agar para pelajar bisa memahami caranya bersikap dengan lebih baik meskipun tidak belajar di sekolah

“Tidak belajar di sekolah, tapi setidaknya kalian belajar bersikap,” pungkasnya

Sementara itu, Viktor Laiskodat menerangkan bahwa kebijakan sekolah masuk jam 5 pagi itu berdasarkan diskusi dan kajian dengan instansi terkait.

Salah satu pertimbangannya dari sisi postur APBD Provinsi NTT yang begitu besar, tapi lulusan SMA dan SMK asal NTT yang diterima di perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia jumlahnya sangat minim.

“Dalam rapat saya diskusi dengan teman-teman kepala sekolah dan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi Nusa Tenggara Timur mengapa uang begini banyak dilawan dengan sekolah swasta yang datang dari Jakarta yang saya tahu pasti mereka punya investasi sekitar 3 persen di bawah dari Provinsi Nusa Tenggara Timur punya investasi, kok tidak ada yang tembus UI 200 orang, UGM sekian orang, ITS,” beber Viktor Laiskodat.

ERANASIONAL.COM, Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani meminta penerapan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen dievaluasi hingga pelaksanaan vaksinasi anak telah merata.

Puan mengungkapkan, saat-saat ini Indonesia dan dunia sedang menghadapi adanya ancaman varian baru virus Covid-19 yaitu Omicron.

“PTM 100 persen masih rentan terutama bagi anak usia 6-11 tahun. Lengkapi vaksinasi terlebih dahulu sambil memantau kesiapan tiap sekolah, baru setelahnya diputuskan apakah sekolah sudah siap melaksanakan PTM 100 persen,” ujar Puan dalam siaran pers, Senin (3/1/2022).

Puan menyatakan, sejumlah ahli epidemiologi menyarankan agar PTM 100 persen tidak dilaksanakan untuk saat ini.

Terkait hal itu, Puan mendorong Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mempertimbangkan masukan sejumlah ahli yang keberatan dengan pelaksanaan tersebut.

Adapun, bagi sekolah yang saat ini sudah menerapkan PTM 100 persen, Puan meminta pemerintah melakukan mitigasi pencegahan Covid-19 di lingkungan sekolah.

“Seperti langkah apa yang harus dilakukan apabila sekolah menjadi cluster penyebaran virus Corona. Kerja sama berbagai instansi terkait harus dilakukan secara optimal,” tegas Puan.

Puan menyarankan, pemerintah fokus percepatan vaksinasi anak usia sekolah sebagaimana Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) merekomendasikan vaksinasi anak lengkap atau 2 dosis sebelum PTM 100 persen diterapkan.

“Lebih baik fokus percepatan vaksinasi anak dan tidak terburu PTM 100 persen. Keselamatan anak-anak harus jadi yang utama,” pungkas Puan.

Sejumlah daerah mulai menerapkan PTM 100 persen hari ini memasuki semester dua tahun ajaran 2021/2022. Hal itu merujuk SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 yang memperbolehkan daerah dengan status PPKM Level 1 dan Level 2 menerapkan PTM 100 persen.