Wamendagri Ribka menilai keberadaan hak ulayat memiliki kedudukan yang kuat secara konstitusional maupun dalam Undang-Undang (UU) Otsus Papua.

Ia mengutip Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Selain itu, UU Otsus juga mewajibkan pemerintah mengakui, melindungi, dan memberdayakan masyarakat adat.

“Dengan hal itu dapat kita maknai bahwa hak ulayat merupakan hak yang diakui dan dihormati oleh negara,” ujarnya dalam keterangan siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (20/11).

Lebih lanjut, Ribka menekankan bahwa Otsus Papua merupakan kebijakan afirmasi yang bukan hanya memberikan kewenangan khusus bagi daerah, tetapi juga memastikan keberpihakan terhadap OAP dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk tanah ulayat. Ia menyebutkan bahwa kegiatan sosialisasi ini memiliki peran strategis dalam konteks Otsus.

“Sebagai bentuk memperkuat implementasi kebijakan Otonomi Khusus Papua terutama afirmasi bagi Orang Asli Papua,” jelas Ribka.

Ribka menjelaskan bahwa UU Nomor 2 Tahun 2021, yang mengatur perubahan kedua terhadap UU Otsus Papua, kembali menegaskan komitmen negara terhadap kekhususan Papua. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui pilar afirmasi, pelindungan, dan pemberdayaan OAP.

Ia memaparkan bahwa berbagai ketentuan Otsus memberikan ruang prioritas bagi OAP, mulai dari kewenangan khusus pemerintah provinsi/kabupaten/kota, keberadaan Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai representasi kultural OAP, hingga afirmasi politik dalam bentuk penempatan anggota DPRP dan DPRK melalui jalur pengangkatan.

Selain itu, Otsus juga memungkinkan formasi ASN yang mengutamakan OAP serta mewajibkan gubernur dan wakil gubernur berasal dari OAP.

“[Selain itu] penerimaan dan penggunaan Dana Otsus, DTI (Dana Tambahan Infrastruktur), dan tambahan DBH (Dana Bagi Hasil) yang diprioritaskan untuk OAP,” jelasnya.

Ribka juga memberikan apresiasi kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang telah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi tersebut.

Ia menilai sosialisasi ini penting untuk kembali mengingatkan pemerintah daerah agar memberikan perhatian serius kepada masyarakat adat Papua, terutama terkait pengelolaan sumber daya alam dan hak atas tanah ulayat.

“Sekali lagi, apresiasi buat Bapak-Ibu Kementerian ATR/BPN, yang punya hati untuk mengurus masyarakat Papua,” jelasnya.

Kaimana – Mengawali agenda kunjungan kerja ke Kabupaten Kaimana, Papua Barat, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra membuka acara Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua Ke IV Tahun 2021 pada Senin (25/10/2021) bertempat di GOR Kaimana. Pada kegiatan yang bertajuk “Selamatkan Manusia, Tanah dan Sumber Daya Alam Papua” ini, Surya Tjandra menegaskan terkait keyakinan serta kebanggaan akan identitas masyarakat Papua. Pada kesempatan ini, ia sekaligus membuka Pameran dan Bazar Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua Ke IV Tahun 2021.

Surya Tjandra berkata bahwa ia pribadi ingin tahu dan mengerti bagaimana kehidupan masyarakat adat di Papua. Ia juga mengatakan, salah satu pepatah yang berbunyi “Kebudayaan yang benar itu dilahirkan di alam, sederhana, rendah hati, dan murni”.

“Kita dapat melihat Bapak dan Ibu yang tinggal di alam, hidup secara sederhana dan murni. Hati Bapak dan Ibu terpancar di tempat ini, itulah yang membuat Papua istimewa bagi kita semua,” tutur Surya Tjandra.

Surya Tjandra juga mengungkapkan apresiasinya secara pribadi atas undangan yang ditujukan kepadanya untuk hadir dalam Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua. Ia juga berkata bahwa keindahan Papua beserta isinya adalah wujud dari kebudayaan yang senantiasa dijaga secara turun temurun.

“Kebudayaan inilah yang menjadi kekuatan Papua. Tanah Papua inilah yang akan membuat bangsa Indonesia menjadi besar karena kita menghargai semua kebudayaan serta beragam adat istiadat,” jelas Wamen ATR/Waka BPN.

Salah satu karya tradisional yang terkenal di Papua adalah noken. Noken merupakan tas tradisional masyarakat Papua yang terbuat dari serat kulit kayu.

Noken juga resmi ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda dari UNESCO pada tanggal 4 Desember 2012. Melihat hal ini, Surya Tjandra berkata bahwa ini menjadi bukti bahwa noken telah mendapat pengakuan, tak hanya dari masyarakat Indonesia, tetapi juga masyarakat dunia, sebagai tas ramah lingkungan dengan kearifan lokal.

“Saya sering lihat noken ini dibawa untuk membawa anak. Para mama biasanya membawa anaknya dengan noken, kemudian pergi ke hutan sembari meramu. Ini merupakan suatu pemandangan luar biasa dan menyentuh, itulah panggilan kami semua untuk bersama membangun Papua,” tutur Surya Tjandra.

Terkait dengan pembangunan di Papua dan Papua Barat, Surya Tjandra berkata bahwa implementasi percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat terus dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini melalui komando Presiden RI, Joko Widodo dan Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin. Masing-masing kementerian/lembaga mempunyai peran dan tugasnya, begitu juga dengan Kementerian ATR/BPN.

“Kementerian ATR/BPN mendapat tanggung jawab untuk menyiapkan Reforma Agraria kontekstual. Jika yang dimaksud adalah Reforma Agraria Kontekstual Papua, itu artinya kita ingin melakukan penghormatan, perlindungan, dan pengakuan terhadap masyarakat adat,” pungkasnya.

Wakil Bupati Kaimana, Hasbulla Furuada dalam sambutannya berkata bahwa di forum ini, seluruh masyarakat dari tujuh wilayah adat berkumpul menjadi satu sehingga dapat menjadi momentum penting untuk saling mengenal satu sama lain. “Kita berharap di musyawarah adat nanti, akan ada hal baik dan memberikan hasil yang baik pula demi pembangunan tanah kita, tanah Papua,” tutupnya.

Dalam acara ini, hadir pula Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani; Sekda Provinsi Papua Barat, Nataniel D. Mandacan; Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua Barat, Freddy A. Kolintama; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kaimana, Mudazzir; dan Ketua Dewan Adat Papua, Mananwir Pieter Yarangga. Masih dalam serangkaian kegiatan Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua Ke IV Tahun 2021, Surya Tjandra juga turut hadir dalam pembukaan Konferensi pada Senin Malam (25/10/2021) yang resmi dibuka oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno.