Kegiatan ini menghadirkan Anggota Komisi IX DPR RI, Muazzim Akbar, Juru Bicara Badan Gizi Nasional (BGN), Dian Islamiati Fatwa, Camat Sekarbela Arief Satriawan, serta dihadiri oleh ratusan peserta.

Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI H. M. Muazzim Akbar menegaskan pentingnya Program MBG sebagai bagian dari agenda strategis nasional.

“Program MBG adalah bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, investasi masa depan untuk mencetak generasi sehat, kuat, cerdas, ceria dan berdaulat,” ujar Muazzim Akbar.

Ia juga menekankan bahwa MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga membentuk karakter dan kebiasaan positif anak melalui budaya makan bersama di sekolah.

“MBG bukan hanya soal gizi, tetapi juga pendidikan sosial dan disiplin bagi anak. Ini menjadi fondasi penting dalam membangun karakter generasi bangsa,” tambahnya.

Tantangan seperti stunting, malnutrisi, dan ketimpangan akses terhadap makanan bergizi harus menjadi prioritas bersama.

Upaya ini tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi memerlukan kolaborasi seluruh elemen bangsa mulai dari keluarga, institusi pendidikan, tenaga kesehatan, dunia usaha, hingga komunitas masyarakat.

Program MBG yang menjadi bagian dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto harus dipastikan hadir secara merata dan berkeadilan.

Dengan komitmen yang kuat, kebijakan yang tepat sasaran, serta partisipasi aktif seluruh masyarakat, kita dapat memastikan bahwa pada tahun 2045 Indonesia benar-benar memiliki generasi emas yang sehat, cerdas, inovatif, dan kompetitif. []

Hal itu disampaikan Tito saat menghadiri Musrenbang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Mataram, NTB, Rabu (4/6/2025).

Dia menyebut telah membicarakan hal tersebut dengan Presiden Prabowo Subianto.

“Daerah boleh melaksanakan kegiatan di hotel dan restoran. Saya jamin karena saya sudah bicara langsung dengan Presiden Prabowo,” jelas Tito, dikutip dari Antara, Rabu 4 Juli 2025.

Menurutnya, pemerintah harus memikirkan keberlangsungan hotel dan restoran yang mendapatkan pemasukan dari sektor meetings, incentives, conventions, dan exhibitions (MICE).

Sebab, kata dia, tidak sedikit karyawan yang menggantungkan penghasilan dari usaha perhotelan dan restoran.

Hal tersebut juga terkait dengan rantai pasok makanan serta minuman.

Dia mengatakan, dengan menyelenggarakan kegiatan di hotel dan restoran, para produsen pemasok barang ke hotel dan restoran juga akan dihidupi.

“Kurangi boleh, tetapi jangan sama sekali tidak ada, tetap laksanakan kegiatan di hotel dan restoran,” tuturnya.

“Target betul hotel dan restoran yang kira-kira agak kolaps, buatlah kegiatan di sana supaya mereka bisa hidup,” lanjut Tito.

Ia menyebut peluang terbesar untuk menggelar kegiatan di hotel atau restoran hanya ada di daerah, karena pemerintah pusat hanya memotong anggaran sebesar Rp 50 triliun untuk 552 daerah di Indonesia.

“Jadi, daerah biarkan saja untuk rapat di hotel dan restoran, tidak apa-apa. Perjalanan dinas, fine. Tolong pakai perasaan kalau seandainya rapat cukup tiga sampai empat kali, jangan dibikin 10 kali rapat,” pesan Tito. []

Putusan vonis dibacakan Hakim dalam sidang lanjutan, Selasa 27 Mei 2025, dengan agenda pembacaan putusan.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp 100 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan,” ujar Ketua Majelis Hakim Mahendrasmara, dikutip dari Kompas.

Vonis tersebut lebih ringan jika dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), yakni pidana kurungan selama 12 tahun dan denda Rp 100 juta.

Ketua PN Mataram, Ary Wahyu Irawan, mengatakan, majelis hakim berpendapat terdakwa IWAS alias Agus terbukti melakukan tindak pidana pencabulan.

“IWAS terbukti melakukan tindak pidana pencabulan lebih dari satu kali dan lebih dari satu orang seperti dalam dakwaan primer,” kata Ary dalam keterangan pers.

Agus dinilai terbukti melanggar Pasal 6 Huruf C juncto Pasal 15 ayat 1 Huruf E Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Menurut Ary, hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatannya menimbulkan trauma mendalam bagi korban dan perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan pada masyarakat.

Sementara, hal yang meringankan adalah terdakwa masih berusia muda dan diharapkan ke depan perbuatannya bisa diperbaiki lagi.

Terdakwa juga sopan dan tertib di persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.

Hakim menyatakan terdakwa tetap ditahan dan menetapkan masa tahanan serta penangkapan yang telah dijalani dikurangi dari pidana yang dijatuhkan.

Menanggapi vonis tersebut, baik Agus, penasihat hukum, maupun jaksa penuntut umum menyatakan pikir-pikir. []

Diketahui Agus Buntung merupakan seorang penyandang disabilitas.

Kepala Subdirektorat Remaja, Anak, dan Wanita (Renakta) Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Ni Made Pujawati mengatakan, penetapan tersangka terhadap Agus sudah melewati berbagai rangkaian. Penyidik juga sudah meminta keterangan ahli.

“Kita sudah melakukan serangkaian kegiatan pemeriksaan saksi-saksi, kita sudah menghadirkan ahli, berdasarkan kesaksian ahli meningkatan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka,” ujar AKBP Ni Made Pujawati, dikutip Minggu, 1 Desember 2024.

Dia menjelaskan, dugaan kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung bukan dengan fisik.

Modus Agus melakukan tindakan tersebut ada unsur tekanan sehingga korban takut dan tidak bisa menolak keinganan tersangka.

“Dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang kemudian tergerak. Ada unsur menekan suatu kondisi merasa takut sehingga tidak bisa kuasa untuk menolak keinginan tersangka,”jelasnya.

Agus Buntung pun angkat bicara menjelaskan duduk perkara kasusnya tersebut. Dia menjelaskan bagaimana awalnya kasus tersebut muncul.

Saat itu, di awal Oktober 2024 lalu, Agus Buntung bertemu dengan seorang mahasiswi di kampusnya.

Dia minta bantuan ke wanita tersebut untuk mengantarkannya ke kampus setelah makan siang.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Mataram Harun Al Rasyid di Mataram, Kamis, menyebutkan salah seorang tahanan yang kabur sudah berhasil tertangkap usai menyerahkan diri ke Kantor Kejari Mataram.

“Yang satu sudah balik semalam, satunya lagi belum. Semoga sore ini bisa ketemu,” katanya, dikutip Antara, .

Harun menjelaskan bahwa dua tahanan yang kabur ini merupakan terdakwa perkara pencurian. Harun menepis kaburnya kedua tahanan ini saat sedang menunggu persidangan selesai.

Ia menegaskan bahwa keduanya kabur saat petugas kejaksaan membawa seluruh tahanan kembali menuju Lapas Kelas IIA Lombok Barat, Rabu (26/6/2024).

“Kaburnya pas di jalan pulang,” ujarnya.