Wanita yang akrab disapa Mbak Ita itu diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan pemerintah kota (Pemkot) Semarang, Jawa Tengah.

“Hari ini saya memenuhi panggilan dan alhamdulilah sudah sesuai prosedur,” kata Mbak Ita, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 1 Agustus 2024.

Namun ia tak berkomentar banyak hanya meminta didoakan dalam menjalani proses hukum.

“Mohon doanya saja,” ucapnya.

Mbak Ita enggan menjawab secara detail terkait materi pemeriksaan.

“Saya tidak komentar,” ucapnya.

Diketahui, KPK sedang mengusut kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang.

Kasus yang tengah diusut berupa pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023-2024, serta dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah kota Semarang dan dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024.

Dalam mengusut kasus tersebut KPK juga telah menggeledah kantor dinas dan organisasi perangkat daerah Pemkot Semarang.

Sejauh ini, penyidik KPK telah mengirimkan empat SPDP kepada 4 tersangka.

Meski demikian, KPK masih enggan membeberkan identitas 4 tersangka tersebut. []

Bahkan bukan hanya mbak Ita, KPK juga panggil suaminya yang juga Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah Alwin Basri, Selasa 30 Juli 2024.

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menyebut pemanggilan tersebut terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Tessa, Selasa, dikutip dari Kompas TV.

Bukan hanya itu saja, penyidik KPK juga melakukan pemeriksaan saksi-saksi di Akademi Kepolisian Semarang.

Saksi-saksi tersebut yakni Bambang Prihartono, PNS/Kabid Penagihan Pajak Daerah Bapenda Kota Semarang, Binawan Febrianto, PNS/Kabid Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah Bapenda Kota Semarang, dan Iswar Aminudin, PNS/Sekretaris Daerah Kota Semarang.

Diberitakan sebelumnya, KPK tengah mengusut kasus dugaan penerimaan gratifikasi, pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah kota Semarang, serta pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang.

Terkait kasus tersebut, penyidik dalam dua Minggu terakhir, telah melakukan penggeledahan di Semarang. []

Menurut Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo, partainya akan memberikan pendampingan hukum kepada Wali Kota Semarang Hevearita Gunarwanti Rahayu.

“Kalau sudah seperti itu prosesnya mesti diikuti kan enggak bisa menolak, tinggal siapkan pengacaranya dan saya kira partai mesti membantu agar kita tahu permasalahan sebenarnya. Partai lakukan pendampingan,” kata Ganjar, Rabu 24 Juli 2024, dikutip dari video YouTube Kompas TV.

Sebelumnya, wanita yang akrab disapa Mbak Ita itu, sapaan Hevearita, mengatakan bakal mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

Ia juga menjamin pelayanan di Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang tak terganggu meski sedang diterpa isu dugaan korupsi.

“Ya, mengikuti saja prosedur yang dilaksanakan, tapi jangan sampai terkait dengan Pemkot Semarang ini tidak berjalan,” ujarnya usai menghadiri rapat paripurna dengan DPRD Kota Semarang, Senin 22 Juli 2024 lalu.

Ia juga mengatakan dirinya sedang berada di kantor dan bekerja seperti biasa saat penyidik KPK melakukan rangkaian penggeledahan di sejumlah instansi dan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkot Semarang.

”Pada saat ada kegiatan (KPK) di Pemkot Semarang, saya ada di kantor. Jadi, saya ada, cuma saya ada di atas,” ujarnya.

Namun saat ditanya lebih lanjut terkait kasus korupsi yang diduga menyeretnya, ia enggan menjawab.

”Tolong hargai saya karena saya sudah menjawab. Saya ada di sini. Saya tidak ke mana-mana,” tegasnya. []

Penggeledahan kantor Mbak Ita itu dibenarkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

“Iya, penyidik KPK melakukan penggeledahan,” ujar Ghufron, Rabu.

Namun Ghufron tidak menjelaskan lebih detail terkait penggeledahan itu.

Ghufron memastikan bahwa pihaknya akan mengumumkan hasil penggeledahan itu kepada publik.

“Mohon ditunggu,” jelasnya.

Melansir Kompas.com, penggeledahan dilakukan sejak pukul 09.00 WIB.

Sejumlah pejabat tampak keluar masuk ke ruangan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang, Iswar Aminuddin.

Ruangan Mbak Ita juga dijaga ketat oleh polisi bersenjata lengkap.

Siangnya, sekitar pukul 14.15 WIB, petugas KPK menggeledah Ruang Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPJB) Pemkot Semarang.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa pihaknya tengah mengusut dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

Namun, ia tak tahu detail lokasi yang digeledah penyidik KPK.

“Ya, pastinya ada penyidikan perkara terkait dugaan korupsi di Pemkot Semarang,” kata Alex. []

SEMARANG, Eranasional.com – Upaya Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu untuk mengatasi persoalan banjir terus berlanjut. Wali kota perempuan pertama di Kota Semarang tersebut menuturkan jika pihaknya masih terus mengupayakan pembebasan lahan sebagai bagian dari upaya penanganan banjir di ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut disampaikan usai dirinya mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Kerusakan Insfrastruktur Sumber Daya Air dan Jalan di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (8/3).

“Kalau kami dari Pemerintah Kota Semarang ini anggarannya sudah disediakan. Sudah ada proses lelang sehingga sebenarnya pada tanggal pada bulan Desember ini kan kontraknya (pembebasan lahan) sudah ada. Nah diharapkan kan akhir Januari ini sudah selesai tapi ternyata sampai awal Maret ini masih negosiasi-negosiasi,” terang Mbak Ita, begitu dirinya akrab disapa.

Mbak Ita menjelaskan, warga pemilik lahan belum setuju dengan harga appraisal yang diajukan karena dinilai kurang tinggi. Dirinya berharap kesepakatan harga ganti untung yang sesuai dapat segera didapatkan agar proses penanganannya segera berlanjut. Penanganan rob dan banjir sendiri telah menjadi isu prioritas Mbak Ita sejak awal dilantik sebagai wali kota Semarang.

”Makanya tadi saya minta kepada Dinas PU pokoknya minggu ini bisa selesai, Saya langsung sampaikan kepada Kepala BBWS untuk bisa mempercepat nilai yang final jadi berapa sehingga kita bisa segera membayarkan kepada masyarakat. Yang membiayai BBWS sehingga kami menunggu harga yang sudah final,” lanjutnya.

Rapat Koordinasi Penanganan Kerusakan Insfrastruktur Sumber Daya Air dan Jalan itu sendiri dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Ganjar menyebut, keluhan masyarakat terkait banjir dan kerusakan jalan memenuhi aplikasi kanal aduan LaporGub. Ganjar meminta kepada seluruh pimpinan daerah untuk rajin melaporkan perkembangan penanganan karena perbaikan jalan memerlukan waktu.

“Saya minta seluruh biaya pemeliharaan kalau perlu habiskan sekarang karena ini menjaga keselamatan rakyat. Maka saya minta laporan mereka, saya minta hitung jumlah lubangnya, progresnya dilakukan. Penting untuk menjelaskan ke masyarakat ini tidak bisa selesai langsung. Progres pengerjaan itu rakyat harus tahu, maka saya minta dilaporkan ke masyarakat,” tandas Ganjar.