Bobby menilai penghentian secara menyeluruh bukan solusi yang tepat. Menurutnya, pemerintah justru perlu melakukan evaluasi dan pembenahan terhadap pelaksanaan program tersebut, terutama terkait mekanisme distribusi serta kualitas makanan yang diberikan kepada para siswa.

Pernyataan itu disampaikan Bobby saat merespons polemik pelaksanaan MBG di Kota Malang, Jawa Timur.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita menyatakan dukungannya terhadap aspirasi mahasiswa yang meminta agar program MBG dihentikan sementara di wilayah tersebut.

Bobby mengatakan perbaikan harus menjadi prioritas agar manfaat program MBG tetap dapat dirasakan masyarakat tanpa mengabaikan aspek keselamatan penerima manfaat.

“Yang kami dukung perbaikan MBG. Perbaikan penyalurannya dan mekanismenya,” kata Bobby di Medan, Selasa (8/9).

Ia menilai keberadaan program MBG masih dibutuhkan masyarakat di berbagai daerah.

Karena itu, persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya semestinya menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem, bukan menjadi alasan untuk menghentikan program secara total.

Bobby juga mengingatkan agar penyediaan makanan dalam program tersebut memenuhi standar keamanan pangan dan kecukupan gizi.

Ia menegaskan jangan sampai pelaksanaan MBG justru menimbulkan korban, khususnya di kalangan anak-anak.

“Karena di sebagian daerah ada yang membutuhkan MBG, tapi penyaluran dan menunya harus baik, tanpa ada korban-korban lain. Perbaikan itu kata kunci,” ujarnya.

Sikap Bobby tersebut disampaikan ketika perhatian publik di Sumatra Utara juga tertuju pada kasus dugaan keracunan yang terjadi di Kabupaten Karo.

Dalam kasus tersebut, seorang pelajar bahkan dilaporkan mengalami gangguan ingatan yang diduga berkaitan dengan kejadian tersebut. []

Permohonan ini berkaitan dengan kebijakan dalam Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2026 yang mengalokasikan sebagian anggaran pendidikan untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Putusan tersebut dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang terbuka yang berlangsung siang ini di gedung MK, Jakarta Pusat.

“Amar putusan: Mengadili, pertama, mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian,” bunyi pernyataan Suhartoyo saat membacakan inti putusan.

Dalam putusannya, MK menegaskan bahwa anggaran pendidikan yang tercantum dalam APBN tidak boleh lagi digunakan untuk mendanai program MBG.

Menurut Suhartoyo, program tersebut tidak masuk dalam kategori komponen utama penyelenggaraan pendidikan, sehingga pos anggarannya harus dipisahkan dan tidak lagi digabungkan dengan anggaran operasional pendidikan.

Pemisahan alokasi dana tersebut wajib dilakukan mulai dari penyusunan APBN Tahun Anggaran 2027, dan paling lambat sudah diterapkan pada APBN Tahun Anggaran 2028.

“Pada anggaran tahun-tahun selanjutnya, dana program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan harus dipisahkan, tidak lagi menjadi bagian anggaran operasional pendidikan. Pemisahan ini paling lambat sudah berlaku pada APBN Tahun Anggaran 2028,” tegasnya kembali.

Sebelumnya, Yayasan Taman Belajar Nusantara mengajukan uji materiil terhadap Pasal 22 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026.

Para pemohon berpendapat bahwa penggunaan anggaran pendidikan untuk program MBG melanggar Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang mewajibkan alokasi pendidikan minimal 20 persen dari total APBN.

Mereka juga menekankan bahwa frasa “memprioritaskan” dalam konstitusi menunjukkan anggaran pendidikan merupakan pos utama dalam kebijakan fiskal negara, bukan anggaran yang bisa dialihkan begitu saja untuk keperluan lain.

Dana pendidikan seharusnya digunakan secara langsung untuk kebutuhan inti pendidikan, seperti pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas proses belajar mengajar, kesejahteraan tenaga pendidik, serta pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.

Sementara itu, seiring berlangsungnya sidang pembacaan putusan, sejumlah massa yang digerakkan oleh BEM UI dan sejumlah elemen lain menggelar unjuk rasa di area sekitar gedung MK.

Ajakan untuk mengikuti aksi ini sebelumnya sudah disebarkan melalui akun media sosial organisasi-organisasi mahasiswa tersebut.

Seperti dilaporkan Antara, kepolisian telah menempatkan personel yang cukup untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama aksi solidaritas terkait putusan uji materiil ini berlangsung. []

Evaluasi tersebut difokuskan pada dua hal utama, yakni validasi data sekitar 63 juta penerima manfaat serta penyusunan ulang skema insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengatakan langkah awal yang menjadi prioritas adalah memastikan akurasi data penerima manfaat yang selama ini menjadi acuan pelaksanaan program.

“Jadi yang pertama kami perbaiki, 63 juta itu beneran nggak sih? Itu pertama. Kalau itu berapa yang bener, lalu berapa yang seharusnya kami berikan? Daerah-daerah mana, anak-anak yang mana, yang memang harus kami dahulukan, gitu. Itu yang sekarang menjadi tugas kami,” kata Agustina kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Menurut Agustina, validasi data diperlukan agar penyaluran manfaat Program MBG benar-benar tepat sasaran.

Hasil pembaruan data nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan wilayah dan kelompok anak yang diprioritaskan untuk menerima manfaat.

Selain memperbarui data penerima, BGN juga mengkaji ulang mekanisme pemberian insentif bagi SPPG.

Selama ini, besaran insentif dinilai masih disamaratakan, padahal kapasitas layanan dan cakupan wilayah operasional setiap SPPG berbeda-beda.

Ia mencontohkan, ada SPPG yang hanya melayani sekitar 1.000 penerima manfaat dengan jarak distribusi relatif dekat.

Di sisi lain, terdapat SPPG yang harus menjangkau lebih banyak penerima manfaat dengan area distribusi yang lebih luas.

Karena itu, BGN menilai skema insentif perlu disesuaikan agar lebih proporsional dan mencerminkan beban kerja masing-masing SPPG.

“Nah, itu yang kami nanti akan membuat skema insentif yang lebih adil. Ya, misalnya gini, kan nggak juga dong SPPG yang 200 meter yang cuma melayani katakanlah 1.000 orang insentifnya sama,” ujarnya.

“Nggak juga dong yang 300 meter atau 400 meter, ada bahkan yang 500 meter yang lebih bagus kok disamaratakan Rp6 juta? Kan nggak fair. Nah, itu skema-skema itu yang akan kami lakukan perbaikan,” lanjutnya.

Di samping itu, BGN juga berencana memperkuat sistem akuntabilitas dalam pengelolaan Program MBG melalui transformasi digital.

Menurut Agustina, pengelolaan yang selama ini masih bergantung pada kepala SPPG perlu didukung sistem digital agar proses pelaporan lebih transparan sekaligus memudahkan pengawasan penggunaan anggaran.

“Nah, sulit kalau kita pastikan tergantung ke orang. Tadi kami dapat masukan, kami mendengarkan arahan dari tempat lain ya, ada masalah transformasi digital, digitalisasi. Itu sesuatu yang baik, jadi kami pikir oh itu nanti akan menjadi bagian dari perbaikan. Jadi poinnya itu saja ya arahan untuk hari ini,” pungkasnya. []

Proses hukum disebut tidak akan terpengaruh oleh berakhirnya masa jabatan Febrie Adriansyah sebagai Jampidsus.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menegaskan bahwa penanganan perkara akan terus berjalan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Hingga kini, penyidik telah memeriksa lebih dari 50 orang saksi untuk mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam program tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Anang saat menjawab pertanyaan terkait perkembangan penyidikan kasus MBG yang belakangan kembali menjadi perhatian publik, terutama setelah mantan Jampidsus Febrie Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara lain.

“Penyidikan tetap berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan,” kata Anang dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Ia menambahkan bahwa jumlah saksi yang telah dimintai keterangan terus bertambah.

“Pemeriksaan terhadap saksi sudah cukup banyak, sudah lebih dari 50 orang,” ujarnya.

Sementara itu, penyidikan kasus dugaan korupsi MBG juga mengalami perkembangan dengan bertambahnya satu tersangka baru.

Penyidik Jampidsus menetapkan Brigadir Jenderal Polisi Lalu Muhammad Irwan Mahardan (LMI), pejabat di Badan Gizi Nasional (BGN), sebagai tersangka sehingga total tersangka dalam perkara tersebut kini menjadi tujuh orang.

Pernyataan tersebut disampaikan Setyo untuk meluruskan informasi yang beredar di publik terkait kelanjutan penanganan perkara tersebut.

“Belum ada rencana secara administrasi menghentikan penyelidikan,” kata Setyo melalui pesan tertulis, Kamis (18/6).

Sebelumnya, usai mengikuti rapat bersama DPR pada Rabu (17/6), Setyo sempat menyampaikan bahwa belum terdapat aktivitas lanjutan dari KPK seiring dengan proses pengungkapan dugaan korupsi program MBG yang saat ini juga ditangani Kejaksaan Agung.

Menurut dia, jika telah ada langkah penegakan hukum berupa upaya paksa dari aparat penegak hukum lain, maka KPK sementara waktu tidak akan melakukan aktivitas lanjutan.

“Kalau sudah ada upaya paksa dan sebagainya, ya untuk sementara waktu kami tidak melakukan aktivitas lagi,” ujar Setyo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Ia menjelaskan, posisi KPK dalam perkara tersebut saat ini masih berada pada tahap penyelidikan.

“Karena tahapnya juga kami posisinya masih penyelidikan,” tambahnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein sebelumnya menyatakan pihaknya akan menggelar ekspose atau gelar perkara untuk menentukan tindak lanjut dari temuan yang diperoleh selama proses penyelidikan.

“Kita akan menunggu gelar perkara, bagaimana yang diputuskan pimpinan,” kata Taufik pada Senin (8/6). []

BEM UI menilai argumen pemerintah yang mengklaim program Makan Bergizi Gratis (MBG) mutlak tidak bisa disetop merupakan sebuah kekeliruan logika yang besar.

Koordinator Bidang Sospol BEM UI, Hafidz Haernanda, menyoroti dua alasan utama yang sempat dilontarkan Qodari, yaitu pemenuhan janji politik dan adanya masyarakat yang sudah telanjur menerima manfaat program tersebut.

“Logikanya adalah, apakah betul sebuah kebijakan yang sudah ada yang menikmati itu tidak boleh dihentikan? Jelas itu salah total,” tegas Hafidz saat berbicara dalam program Head to Head with Elvira di CNN Indonesia TV, Rabu (17/6) malam.

Antara Janji Kampanye dan Hak Dasar Rakyat

Hafidz mengingatkan kembali bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi, di mana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat.

Ia pun melempar balik pertanyaan retoris mengenai mana yang seharusnya memiliki posisi lebih kuat: suara dan kebutuhan riil masyarakat saat ini, atau sekadar janji politik Prabowo Subianto semasa Pilpres 2024.

Lebih lanjut, BEM UI mewanti-wanti agar program populis seperti MBG maupun Koperasi Desa Merah Putih jangan sampai mengorbankan atau merebut pemenuhan hak-hak dasar warga negara yang jauh lebih krusial.

Pembelaan Pemerintah: MBG Adalah Kontrak Politik Pemilu

Sebelumnya, Kepala Bakom M. Qodari secara tegas menyatakan bahwa pemerintah tidak membuka ruang negosiasi atau evaluasi untuk menghentikan program MBG.

Menurut Qodari, program ini merupakan kontrak politik konkret dari Presiden Prabowo Subianto kepada sekitar 90 juta masyarakat yang membutuhkan.

Qodari memetakan gelombang penolakan atau kritik terhadap program ini ke dalam dua kelompok:

Kategori Politik: Mutlak tidak bisa diganggu gugat karena merupakan visi-misi resmi yang memenangkan pemilu.

Kategori Teknokratis: Terbuka untuk diskusi dan evaluasi, namun hanya sebatas pada teknis pelaksanaan di lapangan.

“Pada titik itu saya mau kasih konteks, bahwa yang namanya MBG enggak bisa Anda langsung minta berhenti. Karena itu adalah visi misi dan kontrak politiknya Pak Prabowo,” ujar Qodari dalam program Inside Story With Diana Valencia di CNN Indonesia TV, Selasa (16/6).

Sebagai informasi, di samping program MBG dan Koperasi Desa, kabinet Prabowo-Gibran juga tengah mendorong program unggulan lain di sektor pendidikan, seperti pembangunan Sekolah Rakyat hingga Sekolah Garuda. []

Dalam keterangan tertulis yang disampaikan Rabu (17/6), Gibran mengatakan pembenahan dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran negara berlangsung tepat sasaran dan terhindar dari praktik penyimpangan.

“Pemerintah berkomitmen melakukan perbaikan tata kelola MBG dan KDMP untuk memastikan setiap rupiah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Gibran.

Menurutnya, langkah evaluasi dan perbaikan tersebut diperlukan agar pelaksanaan program menjadi lebih efektif, efisien, serta bebas dari praktik korupsi yang dapat mengurangi manfaat bagi masyarakat.

Gibran menilai tata kelola yang baik juga penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah sekaligus memperkuat kapasitas fiskal negara.

“Langkah tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik dan meningkatkan kemampuan fiskal pemerintah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional,” katanya.

Pernyataan itu disampaikan di tengah munculnya kritik terhadap dua program pemerintah tersebut.

Pekan lalu, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia menggelar aksi demonstrasi yang salah satu tuntutannya meminta penghentian program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.

Menanggapi berbagai masukan yang berkembang, Gibran sebelumnya juga menemui kelompok mahasiswa yang menggelar aksi pada Senin (15/6).

Dalam pertemuan itu, ia menegaskan pemerintah membuka ruang dialog dan siap menyerap aspirasi masyarakat, khususnya dari kalangan mahasiswa.

“Yang sudah kita capai sekarang, apa yang sudah dibangun itu yang kita rawat bersama. Saya sadar masih banyak minus-minusnya, kekurangannya banyak, ya ini yang harus kita perbaiki bersama,” ujar Gibran. []

Langkah tersebut dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025–2026.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Syarief Sulaeman Nahdi, membenarkan kegiatan penyegelan tersebut.

Menurut dia, penyidik turun langsung untuk melakukan pemeriksaan terhadap aset pengadaan yang tersimpan di lokasi.

“Iya benar, penyidik mendatangi gudang motor listrik pengadaan BGN di Sentul,” kata Syarief saat dikonfirmasi melalui pesan singkat.

Meski demikian, Syarief menegaskan penyegelan tidak otomatis berarti seluruh unit motor listrik akan dijadikan barang sitaan.

Ia menjelaskan, tindakan itu dilakukan untuk memastikan jumlah kendaraan yang masih tersimpan sekaligus menjaga agar barang tidak dipindahkan selama proses penyidikan berlangsung.

“Untuk pengecekan jumlah dan penyegelan saja. Gudang lainnya nanti juga akan didatangi secara bertahap,” ujarnya.

Selain gudang di Sentul, penyidik juga berencana melakukan pemeriksaan ke lokasi penyimpanan lain di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat.

Sebelumnya, Kejagung juga mendorong BGN agar segera mendistribusikan motor listrik yang masih tertahan di gudang sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendukung operasional Program MBG.

Desakan itu muncul di tengah sorotan publik terhadap pelaksanaan program, mulai dari dugaan korupsi di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN), kasus keracunan makanan, hingga tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat.

Menurut Putri, evaluasi terhadap MBG bukan bentuk penolakan terhadap program, melainkan langkah penting untuk memastikan kebijakan negara berjalan rasional, efektif, dan akuntabel.

“Dalam demokrasi, kebijakan tidak cukup hanya dianggap baik oleh presiden. Kebijakan harus rasional, terukur, dan akuntabel. Publik harus merasa bahwa kebijakan itu memang baik untuk mereka,” tegas Putri.

Ia menilai MBG memiliki tujuan yang baik, namun implementasinya masih menyisakan banyak pertanyaan mendasar, terutama terkait tata kelola dan konsistensi perencanaan anggaran.

Putri menyoroti perubahan pagu anggaran yang dinilai terlalu cepat dan signifikan. Ia menyebut pemerintah telah memangkas alokasi MBG dari sekitar Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun dalam kerangka efisiensi anggaran.

Di sisi lain, kebijakan pembatasan biaya per porsi hingga sekitar Rp10.000 juga dinilai menimbulkan pertanyaan mengenai arah dan kualitas pelaksanaan program.

“Perubahan-perubahan ini menunjukkan adanya persoalan dalam tahap perencanaan. Program sebesar ini seharusnya dibangun dengan fondasi yang matang sejak awal,” ujarnya.

Sebagai program dengan alokasi anggaran sangat besar dalam APBN, MBG dinilai wajib memiliki standar akuntabilitas yang tinggi serta indikator keberhasilan yang jelas.

Putri menilai kritik publik terhadap MBG tidak dapat dilepaskan dari situasi ekonomi yang sedang dihadapi masyarakat.

“Di tengah melemahnya rupiah, kenaikan harga kebutuhan pokok, dan sulitnya lapangan kerja, publik mempertanyakan urgensi program yang menyerap anggaran besar tetapi belum menunjukkan ukuran keberhasilan yang jelas. KPI program ini juga belum terlihat secara tegas,” katanya.

Ia mempertanyakan bagaimana pemerintah dapat mengukur efektivitas program apabila parameter keberhasilannya belum disampaikan secara terbuka.

“Saat ini kita belum tahu pada titik mana MBG bisa disebut berhasil. Kalau indikator keberhasilannya belum jelas, bagaimana evaluasinya akan dilakukan?” lanjut Putri.

Putri menegaskan, evaluasi harus dipandang sebagai instrumen perbaikan, bukan ancaman terhadap keberlanjutan program.

Menurutnya, evaluasi justru diperlukan untuk memperkuat legitimasi kebijakan sekaligus mencegah potensi penyimpangan anggaran di masa mendatang. []

Keputusan itu diambil setelah mayoritas siswa penerima manfaat disebut menginginkan program tersebut terus dilanjutkan.

Dalam kunjungan kerja di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Sabtu (13/6), Mu’ti mengungkapkan jumlah penerima MBG saat ini mencapai sekitar 43,4 juta siswa dari total 53,5 juta peserta didik di seluruh Indonesia atau sekitar 80,94 persen.

“Sebagian besar berharap program ini tetap berjalan,” ujar Mu’ti.

Ia menjelaskan, data penerima MBG kini telah terhubung dengan sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Integrasi tersebut membuat pemerintah dapat memetakan penerima manfaat secara lebih rinci berdasarkan identitas siswa, lokasi, hingga sekolah.

Meski dipastikan berlanjut, pelaksanaan program akan mengalami penyesuaian agar distribusinya dinilai lebih efektif dan sesuai kebutuhan di lapangan.

Dalam skema baru, sekolah yang dianggap tidak lagi membutuhkan bantuan MBG berpeluang tidak menjadi prioritas penerima. Sebaliknya, sekolah dengan tingkat kebutuhan lebih tinggi akan mendapat perhatian utama.

Pemerintah juga membuka opsi baru dalam penyediaan makanan bergizi. Tidak seluruh distribusi harus dilakukan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), melainkan dapat melibatkan dapur atau kantin sekolah dengan pengawasan dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Terkait sejumlah kasus keracunan makanan yang sempat terjadi, Mu’ti menilai persoalan tersebut tidak menjadi dasar penghentian program secara keseluruhan.

Menurutnya, evaluasi akan difokuskan pada unit penyedia makanan yang terbukti bermasalah. Dapur yang tidak memenuhi standar dapat dihentikan operasionalnya, sementara penyedia yang memenuhi ketentuan tetap menjalankan layanan.

Mu’ti menambahkan, MBG menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk memperkuat kualitas generasi muda, baik dari sisi pendidikan maupun kesehatan.

Ia menilai pembangunan sumber daya manusia tidak cukup hanya melalui capaian akademik, tetapi juga harus ditopang kondisi fisik dan asupan gizi yang memadai agar anak-anak Indonesia mampu berkembang dan bersaing di masa mendatang. []

Usulan tersebut muncul setelah adanya temuan potensi pemborosan anggaran yang nilainya disebut mencapai lebih dari Rp1 triliun per bulan.

Charles menilai kondisi tersebut perlu dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan program MBG.

Menurutnya, periode libur sekolah bisa dimanfaatkan pemerintah untuk menghentikan sementara distribusi program sembari melakukan pembenahan tata kelola secara menyeluruh.

Ia menekankan bahwa indikasi pemborosan anggaran tidak boleh dipandang sebagai persoalan kecil, terlebih di tengah tekanan fiskal dan tingginya kebutuhan pembiayaan di berbagai sektor lainnya.

Charles juga mendorong pemerintah melakukan audit terhadap seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang saat ini beroperasi.

Evaluasi itu, kata dia, harus mencakup aspek keamanan pangan, kualitas makanan, efisiensi penggunaan anggaran, hingga mekanisme pengadaan.

Politikus PDIP tersebut menilai dapur yang terbukti tidak memenuhi standar atau berulang kali memicu kasus keracunan perlu dihentikan operasionalnya secara permanen.

Ia mengingatkan bahwa jumlah anak yang terdampak kasus keracunan dalam program MBG disebut telah melampaui 40 ribu orang, sehingga aspek keamanan dan mutu layanan harus menjadi perhatian utama.

Ke depan, Charles menilai keberhasilan program tidak cukup diukur dari banyaknya penerima manfaat maupun besarnya anggaran yang terserap, melainkan dari sejauh mana program mampu meningkatkan kualitas gizi anak, aman dikonsumsi, serta dijalankan secara efisien dan akuntabel. []

Menurut Krisna, identitas sejumlah pihak tersebut telah disampaikan kepada penyidik dan tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditangani oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

“Informasi itu sudah kami berikan kepada penyidik dan telah dimasukkan ke dalam BAP,” kata Krisna kepada awak media pada Rabu (10/6).

Meski demikian, ia enggan mengungkap identitas pihak-pihak yang dimaksud. Krisna hanya menjelaskan bahwa mereka berasal dari berbagai unsur pemerintahan, mencakup lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Ia juga mengungkapkan bahwa jumlah nama yang telah disampaikan Sony Sonjaya masih bersifat sementara. Tidak tertutup kemungkinan akan ada tambahan nama lain yang terungkap dalam proses pemeriksaan berikutnya.

“Yang jelas berasal dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jumlah yang sudah disampaikan ada 26 orang dan bisa saja bertambah karena itu baru sebagian,” ujarnya.

Sebelumnya, Sony Sonjaya secara resmi mengajukan status Justice Collaborator (JC) dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis.

Krisna menegaskan bahwa langkah tersebut bukan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum, melainkan sebagai bentuk kerja sama dengan aparat penegak hukum.

Melalui pengajuan JC, Sony disebut berkomitmen membantu penyidik mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

“Kami tidak bermaksud menghindari proses hukum. Tujuan kami adalah bersikap kooperatif dan membantu mengungkap siapa saja yang berperan dalam program prioritas pemerintah ini,” ujar Krisna saat ditemui di Kejaksaan Agung pada Senin (8/6).

Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan tiga tersangka, yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, serta Lodewyk Pusung.

Direktur Penyidikan Jampidsus, Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis semestinya dikelola oleh yayasan yang memiliki keterkaitan dengan sekolah penerima manfaat.

Namun dalam praktiknya, sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ditunjuk karena memiliki hubungan dengan pejabat BGN.

Selain itu, yayasan yang terlibat disebut tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra SPPG. Penyidik juga menemukan dugaan penggelembungan harga (mark up) dalam proses pengadaan barang yang menyebabkan kerugian negara dan tidak mendukung kebutuhan operasional program secara optimal.

Beberapa pengadaan yang menjadi sorotan antara lain 21.801 unit sepeda motor listrik dengan nilai sekitar Rp1,03 triliun, 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet, serta 5.400 unit televisi berukuran 75 inci. []

Hal itu disampaikan Kepala BGN, Nanik S Deyang, usai melaporkan perkembangan program kepada Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Nanik, BGN saat ini memilih memprioritaskan peningkatan kualitas pelaksanaan program dibanding mengejar capaian jumlah penerima manfaat.

Fokus utama diarahkan pada penyediaan makanan bergizi yang lebih baik serta pengelolaan dapur MBG yang memenuhi standar kesehatan.

“Kami telah menyampaikan kepada Presiden bahwa pada 2026 fokus utama bukan lagi mengejar kuantitas penerima, melainkan memperbaiki kualitas pelaksanaan program,” kata Nanik dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (4/6).

Selain peningkatan kualitas, BGN juga melakukan penataan ulang sasaran penerima manfaat agar penggunaan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran.

Sekolah-sekolah yang dinilai memiliki kemampuan ekonomi lebih baik akan dievaluasi untuk menentukan apakah masih memerlukan bantuan melalui program MBG.

Dana yang sebelumnya dialokasikan untuk kelompok tersebut akan dialihkan guna memperluas jangkauan program ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Dengan langkah ini, jumlah penerima manfaat tetap berpotensi bertambah, namun dengan komposisi yang lebih sesuai kebutuhan.

BGN juga memperkuat fokus program kepada kelompok prioritas yang disebut 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Kebijakan tersebut diambil setelah BGN berdiskusi dengan berbagai pakar, termasuk dokter anak dan ahli gizi, yang menilai intervensi gizi paling efektif dilakukan sejak masa kehamilan hingga usia sekolah dasar.

Karena itu, seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kini diwajibkan memberikan layanan kepada kelompok 3B.

BGN menegaskan akan memberikan sanksi berupa penghentian sementara operasional bagi SPPG yang tidak menjalankan ketentuan tersebut.

Nanik mengungkapkan, kebijakan tersebut mulai menunjukkan hasil positif. Dalam beberapa pekan terakhir, jumlah penerima manfaat dari kelompok 3B dilaporkan bertambah sekitar 22 juta orang. []

Kegiatan sosialisasi kali ini digelar di Ballroom Hotel B-Nusabila, Kabupaten Majene, Minggu (10/5).

Acara ini menghadirkan narasumber di antaranya anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Jumiaty A. Mahmud, dan Kasubag TU KPPG Kota Palu M. Aril Putra, serta dihadiri oleh ratusan peserta yang sudah menantikan sejak lama program MBG.

Dalam sambutannya, Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina menyampaikan apresiasi terhadap langkah pemerintah dalam menghadirkan program MBG sebagai bentuk perhatian nyata terhadap pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak, ibu hamil, dan lansia.

“Program Makan Bergizi Gratis merupakan gerakan nasional untuk memastikan anak-anak bangsa mendapatkan asupan gizi yang baik demi masa depan Indonesia. Selain itu, program ini bertujuan menekan angka stunting agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Saya berharap program MBG ini benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Majene,” ujar Arzeti.

Program MBG adalah jembatan menuju pemerataan kesejahteraan. Dengan memastikan setiap anak Indonesia memperoleh nutrisi berkualitas, kita sedang membangun fondasi ekonomi nasional yang kuat untuk masa depan.

Keberhasilan program ini membutuhkan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan partisipasi aktif masyarakat..

Selain itu, untuk di bidang ekonomi dan kemiskinan, program ini diharapkan membuka lapangan kerja baru, mengurangi beban masyarakat miskin, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku UMKM melalui pemanfaatan bahan pangan lokal.

Kegiatan sosialisasi ini juga mengajak masyarakat untuk aktif mengawasi pelaksanaan program MBG agar kualitas makanan yang disalurkan tetap terjaga dan sesuai standar kelayakan konsumsi.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya pemenuhan gizi seimbang serta mendukung penuh keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis demi mewujudkan Generasi Emas Indonesia yang sehat, cerdas, dan sejahtera. []