Menag Nasaruddin menambahkan Ramadan harus menghadirkan dampak yang tidak hanya terasa secara personal, tetapi juga memperkuat solidaritas dan persaudaraan kebangsaan.

“Ramadan adalah momentum untuk memperkuat kesalehan sosial dan merawat harmoni kebangsaan. Ia bukan sekadar ibadah individual, tetapi madrasah ruhani yang membentuk kepedulian, empati, dan tanggung jawab kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia,” ujar Menag Nasaruddin dalam keterangan pers di Jakarta, Jakarta, Rabu (18/22026)

Dia menegaskan, ibadah puasa mengajarkan pengendalian diri dan hidup secara proporsional. Nilai ini penting untuk membangun kehidupan sosial yang adil, tidak eksploitatif, serta berkelanjutan, baik terhadap sesama maupun terhadap alam.

“Ramadan mendidik kita bahwa hidup bukan tentang memuaskan segala keinginan, tetapi tentang kesadaran untuk hidup secara seimbang. Pengendalian diri inilah fondasi bagi keberlanjutan kita sebagai bangsa yang bermartabat,” tegas dia.

Terkait adanya perbedaan dalam mengawali Ramadan tahun ini, Menag mengajak masyarakat menyikapinya dengan kedewasaan dan semangat persaudaraan. Ia menekankan bahwa perbedaan merupakan bagian dari kebhinekaan bangsa Indonesia.

“Jadikanlah perbedaan sebagai rahmat, bukan sekat. Jangan biarkan perbedaan hitungan melunturkan kedekatan hati. Dalam perbedaan itulah kualitas toleransi kita diuji dan ditingkatkan,” pesan dia.

Menag Nasaruddin juga mengimbau masyarakat untuk menjaga harmoni dan memperkuat solidaritas sosial selama Ramadan. Ia mengingatkan teladan Rasulullah SAW yang dikenal sebagai pribadi paling dermawan, terutama di bulan suci.

“Jadikan bulan ini sebagai momentum memperkuat solidaritas sosial. Pastikan keberkahan Ramadan dapat dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat,” ujar dia.

Menag juga berharap, Ramadan kali ini dapat melahirkan pribadi-pribadi yang tidak hanya saleh secara individu, tetapi juga menghadirkan kebaikan nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

“Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, saya mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa. Marhaban ya Ramadan. Semoga Allah SWT menerima setiap amal ibadah kita dan melimpahkan keberkahan bagi Indonesia tercinta,” pungkas dia.

Penegasan tersebut disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam konferensi pers Posisi Hilal Penetapan Awal Ramadhan 1447 H yang digelar sebagai rangkaian sidang isbat di Jakarta, Selasa (17/2/2026).

“Berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Ramadan 1447 H, jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026,” jelasnya.

Oleh sebab itu, ia berharap agar seluruh umat Islam di seluruh Indonesia dapat melakukan ibadah puasa secara bersama dan serentak pada tanggal 19 Februari 2026. Sehingga bisa menjadi simbol persatuan dan kesatuan antar sesama umat Islam dan bangsa Indonesia.

“Tentunya kita semua berharap semoga keputusan ini memungkinkan seluruh umat Islam di Indonesia ini untuk memulai ibadah puasa secara bersama-sama,” ujar Nasaruddin Umar.

Kendati demikian, lanjut dikatakan dia, jika ada yang melakukan ibadah puasa berbeda dengan keputusan versi pemerintah tersebut, jangan sampai membuat perbedaan tersebut menjadi ajang perpecahan.

“Mari perbedaan itu tidak menyebabkan kita berpisah atau berbeda dalam artian yang negatif. Jadikan perbedaan itu suatu konfigurasi yang sangat indah. Indonesia sudah berpengalaman berbeda, tapi tetap utuh dalam persatuan yang sangat Indah,” pungkasnya.

Dia mengungkapkan belum terlihat hilal itu terwujud, masih dibawah ufuk sehingga secara teoritis mustahil dapat terukyat.

Berdasarkan data hisab, tinggi hilal di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada rentang -2° 24‘ 43“ (-2,41°) hingga -0° 55‘ 41“ (-0,93°). Sementara itu, elongasi Bulan–Matahari tercatat antara 0° 56‘ 23“ (0,94°) hingga 1° 53‘ 36“ (1,89°).

“Indonesia menggunakan kriteria visibilitas MABIMS. Yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 64 derajat. Ini standarnya Asia Tenggara,” terangnya

Diketahui sidang akan berlangsung di Auditorium H.M. Rasjidi dan dipimpin langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Abu Rokhmad, mengatakan sidang tersebut akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari dalam dan luar negeri.

“Sidang Isbat akan dihadiri oleh sejumlah pihak, perwakilan ormas Islam, perwakilan kedubes negara-negara Islam, MUI, BMKG, ahli falak, DPR, dan perwakilan Mahkamah Agung,” ujar Abu Rokhmad di Jakarta, Kamis, (29/01/2026).

Ia menjelaskan, Sidang Isbat akan dilaksanakan melalui tiga tahapan utama. Tahap pertama berupa pemaparan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi, dilanjutkan dengan verifikasi hasil rukyatul hilal dari 37 titik pemantauan di berbagai wilayah Indonesia.

“Selanjutnya, musyawarah dan pengambilan keputusan yang diumumkan kepada masyarakat,” ujar Abu Rokhmad.

Dalam penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha, Abu Rokhmad menegaskan Kementerian Agama tetap mengombinasikan metode hisab dan rukyah sebagai pendekatan yang digunakan secara nasional.

Ia pun mengimbau masyarakat untuk menunggu hasil resmi Sidang Isbat dan pengumuman pemerintah terkait awal Ramadhan 1447 H.

Menurutnya, mekanisme tersebut telah sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah.

Turunkan Ahli ke Titik Rukyah

Sementara itu, Direktur Urusan Agama Islam Kemenag Arsad Hidayat menyampaikan bahwa pihaknya akan menurunkan sejumlah ahli ke titik-titik rukyah yang dinilai berpotensi melihat hilal secara optimal, termasuk lokasi observasi bulan.

“Kalau memungkinkan, tahun ini kita menjadikan masjid IKN yang telah diresmikan beberapa waktu lalu sebagai tempat pelaksanaan rukyatul hilal,” kata Arsyad.

Selain itu, Arsad mengungkapkan bahwa pada tahun ini Kemenag juga akan menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) sebagai dasar hukum pelaksanaan Sidang Isbat.

“PMA tersebut diharapkan menjadi landasan resmi sekaligus menjawab pertanyaan publik mengenai dasar hukum pelaksanaan sidang,” tandas dia.

“Pak Prabowo akan mengundang orang-orang yang buta huruf, yang putus sekolah sekian lama di Palestina. Kami sudah menginventaris UIN atau pesantren mana anak-anak itu seandainya akan datang,” ujar Menag saat menghadiri acara Indonesia’s Contribution to Contemporary Global Peace and Conflict Resolution di Auditorium UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Menag menegaskan kesiapan Kemenag untuk menindaklanjuti amanat tersebut.

“Kami siap untuk menampung anak-anak Palestina. Anak-anak tidak boleh buta huruf, tidak boleh menderita. Pak Presiden berkali-kali menyampaikan bahwa pemerintah siap memastikan keamanan dan kelancaran program ini,” jelasnya.

Acara ini dihadiri Diplomat sekaligus Wakil Menlu RI 2014–2019 Abdurrahman M. Fachir, Delegasi International IDEA Rizal Sukma, Akademisi dan International Observer Dinna Prapto Raharja, serta Delegasi Indianapolis University USA Malika Ouacha.

Menag menambahkan bahwa Kemenag menunggu instruksi lanjutan dari Presiden untuk memulai proses penempatan.

“Kita menunggu perintah Bapak Presiden. Kami sudah dalam tahap pendataan apa saja yang perlu dipersiapkan,” ucapnya.

Indonesia, kata Menag, juga memiliki pengalaman serupa dalam membantu pelajar dari negara berkonflik.

“Kita pernah mengirim sekitar 300 anak-anak Afghanistan ke sejumlah pesantren di Pulau Jawa saat negara mereka berkonflik. Jika anak Palestina ingin menuntut ilmu di Indonesia, kami sudah siap,” ungkapnya.

Menag memastikan kapasitas pendidikan tinggi Islam di Indonesia sangat memadai.

“Kita punya 58 UIN yang siap menjalankan rencana tersebut. Ini akan menjadi nama besar Bapak Prabowo, nama besar Indonesia, dan bentuk nyata kebersamaan kemanusiaan,” imbuhnya.

Ia menutup dengan pesan solidaritas. “Kita tidak boleh membiarkan saudara kita terpuruk dalam penderitaan sementara kita hidup berkecukupan. Berbagi itu perintah agama dan nilai budaya kita,” pungkas Menag.

Pesan itu ia sampaikan saat menjadi keynote speaker dalam Konferensi Internasional di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Rabu (26/11/2025).

Dalam pidatonya, Menag menyoroti meningkatnya perhatian dunia terhadap Indonesia, terutama setelah berbagai pernyataan Presiden Prabowo Subianto tentang perdamakan Gaza yang viral dan mendapat tindak lanjut di banyak negara Muslim.

“Indonesia saat ini memiliki posisi penting karena Presiden kita, Pak Prabowo, menjadi perhatian internasional. Deklarasi beliau ditindaklanjuti hampir di semua negara Muslim. Kita jangan sampai hanya menjadi konsumen atas pemikiran-pemikiran mereka (negara Muslim Timur Tengah), justru kita harus menjadi produsen,” ujar Menag.

Menurut Menag, Indonesia perlu menyiapkan pedoman konseptual dan muatan akademik untuk memperkuat gagasan-gagasan Presiden di level global.

“Untuk menjadi produsen pemikiran ala Pak Prabowo, kita perlu memberikan pedoman dan muatan untuk menerjemahkan pernyataan-pernyataan beliau di luar negeri agar lebih konsepsional, dan matang,” tegasnya.

Ia menilai keberanian dan ketegasan Presiden Prabowo memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk memimpin arus pemikiran Islam global.

“Pernyataan-pernyataan beliau di luar negeri membuat kita bangga sebagai orang Indonesia. Berbeda dengan tokoh-tokoh masa lalu seperti Muammar Khadafi atau Saddam Hussein yang vokal tanpa konsep, Pak Prabowo tegas, konsepsional, dan terukur,” ujarnya.

Menag menambahkan bahwa Kementerian Agama bergerak proaktif agar gagasan Presiden tidak justru dipanen oleh negara lain.

“Kita ingin menjadi konseptor dan produsen gagasan, sementara negara lain menjadi pengguna. Pak Prabowo tentu tidak mungkin memerinci semuanya, kitalah yang harus mengisi ruang-ruang itu. Dengan demikian, pernyataan Presiden akan memiliki landasan akademik, konseptual, dan operasional yang kuat,” jelasnya.

Konferensi internasional ini mengusung tema “Why Indonesia as a New Center of Muslim Civilization? Reassessing the Role of Indonesian Islam in Shaping the World Future in a Post-War Era.” Salah satu narasumber utama adalah Greg Barton, Profesor Politik Global Islam dari Universitas Deakin, Australia.

Rektor UINSA, Akhmad Muzakki, menyampaikan bahwa konferensi ini merupakan momen penting untuk mempromosikan Islam Indonesia sebagai solusi bagi tantangan global.

“Kita membahas proposal penting untuk mengusung Islam Indonesia sebagai solusi atas problem dunia hari ini,” ujar Muzakki. Ia menyebut acara International Conference on Indonesian Islam ini dihadiri lebih dari 2.500 peserta, bahkan totalnya diperkirakan mencapai 3.000 orang.

“Hadir pula 10 perwakilan pemerintahan negara sahabat di Surabaya, 192 pimpinan PTKIS (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta) dari Kopertais Wilayah IV Jatim, serta mahasiswa internasional,” jelasnya.

Rekomendasi akademik tersebut akan diserahkan kepada Pemerintah, terutama Kementerian Luar Negeri.

Penegasan ini disampaikan Menag saat konferensi pers International Seminar and Conference of the Malay-Islamic World di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), Medan, Senin (24/11/2025).

Ia menekankan bahwa rangkaian seminar internasional ini merupakan tindak lanjut dari pidato Presiden Prabowo pada Sidang Umum PBB ke-80 di New York.

“Empat UIN berkolaborasi menghadirkan seminar internasional ini sebagai kontribusi akademik atas arah kebijakan Presiden Prabowo di panggung global,” ujar Menag.

Soroti Isu Strategis Global dan Regional

Menag kemudian merinci fokus kajian masing-masing UIN:

1. UIN Alauddin Makassar

Tema: “Towards a Two-State Solution: Peran Kunci Presiden Prabowo Subianto dalam Mewujudkan Perdamaian di Gaza.” Forum yang telah berlangsung pada 17 November 2025 menghadirkan sejumlah narasumber seperti Prof. Robert W. Hefner seorang antropolog asal Boston University, AS yang membahas peran strategis Indonesia dalam realisasi solusi dua negara dari perspektif politik internasional.

Hadir pula Revda Selver Iseric, Jurnalis dan Penulis asal Palestina yang memaparkan dukungan berkelanjutan Presiden Prabowo terhadap perjuangan Palestina, serta pemuka agama Ustadz Das’ad Latif yang menyampaikan perspektif akademik dan kemanusiaan tentang perkembangan terkini di Gaza.

“Forum ini membedah arah kebijakan Indonesia dalam mendorong solusi dua negara serta kontribusi Presiden Prabowo bagi perdamaian berkeadilan di Gaza,” kata Menag.

2. UIN Sumatera Utara, Medan

Tema: “Reading The Geopolitical Direction of President Prabowo: Revitalizing the Role of the Malay-Islamic World in the New Global Order.”

“Dari sini kita berharap lahir pemikiran kawasan untuk memperkuat diplomasi berbasis nilai agama. Terlebih bantuan untuk Palestina masih mengalir kita ingin solusi ini berkelanjutan,” tambahnya.

3. UIN Sunan Ampel Surabaya

Akan mengkaji karakter moderasi beragama Indonesia. “Di Surabaya akan dikupas mengapa Islam di Indonesia bisa moderat dan cara berpikir umatnya begitu brilian. Di sana kita melihat konten emosional dan fondasi intelektualnya,” jelas Menag.

4. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Menjadi puncak kegiatan dan tempat konsolidasi seluruh gagasan. “Di UIN Jakarta semua pokok pikiran diformulasikan menjadi policy brief untuk diserahkan ke Pemerintah, terutama Kementerian Luar Negeri,” tegas Menag.

Menag Nasaruddin Umar juga menyebut Indonesia diproyeksikan menjadi salah satu pusat peradaban Islam modern.

“Indonesia juga siap mempromosikan diplomasi yang mengedepankan soft power, termasuk dalam kampanye solusi dua negara (two-state solution) untuk Palestina,” sambung Menag Nasaruddin.

“Melalui keempat serial seminar internasional ini kita berharap dapat memberikan kontribusi nyata terhadap diplomasi perdamaian yang dilakukan Presiden Prabowo. Para akademisi yang hadir dalam tiap seminar diharapkan dapat memberikan pandangannya untuk perdamaian dunia,” kata Menag Nasaruddin Umar.

Peran Dunia Melayu–Islam

Dalam sesi pembukaan seminar, yang diawali penabuhan gendang dan dihadiri akademisi nasional-internasional serta pejabat Pemprov Sumatera Utara, Menag mendorong peran lebih besar dunia Melayu-Islam dalam dinamika geopolitik global.

Ia menyebut bahwa kebijakan Presiden Prabowo terkait two-state solution untuk Palestina masih menjadi sorotan dunia.

“Hingga saat ini, two-state solution yang didorong Presiden Prabowo masih menjadi trending topic di media,” ujarnya.

Menag menambahkan bahwa Asia Tenggara dengan seperlima populasi Muslim dunia termasuk 242,7 juta Muslim Indonesia memiliki potensi besar menjadi salah satu pusat kekuatan Islam modern.

Karena itu, ia meminta kampus Islam memperkuat kontribusi akademik bagi kebijakan luar negeri Indonesia.

Dukungan Pemerintah Daerah

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Sumut, Basarin Yunus Tanjung, menyampaikan dukungan pemerintah daerah terhadap upaya penguatan kontribusi akademik bagi posisi Indonesia di panggung global.

“Sumatera Utara mendukung upaya memajukan pendidikan yang berkontribusi bagi geopolitik Indonesia di tingkat internasional,” ujar Basarin Yunus Tanjung.

Menurutnya, pemberitaan media massa mengenai isu tersebut cenderung hiperbolis dan telah “membesar-besarkan” jumlah kasus yang sebenarnya dinilai sedikit.

Pernyataan ini dilontarkan Nasaruddin dalam sebuah acara di Kantor Kemenko PM, Selasa (14/10).

“Isu pertama belum selesai, adanya kejahatan seksual di Pondok Pesantren yang dibesar-besarkan oleh media, padahal itu hanya sedikit jumlahnya,” kata Menag.

Meskipun tidak merinci data resmi dari Kementerian Agama (Kemenag) terkait jumlah pasti kasus kekerasan seksual di Ponpes, Nasaruddin secara tegas meminta semua pihak untuk menjaga marwah institusi pesantren. Ia khawatir pemberitaan yang masif dapat menimbulkan ‘alergi’ di tengah masyarakat, membuat orang tua enggan menitipkan anaknya ke ponpes.

Menag menekankan bahwa perjuangan para kyai dan santri yang telah membangun dan memelihara pondok pesantren selama ratusan tahun, bahkan lebih dari 200 tahun, jangan sampai tercoreng.

“Jangan sampai pihak-pihak yang berkeringat beratusan tahun lamanya… justru dikonotasikan sangat negatif,” ujarnya.

Ia menyuarakan kekhawatiran bahwa fokus berlebihan pada kasus minoritas ini akan merusak seluruh citra positif lembaga pendidikan berbasis agama tersebut.

Data JPPI Tunjukkan Fakta Berbeda

Pandangan Menag Nasaruddin berbanding terbalik dengan data yang dirilis oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI).

Sepanjang tahun 2024, JPPI mencatat total 573 kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan. Ironisnya, dari ratusan kasus tersebut, 42 persen di antaranya merupakan kasus pencabulan atau pelecehan seksual.

Lebih lanjut, dari seluruh kasus pencabulan yang tercatat, 36 persen dikonfirmasi terjadi di lembaga-lembaga pendidikan berbasis agama, termasuk pondok pesantren. Angka ini mengindikasikan bahwa lingkungan belajar keagamaan memiliki persentase kejadian yang signifikan dari total kasus kekerasan seksual di dunia pendidikan.