Dengan mengenakan kemeja putih dan didampingi para menteri, Jokowi tiba sekitar pukul 11.09 WIB. Ia langsung memasuki rumah duka dan sempat menyapa ribuan pelayat yang menyambut kedatangannya.

Usai bertemu pendakwah sekaligus anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Habib Luthfi bin Yahya, Jokowi beserta para menteri dan pejabat ikut mensalatkan jenazah. Presiden juga sempat berbincang-bincang dan mendoakan keluarga yang ditinggalkan.

Turut hadir Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi dan sejumlah pejabat lainnya.

Namun, tak hanya Presiden dan menteri saja yang takziah. Pantauan eranasional.com, pada pukul 13.05 WIB Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka didampingi Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan selang 10 menit, eks preman Tanah Abang, Hercules juga turut takziah ke rumah duka Habib Luthfi.

Sedangkan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan juga terpantau sedang menunggu jenazah di Masjid Jami Kauman, Kota Pekalongan sekitar pukul 14.40 WIB. Begitu juga dengan mantan KSAD, Dudung Abdurachman yang ikut menggandeng Habib Luthfi menuju masjid.

Wakil Wali Kota Pekalongan, Salahudin yang juga turut hadir menyambut kedatangan rombongan presiden menyampaikan ucapan belasungkawa.

“Atas nama Pemkot Pekalongan, kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Almarhumah Mama Syarifah ini sangat luar biasa. Beliau mengikhlaskan suaminya Habib Luthfi untuk syiar agama di masyarakat secara nasional. Beliau mendukung penuh Habib Luthfi,” tuturnya.

Menurut Salahudin peran Habib Luthfi bersama istri sangat berpengaruh di Pekalongan bahkan nasional dalam menanamkan ilmu agama sekaligus nasionalisme.

Untuk diketahui, mendiang Syarifah Salma meninggal dunia dalam usia 66 tahun pada Selasa malam, 28 Mei 2024 di RS Budi Rahayu Kota Pekalongan, sekitar pukul 21.55 WIB.

Mendiang istri dari Habib Luthfi tersebut kerap menemani sang suami saat berdakwah dan menjalankan tugasnya sebagai anggota Wantimpres. (em-aha)

Eranasional.com – Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan peringatan Isra Mi’raj tingkat kenegaraan merupakan bagian dari sejarah bangsa Indonesia. Tentunya dengan meneladani dan menjabarkan nilai-nilai agama dalam bingkai kebangsaan.

Isra Mi’raj kata Yaqut, merupakan bagian penting dalam sejarah Islam. Dimana peristiwa Isra Mi’raj merupakan awal disyariatkannya ibadah salat lima waktu, dimana Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa salat adalah tiang agama.

“Dapat kita maknai sebagai memperingati syariat Agung salat, yang mengajarkan nilai-nilai spiritualisme dan humanisme, sehingga menjadi dasar bagi terwujudnya ajaran Islam rahmatan lil alamin,” ujar Yaqut dalam sambutannya pada peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW Tingkat Kenegaraan 1443 Hijriah yang disiarkan dari Youtube Kementerian Agama, Senin (28/2/2022) malam.

Ketua Umum GP Anshor itu menuturkan, Indonesia dikaruniai tidak hanya kekayaan alam, tetapi juga kekayaan budi pekerti.

Sehingga menjadikan bangsa Indonesia sebagai salah satu magnet dunia dalam mengelola secara baik posisi negara dan agama.

“Dari Sabang sampai Merauke kita dapat menyaksikan nilai-nilai persaudaraan kebangsaan yang sampai kini terjaga dengan baik,” tutur Yaqut.

Eranasional.com – Ucapan Kementerian Agama Yaqut Cholil Qoumas menjadi sorotan publik. Mulai dari pengeras suara masjid hingga membandingkan azan dan gonggongan anjing. Pernyataan tersebut mendapatkan tanggapan dari Wali Kota Depok, Mohammad Idris.

Idris mengatakan sebagai sesama umat muslim harus mengingatkan kepada siapa pun, apalagi pejabat publik yang kerap menjadi sorotan. Setiap perilaku maupun sikap dan sebagai pejabat publik harus hati-hati dalam memberikan statemen.

“Kalau bagi saya perlu diklarifikasi langsung kepada yang bersangkutan ya, jangan langsung diviralkan,” ujar Idris, Jumat (25/2).

“Ini perlu karena kalau dari sisi normatif jadi masalah, karena azan itu ajaran suci,” lanjut Idris.

Idris mengungkapkan, azan merupakan wahyu Tuhan yang diberikan kepada umat Islam melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad.

Artinya apabila dibahas secara normatif dan dibandingkan dengan gonggongan anjing menjadi permasalahan.

“Kalau orang Arab bilang sangat beda seperti antara langit dengan sumur jadi nggak bisa dibandingkan atau disamakan,” ungkap Idris.

Dilansir dari Kumparan.com, Idris ingin mengklarifikasi ucapan Yaqut secara langsung apabila memiliki kesempatan. Apalagi Kota Depok sedang berkepentingan dengan Kementerian Agama dalam hal rencana izin mendirikan MTS dan Madrasah Aliyah.

“Ya kita punya tanah kita akan kerja sama dan nanti kita ingin ke sana barangkali nanti ada kesempatan klarifikasi, nanti kita lihat seperti apa,” ucap Idris.

Apabila dalam pernyataan Yaqut terdapat kesalahan, Idris meminta Yaqut mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Idris menilai, perbuatan meminta maaf kepada masyarakat merupakan perbuatan yang mulia.

“Kalau memang salah ya sangat mulia kalau seorang pemimpin meminta maaf pada rakyat, itu sangat mulia bukan sesuatu aib,” ungkap Idris.

Tidak hanya itu, sambung Idris, terkait pengaturan pengeras suara di masjid maupun musala, harus dilakukan kajian terlebih dahulu. Dalam membuat aturan terkadang kurang visible dengan kondisi budaya masyarakat.

“Saya tegaskan itu terkadang ya (kurang visible),” kata Idris.

Idris menuturkan, apabila ingin mengeluarkan sebuah kebijakan, maka sebelum mengeluarkan kebijakan terlebih dahulu melakukan hearing. Apalagi kebijakan tersebut dikeluarkan Kementerian Agama yang mengayomi seluruh agama di Indonesia.

“Sebaiknya terlebih mendengar pendapat sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat meminta pendapat,” tutur Idris.

Idris menilai, Yaqut merupakan seorang aktivis organisasi kepemudaan sehingga dapat meminta pendapat terlebih dahulu.

Menurutnya, meminta pendapat bukan sesuatu hal yang aib dan mendengarkan segala macam masukan, kalau perlu dengan cara bersurat.

“Baru kita menentukan kebijakan yang berdasarkan pendapatan tadi yang dibahas secara bersama,” tutur Idris.

Idris mengungkapkan, jangan mengeluarkan kebijakan tanpa melakukan koordinasi dan meminta masukan kepada para tokoh dan seakan menunjukkan sikap otoriter. Indonesia merupakan negara yang beraneka ragam suku dan budaya, apabila dilakukan secara persuasif akan menjadi dinamis, santun dan sebagainya.

“Begitupun dengan kami di Pemerintahan Kota Depok sebelum mengeluarkan kebijakan meminta pandangan dan diskusi dari berbagai instansi,” kata Idris. ***