Namun Ida menyebut, menyebut belum ada pembicaraan mengenai kemungkinan dirinya maju di Pilkada Jakarta sebagai cawagub Anies Baswedan.

Ida menyampaikan hal itu kepada wartawan di Masjid Istiqlal, Jakarta, Senin 17 Juni 2024.

Menurutnya, ia juga belum membahas wacana tersebut dengan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar.

“Kita belum membicarakan sampai situ, prosesnya dari DKI Jakarta dibawa ke Dewan Pimpinan Pusat DPP PKB. Belum sempat ketemu, Pak Muhaimin lagi menunaikan ibadah haji,” ujar Ida.

Ida menambahkan, dalam mengusung kandidat di pemilihan kepala daerah partainya memiliki mekanisme tersendiri.

Dirinya sebagai kader PKB, lanjut Ida, pasti akan mengikuti aturan yang ada di PKB.

“Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) mengusulkan kepada DPP sama seperti pilkada yang lain,” ucapnya.

“Prosesnya tetap saja mengikuti kalau kami ujian kelayakan dan kepatutan. Saya kira itu. Aspirasi dari DKI pasti akan dibawa ke DPP,” tambah dia.

Sebelumnya diberitakan Anies Baswedan menyampaikan bahwa dirinya kembali akan mengikuti kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Anies mengambil keputusan tersebut setelah menerima rekomendasi pengusungan dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jakarta pada Kamis 13 Juni 2024.

Anies juga telah mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan calon kepala daerah yang digelar oleh PKB.

Ketua PKB bidang Ideologi dan Kaderisasi, Hanif Dakhiri, mngaku tidak hafal nama kandidat selain Anies Baswedan.

Ia pun hanya menyebut nama Anies sebagai kandidat cagub Jakarta. []

JAKARTA- Kementerian Ketenagakerjaan melanjutkan kampanye terkait kebijakan ekonomi inklusif bagi penyandang disabilitas. Tak hanya itu, kolaborasi pemerintah pusat dengan daerah pun terus diperkuat seiring percepatan pelayanan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan, penguatan kebijakan tersebut dilakukan antara lain melalui langkah penyusunan regulasi sebagai pendukung kebijakan.

“Jadi langkah awal kebijakan ini adalah adanya koordinasi dan kolaborasi yang kuat dengan seluruh stakeholder, baik di tingkat pusat maupun di daerah,” kata Ida di Jakarta, Minggu (29/8).

Menurut Ida,masih ada kesenjangan pembangunan yang menghalangi kontribusi penyandang disabilitas dalam berbagai faktor. Selain itu, stigma dan stereotipe pada masyarakat masih kuat. Di sisi lain, pemahaman terhadap penyandang disabilitas justru masih lemah.

“Kurangnya akses informasi ketenagakerjaan yang belum inklusif serta pendidikan dan pelatihan kerja belum sepenuhnya ada bagi penyandang disabilitas,” kata Ida.

Dia menilai perlu diadakan layanan ketenagakerjaan yang inklusif bagi penyandang disabilitas melalui ekosistem digital SIAPKerja/Karirhub, link and match ketenagakerjaan, transformasi BLK, dan pengembangan talenta muda.

Untuk itu, lanjut Ida, pemerintah harus menjamin SDM pada unit layanan disabilitas (ULD) melalui penyediaan ASN bidang ketenagakerjaan, diikuti peran masyarakat sebagai pendamping ULD bidang ketenagakerjan yang mendukung layanan bagi penyandang disabilitas.

“Pelayanan ketenagakerjaan inklusif bagi penyandang disabilitas memerlukan pembentukan kelembagaan, penyediaan SDM, sarana prasarana, penganggaran, koordinasi, dan pengawasan atau evaluasi,” ujar Ida.

Jakarta- Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan hingga saat ini pihaknya masih terus mematangkan kebijakan penyaluran bantuan pemerintah berupa Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja/buruh pada 2021.

Kebijakan itu sebagai upaya membantu mengatasi dampak sektor ketenagakerjaan akibat pandemi COVID-19, khususnya pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

“Melalui kebijakan penyaluran BSU 2021 yang diluncurkan ke publik pada Rabu (21/7) malam, diharapkan dapat mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan membantu pekerja/buruh yang dirumahkan atau berkurang gajinya karena pembatasan jam kerja. Upaya ini tidak lain agar tingkat pengangguran dan kemiskinan akibat pandemi dapat kita tekan,” ujar Menaker Ida Fauziyah dalam keterangan tertulisnya diterima di Jakarta, Jumat (23/7)

Sebagai salah satu pelaksana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kemnaker, katanya, sejak 2020 telah menggulirkan empat program PEN dan menyentuh langsung sektor ketenagakerjaan di Indonesia.

Pertama, program BSU yang telah diberikan kepada 12,2 juta orang. Kedua, program kartu pra kerja yang menyasar pada 5,5 juta orang. Ketiga, program bantuan produktif usaha mikro yang mencapai 12 juta orang. Keempat, berbagai program padat karya di kementerian/lembaga yang menyasar 2,6 juta orang.

“Keempat program tersebut merupakan wujud keseriusan Kemnaker sebagai salah satu pelaksana program PEN yang terus berupaya keras menanggulangi dampak pandemi COVID-19 di sektor ketenagakerjaan,” kata Menaker Ida Fauziyah.

Pihaknya juga banyak meluncurkan program dalam penanganan dampak COVID-19 pada 2020, mulai dari pelatihan vokasi dengan metode “blended training” yang mencapai 121.000 orang, pelatihan peningkatan produktivitas bagi 11.000 tenaga kerja, serta sertifikasi kompetensi yang mencapai hampir 750.000 orang.

Program lainnya terkait dengan jaring pengaman perluasan kesempatan kerja, seperti program wirausaha, padat karya, dan inkubasi bisnis yang total mencapai 322.000 orang.

Kemnaker juga melakukan jejaring kerja sama penempatan tenaga kerja di tengah pandemi, dengan berhasil menempatkan 948 ribu tenaga kerja di dalam maupun luar negeri.

“Jika kita total upaya pemerintah memitigasi dampak pandemi di sektor ketenagakerjaan tadi jumlahnya bisa mencapai 34,6 juta orang, melebihi penduduk usia kerja terdampak COVID-19, yang menurut survei BPS mencapai 29,12 juta orang,” ujar Ida.

Ia menjelaskan untuk memastikan investasi dapat menyerap tenaga kerja secara optimal, maka pemerintah telah berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam memberikan perizinan investasi.

Hal itu diperlukan agar investasi yang bisa dilakukan benar-benar sesuai kebutuhan dan keunggulan karakteristik masing-masing daerah serta bisa memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan termasuk, dalam hal penyerapan tenaga kerja.

“Pemerintah juga menjalankan strategi kolaborasi lintas sektoral dalam hal pengembangan investasi yaitu dalam pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional yang dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai K/L (kementerian atau lembaga). Misalnya program pengembangan daerah pariwisata super prioritas, Kemnaker melalui BLK ikut terlibat dalam pengembangan kualitas SDM pekerja yang ada,” kata Ida Fauziyah.