Asep menegaskan informasi tersebut tidak benar.

“Infonya tidak benar,” tegas Asep saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Minggu (8/11/2026).

Hingga saat ini, Bareskrim Polri baru menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal dan akses ilegal terhadap informasi elektronik.

Keempat tersangka tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Dari empat tersangka tersebut, tiga orang telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.

Mereka adalah Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso. Sementara itu, Slamet Uliandi tidak ditahan karena sedang menjalani perawatan akibat sakit.

Berdasarkan temuan awal penyidik, dugaan penyadapan tersebut tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto.

Sejumlah pihak lain juga diduga menjadi korban, mulai dari menteri, tokoh politik, pengusaha, insan media, hingga tokoh masyarakat.

Dalam perkara ini, para tersangka dijerat sejumlah ketentuan pidana.

Di antaranya Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.

Selain itu, mereka juga disangkakan melanggar Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman maksimal enam tahun penjara, serta Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman maksimal delapan tahun penjara.

Sementara itu, pihak Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengategorikan dugaan tindak pidana tersebut sebagai bentuk makar. []

Menurutnya, upaya mencegah praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah kini menjadi fokus perhatian bersama antara pemerintah pusat dan lembaga terkait.

Tito menjamin Kementerian Dalam Negeri akan mempererat kerja sama dengan KPK guna meningkatkan sistem pencegahan, termasuk merencanakan serangkaian kegiatan penyuluhan langsung ke lapangan yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat.

Sepanjang periode tahun 2025 hingga 29 Juli 2026, tercatat sebanyak 17 kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK melalui skema OTT.

Kasus terbaru terjadi pada 29 Juli 2026, di mana Bupati Pemalang Anom Widiyantoro tertangkap tangan dalam operasi tersebut.

Setelah menghadiri kegiatan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis (30/7/2026), Tito menyampaikan bahwa Presiden memberikan dukungan penuh terhadap setiap langkah penindakan korupsi yang dijalankan.

“Terhadap upaya pemberantasan korupsi, beliau (Presiden) senantiasa memberikan dukungan penuh,” ujar Tito di lokasi kegiatan tersebut.

Ia juga menyebutkan bahwa Presiden Prabowo telah berulang kali mengingatkan seluruh pejabat negara, termasuk para pemimpin daerah, untuk menjauhi segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi.

Tito berpendapat diperlukan program pembinaan atau pelatihan khusus guna memperkuat kompetensi calon kepala daerah sebelum mereka dilantik secara resmi.

Sebagai contoh, banyak calon pemimpin daerah yang berasal dari latar belakang profesi beragam seperti seniman, pengusaha, maupun bidang pekerjaan lainnya, sehingga membutuhkan bekal pemahaman yang memadai mengenai tata kelola pemerintahan yang baik.

Ia menegaskan bahwa sinergi antara Kementerian Dalam Negeri dan KPK akan terus ditingkatkan guna mencegah kasus serupa terjadi kembali di masa mendatang.

“Merespons maraknya operasi tangkap tangan ini, saya sudah melakukan pembicaraan dan pertemuan langsung dengan jajaran KPK. Mulai Minggu depan, kami akan turun ke sepuluh wilayah berbeda untuk melakukan sosialisasi dan pengawalan bersama,” tegasnya. []

Hal itu disampaikan Tito saat menghadiri Musrenbang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Mataram, NTB, Rabu (4/6/2025).

Dia menyebut telah membicarakan hal tersebut dengan Presiden Prabowo Subianto.

“Daerah boleh melaksanakan kegiatan di hotel dan restoran. Saya jamin karena saya sudah bicara langsung dengan Presiden Prabowo,” jelas Tito, dikutip dari Antara, Rabu 4 Juli 2025.

Menurutnya, pemerintah harus memikirkan keberlangsungan hotel dan restoran yang mendapatkan pemasukan dari sektor meetings, incentives, conventions, dan exhibitions (MICE).

Sebab, kata dia, tidak sedikit karyawan yang menggantungkan penghasilan dari usaha perhotelan dan restoran.

Hal tersebut juga terkait dengan rantai pasok makanan serta minuman.

Dia mengatakan, dengan menyelenggarakan kegiatan di hotel dan restoran, para produsen pemasok barang ke hotel dan restoran juga akan dihidupi.

“Kurangi boleh, tetapi jangan sama sekali tidak ada, tetap laksanakan kegiatan di hotel dan restoran,” tuturnya.

“Target betul hotel dan restoran yang kira-kira agak kolaps, buatlah kegiatan di sana supaya mereka bisa hidup,” lanjut Tito.

Ia menyebut peluang terbesar untuk menggelar kegiatan di hotel atau restoran hanya ada di daerah, karena pemerintah pusat hanya memotong anggaran sebesar Rp 50 triliun untuk 552 daerah di Indonesia.

“Jadi, daerah biarkan saja untuk rapat di hotel dan restoran, tidak apa-apa. Perjalanan dinas, fine. Tolong pakai perasaan kalau seandainya rapat cukup tiga sampai empat kali, jangan dibikin 10 kali rapat,” pesan Tito. []

“Besok saya ke Gedung Sate atau ke rumah dinas, saya belum tahu arahannya, tapi sore ke sana insya Allah ketemu sama Pak Gubernur,” kata Lucky, Selasa 8 April 2025.

Sementara Selasa siang ini, Lucky berencana bertemu Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto.

“Saya lagi on the way ke Jakarta dipanggil sama Wamen sama Inspektorat Kemendagri. Jadi jam 2 di Kemendagri, sekarang lagi on the way ke sana,” terang Lucky.

Rencana pertemuan keduanya ini juga dikonfirmasi Bima Arya dalam kesempatan berbeda.

“Diagendakan hari ini, siang,” kata Bima, Selasa, mengenai agendanya bertemu Lucky Hakim, dikutip dari Antara.

Pertemuan ini disebut-sebut akan membahas perjalanan Lucky ke Jepang tanpa izin.

Selain itu, pertemuan ini untuk membahas aspek administratif dan regulasi yang berlaku bagi pejabat daerah terkait perjalanan ke luar negeri.

Lucky Hakim menuai sorotan karena berlibur ke Jepang bersama keluarga selama periode Lebaran 2025.

Padahal, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 400.6.1/749/SJ tertanggal 17 Februari 2025 terkait arus mudik Lebaran 2025.

Dilansir Antara, SE yang ditujukan kepada gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia tersebut meminta pemerintah daerah (pemda) agar siap siaga untuk mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2025.

Bima Arya sebelumnya menegaskan kepala daerah yang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dapat dikenai sanksi pemberhentian sementara.

“Undang-Undang (UU) mengatur secara jelas dan tegas mengenai aturan perjalanan ke luar negeri bagi kepala daerah. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” ujar Bima Arya, Minggu (6/4/2025), dikutip dari Kompas.com.

“Di dalam Pasal 76 Ayat (1) huruf i, KDH (kepala daerah) dan WKDH (wakil kepala daerah) dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari menteri,” imbuhnya.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan, bila kepala daerah melanggar aturan tersebut, sanksi pemberhentian sementara selama tiga bulan bisa diberlakukan.

Lucky telah membenarkan dirinya berada di Jepang saat libur Lebaran 2025. Ia mengaku berangkat ke luar negeri setelah gelaran open house di Pendapa Kantor Bupati Indramayu.

Ia juga mengaku tetap menjalankan tugas sebagai kepala daerah sebelum berlibur, di antaranya menyambut warga hingga berpatroli.

“Lalu di hari H+2 Lebaran, ke Jepang sampai tanggal 7 dan tanggal 8 sudah mulai kerja kembali seperti biasa, ada agenda ke desa korban rob di Eretan,” terang Lucky, Minggu (6/4/2025), dikutip dari Kompas.com.

Namun, Lucky enggan menjawab lugas ketika ditanya mengenai izin Mendagri.

“Nanti saya akan menghadap Pak Gubernur dan Pak Mendagri untuk menjelaskan,” katanya. []

Tito mulanya menegaskan bahwa kegiatan retreat tersebut bukan ditujukan untuk kepentingan partai politik.

“Ini bermanfaat bukan hanya untuk satu partai, dua partai, atau tiga partai, tetapi untuk semua kepala daerah,” kata Tito Karnavian pada Jumat 21 Februari 2025.

“Yang kita harapkan adalah mereka memahami perannya sebagai pemimpin daerah,” imbuhnya.

Mantan Kapolri itu bahkan mengingatkan bahwa kepala daerah bertanggung jawab kepada rakyat yang memilih mereka, bukan kepada partai politik.

“Kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat sehingga tanggung jawab utama mereka adalah kepada rakyat, bukan kepada partai,” tegasnya.

Tito juga menyoroti pentingnya retreat sebagai ajang untuk memperluas relasi dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat.

“Jika kepala daerah tidak ikut serta, mereka akan kehilangan momentum untuk membangun jaringan dan mengenal para menteri,” tandasnya. []

Saat rapat kerja dengan komisi II DPR RI, Tito menjelaskan bahwa pihaknya sudah memberikan penawaran kepada Presiden Prabowo tentang tanggal pelantikan.

“Kita membuat mengancer tanggal 18, 19, 20 dan saya lapor ke Presiden dan Presiden memilih 20 Februari, hari Kamis,” ujar Tito dalam pernyataannya pada Senin 3 Februari 2025.

Tanggal itu sendiri diajukan oleh Tito untuk menyesuaikan dengan putusan dismissal yang akan digelar MK.

Tito menyebut terdapat 296 kepala daerah non sengketa yang siap untuk dilantik. Sedangkan, terdapat 249 daerah yang masih bersengketa di MK.

Kendati demikian, Tito membantah bahwa tanggal 20 itu adalah keputusan mutlak dari Presiden Prabowo, melainkan usulan dari Kementerian Dalam Negeri.

“Saya mau koreksi, tadi ada pendapat bahwa tanggal 20 ini perintah bapak presiden. Bukan perintah, usulan saya kepada beliau,” ujarnya.

“Kemudian beliau ada opsi. Ya namanya bawahan ya menyampaikan opsi, dan opsi itu dipilih oleh beliau tanggal 20 (Februari). Jadi bukan perintah dari awal tanggal 20, tidak,” sambung Tito.

Tito kembali menekankan usulan tanggal yang disampaikan ke Prabowo telah melalui proses hitung usai putusan dismissal MK. Dia mengatakan pihaknya membuat sejumlah skenario untuk pelantikan kepala daerah.

“Tapi ini ada dinamika, bukan karena perintah presiden, menyederhanakan waktunya seperti. Tidak seperti itu, terjadinya ada trigger itu dari saya,” ujarnya.

Tito kemudian menambahkan, pelantikan kepala daerah rencananya akan dilaksanakan di ibu kota negara, yaitu Jakarta. Namun, lokasi spesifik masih dalam pembahasan.

“Masalah tempatnya sedang dibicarakan, tetapi yang jelas di ibu kota negara,” imbuhnya.

“Saya ingin menegaskan ibu kota negara saat ini tetap Jakarta, meskipun ada anggapan IKN Nusantara sudah menjadi ibu kota,” pungkasnya. []

Tito menyebut pelantikan di undur karena merespons Mahkamah Konstitusi (MK) yang memajukan jadwal putusan sela (dismissal) sengketa pilkada menjadi tanggal 4-5 Februari.

Mantan Kapolri tersebut menyatakan, pelantikan serentak kepala daerah yang tak bersengketa akan digabung dengan kepala daerah yang dipastikan dalam putusan sela MK.

“Mengenai tanggalnya (pelantikan), kita akan sampaikan nanti lagi setelah kami koordinasi dengan KPU, dengan Bawaslu, dengan Mahkamah Konstitusi, baru kita nanti pengin tahu ketegasan berapa lama,” kata Tito dalam konferensi pers pada Jumat, 31 Desember 2025.

Diketahui MK dijadwalkan membacakan putusan sela untuk 310 perkara sengketa Pilkada 2024.

Putusan sela ini akan memilah perkara sengketa yang dihentikan atau dilanjutkan.

Tito mengaku belum tahu jumlah tambahan kepala daerah yang bisa dilantik sesuai putusan sela.

Mendagri juga belum bisa memastikan tanggal berapa pelantikan serentak kepala daerah akan digelar.

Tito menyampaikan, pihaknya mesti menunggu hasil putusan sela untuk menentukan tanggal pelantikan.

Setelah hasil putusan sela didapat, tanggal pelantikan akan ditetapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

“Kalau dihitung sejak tanggal 5 putusan (MK), artinya kira-kira (pelantikan) tanggal 17, 18, 19, 20 (Februari). Nah ini yang nanti akan diputuskan oleh Bapak Presiden, karena jadwal dan tata cara pelantikan diatur dengan peraturan presiden,” kata Tito.

Awalnya, pemerintah berencana melantik kepala daerah yang tidak bersengketa secara serentak pada tanggal 6 Februari 2025.

Sedangkan kepala daerah yang bersengketa baru akan dilantik setelah putusan MK.

Akan tetapi, majunya jadwal putusan MK membuat pemerintah mempertimbangkan pelantikan kepala daerah non-sengketa digabung dengan kepala daerah hasil putusan sela. []

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti permasalahan tenaga honorer yang belum tuntas di banyak daerah.

Banyak Tenaga Hororer Titipan Pejabat

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut bahwa banyak tenaga honorer di instansi pemerintahan merupakan hasil “titipan” dari pejabat atau tim sukses kepala daerah.

Hal ini, menurut Tito, menjadi salah satu penyebab membengkaknya jumlah tenaga honorer di Indonesia.

“Kalau administrasi, biasanya ada titipan. Titipan dari pejabat atau tim sukses bupati atau wali kota yang kemudian dijadikan tenaga honorer. Akibatnya, jumlahnya makin banyak, mencapai sekitar 2 juta orang,” ungkap Tito saat menyampaikan pandangannya dalam sebuah diskusi kebijakan tenaga honorer.

Pemerintah saat ini tengah fokus pada pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Namun, pengangkatan tersebut diprioritaskan bagi tenaga honorer yang memiliki keterampilan khusus (tenaga skill), seperti guru dan tenaga kesehatan (nakes).

“Pengangkatan ke PNS atau P3K hanya dibuka untuk tenaga skill, seperti guru dan nakes. Namun, masih ada usulan dari daerah agar tenaga skill lainnya, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan tenaga kebersihan, juga masuk dalam prioritas,” jelas Tito.

Tito menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyampaikan masukan resmi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) terkait kebutuhan tenaga skill lainnya, termasuk Satpol PP dan tenaga kebersihan.

“Kami sudah membuat suara resmi kepada Kemenpan-RB bahwa Satpol PP dan tenaga kebersihan adalah tenaga skill yang penting untuk diprioritaskan,” katanya.

Tito juga mengimbau pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam merekrut tenaga honorer di masa depan.

Ia menekankan pentingnya perencanaan kebutuhan tenaga kerja yang sesuai dengan kemampuan anggaran dan kebutuhan riil daerah.

“Kita perlu evaluasi agar tidak ada lagi rekrutmen honorer yang hanya berdasarkan titipan, melainkan sesuai kebutuhan kompetensi dan pelayanan publik,” tegasnya.

Kebijakan terkait tenaga honorer terus menjadi perhatian pemerintah, terutama menjelang 2024, ketika rencana penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah mulai diterapkan.

Tito berharap kebijakan ini dapat mengoptimalkan efisiensi pelayanan publik dan memastikan tenaga kerja yang direkrut benar-benar berkualitas.

Isu tenaga honorer menjadi perdebatan publik karena menyangkut nasib jutaan orang yang menggantungkan hidup pada status pekerjaan ini.

Langkah pemerintah untuk membatasi rekrutmen honorer diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang lebih profesional, meskipun tantangan dalam pelaksanaannya tidak dapat diabaikan.

Dengan penghapusan tenaga honorer yang direncanakan, pemerintah dihadapkan pada tantangan besar untuk memastikan transisi yang adil dan efisien bagi tenaga kerja yang terdampak, seperti yang dilansir dari bidiktangsel.

Namun ada sebagian Pj yang tidak digeser atau diganti.

Dia pun minta Penjabat Gubernur Banten, Gorontalo, dan Maluku yang diperpanjang jabatannya untuk lebih memahami daerah yang dipimpinnya.

Meskipun menurut Mendagri Tito, kinerja penjabat Gubernur tiga provinsi tersebut sudah baik.

“Kita lihat bahwa Banten ini diperpanjang setahun lagi, yang kedua adalah di Gorontalo, ini dari Kemenko Perekonomian diberikan kesempatan sekali lagi untuk memahami daerah. Kemudian berikut lagi Maluku Utara karena memang habis masa jabatannya,” kata Tito Karnavian, Jumat 17 Mei 2024.

Tito lebih lanjut menyampaikan, proses penilaian terhadap penjabat gubernur sudah dilakukan sesuai prosedur.

Antara lain dengan melibatkan masukan dari DPRD, Pemerintah Pusat, hingga Kementerian dan lembaga.

“Sudah saya sampaikan tadi di acara Mendagri, bahwa ada mekanismenya. Masukan dari DPRD, pemerintah pusat,” ujar Tito.

“Kami juga menampung dari kementerian lembaga karena aspirasi kementerian lembaga juga diberikan kesempatan untuk menjadi kepala daerah, supaya nanti jika membuat kebijakan di tingkat pusat sudah paham betul isi daerah,” tambahnya.

Kata Tito para penjabat Gubernur juga sudah melewati sidang dan dinyatakan bersih dari masalah hukum, ideologi, dan kebangsaan.

“Kemudian ada sidang Pra-TPA yang jadi terutama masalah hukum yang nomor 1. Makanya KPK kita libatkan, seminggu sebelum atau pertama dari DPRD, kementerian lembaga, semua nama kita kirim ke KPK, Kejaksaan Agung, DPRD, Bareskrim Polri, Kapolri, BIN, Menpanrb, BKN, pegawai negara,” jelas Tito.

“Kalau sudah tidak ada masalah hukum, ideologi, kebangsaan, status memenuhi syarat, 3 nama kemudian kita serahkan ke presiden, nanti ada sidang TPA yang dibikin sama presiden. Lima-lima ini sudah melewati proses itu,” pungkasnya.

Berikut sejumlah Pejabat (pj) Gubernur yang digeser dan diganti hari ini.

Pj Gubernur Sulawesi Selatan yang sebelumnya dijabat, Bahtiar Baharuddin, bertukar posisi dengan Pj Gubernur Sulawesi Barat, Zudan Arif.

Kemudian Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, Pj Gubernur Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir, dan Pj Gubernur Gorontalo, Mohammad Rudy. []

Eranasional.com – Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut batas wilayah antara Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka hanya ditandai dengan pelampung.

Tito mengetahui hal itu usai meninjau Karang Singa dan Karang Salatan di Kepulauan Riau. Menurut Tito, dua karang itu merupakan titik penting kedaulatan negara yang seharusnya disertai penanda teritorial.

“Ini saya melihat belum ada tanda-tanda yang permanen sebagai milik kita, yang ada hanya buoy saja, pelampung,” kata Tito usai peninjauan, dikutip dari keterangan tertulis Pusat Penerangan Kemendagri, Kamis (13/1).

Tito langsung berkoordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan. Dia berkata akan ada pembangunan mercusuar di wilayah itu sebagai penanda teritori Indonesia.

Mantan Kapolri itu berkata menjaga kedaulatan negara adalah hal yang sangat penting. Dia menyebut hal itu bisa berdampak pada banyak sektor kehidupan.

“Menjaga kedaulatan di batas terluar perlu dilakukan agar peristiwa semacam Sipadan-Ligitan tak kembali terulang,” ucapnya.

Sebelumnya, Indonesia sering kali berhadapan dengan negara tetangga dalam urusan wilayah perbatasan. Bahkan, persoalan ini menjadi perhatian khusus Kementerian Luar Negeri untuk tahun 2022.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan diplomasi Indonesia di 2022 berfokus memperkuat kedaulatan wilayah. Pemerintah terus bekerja untuk mempercepat penyelesaian perundingan perbatasan dengan negara-negara tetangga.

Indonesia akan melakukan perundungan dengan Malaysia dan Timor Leste terkait batas darat. Di saat yang sama, Indonesia berunding dengan dengan Malaysia, Palau, Filipina, dan Vietnam dalam urusan batas wilayah maritim.

“Secara khusus, saya ingin menekankan satu prinsip terkait kedaulatan dan hak berdaulat di perairan Indonesia, bahwa klaim apapun oleh pihak manapun harus dilakukan sesuai dengan hukum internasional termasuk UNCLOS 1982,” ucap Retno.

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, salah satu persoalan yang dihadapi desa, yakni masih meningkatnya laju urbanisasi. Faktanya, tidak sedikit masyarakat yang hendak mencari kerja justru pergi ke kota. Akibatnya, jarak antara masyarakat yang ekonominya tinggi dan rendah kian jauh.

Untuk menangani persoalan itu, kata Mendagri, pemerintah terus berupaya memperkuat keberadaan desa. Upaya ini misalnya dilakukan dengan menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan membentuk kementerian khusus yakni Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Baik Kemendagri maupun Kemendes PDTT, keduanya saling bersinergi sesuai perannya masing-masing. Selain itu, pemerintah juga memberikan dana khusus bagi desa, yang disebut Dana Desa.

“Melatih perangkat desa itu pada Kemendagri, tapi pembuatan penyusunan program kegiatannya dari anggaran-anggaran yang ada, membangun desa itu supaya menjadi desa yang mandiri, unggul itu adalah oleh Bapak Mendes,” ujar Mendagri saat menjadi Keynote Speaker pada Musyawarah Nasional IV Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) di Jakarta, Sabtu (18/9/2021).

Mendagri menjelaskan, filosofi pembangunan desa utamanya adalah menjadikannya sebagai pusat ekonomi baru. Sehingga, masyarakat tidak lagi mengandalkan kota, dan terjadi pemerataan pembangunan. Dengan upaya tersebut, lapangan kerja bakal terbuka luas dan desa lebih mandiri. Kemandirian desa, lanjut Mendagri, merupakan bagian dari tujuan penerapan otonomi daerah.

“Otonomi daerah di tingkat kabupaten/kota yang sekarang diturunkan ke tingkat desa, ujung ekornya adalah desa itu mandiri, terutama secara finansial,” kata Mendagri.

Dengan otonomi daerah, lanjut Mendagri, diharapkan dapat membuat Pendapatan Asli Desa (PADes) menjadi makin kuat dan mandiri. Dengan begitu, desa tidak terlalu bergantung kepada dana transfer dari pemerintah pusat.

Dirinya meminta, agar kepala desa dapat memahami keinginan pemerintah, yakni membuat desa yang mandiri dan mampu menciptakan lapangan kerja baru.

“Oleh karena itu, spirit ini untuk memperkuat desa ini, betul-betul ditangkap oleh Bapak/Ibu sekalian, ditangkap bagaimana caranya agar membuat desa saya ini bisa mandiri, membuka lapangan kerja, menjadi pusat ekonomi baru,” pungkas Mendagri.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Syafrizal menyampaikan, Inmendagri 30/2021 tentang PPKM level 4, 3 dan 2 di wilayah Jawa dan Bali. Imendagri ini berlaku 10 -16 Agustus 2021.

“Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan PPKM level 4, 3 dan 2 Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen,” tulis dalam Inmendagri 30/2021.

Kemudian, Inmendagri 31/2021 merupakan instruksi tentang PPKM level 4 di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Papua. Inmendagri ini berlaku 10 -23 Agustus 2021.

Penetapan level wilayah pada instruksi tersebut berpedoman pada indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan (Menkes).

Berikutnya, Inmendagri 32/2021 mengatur tentang penerapan PPKM level 3, 2 dan 1. PPKM dengan kriteria level ini dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT.

Selain itu, kriteria level wilayah ditentukan berdasarkan asesmen sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menkes.

Kota Tangerang – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian tengah menanti pemerintah daerah yang sukses membentuk tim tracing untuk melacak penularan Covid-19.

Menurutnya tugas tracing perlu didukung dengan membentuk tim khusus yang perannya hanya melacak penularan. Pelacakan itu dilakukan dengan menelusuri orang-orang yang melakukan kontak erat dengan pasien yang terkonfimasi positif Covid-19.

Mendagri mengaku telah meminta pemerintah daerah agar membentuk tim tersebut dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Saya ingin melihat nanti pemda mana yang sukses membuat seperti itu,” ujar Mendagri saat memberi keterangan pers usai melakukan Rapat Koordinasi dengan jajaran Pemerintah Kota Tangerang, Selasa (27/7/2021).

Selain menangani pandemi, pembentukan tim ini dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Mendagri menjelaskan, hal ini dapat melibatkan masyarakat yang memiliki ijazah setara SMA untuk direkrut dalam tim tersebut.

“Agar mereka memiliki keahlian, sebelum diterjunkan dapat diberikan pelatihan singkat terkait cara melacak lebih dulu. Mendagri menyebutkan, beberapa negara telah membuka lowongan kerja semacam itu yakni sebagai pelacak penularan Covid-19,” sambungnya

Mendagri menjelaskan, pekerjaan melacak penularan Covid-19 perlu dilakukan oleh tim khusus yang tidak mengemban tugas lain. Saat ini tugas tersebut masih dikerjakan oleh Puskesmas, termasuk TNI, Polri, serta Babinsa sebagai tugas tambahan.

Menurut Mendagri, akan lebih baik bila seluruh pemerintah daerah membentuk tim tracing penularan Covid-19.

“Tapi kadang mereka diberikan tambahan untuk melakukan tracing, fine, Bapak Panglima pun saya paham sedang bekerja keras untuk membuat tim-tim tracing ini, dari satuan unsur yang lain, kita tentunya sangat berterima kasih atas upaya-upaya itu,” ungkap Mendagri.

Tangerang – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi turunnya kasus positif atau positivity rate Covid-19 di Kota Tangerang, Provinsi Banten. Tak hanya itu, Kota Tangerang juga tercatat mengalami penurunan dalam angka kematian atau fatality rate diakibatkan infeksi Covid-19. Bahkan Bed Occupancy Ratio (BOR) juga mengalami penurunan dari pekan sebelumnya. Sebaliknya, angka kesembuhan mengalami peningkatan.

Dalam keterangan persnya usai melakukan Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kota Tangerang, Selasa (27/7/2021), Mendagri menyebut capaian ini tak dapat dilepaskan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang terbukti mampu menekan mobilitas masyarakat, dan meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan (Prokes).

“PPKM itu, betul-betul berkorelasi dengan angka-angka indikator pengendalian Covid, sehingga terjadi penurunan-penurunan angka kasus, BOR, angka kematian, dan kenaikan angka yang sembuh,” katanya.

Atas penurunan kasus dan peningkatan angka kesembuhan itu, Mendagri meminta agar masyarakat tak jenuh dalam menerapkan protokol kesehatan. Sebab, bangsa Indonesia masih dihadapkan pada tantangan yang sama untuk dapat mengatasi wabah. Angka penurunan tersebut juga diharapkan menjadi motivasi bagi jajaran Pemerintah Kota Tangerang untuk terus mengendalikan pandemi dengan kebijakan dan aksi-aksi lapangan.

“Tantangan kita yang paling utama adalah jangan sampai kita jenuh, jangan sampai kemudian kita menjadi lengah, kendor, melihat angka-angka tersebut, angka-angka tersebut harus terus dikendalikan dengan kegiatan-kegiatan aksi di lapangan,” tegasnya.

Titik krusial yang sama juga ditekankan Mendagri pada aparat pemerintahan. Pemerintah daerah perlu memperkuat sisi hulu dengan bersinergi, fokus, dan melibatkan semua pihak termasuk unsur nonpemerintah dalam pengendalian pandemi.

“Kunci yang paling utama adalah konsistensi jangan sampai kita jenuh, jangan sampai masyarakat jenuh, harus terus disentuh, kemudian aparat juga jangan sampai jenuh juga, karena kejenuhan itu menjadi masalah nantinya, kita berhadapan dengan krisis yang relatif cukup panjang ini, sudah satu setengah tahun, dan salah satu tantangan terbesar kita adalah tidak konsisten dan jenuh,” pungkasnya.

Reporter: Agung Nugroho

Ciputat – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Tangerang Selatan atas realisasi Insentif Tenaga Kesehatan Daerah (Inakesda) yang hampir menyentuh angka 100%. Hal itu disampaikannya usai melakukan Rapat Koordinasi di Tangerang Selatan, Banten, Selasa (27/7/2021).

“Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Kota Tangsel, yaitu pencairan dana untuk insentif tenaga kesehatan sudah terealisasi lebih kurang 98%,” katanya.

Diketahui, pencairan dana insentif tenaga kesehatan daerah atau Inakesda merupakan suatu hal yang sangat diatensi Presiden Joko Widodo. Sebab, tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dalam penanganan pandemi Covid-19 sehingga pemenuhan haknya harus segera direalisasikan.

“Ini menjadi atensi Bapak Presiden, berulang-ulang beliau menyampaikan kepada saya, dan saya diperintahkan untuk meyakinkan pencairan insentif tenaga kesehatan yang menjadi tanggung jawab daerah,” tuturnya.

Selain Kota Tangerang Selatan, sebelumnya apresiasi yang sama juga dialamatkan untuk Pemerintah Kota Depok, yang dalam hal ini telah mampu merealisasikan Inakesda sebesar 100%. Ia pun berharap, capaian ini dapat segera dilakukan pemerintah daerah lainnya.

“Saya memberikan apresiasi sangat tinggi, tolonglah beberapa wilayah lain, insentif nakesnya yang sudah anggarannya sudah ada, itu dicairkan,” imbau Mendagri.