Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menilai pembangunan huntap di wilayah tersebut sebagai salah satu yang tercepat dalam penanganan bencana di Sumatera.

“Nah, ini termasuk gotong royong tercepat, tercepat saya sampaikan ini. Paling cepat,” ungkap Tito dalam acara Penyerahan Kunci Tahap Satu 120 Unit Hunian Tetap untuk Rakyat Korban Bencana di Kabupaten Tapsel, Sumut, Jumat (27/3/2026).

Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa percepatan pembangunan huntap ditentukan oleh tiga tahapan utama.

Tahap awal bergantung pada kemampuan pemerintah daerah (Pemda) dalam menyusun serta menyerahkan data korban secara rinci berbasis nama dan alamat (by name by address) beserta tingkat kerusakannya.

Data tersebut kemudian diverifikasi di lapangan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sebelum dilanjutkan ke tahap pembangunan yang melibatkan kolaborasi berbagai pihak, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta pihak nonpemerintah, termasuk Yayasan Buddha Tzu Chi.

Dalam kesempatan tersebut, Tito juga mengapresiasi langkah Bupati Tapsel Gus Irawan yang dinilai sigap dalam menyampaikan data kerusakan secara lengkap dan cepat, mulai dari kategori ringan, sedang, hingga berat.

“Kelengkapan dan kecepatan data ini turut mempercepat pencairan bantuan finansial berupa dana tunggu hunian (DTH) yang diberikan sekaligus untuk tiga bulan sebesar Rp1,8 juta bagi masyarakat selama masa pengungsian,” sambungnya.

Selain itu, warga terdampak juga menerima berbagai bantuan lainnya, seperti bantuan Jaminan Hidup (Jadup) dari Kementerian Sosial sebesar Rp15.000 per orang per hari, bantuan perabotan rumah tangga sebesar Rp3 juta, hingga dukungan stimulan ekonomi sebesar Rp5 juta.

“Itu juga karena data dari Pak Bupati [Tapsel yang diserahkan dengan cepat],” jelasnya.

Tito menekankan bahwa keberhasilan penanganan di Tapsel dapat menjadi contoh bagi daerah lain yang terdampak.

“Pemerintah pun mendorong kepala daerah di wilayah terdampak lainnya untuk meniru kecepatan serta kelengkapan pendataan berbasis nama dan alamat seperti yang dilakukan di Tapsel,” tambahnya.

Hal tersebut menjadi krusial mengingat bencana berdampak luas, mencakup 52 kabupaten/kota yang tersebar di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

“Makin cepat kami terima, makin cepat BPS untuk melakukan verifikasi lapangan, makin cepat, maka BNPB bisa bergerak, Bang Ara, Menteri PKP segera akan bergerak juga,” pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam pembangunan huntap, pemerintah menyediakan tiga skema sesuai kondisi masyarakat, yakni huntap in situ yang dikerjakan oleh BNPB, huntap komunal yang dibangun oleh Kementerian PKP, serta relokasi mandiri.

Hal itu ditekankan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian saat meninjau lokasi pembangunan huntap di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara (Sumut), Kamis (26/3/2026).

Peninjauan itu dilakukan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

“Ini memang sudah tahapnya, tahap huntara sudah hampir selesai. Jadi sudah mulai masuk ke tahap sudah digenjot percepatan huntap semua,” jelas Mendagri.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, pembangunan huntap memliki dua skema, yaitu in-situ dan komunal.

Pada skema in-situ, masyarakat dapat membangun rumah secara mandiri di lokasi aman dengan dukungan dana sebesar Rp60 juta dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang akan dicairkan dalam dua tahap. Selain membangun mandiri, masyarakat juga dapat menyerahkan langsung pembangunan tersebut kepada BNPB.

“Di Aceh, saya diskusi dengan Kepala BNPB kemarin, hampir kira-kira 15 ribu dari 26 ribu itu adalah yang in-situ. Baik yang BNPB bangun atau yang bangun sendiri, dengan diberikan uang oleh BNPB,” ujarnya.

Sementara pada skema komunal, pembangunan huntap dilakukan dalam sebuah kompleks yang lahannya disediakan oleh pemerintah daerah (Pemda).

Sementara proses pembangunannya dilakukan oleh Kementerian PKP atau gotong royong dengan kementerian maupun lembaga lain termasuk pihak non-pemerintah.

Adapun pembangunan huntap di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara merupakan salah satu contoh skema komunal dengan dukungan dari non-pemerintah yaitu Yayasan Buddha Tzu Chi.

Ia menyebutkan, Yayasan Buddha Tzu Chi membangun total 2.603 unit huntap yang tersebar di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat (Sumbar).

Rincian jumlahnya yakni Aceh sebanyak 1.000 unit, Sumut 1.103 unit, serta Sumbar sebanyak 500 unit. Sementara itu, khusus untuk Kabupaten Tapanuli Utara, yayasan tersebut akan membangun 103 unit huntap.

Lahan Digunakan Aset Pemda

Di sisi lain, Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat memastikan bahwa lahan yang digunakan merupakan aset Pemda yang telah memperoleh persetujuan DPRD serta memiliki sertifikat resmi. Saat ini, Pemda tengah menyiapkan perjanjian hukum untuk memastikan kepemilikan lahan tersebut dapat diserahkan kepada masyarakat penerima manfaat.

Upaya penyediaan hunian ini juga diperkuat melalui koordinasi lintas lembaga, antara lain dengan Kementerian Pekerjaan Umum, PT PLN, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, Badan Pusat Statistik (BPS), serta BNPB.

Peninjauan tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan kesiapan dan ketepatan sasaran Program BSPS Tahun Anggaran 2026 yang menargetkan peningkatan kualitas hunian masyarakat, khususnya bagi warga yang masih menempati rumah tidak layak huni (RTLH).

“Ada dua memang dari Kemendagri mendukung program perumahan dari PKP, program … untuk membantu rakyat yang belum punya rumah atau sudah punya rumah tapi belum layak,” ujar Mendagri di sela kegiatan peninjauan.

Jumlah penerima Program BSPS di Sumut pada tahun 2026 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Total rumah yang akan diperbaiki mencapai 19.668 unit, meningkat tajam dibandingkan realisasi tahun 2025 sebanyak 1.982 unit.

Angka tersebut merupakan bagian dari target nasional BSPS tahun 2026 yang mencapai 400.000 unit rumah.

Dari 33 kabupaten/kota penerima Program BSPS di Sumut, Kabupaten Humbahas memperoleh alokasi sebanyak 457 unit rumah.

Mendagri juga menekankan bahwa keberhasilan Program BSPS sangat bergantung pada semangat kebersamaan dan gotong royong masyarakat. Berbeda dengan pembangunan perumahan komersial, rumah swadaya membutuhkan partisipasi aktif warga dalam proses pembangunannya.

“Kekompakan ini harus betul-betul menjadi pegangan, termasuk dalam rangka bangun rumah. Karena bangun rumah swadaya ini perlu kegotongroyongan,” pesan Mendagri.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri menegaskan bahwa penyediaan rumah layak huni memiliki keterkaitan erat dengan upaya pengentasan kemiskinan, kemiskinan ekstrem serta menjadi salah satu indikator penilaian kinerja kepala daerah oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Oleh karena itu, dukungan Pemda dalam implementasi program ini menjadi sangat penting.

Lebih lanjut, Mendagri mengungkapkan bahwa pemerintah juga telah memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam pembangunan rumah.

Kemudahan tersebut antara lain berupa pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), hingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kebijakan ini merupakan bentuk sinergi lintas kementerian dalam mendukung percepatan program perumahan nasional.

Tak ketinggalan, Mendagri turut mengapresiasi Pemda dan masyarakat setempat atas percepatan pemulihan pascabencana. Ia menilai kondisi daerah tersebut kini hampir sepenuhnya pulih, baik dari sisi infrastruktur umum maupun fasilitas ibadah.

“Saya kagum dengan Humbahas. Kekompakan Pak Bupati, Forkopimda, dan seluruh masyarakat luar biasa. Jalan-jalan yang tadinya tertutup longsor, hanya dalam waktu empat hari langsung terbuka,” pungkas Mendagri.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan, jajaran Forkopimda, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh masyarakat, pelaku usaha bahan bangunan, serta masyarakat setempat.

Salah satu penanganan yang akan dikebut usai Hari Raya Idulfitri 1447 H/2026 adalah pembangunan hunian tetap (huntap) yang disiapkan bagi pengungsi yang rumahnya rusak berat, roboh, dan hanyut terbawa arus banjir.

Penyediaan huntap menjadi salah satu komitmen pemulihan pascabencana agar pengungsi bisa kembali menata kehidupan dari hunian yang layak.

Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mengatakan akan segera menggelar koordinasi lanjutan dengan pemerintah daerah setelah Lebaran agar pembangunan huntap dapat segera dikebut.

“Kami sudah janjian nanti setelah lebaran ini dengan Menteri PKP untuk turun koordinasikan pemda-pemda yang mana sudah siap dibangun, untuk segera dibangun,” ujarnya usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto merayakan Idulfitri bersama masyarakat Aceh Tamiang, Sabtu (21/3/2026).

Pembangunan huntap dilakukan oleh lintas sektor yang melibatkan sejumlah lembaga negara seperti BNPB, Kementerian PKP, Kemenkopolkam, dan Polri. Selain itu, juga ada keterlibatan lembaga swasta dan perorangan dalam pembangunan huntap di 3 provinsi terdampak.

Pembangunan huntap akan dilakukan dalam 2 skema. Skema pertama ialah metode in situ atau pembangunan huntap yang dilakukan di area sekitar asal hunian sebelumnya dengan kriteria keamanan lahan yang ketat.

“Salah satu penanggung jawab pembangunan huntap dengan skema in situ ialah BNPB. Salah satu lokasi huntap dengan skema in situ yang akan dikerjakan BNPB berada di Kabupaten Bireuen, di sana terdapat usulan 365 huntap secara in situ dari pemda setempat,” ucapnya.

Skema pembangunan huntap lainnya ialah metode komunal atau relokasi terpusat dengan membangun pada satu hamparan lahan yang telah dinyatakan layak untuk menampung warga dari kawasan yang tak lagi aman dihuni. Kementerian PKP menjadi salah satu lembaga yang menyiapkan skema komunal untuk pembangunan huntap.

Secara total, Satgas PRR mencatat rencana pembangunan huntap di tiga provinsi terdampak mencapai 36.669 unit dengan 110 unit diantaranya sudah selesai dibangun dan 1.359 unit lainnya dalam proses pembangunan.

“Sambil menanti huntap rampung dibangun, Satgas PRR juga berkomitmen menyedian hunian layak bagi pengungsi dengan penyiapan hunian sementara (huntara) dan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp1,8 juta bagi pengungsi yang ingin menyewa rumah,” tandasnya.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Sosialisasi Rancangan Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tentang Rumah Susun di Aula Kantor BP Tapera, Menara Mandiri 2, Jakarta, Selasa (17/3/2026).

Menurutnya, penyelesaian persoalan perumahan tidak dapat dilakukan oleh satu kementerian saja, melainkan membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan.

“Tapi, ya ini, saya pertama kagum sama Bang Ara (Menteri PKP Maruarar Sirait), karena memang, apa, persis Bang Ara sampaikan tadi, kalau enggak didukung oleh semua, pasti enggak akan berhasil. Kementerian PKP kerja sendiri aja, ini, melihat backlog datanya [yang diberikan] Bu Wini (Kepala BPS), enggak akan bisa diselesaikan … oleh Kementerian PKP sendiri,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa keterlibatan seluruh ekosistem menjadi faktor penentu dalam mempercepat penyelesaian persoalan perumahan yang kompleks dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan bahwa arah kebijakan pemerintah dalam sektor perumahan tidak terlepas dari visi Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan keadilan sebagai prinsip utama pembangunan, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

“Beliau menginginkan adanya keadilan, … perumahan itu hal yang mendasar. Kita sudah selalu [mendengar] sandang, pangan, papan gitu. Shelter,” katanya.

Menurutnya, pemenuhan kebutuhan hunian layak menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, ia mengakui bahwa tantangan yang dihadapi tidak ringan, baik dari sisi jumlah kebutuhan maupun kompleksitas persoalan di lapangan.

“Dan saya sudah sampaikan kepada beliau, Bang, ini tugas enggak main-main. Ini Indonesia negara nomor 4 terbesar di dunia. Dan persoalannya beragam banget. Dan tadi, ada teman yang menyampaikan, permasalahan kita adalah masalah perizinan,” ungkapnya.

Terkait tingginya angka backlog, kendala perizinan masih menjadi salah satu hambatan utama yang perlu diatasi untuk mempercepat pembangunan perumahan.

Dalam konteks tersebut, Mendagri menilai kepemimpinan yang mampu membangun kolaborasi menjadi sangat krusial dalam mendorong percepatan penyelesaian masalah.

Sebagai bentuk dukungan konkret, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk mempermudah proses pembangunan perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Makanya kita keluarkan, apa namanya itu, peraturan bersama dengan Menteri PU saat itu, … yaitu untuk menolkan BPHTB dari 5 persen NJOP, dan juga PBG yang dinolkan untuk MBR, dan kemudian dipercepat,” jelasnya.

Terakhir, Mendagri memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan terus mendukung berbagai langkah percepatan program perumahan melalui kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.

“Nah, saya sebagai sahabat beliau, dan juga mitra, kolega dalam kabinet, kami tentu semua akan mendukung. Apa pun program beliau yang positif, pasti mendukung,” tandasnya.

Tito mengaku telah berkoordinasi dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Pertanian (Kementan), untuk mempercepat penanganan, terutama agar lahan-lahan tersebut dapat kembali produktif.

Ia mengatakan, pemerintah telah melakukan pemetaan kondisi lahan pertanian maupun tambak terdampak sebagai dasar penanganan.

“Dan akan dilaksanakan setelah Lebaran mereka akan langsung genjot. Untuk membantu tambak-tambak yang terendam lumpur untuk bisa dihidupkan kembali,” ujarnya kepada awak media usai Rapat Koordinasi Pengawakan Program Strategis Presiden di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta, Selasa (17/3/2026).

Berdasarkan hasil pemetaan, terdapat lahan yang masih dapat langsung dioptimalkan untuk ditanami kembali. Namun, ada pula lahan yang kondisinya sudah tertutup material, seperti batu dan kayu, sehingga memerlukan proses pembersihan terlebih dahulu.

“Itu harus di-apa namanya itu, dibersihkan. Namanya program cetak sawah baru. Meskipun sawah ini sawah lama, tapi anggarannya, anggaran cetak sawah baru,” ujarnya.

Ia menambahkan, durasi pengerjaan akan bergantung pada luas wilayah terdampak. Tito menilai penanganan lahan pertanian akan menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan koordinasi lintas sektor.

“Pihaknya berkomitmen untuk mengawal langsung proses tersebut agar berjalan sesuai rencana. “Pasti saya kawal,” tegas Tito.

Ia menekankan bahwa belanja pemerintah merupakan instrumen utama dalam memutar roda ekonomi nasional sekaligus menggerakkan sektor swasta.

“Karena belanja pemerintah adalah belanja utama selain untuk terjadinya peredaran uang, menstimulasi swasta,” jelasnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program Tiga Juta Rumah di Aula Kantor Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Senin (9/3/2026).

Mendagri menjelaskan, pengelolaan keuangan daerah yang ideal ditandai dengan tingginya pendapatan yang diiringi realisasi belanja yang juga tinggi, sehingga uang dapat beredar di masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Untuk itu, ia memberikan apresiasi secara khusus kepada daerah-daerah yang telah berhasil mengelola keuangan daerah dengan kondisi ideal tersebut.

Salah satunya adalah Provinsi Jawa Barat yang mencatatkan realisasi pendapatan sebesar 16 persen dan belanja sebesar 15 persen.

Sebaliknya, Mendagri juga menyayangkan masih adanya beberapa daerah yang berhasil mencatatkan pendapatan cukup tinggi, tetapi tidak optimal dalam merealisasikan belanjanya.

Hal tersebut membuat dana APBD yang semestinya dapat digunakan untuk pembangunan justru lebih banyak mengendap atau tersimpan di bank.

“Nah, kalau pendapatannya tinggi, belanjanya rendah, ya alhamdulillah punya simpanan, tapi belanja rendah. Perputaran uangnya kurang bergerak,” ujarnya.

Khusus untuk Provinsi Kepri, Mendagri mengapresiasi keberhasilan Pemda setempat yang berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi secara year-on-year hingga 7,89 persen.

“Capaian ini jauh melampaui rata-rata pertumbuhan nasional yang berada pada angka 5,39 persen pada triwulan IV Tahun 2025,” sambutannya.

Tidak hanya itu, lanjut ia mengatakan, tingkat inflasi pada Februari 2026 secara year-on-year di provinsi tersebut juga terbukti sangat terkendali, yakni pada angka 3,54 persen.

“Ini cukup baik, terkendali. Dan inflasi bulan ke bulannya (Provinsi Kepri) juga cukup baik,” pungkasnya.

“Jadi, masyarakat sekali lagi tidak perlu panik. Itu hal yang terpenting, ya. Tidak perlu panic buying. Justru panic buying akan membuat gangguan terhadap rantai suplai,” tegasnya Mendagri Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program Tiga Juta Rumah di Aula Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Senin (9/3/2026).

Mendagri juga menepis anggapan bahwa lonjakan angka inflasi Februari secara year-on-year (YoY) sebesar 4,76 persen terjadi karena kelangkaan bahan pokok di dalam negeri.

Sebaliknya, ia menegaskan bahwa komoditas makanan dan minuman di dalam negeri relatif terkendali.

Ia menjelaskan, Indonesia saat ini berstatus swasembada beras dengan cadangan nasional sekitar 4 juta ton yang dinilai sangat mencukupi.

Intervensi Pasar

Dari sisi intervensi pasar, lanjut ia mengatakan, Perum Bulog masih memiliki sisa cadangan beras, sementara pemerintah baru melepas sekitar 1 juta ton beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan).

“Apalagi beras, itu cukup. Cadangan saja yang harusnya dilepas 1,5 juta ton oleh Bulog, itu saja masih tersisa. Kita mempunyai stok lebih kurang 4 juta ton, dan baru dilepas lebih kurang 1 juta ton untuk beras SPHP. Nah, ketersediaan stok beras kita ini cukup,” jelasnya.

Menjaga Inflasi Hari Raya

Untuk menjaga inflasi tetap terkendali menjelang hari raya, Mendagri meminta seluruh kepala daerah memimpin rapat koordinasi dengan distributor dan pengusaha pasar, memastikan ketersediaan pasokan, serta aktif melakukan intervensi melalui Gerakan Pasar Murah guna membantu masyarakat.

Selain itu, ia juga meminta kepala daerah memberikan pernyataan resmi kepada publik untuk menenangkan masyarakat bahwa stok di wilayahnya dipastikan aman.

“Nah, tugas kita pemerintah meyakinkan, menenangkan mereka bahwa stok [kita] cukup,” pesannya.

Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi ini dihadiri langsung oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dan Gubernur Kepri Ansar Ahmad.

Turut hadir jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kepri, serta para wali kota dan bupati se-Provinsi Kepri.

Rapat ini juga diikuti secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) oleh pejabat Kemendagri dan perwakilan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kantor Staf Presiden, serta Kementerian/Lembaga lainnya.

Selain itu, para kepala daerah beserta jajaran Forkopimda dari seluruh Indonesia juga ikut menyaksikan rapat secara virtual dari wilayah masing-masing.

Hal tersebut selaras dengan diterbitkannya Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 000.2.3/1171/SJ tanggal 8 Maret 2026 tentang Penundaan Perjalanan ke Luar Negeri selama libur Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Kebijakan tersebut juga merespons fenomena sejumlah kepala daerah yang merencanakan perjalanan ibadah umrah mendekati Idulfitri, sehingga berpotensi tidak berada di daerah saat momentum penting tersebut.

Ia mengatakan, kepala daerah adalah pimpinan tertinggi di wilayahnya, pemegang kekuasaan dan pengambil kebijakan yang bertanggung jawab terhadap pelayanan masyarakat.

“Di saat puncak kegiatan masyarakat, masyarakat berlibur, kita jangan berlibur. Kita justru puncak kegiatan membuat yakin masyarakat bisa melaksanakan rangkaian hari raya, dengan arus mudik, arus balik, dengan harga-harga yang terkendali, tempat wisata yang dijaga baik, dikelola baik,” ujar Mendagri pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dan Kesiapan Pemda pada Perayaan Hari Raya Idulfitri 1447 H/Tahun 2026 yang digelar secara hybrid dari Aula Kantor Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Tanjungpinang, Senin (9/3/2026).

Ia menjelaskan, mobilitas masyarakat pada masa mudik dan arus balik perlu mendapat perhatian serius mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Tradisi mudik setiap Lebaran menyebabkan lonjakan pergerakan masyarakat dalam jumlah besar.

Selain itu, keamanan lingkungan juga perlu menjadi perhatian, terutama karena banyak rumah yang ditinggalkan pemiliknya saat mudik. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan keamanan lingkungan serta pembentukan pos-pos siaga di jalur mudik dan arus balik.

“Hal lain tentunya adalah masyarakat yang meninggalkan tempat, pulang kampung, rumahnya kosong, perlu dijaga, perlu diatur. Ada yang mungkin menitipkan kendaraannya kepada tetangga, kepada RT. Kemudian juga ada yang pos-pos siaga harus dibuat di jalur-jalur arus mudik-arus balik,” katanya.

Mendagri juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah daerah (Pemda) dalam memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat selama masa Lebaran.

Hal tersebut antara lain dilakukan dengan menjaga keselamatan transportasi, mengantisipasi potensi keramaian di lokasi wisata, serta memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan kebutuhan pokok menjelang hari raya.

Khusus untuk pengendalian inflasi, kepala daerah diminta berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), distributor, asosiasi pengusaha, serta pengelola pasar guna memastikan pasokan tetap cukup dan harga terjangkau.

“Untuk meyakinkan bahwa cukup kesediaan dan harganya terjangkau. Kalau ada yang naik, intervensi dengan gerakan pasar murah,” tambahnya.

Lebih lanjut, Mendagri menyampaikan bahwa dalam rangka mengurangi kepadatan arus mudik dan arus balik, pemerintah memberikan fleksibilitas penerapan kebijakan Working From Anywhere (WFA).

Kebijakan tersebut dapat diterapkan pada tanggal 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret 2026 sesuai pengaturan masing-masing kementerian, lembaga, maupun Pemda.

“Itu harus diatur oleh kepala daerah masing-masing, kementerian/lembaga masing-masing. Artinya akan ada libur panjang dari tanggal 16 sampai 27 [Maret]. Saya enggak mengatakan libur sebetulnya, tapi Working From Anywhere,” tandasnya

Ia menjelaskan, sistem pembayaran ini nantinya akan terintegrasi secara online yang menyerupai cara kerja QRIS milik Bank Indonesia (BI).

“Kalau yang nasionalnya, saya udah bicara dengan Gubernur BI. Beliau membuat sistem yang seperti QRIS itu, tapi online. Supaya nanti bisa di-connect dengan semua pemerintah daerah, sehingga bisa masuk langsung ke Dispenda,” jelasnya.

Dalam upaya peningkatan PAD, Mendagri menekankan untuk tidak menambah beban pajak baru kepada rakyat. Menurutnya, selama ini masyarakat selaku konsumen telah membayar pajak setiap kali bertransaksi di hotel, restoran, maupun kafe. Namun, pajak tersebut dikumpulkan terlebih dahulu oleh pihak pengusaha selaku kolektor.

“Pertanyaannya, apakah uang itu disampaikan ke Dispenda sama dengan yang dikumpulkan?” ungkapnya saat acara Penutupan Kepulauan Riau (Kepri) Ramadan Fair Tahun 2026 di halaman Gedung Dekranasda, Kota Tanjungpinang, Kepri, Minggu (8/3/2026).

Oleh karena itu, melalui sistem pembayaran digital yang terintegrasi secara online, Mendagri berharap uang pajak yang dibayarkan konsumen dapat langsung masuk ke rekening pemerintah daerah tanpa harus dikumpulkan oleh pemilik usaha terlebih dahulu.

Ia meyakini inovasi ini tidak hanya akan mencegah kebocoran anggaran, tetapi juga mampu menambah PAD secara signifikan.

Mencontohkan Kabupaten Badung

Mendagri pun mencontohkan keberhasilan Kabupaten Badung, Bali, yang mampu mencapai kemandirian fiskal dengan PAD yang ditopang dari sektor hospitality pariwisata seperti hotel dan restoran.

Menurutnya, hal ini membuat Kabupaten Badung tidak lagi goyah meskipun terjadi pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri melihat potensi serupa sangat besar untuk diterapkan di Provinsi Kepri, khususnya di Batam, Tanjungpinang, Bintan, dan Karimun.

Kawasan ini dinilai memiliki industri hospitality yang kuat dan sangat potensial menjadi destinasi MICE (Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition) unggulan berskala nasional, bersanding dengan Jakarta, Bali, Yogyakarta, dan Surabaya.

“Ini kalau bisa dibuat sistem seperti itu (digitalisasi pembayaran pajak), nasional atau inisiatif daerah sendiri, silakan. Intinya, tidak bocor, PAD akan kuat, sehingga daerah bisa mandiri secara fiskal,” pungkas Mendagri.

Hadir dalam acara ini Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti beserta jajaran Kepala BPS se-Sumatera, Gubernur Kepri Ansar Ahmad beserta Ketua TP PKK Provinsi Kepri, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri, dan Kepala OJK Provinsi Kepri. Selain itu, hadir pula jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kepri serta stakeholder terkait lainnya.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah selama periode libur Lebaran.

Instruksi tersebut disampaikan melalui Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri No. 000.2.3/1171/SJ tanggal 8 Maret 2026 tentang Penundaan Perjalanan ke Luar Negeri selama libur Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

SE ditujukan kepada seluruh gubernur serta bupati dan wali kota. Dalam SE tersebut, kepala daerah dan wakil kepala daerah diminta menunda perjalanan luar negeri mulai 14 hingga 28 Maret 2026.

“Terkecuali kegiatan yang bersifat sangat esensial yang pelaksanaannya merupakan arahan Presiden atau untuk keperluan pengobatan,” jelasnya dalam keterangan di Jakarta, Minggu (8/3/2026).

Mendagri menjelaskan, kebijakan ini diambil untuk memastikan pemerintah daerah tetap fokus menjalankan sejumlah agenda strategis menjelang dan selama periode libur Lebaran.

Beberapa langkah strategis yang diminta kepada kepala daerah antara lain, pertama, mengantisipasi potensi peningkatan risiko keamanan dan keselamatan selama libur Idulfitri serta memperkuat koordinasi dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Kedua, meningkatkan kesiapsiagaan dalam mendukung kelancaran arus mudik Lebaran. Ketiga, melakukan pemantauan dan pengendalian inflasi daerah. Keempat, memastikan kesiapan penyelenggaraan kegiatan perayaan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Mendagri menegaskan, kebijakan ini bertujuan memastikan kepala daerah tetap berada di wilayahnya masing-masing sehingga dapat merespons secara cepat berbagai kebutuhan masyarakat selama momentum Lebaran.

“Terhadap rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) atau izin ke luar negeri dengan alasan penting yang telah diterbitkan untuk tanggal keberangkatan dimaksud agar dilakukan pembatalan atau penundaan/penjadwalan ulang agenda kegiatan,” terangnya.

Surat edaran tersebut juga ditembuskan kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Luar Negeri, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Sekretaris Kabinet.

Karena itu, ia menegaskan, banyaknya masyarakat yang memiliki rumah layak huni menjadi salah satu ukuran keberhasilan kepala daerah dalam memimpin wilayahnya.

Hal itu disampaikannya pada acara Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, Sosialisasi Rumah Subsidi, PT Permodalan Nasional Madani dan PT Sarana Multigriya Finansial Melawan Rentenir di Kantor Wali Kota Singkawang, Kalimantan Barat (Kalbar), Selasa (3/3/2026).

“Kalau kepala daerahnya nggak bisa membuat rakyatnya punya rumah, makin banyak yang nggak punya rumah, gagal kepala daerah itu,” tegas Tito

Menurut Mendagri, kepemimpinan kepala daerah tidak hanya diukur dari aspek administratif, tetapi kemampuan mengangkat derajat masyarakat.

Lanjut ia mengatakan Indikatornya antara lain penurunan angka kemiskinan dan stunting, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta bertambahnya jumlah warga yang memiliki rumah atau menempati hunian layak,.

Ia menjelaskan, persoalan perumahan masih menjadi tantangan besar secara nasional. Masih terdapat puluhan juta masyarakat yang belum memiliki rumah atau tinggal di hunian tidak layak. Karena itu, pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap sektor ini melalui berbagai kebijakan dan terobosan pembiayaan.

Upaya tersebut, lanjutnya, tidak hanya menyasar pembangunan rumah baru, tetapi juga perbaikan rumah tidak layak huni.

“Pemerintah memanfaatkan berbagai skema pembiayaan, termasuk dukungan perbankan dan sinergi lintas sektor guna mempercepat realisasi program,” tambahnya.

Mendagri menilai, pembangunan perumahan memiliki efek berganda yang luas terhadap perekonomian. Hal itu seperti perbankan, industri bahan bangunan, transportasi, hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang akan ikut terdorong pertumbuhannya.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengapresiasi pemerintah daerah (Pemda) yang telah menerbitkan kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kebijakan tersebut dinilai mampu menekan biaya pembangunan sehingga harga rumah menjadi lebih terjangkau.

Mendagri turut mendorong Pemda di Kalbar untuk terus meningkatkan realisasi kebijakan tersebut. Ia mengingatkan bahwa regulasi yang sudah diterbitkan perlu diikuti dengan implementasi nyata agar benar-benar berdampak bagi masyarakat.

Selain itu, Mendagri juga menekankan pentingnya dukungan Pemda terhadap program gentengisasi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Ia menyoroti pentingnya kualitas dan estetika hunian, khususnya di Singkawang sebagai kota wisata. Dirinya mencermati dominasi penggunaan atap seng di wilayah tersebut dan mendorong dukungan terhadap penggunaan genteng.

“Jadi tolong buat program juga yang non-seng lah. Seng tuh oke, murah, tapi enggak asri,” ujarnya.

Menurutnya, penggunaan genteng atau material atap yang lebih estetis dapat memperkuat daya tarik kota sekaligus membuka peluang pengembangan industri lokal.

“Pemda tidak hanya fokus pada pembangunan unit rumah, tetapi juga memperhatikan kualitas visual kawasan permukiman, terutama di daerah yang mengandalkan sektor pariwisata,” tandasnya.

Turut hadir dalam kesempatan itu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie, serta pejabat terkait lainnya.

Mendagri mengapresiasi kemeriahan dan semangat kebersamaan yang ditunjukkan masyarakat dalam gelaran tersebut.

Ia menilai Singkawang sebagai salah satu kota yang mampu menjaga toleransi dengan sangat baik di tengah keberagaman.

“Saya merasa senang, bangga, karena di Indonesia ada kota yang sangat toleran, nomor 1. Saya melihat sendiri, sudah 4 tahun saya diundang, baru kali ini saya datang, menyaksikan langsung bagaimana toleransi antarumat bergama,” ujar Mendagri kepada wartawan.

Ia menuturkan, keberagaman latar belakang masyarakat terlihat jelas dalam perayaan tersebut. Warga dari berbagai keturunan seperti Tionghoa, Melayu, maupun suku lainnya berbaur dalam suasana yang harmonis.

“Momentum perayaan Imlek dan Cap Go Meh tersebut menjadi gambaran nyata kehidupan masyarakat yang saling menghormati. Semuanya melting pot, bercampur baur di sini,” jelasnya.

Mendagri mengatakan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya melibatkan satu kelompok etnis atau agama. Ia mengapresiasi keterlibatan masyarakat lintas agama dalam kepanitiaan maupun dukungan terhadap rangkaian acara.

Menurutnya, semangat saling menghargai yang ditunjukkan masyarakat Singkawang sejalan dengan praktik toleransi di berbagai momentum keagamaan lain di Indonesia.

“Saya berharap acara seperti ini dan suasana yang penuh toleran di Singkawang ini benar-benar menggambarkan prinsip Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu Indonesia,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri menyaksikan langsung berbagai penampilan karnaval yang menampilkan ragam ekspresi budaya masyarakat setempat.

Kegiatan tersebut berlangsung semarak dan memperlihatkan kekayaan tradisi serta keberagaman etnis di Kota Singkawang, Kalbar. Atraksi budaya yang ditampilkan dalam rangkaian Cap Go Meh menggambarkan perpaduan budaya Tionghoa, Melayu, dan Dayak yang hidup berdampingan secara harmonis.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, Gubernur Kalbar Ria Norsan, Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie, serta pejabat maupun pihak terkait lainnya.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai target serta menjawab kebutuhan masyarakat.

Di lokasi, kedua menteri berdialog dengan warga dan pihak terkait untuk mendengar langsung perkembangan pembangunan infrastruktur dasar, seperti perbaikan hunian dan penataan lingkungan. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas kawasan permukiman.

Soroti Ketepatan Data Rumah Tak Layak

Dalam keterangannya kepada wartawan, Mendagri menyoroti pentingnya ketepatan data rumah tidak layak huni sebagai dasar pengambilan kebijakan. Karena itu, ia mengimbau pemerintah daerah (Pemda) setempat agar terus berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) guna memastikan kesesuaian data.

Ia menjelaskan, perbedaan angka antara data Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubu Raya dan BPS harus diselesaikan melalui rekonsiliasi atau pencocokan data bersama.

“Langkah ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kekosongan penanganan di wilayah tertentu. Tanpa kesamaan data, kebijakan berisiko tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” tambah Tito.

“Namanya rekonsiliasi data ini kan datanya pasti sudah by name by address tinggal dicocokkan saja,” ujar Mendagri.

Akurasi dan keselarasan data menjadi kunci agar program peningkatan kualitas permukiman benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.

Karena itu, ia mendorong Pemkab Kubu Raya dan BPS untuk duduk bersama melakukan verifikasi dan penyelarasan secara menyeluruh.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan berbagai program pemerintah dalam membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki rumah, seperti pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR. Selain itu, terdapat pula program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera mengungkapkan progres terkini pemulihan pascabencana.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 25 Februari 2026, jumlah pengungsi di tiga provinsi turun signifikan dari semula 2.108.582 menjadi 11.250 orang.

Hal itu disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Wilayah Sumatera di Gedung Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Adapun jumlah pengungsi tersebut dengan rincian 10.400 pengungsi di Provinsi Aceh, serta 850 pengungsi di Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

“Kemudian di Provinsi Sumatera Barat, Alhamdulillah tidak ada lagi pengungsi dalam catatan kami. Tidak ada lagi pengungsi yang ada di tenda, semuanya sudah ada di huntara,” ujar Tito.

Ada Lima Desa di Dua Provinsi 

Dalam rapat itu, ia melaporkan bahwa ada lima desa di dua provinsi yang perlu ditata ulang akibat terdampak bencana. Desa tersebut yakni 3 desa di Provinsi Aceh dan 2 Desa di Provinsi Sumut. Sedangkan di Sumatera Barat (Sumbar) tidak ada desa yang perlu ditata ulang.

Kemudian Tito juga memaparkan bahwa dari 52 kabupaten/kota terdampak bencana, 38 kabupaten/kota kondisinya telah berlangsung normal. Di samping itu, 3 kabupaten/kota kondisinya mendekati normal. Sedangkan 11 kabupaten/kota masih membutuhkan atensi khusus

Tito menjelaskan, indikator normalitas suatu daerah ditentukan oleh beberapa variabel. Di antaranya pemerintahan, layanan publik, akses darat, ekonomi, sosial, dan indikator dasar lain meliputi SPBU, listrik, PDAM, internet, gas LPG, TPA-TPST, Bank Sampah, serta normalisasi sungai.

“Sebelumnya ada satu lagi yaitu masalah persawahan dan perkebunan yang juga terdampak serta tambak, perikanan,” imbuhnya.

Apresiaai Jajaran K/L

Dalam forum itu, ia mengapresiasi jajaran kementerian/lembaga serta pemerintah daerah (Pemda) yang telah bekerja sama dalam mendorong pemulihan pascabencana.

Ia memastikan, saat ini perkembangan rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana menunjukkan progres positif, terutama pada aspek akses jalan yang telah berfungsi sepenuhnya, aliran listrik yang dapat dimanfaatkan masyarakat, hingga SPBU yang telah beroperasi normal.

“Kalau pasar sudah bergerak semua, jalan, tapi UMKM-nya belum [optimal sepenuhnya]. Masih tugas kita lagi ada pembersihan lumpur, ada jembatan, jalan desa, daerah yang perlu kita selesaikan,” tandas Tito.