Hal itu disampaikan Tito saat menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) dengan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (15/6).

Tito menegaskan, data yang dihasilkan melalui sensus menjadi elemen penting dalam penyusunan kebijakan pemerintah.

“Dengan data, berbasis data kita bisa membuat kebijakan. Makin data makin akurat maka kebijakan juga akan makin baik,” kata Tito dalam keterangan tertulis.

Menurut Tito, Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan BPS melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 guna memperoleh gambaran terkini dan menyeluruh mengenai kondisi perekonomian masyarakat.

Data tersebut nantinya menjadi landasan utama pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan ekonomi, sehingga dukungan pemerintah daerah dinilai penting agar pelaksanaannya berjalan optimal.

Selain mendukung kebijakan nasional, sensus ekonomi juga dinilai memberi manfaat langsung bagi daerah. Melalui data yang lebih akurat, pemerintah daerah dapat memahami kondisi ekonomi wilayah sekaligus menjadikannya dasar dalam menyusun program pembangunan.

Tito menambahkan, pengumpulan data akan dilakukan petugas BPS yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.

“Sensus ini dibuat di seluruh kabupaten/kota oleh BPS. Itu bermanfaat untuk seluruh pemerintahan kabupaten/kota untuk paham tentang situasi ekonomi di daerahnya,” ujarnya.

Karena itu, Tito mendorong gubernur, bupati, dan wali kota untuk segera berkoordinasi dengan kepala BPS di wilayah masing-masing demi menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Menurutnya, penandatanganan SEB menjadi pijakan bagi daerah untuk memperoleh data ekonomi yang selama ini belum terjangkau secara optimal, termasuk data di kawasan ekonomi khusus yang ditetapkan pemerintah pusat.

Ia mengingatkan, minimnya dukungan terhadap sensus berpotensi menghasilkan data yang kurang akurat dan berdampak pada kualitas perencanaan pembangunan daerah.

“Jadi tolong proaktif rekan-rekan kepala daerah, undang BPS. Segera. Bicarakan secara teknis bagaimana untuk melakukan agar kegiatan sensus ini di daerah masing-masing hasilnya optimal,” kata Tito.

Usai penandatanganan SEB, Kepala BPS Amalia menyerahkan sampul sinergi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 kepada Mendagri sebagai simbol komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi dan menghasilkan data ekonomi yang akurat serta berkualitas. []

Berdasarkan data yang diperoleh, saat ini akses infrastruktur telah pulih, ditandai dengan terbukanya jalan nasional dan provinsi, serta listrik yang telah tersedia di hampir seluruh wilayah terdampak bencana.

“Kemudian komunikasi, internet dan lain-lain juga berjalan lancar. Puskesmas, rumah sakit umum, di semua wilayah yang terdampak, 52 kabupaten/kota juga berjalan lancar,” ujar Kasatgas Tito kepada awak media di Batalyon Infanteri Raider Khusus 111/Karma Bhakti usai mendampingi Presiden Prabowo di Kabupaten Aceh Tamiang, Sabtu (21/3/2026).

Dari sisi ekonomi, Tito menjelaskan bahwa pasar-pasar di wilayah terdampak bencana telah beroperasi. Bahkan, sejumlah pasar di wilayah Aceh Tamiang tampak dipadati masyarakat. Ia memastikan situasi di Kabupaten Aceh Tamiang berlangsung aman, lancar, dan terkendali.

Di sisi lain, para pengungsi yang sebelumnya berada di tenda telah dipindahkan ke hunian sementara (huntara) yang disiapkan pemerintah.

Pada kesempatan tersebut, Tito menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang berkesempatan hadir di tengah masyarakat terdampak bencana di Aceh Tamiang.

“Jadi, Alhamdulillah Bapak Presiden berkesempatan untuk hadir di Aceh, dan saya kira masyarakat Aceh sangat mengapresiasi,” ungkap Tito.

Ia mengungkapkan, Presiden Prabowo memberikan perhatian serius kepada tiga daerah terdampak bencana di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Hal itu ditandai dengan kehadiran Presiden pada momentum tahun baru di Sumut, serta beberapa kali kunjungan di Sumbar.

“Beliau melaksanakan salat Idulfitri bersama-sama dengan pengungsi di Aceh Tamiang sebagai simbol menurut saya ya, kepedulian beliau terhadap para pengungsi dan juga musibah bencana yang lalu,” sambung Tito.

Tito memastikan, Satgas PRR bersama pihak terkait akan terus bekerja keras untuk memastikan percepatan pemulihan berlangsung secara optimal.

Dengan dukungan berbagai pihak, ia berharap kondisi wilayah pascabencana Sumatera dapat pulih dan berlangsung normal sepenuhnya.

Peninjauan ini dilakukan bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, serta pejabat terkait lainnya.

Dalam kegiatan tersebut, Mendagri bersama rombongan meninjau langsung fasilitas pelayanan di pelabuhan, termasuk ruang penumpang di Kapal Ferry yang akan berangkat menuju Pelabuhan Bakauheni.

Mendagri juga sempat berdialog dengan sejumlah calon pemudik untuk menanyakan tujuan perjalanan mereka.

Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan layanan transportasi penyeberangan menjelang periode mudik Lebaran yang diperkirakan akan mengalami lonjakan penumpang.

Pelabuhan Merak menjadi salah satu titik utama mobilitas masyarakat yang melakukan perjalanan dari Pulau Jawa menuju Sumatera.

Usai peninjauan lapangan, Mendagri bersama para menteri dan pejabat terkait mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Arus Mudik Lebaran Tahun 2026 yang digelar di Dermaga Eksekutif Pelabuhan ASDP Merak, Banten.

Dalam keterangannya kepada media, Menko PMK Pratikno mengatakan, pemerintah menargetkan pelaksanaan mudik tahun ini dapat berjalan aman, lancar, nyaman, dan selamat.

“Kami baru saja menyelenggarakan rakor dan peninjauan di Pelabuhan Merak. Targetnya tentu saja adalah agar mudik ini aman, lancar, nyaman, dan selamat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, arus mudik diperkirakan mulai terjadi sekitar 18 Maret 2026, sementara arus balik diprediksi berlangsung pada 29 Maret 2026.

Meski demikian, pemerintah berharap pergerakan pemudik dapat tersebar di beberapa hari agar tidak menumpuk pada waktu tertentu.

Terlebih rentang waktu mudik tahun ini relatif panjang karena adanya akhir pekan, kebijakan flexible working arrangement bagi ASN, cuti bersama, serta berdekatan dengan Hari Raya Nyepi dan Idulfitri.

“Oleh karena itu, dengan rentang yang panjang ini, kami mengharapkan ada distribusi mudik tidak tertumpuk di hari tertentu,” ujarnya.

Pratikno menambahkan, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan telah melakukan berbagai persiapan, termasuk menghadirkan sejumlah inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan mudik.

Tahun sebelumnya, tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan mudik dinilai sangat tinggi dan diharapkan dapat meningkat pada tahun ini.

Ia juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan dalam mengantisipasi berbagai potensi kendala, termasuk faktor cuaca.

Oleh karena itu, seluruh pihak diminta untuk terus bersinergi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Ini adalah kerja kita bersama supaya mudik dan arus balik nanti berjalan dengan aman, nyaman, lancar, dan selamat,” pungkasnya.

Penjelasan ini disampaikan Tito dalam acara Penyerahan Santunan Ahli Waris untuk Korban Bencana Hidrometeorologi dan Sosialisasi Penambahan TKD Tahun 2026 bagi Daerah Provinsi Aceh, Sumut, dan Sumbar secara hybrid dari Gedung MTQ Pidie Jaya, Aceh, Jumat (6/3/2026).

Penambahan TKD ini merupakan realisasi dari usulan Mendagri kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI. Langkah ini merupakan upaya untuk mempercepat pemulihan pascabencana.

“Harapannya daerah-daerah bisa untuk melakukan penanganan bencana sesuai kemampuannya. Yang tidak mampu tetap ditangani pusat,” ujarnya.

Sebelumya pada rapat secara virtual bersama pemerintah daerah (Pemda) terdampak bencana, Kamis (5/3/2026),

Mendagri menjelaskan, penambahan TKD ini untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah-daerah yang terkena bencana.

Bahkan, Presiden memutuskan penambahan tersebut tidak hanya diberikan kepada daerah yang terdampak bencana secara langsung. Namun, penambahan ini diberikan kepada seluruh kabupaten/kota dan provinsi di Sumut, Sumbar, dan Aceh, termasuk yang tidak terdampak.

“Beliau (Presiden) memutuskan untuk memberikan semua, baik yang terdampak atau tidak se-provinsi, karena dianggap bencana, bencana provinsi,” ujar Mendagri pada rapat tersebut.

Dari total Rp10,6 triliun tersebut, masing-masing daerah mendapat jumlah yang beragam. Untuk daerah se-Provinsi Aceh dialokasikan sekitar Rp1,6 triliun, se-Provinsi Sumut Rp6,3 triliun, dan se-Provinsi Sumbar Rp2,6 triliun.

Saat ini kebijakan tersebut telah ditindaklanjuti melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia (RI) Nomor 59 Tahun 2026. Mendagri juga telah menerbitkan surat edaran untuk mengatur teknis penggunaannya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, Presiden meminta agar anggaran tambahan tersebut betul-betul digunakan untuk mempercepat pemulihan bencana.

Bagi daerah yang tidak terdampak bencana, anggaran ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung program mitigasi maupun pencegahan bencana, seperti memperbaiki jembatan atau bendungan yang dianggap rawan terdampak.

“Termasuk juga untuk penanganan tata ruang misalnya, pendidikan latihan untuk penanganan bencana. Bahkan saya juga membuat kesempatan bisa digunakan untuk penanganan inflasi,” jelasnya pada rapat.

Penyerahan bantuan tersebut dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf.

Bantuan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana.

Total bantuan yang disalurkan pada tahap pertama mencapai Rp878.681.800.000. Bantuan tersebut terdiri dari Bantuan Isian Hunian (BIH), Bantuan Stimulan Sosial Ekonomi (BSSE), serta Jaminan Hidup (Jadup) bagi masyarakat terdampak.

Secara keseluruhan, BIH dan BSSE diberikan kepada 67.886 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Rinciannya yaitu BIH sebesar Rp203.658.000.000 dan BSSE sebesar Rp339.430.000.000. Dengan demikian, total bantuan pada komponen ini mencapai Rp543.088.000.000.

Selain itu, pemerintah juga menyalurkan Jadup kepada 248.588 Penerima Manfaat (PM) dengan nilai Rp450.000 per bulan selama tiga bulan. Dengan demikian, total anggaran Jadup mencapai Rp335.593.800.000. Seluruh bantuan tersebut disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

“Nanti ada gelombang [pemberian bantuan] berikutnya,” ujar Mendagri saat menutup Khanduri Nuzulul Quran Aceh Ramadan Festival 2026 di kompleks Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Jumat (6/3/2026).

Sebelumnya, Mendagri juga menekankan terkait bantuan tersebut pada acara Penyerahan Santunan Ahli Waris untuk Korban Bencana Hidrometeorologi dan Sosialisasi Penambahan TKD Tahun 2026 bagi Daerah Provinsi Aceh, Sumut, dan Sumbar secara hybrid dari Gedung MTQ Pidie Jaya, Aceh, Jumat (6/3/2026).

Di Provinsi Aceh, total bantuan yang disalurkan mencapai Rp450.765.150.000. BIH dan BSSE diberikan kepada 35.085 KPM. Rinciannya yaitu BIH sebesar Rp105.255.000.000 dan BSSE sebesar Rp175.425.000.000, sehingga totalnya Rp280.680.000.000.

Sementara Jadup disalurkan kepada 125.989 penerima manfaat dengan total anggaran Rp170.085.150.000.

“400 miliar di antaranya adalah di Aceh, separuhnya 241 miliar itu di Pidie Jaya,” ujarnya.

Sementara itu, bantuan yang disalurkan untuk masyarakat Provinsi Sumut mencapai Rp82.809.950.000. Bantuan tersebut terdiri dari BIH sebesar Rp11.028.000.000 dan BSSE sebesar Rp18.380.000.000 yang diberikan kepada 3.676 KPM, dengan total Rp29.408.000.000.

Selain itu, Jadup diberikan kepada 39.557 penerima manfaat dengan total Rp53.401.950.000.

Adapun di Provinsi Sumbar, total bantuan yang disalurkan mencapai Rp43.440.100.000. BIH sebesar Rp10.617.000.000 dan BSSE sebesar Rp17.695.000.000 diberikan kepada 3.539 KPM, dengan total Rp28.312.000.000. Sementara itu, Jadup diberikan kepada 11.206 penerima manfaat dengan total anggaran Rp15.128.100.000.

Penyaluran bantuan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat terdampak bencana untuk memenuhi kebutuhan dasar selama masa pemulihan sekaligus mendukung percepatan pemulihan sosial ekonomi di wilayah terdampak. Pemerintah juga memastikan bahwa bantuan disalurkan secara tepat sasaran berdasarkan data yang telah diverifikasi.

Dalam Apel Kesiapsiagaan di Desa Cibeunying, Rabu (19/11/2025), Mendagri menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah akan terus bergerak bersama membantu masyarakat terdampak.

“Atas nama pemerintah, Bapak Presiden menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada semua pihak yang telah membantu bekerja keras dari mulai peristiwa sampai dengan hari ini dan sampai ke depan nanti,” ujarnya saat memimpin apel.

Mendagri menekankan bahwa penanganan bencana tidak berhenti pada tahap tanggap darurat. Pemerintah pusat dan daerah juga menyiapkan langkah lanjutan, termasuk relokasi warga yang terdampak.

“Akan ada upaya-upaya untuk membantu masyarakat yang terdampak, di antaranya adalah melakukan relokasi,” katanya.

Ia menyebut pemerintah kabupaten, provinsi, serta kementerian dan lembaga pusat telah menyatakan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh. Hal ini selaras dengan arahan Presiden. “Presiden pasti tidak akan tinggal diam untuk membantu,” tegas Mendagri.

Mendagri menjelaskan bahwa apel tersebut digelar untuk memastikan kesiapan tim sekaligus memberikan dukungan moral kepada para petugas yang bekerja di medan sulit.

Ia memastikan pemerintah akan terus memberikan pendampingan hingga tuntas, mulai dari dukungan kepada keluarga korban hingga penyiapan hunian bagi warga yang membutuhkan. Ia juga mengingatkan pentingnya langkah antisipatif agar kejadian serupa tidak menimbulkan dampak lebih besar di wilayah lain.

“Kita masih terus bekerja sampai maksimal dan kita akan mendukung, bantu keluarga korban sambil kita memitigasi, mengantisipasi mudah-mudahan tidak terjadi di tempat lain,” ujarnya.

Selain memimpin apel, Mendagri juga meninjau dapur umum yang dioperasikan relawan dari Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Cilacap untuk memastikan kebutuhan pangan warga terdampak tetap terpenuhi. Setelah itu, ia memimpin rapat koordinasi singkat bersama jajaran terkait guna memutakhirkan informasi kondisi di lapangan.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri menyerahkan bantuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berupa pakaian, vitamin, dan kebutuhan dasar lainnya bagi para korban. Dukungan tambahan berupa empat tenda turut disalurkan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri sebagai sarana penunjang penanganan bencana.

Langkah ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Hal itu disampaikan Mendagri pada Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025 di Hotel Aston Sentul Lake, Bogor, Jawa Barat, Selasa (18/11/2025).

“Kita ketahui bahwa masalah perbatasan ini menjadi atensi dari pimpinan negara, dari awal pimpinan negara, Presiden, sampai ke Bapak Presiden kita yang sekarang, Pak Prabowo,” jelas Mendagri.

Presiden Prabowo Subianto, lanjutnya, menempatkan penguatan sistem pertahanan serta pembangunan dari daerah pinggiran sebagai salah satu prioritas nasional.

“Membangun dari desa dan dari bawah, untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pembangun dari pinggiran, bahasanya seperti itu, pinggiran ini dua, satu adalah di perbatasan, dua adalah desa,” ujar Mendagri.

Ia menjelaskan bahwa wilayah perbatasan memiliki peran strategis baik dari sisi ekonomi maupun pertahanan. Mendagri menyoroti banyaknya potensi ekonomi di kawasan perbatasan yang belum dimanfaatkan secara optimal.

“Paling tidak ada dimensi ekonomi, ada dimensi keamanan di sana. Dimensi ekonomi, di daerah-daerah perbatasan ini juga banyak yang berpotensial,” jelasnya.

Mendagri menekankan perlunya pemanfaatan posisi geografis Indonesia yang berada di jalur strategis perdagangan internasional, seperti Selat Malaka.

Ia mencontohkan bagaimana negara lain seperti Singapura dan Malaysia telah lebih dulu mengoptimalkan kawasan tersebut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Ia menegaskan, Indonesia harus mulai memanfaatkan keunggulan geografis tersebut dengan membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang terhubung dengan jalur logistik internasional.

“Nah, itu Malaysia sudah membuat bangun tujuh [KEK]. Dia bangun di sepanjang dari semenanjung Malaya yang dari negara bagian utara sampai dengan Johor,” jelasnya.

Selain potensi ekonomi, Mendagri menekankan pentingnya menjadikan masyarakat perbatasan sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara melalui peningkatan kesejahteraan.

Menurutnya, kesejahteraan masyarakat memiliki peran besar dalam memperkuat nasionalisme. Dengan demikian, upaya menjaga pertahanan di daerah perbatasan tidak selalu harus mengandalkan kekuatan militer.

“Itulah buffer zone sistem pertahanan kita untuk menjaga daerah agar tidak dipenetrasi oleh pihak-pihak lain,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Mendagri juga memaparkan tiga tugas besar BNPP, yaitu penyelesaian sengketa batas, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), dan pembangunan kawasan perbatasan. Terkait PLBN, Mendagri menyebutkan saat ini sudah ada 15 PLBN yang beroperasi dan 11 lainnya sedang dipersiapkan.

“Belum memadai [jumlahnya] tapi kita tetap membuatnya bertambah terus secara bertahap,” ujarnya.

Mendagri meminta kepala daerah untuk menginventarisasi kebutuhan pembangunan di kecamatan perbatasan dan mengajukannya kepada BNPP. Usulan tersebut akan dikaji bersama kementerian/lembaga terkait untuk ditindaklanjuti sesuai kemampuan anggaran nasional.

Ia menyadari bahwa kapasitas fiskal daerah perbatasan sangat terbatas sehingga membutuhkan dukungan pemerintah pusat.

“Kita menggunakan metode bottom up, jadi silakan untuk mengajukan misalnya perlu dermaga, perlu cold storage, perlu misalnya apa namanya itu di Kalimantan membuka jalan yang masih terputus,” ujarnya.

Di sisi lain, Mendagri mengajak seluruh pihak memperkuat koordinasi untuk memastikan pembangunan perbatasan berjalan sesuai target.

“Kami yakin kalau seandainya ini bisa dikerjakan seperti konsep itu, perbatasan kita akan masyarakatnya akan lebih sejahtera, lebih baik, tidak merasa terpinggirkan, bukan warga negara kelas dua, dan ada pemerataan keadilan,” pungkasnya.

Perkuat Koordinasi

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Djamari Chaniago selaku Ketua Pengarah BNPP mengamini bahwa tugas BNPP perlu didukung banyak pihak.

Ia mengajak seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah (Pemda), dan pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi.

“Setiap kementerian dan lembaga harus menyiapkan program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, dengan berpedoman pada arah kebijakan yang akan ditetapkan dalam rencana induk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang saat ini sedang dalam penyusunan prosesnya oleh BNPP,” tegasnya.

“Itu sudah masuk visi-misi Beliau (Presiden) dan termasuk salah satu program strategis Quick Win Beliau,” jelasnya saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Pendataan Lahan untuk Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Kopdeskel Merah Putih yang berlangsung secara virtual dari Ruang Sidang Utama Kantor Pusat Kemendagri, Jumat (31/10/2025).

Untuk mempercepat proses tersebut, Mendagri menekankan pentingnya dukungan dan langkah konkret dari para kepala daerah. Ia meminta para gubernur, bupati, dan wali kota menjadikan pendataan lahan ini sebagai prioritas daerah. Langkah tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan jajaran dinas terkait seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Koperasi, serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Ia meminta Pemda aktif memberikan arahan kepada kepala desa dan perangkatnya untuk melakukan pendataan lahan pemerintah. “Tolong diberikan arahan, baik rekan-rekan gubernur, terutama bupati dan wali kota, karena bupati dan wali kota adalah pejabat pembina kepegawaian kepala desa dan perangkatnya,” ujarnya.

Mendagri juga menekankan agar Pemda memperhatikan empat kriteria utama lahan yang layak digunakan untuk pembangunan Kopdeskel Merah Putih. Kriteria tersebut mencakup status hukum lahan yang jelas; luas minimal 1.000 meter persegi; lokasi strategis dan mudah diakses masyarakat; serta kondisi tanah siap dibangun dan tidak berada di wilayah rawan bencana.

Ia menjelaskan, Kemendagri telah membentuk Satgas percepatan pendataan lahan Kopdeskel Merah Putih. Satgas tersebut terdiri dari empat tim dengan pembagian tugas yang mencakup seluruh wilayah di Indonesia. Satgas ini akan bekerja secara paralel dengan pihak terkait lainnya, termasuk TNI.

“Nanti kita akan melakukan evulasi seminggu sekali. Seminggu sekali, khusus kita membacakan nanti daerah-daerah mana saja yang sudah ada progres, mana yang tidak,” jelasnya.

Mendagri optimistis sinergi antara pemerintah pusat, TNI, Pemda, termasuk pemerintah desa akan mempercepat pendataan lahan pemerintah untuk Kopdeskel Merah Putih. Ia menekankan pentingnya keberadaan Kopdeskel Merah Putih bagi penguatan pembangunan daerah, termasuk pertumbuhan ekonomi.

“Mohon dengan segala hormat, rekan-rekan kepala daerah, kita bergerak. Tapi ya enggak semua datang dengan seketika, semua harus melalui proses,” jelasnya.

Hal ini disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Internal Percepatan Penyiapan Lahan dan Bangunan Kopdeskel Merah Putih di Ruang Rapat Mendagri, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Wamendagri Akhmad Wiyagus, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir, serta sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Kemendagri.

Mendagri menjelaskan bahwa pihaknya akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk memastikan percepatan pembangunan Kopdeskel Merah Putih, termasuk memonitor kesiapan lahan dan bangunan.

Satgas itu akan dipimpin oleh Wamendagri Bima Arya Sugiarto bersama Wamendagri Akhmad Wiyagus, serta didukung pejabat tinggi Kemendagri yang akan memantau progres operasional Kopdeskel di seluruh daerah.

“Bahwa ini (Kopdeskel Merah Putih) adalah perintah Bapak Presiden, Program Strategis Nasional [yang harus didukung oleh Pemda],” ujar Mendagri.

Lebih lanjut, Mendagri menyampaikan pada kesempatan pertama akan menggelar rapat teknis bersama Pemda untuk memastikan perkembangan di masing-masing wilayah. Ia juga menugaskan Satgas untuk secara rutin melaporkan capaian daerah kepada Mendagri.

Dengan adanya Satgas, setiap capaian, hambatan, dan tantangan di daerah akan terpantau lebih tepat dan komprehensif. Data tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan solusi guna mempercepat operasionalisasi Kopdeskel Merah Putih.

“[Kita] melihat progresnya saja. Progresnya sudah nyampai belum, yang kira-kira kabupaten/kota progresnya lamban [dapat] didatangi (ditinjau oleh Satgas),” tandasnya.

Program tersebut meliputi Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, Sekolah Rakyat, Kampung Nelayan, Swasembada Pangan, hingga Makan Bergizi Gratis (MBG). Seluruh inisiatif ini dinilai sejalan dengan paradigma ekonomi kerakyatan yang diusung Presiden Prabowo.

Demikian disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Dirangkaikan dengan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Program Tiga Juta Rumah di Balairung Rudini, Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (27/10).

“Nah, ini perlu dipahami betul oleh kita. Pemikiran-pemikiran beliau (Presiden Prabowo) artinya kalau sudah bicara untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan [dengan] meningkatkan hajat hidup rakyat kecil, beliau berada di depan,” ujar Tito.

Menurutnya, amanat Pasal 33 UUD 1945 harus menjadi landasan utama, bahwa bumi, udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam konteks ini, Mendagri mengajak Sekda, yang merupakan pejabat birokrat tertinggi di daerah, untuk memahami aturan tersebut dengan baik dalam upaya memakmurkan rakyat. Terlebih lagi, Sekda memiliki peran sebagai jembatan antara kepala daerah dengan jajaran staf di bawahnya.

Di sisi lain, dalam forum tersebut, Mendagri berharap program Kopdeskel Merah Putih dapat diimplementasikan dengan baik oleh semua pihak, khususnya daerah. Ia meyakini, apabila program tersebut dijalankan sesuai aturan dan rencana, secara tidak langsung akan mendorong terwujudnya kerakyatan ekonomi.

Selain itu, program tersebut juga akan menghasilkan multiplier effect bagi masyarakat berupa penyediaan lapangan kerja, mendorong perputaran ekonomi lokal, penghapusan praktik tengkulak, hingga melahirkan sistem keuangan yang inklusif. Dengan demikian, kesejahteraan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Nah, keuangan inklusif artinya semua orang tahu, bisa punya akses dan mengerti cara memanfaatkan sistem keuangan modern, yang tidak bergantung pada sistem tradisional, [seperti] rentenir, tengkulak, dan lain-lain,” ujarnya.

Lebih lanjut, imbuh Mendagri, dalam pelaksanaannya Kopdeskel Merah Putih akan dilengkapi dengan penyediaan barang/jasa, seperti penyediaan gas, apotek obat-obatan, hingga keperluan komoditas pangan.

Selain itu, koperasi tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan stabilisasi harga pangan, melalui intervensi harga beras, jagung, dan lainnya. Oleh karena itu, Mendagri mengapresiasi jajaran Pemda yang secara aktif telah mendukung pelaksanaan program tersebut.

“Oleh karena itu rekan-rekan daerah, saya berterima kasih kepada rekan-rekan sudah mendorong, sehingga terbentuknya secara badan hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” tutupnya.

Tito meminta DPRD dan pemerintah daerah mendengarkan suara masyarakat. Terlebih dahulu DPR RI sudah terlebih dahulu menghentikan izin tersebut.

“Saya sudah sampaikan kepada kepala daerah, terutama di Jawa, agar berkoordinasi dengan DPRD mendengar suara masyarakat, dan saya minta untuk kalau itu memang perlu dilakukan evaluasi, lakukan evaluasi,” kata dia usai menghadiri rapat di Komisi II DPR, Senin (15/09/2025).

Tito mengaku telah memonitor informasi soal itu dan hasil tunjangan banyak diterima anggota DPRD di wilayah Jawa. Menurut dia, tunjangan sebagian besar merupakan kebijakan lama.

Dia karena itu meminta agar izin tersebut tidak sepenuhnya dibenarkan kepada kepala daerah yang baru terpilih pada tahun 2024.

“Tolong jangan salahkan kepala daerah baru. Kepala daerah baru enggak tahu. Saya udah cek DKI, Jateng, Jawa Barat enggak tau , ini kebijakan lama saat itu,” kata Tito.

Ketentuan izin perumahan, terang dia, tertuang lewat PP Nomor 18 tahun 2017. Di dalamnya disebutkan, anggota DPRD yang belum mendapatkan rumah dinas, berhak menerima izin sebagai pengganti yang jumlahnya bervariasi di setiap daerah.

Namun pada praktiknya, ujar Tito, izin perumahan diberikan sebagai alat kepentingan agar APBD pemerintah daerah tak diganggu.

“Nah kadang-kadang kan tarik-menarik di situ, ada daerah yang menaikkan, oke kita kasih tunjangan perumahan tapi APBD jangan diganggu ya, seperti itu,” katanya.

Setelah memberi parisate Rp50 juta anggota DPR RI, belakangan izin serupa di DPRD menuai highlight. Angkanya bisa bervariasi mulai dari Rp-80 juta.

Anggota DPRD Jawa Tengah misalnya menerima bantuan perumahan mencapai Rp79 juta. Lalu di Jakarta sebesar Rp70 juta, Jabar Rp71 juta, Jatim Rp49 juta, hingga Bali senilai Rp54 juta.

Belakangan, mereka ramai-ramai bersepakat untuk melakukan evaluasi. Isu tunjangan perumahan sebelumnya telah memantik gelombang aksi besar-besaran pada 25-31 Agustus yang menurunkan 10 korban jiwa.[]

Ajakan ini sebagai respon Pemkot Pekalongan terhadap surat edaran Mendagri yang berisi arahan untuk mengaktifkan kembali siskamling.

Menurut Aaf, sapaan akrab Wali Kota, bahwa sebelum adanya instruksi dari Mendagri, pihaknya beberapa kali pernah menyampaikan kepada ketua RW dan RT saat penyaluran bantuan transport (banpot) agar mengaktifkan kembali siskamling.

“Tapi, kami akui masih belum masif. Kondisi ini sebenarnya sama dengan beberapa kota besar, karena dulu dan sekarang kondisinya berbeda,” kata Aaf usai membuka acara Seminar DSA di RSUD Bendan, Kota Pekalongan, Sabtu (13/9/2025).

Wali Kota menambahkan, budaya kebersamaan masyarakat kini mulai berubah dibandingkan dulu yang rasa guyubnya itu sangat terasa.

“Karena rata-rata untuk di Kota Pekalongan sendiri kulturnya pengusaha atau pelaku UMKM yang jam kerjanya lebih fleksibel. Sekarang, banyak warga yang bekerja di kantor, sehingga siskamling hingga dini hari lalu harus berangkat kerja keesokan paginya agak susah,” imbuhnya.

Meski demikian, ia menilai beberapa lingkungan yang sudah menjalankan siskamling layak diapresiasi.

“Luar biasa bagi yang sudah jalan. Tinggal diatur saja jadwalnya, misalnya warga yang bekerja di kantor bisa disesuaikan jam piketnya,” imbuhnya.

Pemkot bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) akan terus memberikan arahan pada momen penyaluran banpot berikutnya, agar RW dan RT menghidupkan kembali siskamling di wilayah masing-masing demi keamanan dan kondusifitas kota.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi, meminta semua kepala daerah di Jateng untuk kembali mengaktifkan siskamling dan Jogo Tonggo di masing-masing wilayah.

Luthfi mengatakan, pihaknya juga melakukan sejumlah kegiatan untuk menjaga Jateng tetap kondusif.

Hal itu diungkapkan Luthfi usai menggelar rapat koordinasi kondusifitas wilayah yang dihadiri oleh Dirjen Bina Adwil Kemendagri, seluruh Bupati/Wali Kota dan Ketua DPRD se-Jawa Tengah di Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Kamis (11/9/2025).

“Seluruh Jawa Tengah kita efektifkan kembali terkait dengan Siskamling. Di Jawa Tengah sudah ada yang namanya Jogo tonggo, kita efektifkan kembali itu,” kata Luthfi dalam keterangan tertulis yang diterima Eranasional.

Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran (SE) Gubernur Jateng No. 300.1/88/Setda/2025 tertanggal 8 September 2025. SE Gubernur Jateng itu menekankan peningkatan kewaspadaan dini di tingkat desa dan kelurahan.

Perintah tersebut juga sebagai tindak lanjut dari Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 300.1.4/e.1/BAK tertanggal 3 September 2025 yang ditujukan kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia.

Dalam surat tersebut, Mendagri Tito Karnavian, menekankan pentingnya meningkatkan peran satlinmas dalam menjaga penyelenggaraan ketenteraman, dan ketertiban umum (trantibum) tetap kondusif di daerah. (em-aha)

Dia menilai, penyesuaian tarif pajak tersebut merupakan amanat undang-undang yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

“Jadi saya sampaikan bahwa kenaikan masalah PBB-P2 itu sebetulnya adalah amanat dari Undang-Undang HKPD Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, di mana di situ diberikan kewenangan kepada daerah untuk mendapatkan pajak dan retribusi di daerah,” kata Tito dalam konferensi pers Nota Keuangan di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Jumat (15/8/2025).

Dia menuturkan  ketentuan teknis mengenai penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan tarif PBB diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023.

Pemerintah daerah bersama DPRD menetapkan perda pajak dan retribusi daerah, sedangkan besaran tarifnya ditentukan melalui peraturan kepala daerah.

Tito menjelaskan penyesuaian NJOP dapat dilakukan setiap tiga tahun mengikuti harga pasar, namun harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta melibatkan partisipasi publik.

Menurut Tito, dari 20 daerah yang menaikkan PBB-P2 dengan dampak di atas 100 persen, dua di antaranya telah membatalkan kebijakan tersebut, yakni Pati dan Jepara.

Sebanyak tiga daerah baru menetapkan kenaikan pada 2025, sementara sisanya dilakukan pada 2022-2024.

“Artinya tidak ada hubungannya, 15 daerah tidak ada hubungannya dengan efisiensi yang terjadi di tahun 2024,” ujarnya.

Ia menambahkan telah mengeluarkan surat edaran dan menggelar pertemuan virtual dengan kepala daerah agar mempertimbangkan faktor sosial ekonomi sebelum menaikkan PBB-P2.

Tito juga meminta setiap rencana penyesuaian NJOP atau tarif PBB disampaikan ke Kemendagri untuk direview, guna menghindari kebijakan yang memberatkan masyarakat.

Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah daerah menghadapi protes terkait kenaikan PBB. Di Pati, Jawa Tengah, ribuan warga menolak kebijakan Bupati Sudewo yang sempat menaikkan tarif hingga 250 persen sebelum dibatalkan.

Di Bone, Sulawesi Selatan, mahasiswa memprotes kenaikan hingga 300 persen di beberapa titik. Pemerintah daerah menyebut kenaikan ini akibat penyesuaian Zona Nilai Tanah (ZNT) yang belum diperbarui selama 14 tahun.

Di Jombang, Jawa Timur, ribuan warga mengajukan keberatan setelah tarif PBB naik hingga 1.202 persen sejak 2024. Beberapa warga melakukan aksi simbolis, seperti membayar pajak dengan uang koi

Sementara di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, warga mengeluhkan lonjakan hingga 441 persen yang dikaitkan dengan penilaian ulang tanah di lokasi strategis. Pemkab membuka peluang pengajuan keberatan atau penilaian ulang bagi wajib pajak.

Wamendagri Bima Arya Sugiarto menjelaskan, pihaknya masih akan melihat situasi sembari melihat kepala daerah mana saja yang mangkir dan memilih mengikuti instruksi Megawati.

“Mari kita tunggu teman-teman sekalian perkembangan sampai nanti jam 15.00. Maka akan kita ketahui bersama berapa kepala daerah yang hadir berapa yang tidak hadir dan alasannya apa saja,” kata Bima dalam keterangannya pada Jumat 21 Februari 2025.

Bima pun menegaskan, pihaknya baru bisa menentukan sikap setelah melihat kondisi kepala daerah yang tidak hadir dalam ret-ret.

“Kami akan memberikan pernyataan kembali terkait dengan jumlah kehadiran dan apa kebijaksanaan dari Kemendagri, Akmil dan Lemhanas terkait dengan kepala daerah yang tidak hadir itu,” ucapnya.

Saat ditanya sikap Kemendagri terkait instruksi Megawati, Bima belum ingin berkomenter lebih jauh.

Ia menekankan akan menunggu data kehadiran kepala daerah terlebih dahulu.

“Statement itu akan kita sampaikan setelah kita memiliki data yang lengkap. Sekarang kan belum ada datanya belum ada yang datang di sini.

Nanti begitu datanya sudah lengkap baru kami akan sampaikan pernyataan tadi,” tuntasnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi terbaru pasca penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK dalam dua kasus sekaligus, yakni suap terhadap Wahyu Setiawan, serta obstruction of justice terhadap penanganan kasus hukum Harun Masiku.

“Seluruh kebijakan dan instruksi Partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan,” tulis surat instruksi harian ketua umum menguktip Pasal 28 ayat 1 AD-ART PDIP yang tertanda tangan Megawati, Kamis 20 Februari 2025.

Dalam surat instruksi tersebut, Megawati meminta seluruh Kepala Daerah yang berasal dari PDIP untuk menghentikan langkah mereka mengikuti kegiatan retreat yang diselenggarakan oleh Presiden Prabowo Subinato di Akmil Magelang, Jawa Tengah.

“Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21 – 28 Februari 2025,” tulis Megawati.

Bagi mereka yang sudah melakukan perjalanan menuju Kota Magelang agar segera menghentikan langkah mereka sembari menunggu arahan lebih lanjut dari dirinya. []

Menurut Tito, pelantikan serentak tersebut diundur sebagai respons dari Peraturan rencana Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 1 tahun 2025, yang memajukan jadwal putusan sela (dismissal) sengketa pilkada menjadi tanggal 4-5 Februari.

Awalnya jadwal pembacaan putusan dismissal atau putusan sela sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 akan dilaksanakan 15 Februari 2025.

Dengan adanya perubahan jadwal pengucapan putusan dismissal ini, pemerintah melihat adanya peluang melantik kepala daerah non-sengketa dengan yang berperkara di MK secara bersamaan.

“Mengenai tanggalnya (pelantikan), kita akan sampaikan nanti lagi setelah kami koordinasi dengan KPU, dengan Bawaslu, dengan Mahkamah Konstitusi, baru kita nanti pengin tahu ketegasan berapa lama,” kata Tito dalam konferensi pers pada Jumat (31/1/2025) dikutip dari Kompas TV.

Diketahui, MK menjadwalkan untuk membacakan putusan sela 310 perkara sengketa Pilkada 2024.

Putusan sela ini akan memilah perkara sengketa yang dihentikan atau dilanjutkan.

Meski demikian, Tito mengaku belum mengetahui jumlah kepala daerah tambahan yang bisa dilantik sesuai putusan sela.

Ia pun belum bisa memastikan waktu pelantikan serentak kepala daerah akan digelar.

Sebab, pihaknya masih harus menunggu hasil putusan sela untuk menentukan tanggal pelantikan tersebut.

Setelah MK menyampaikan hasil putusan sela, kata dia, tanggal pelantikan kepala daerah akan ditetapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Setelah MK menyampaikan hasil putusan sela, kata dia, tanggal pelantikan kepala daerah akan ditetapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. []