“Dari penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan berupa uang tunai dan barang bukti elektronik,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika dikutip dari Antara, Selasa (11/9/2024).

Tessa mengungkapkan bahwa penyidik KPK menggeledah rumah dinas Abdul Halim Iskandar di kawasan Jakarta Selatan pada hari Jumat.

Penggeledahan tersebut terkait dengan pengusutan kasus dugaan korupsi pada pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur.

Sebelumnya, tim penyidik KPK pada hari Jumat, 12 Juli 2024, mengumumkan telah menetapkan 21 orang tersangka dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur pada tahun anggaran 2019—2022.

“Mengenai nama tersangka dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka akan disampaikan pada waktunya bilamana penyidikan dianggap cukup,” ujar Tessa.

Juru bicara sekaligus penyidik KPK itu menerangkan bahwa penetapan tersangka tersebut berdasarkan surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) yang diterbitkan pada tanggal 5 Juli 2024.

“Penyidikan perkara ini merupakan pengembangan dari perkara OTT (operasi tangkap tangan) yang dilakukan terhadap STPS (Sahat Tua P. Simanjuntak) yang merupakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim dan kawan-kawan oleh KPK pada bulan September 2022,” kata Tessa.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya memvonis Wakil Ketua DPRD Jatim nonaktif Sahat Tua P. Simanjuntak hukuman 9 tahun penjara dalam kasus korupsi hibah pokok pikiran (pokir) DPRD Provinsi Jatim pada tahun anggaran 2021.

“Menjatuhkan hukuman penjara selama 9 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar subsider hukuman selama 6 bulan penjara,” kata Hakim Ketua I Dewa Suardhita, Selasa (26/9/2023).

Pasalnya di usia yang cukup muda tersebut, telah banyak Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang dibangun. Beberapa di antaranya bergerak di bidang perdagangan sesuai dengan komoditas unggulan yang dihasilkan desa seperti produksi garam dan budi daya rumput laut.

“Usia 15 tahun, dengan kondisi hari ini yang saya lihat dari pesawat, kondisi masyarakat yang saya lewati, saya nilai cukup bagus,” papar menteri yang akrab disapa Gus Halim ini saat kunjungan kerja ke Kabupaten Sabu Raijua, NTT, Selasa, 5 Desember 2023.

15 tahun usia Kabupaten Sabu Raijua telah membawa banyak kemajuan dengan pemanfaatan potensi setiap desa. Sehingga menjadi produk dan jasa yang dikelola melalui BUMDesa.

Selain itu juga kemampuan kepala desa berikut dengan perangkatnya dalam memanfaatkan lebih dari Rp60 miliar dana desa yang diterima sejak 2015 lalu.

Gus Halim yakin hal tersebut tidak lepas dari keterlibatan aspirasi masyarakat desa melalui Musyawarah Desa (Musdes). Sebab ini menjadi kunci suksesnya pembangunan desa sehingga masalah desa semakin terlihat dan solusi atasnya juga akan ditemukan.

“Artinya, partisipasi masyarakat Kabupaten Sabu Raijua cukup bagus dan itu adalah kunci pembangunan. Itulah makanya dalam pembangunan desa, saya sebagai Mendes selalu menekankan dalam merencanakan pembangunan harus selalu melibatkan partisipasi warga masyarakat,” terangnya.

“Saya yakin kalau warga terlibat maka masalah yang dihadapi akan muncul dan ketika pembangunan diselesaikan dengan berbagai masalah yang muncul di masyarakat adalah wujud pembangunan yang sangat tepat karena membangun memang menyelesaikan masalah,” imbuh Profesor Kehormatan UNESA ini.

Sebagai bentuk apresiasi, Gus Halim juga menyerahkan bantuan untuk 6 dari total 58 BUMDesa yang ada di Kabupaten Sabu Raijua.

Bantuan ini akan terus ditambah jika prestasi desa semakin ditambah yakni dengan terus berkurangnya desa sangat tertinggal dan tertinggal dan serta bertambahnya desa berkembang, maju, dan mandiri sesuai dengan IDM.

Sementara itu, Bupati Sabu Raijua Nikodemus Nithanael Rihi Heke menjelaskan bahwa produksi garam tahun 2023 mencapai lebih dari 5.000 ton.

Pencapaian ini turut serta memberikan kontribusi besar dalam ekonomi masyarakat.

“Sektor unggulan daerah kami potensi besar di industri kemaritiman berbasis pengelolaan hasil budidaya laut. Air laut jadi garam. 

Produksi garam 2023 sebanyak 5.000 ton. Ke depan kami yakin produksi garam kita lebih meningkat dibanding tahun sebelumnya,” ujarnya.

Hadir mendampingi Gus Halim dalam kunjungan kerja tersebut, Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kemendes PDTT Nyai Lilik Umi Nashriyah dan Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Nugroho Setijo Nagoro.

Selain itu hadir pula Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sabu Raijua Martina Raga Lay, Wakil Bupati Sabu Raijua Yohanis Uly Kale, para Camat, Kepala Desa, Lurah, Pendamping Desa, dan Pendamping Lokal Desa se-Kabupaten Sabu Raijua. (*)

Hal itu disampaikan saat menerima kunjungan peneliti Ahli Utama BRIN, Siti Zuhro bersama peneliti BRIN lainnya di Kantor Kemendes PDTT, Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini sangat mendukung kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka percepatan pembangunan desa.

Salah satunya dengan BRIN yang telah memberikan salah satu kontribusi yang bermakna.

“Dalam membangun desa, kita butuh kolaborasi. Karena tidak mungkin Kemendes PDTT menangani sendiri 75 ribu lebih yang butuh sentuhan. Makanya, kita punya Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides) dan dan menjalin kerjasama dengan kementerian dan lembaga dengan programnya masing-masing, ” kata Gus Halim, Senin 4 Desember 2023.

Kemendes PDTT, kata Gus Halim, telah merancang pembangunan berbasis masalah desa karena melihat pembangunan di desa itu berbasis keinginan.

“Makanya, kita munculkan gagasan SDGs desa itu supaya mendetilkan masalah di desa itu ada landing-nya. Kita kuatkan data dan membuat perencanaan pembangunan di desa itu berbasis data,” katanya.

Kesepakatan bersama itu ditandatangani dalam Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Kemendes PDTT dengan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ihyaul Ulum Gresik, di Kampus STAI Ihyaul Ulum Gresik, Kamis, 30 November 2023.

Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini menjelaskan bahwa pernah menemukan berita yang memuat adanya sinyal-sinyal kawasan transmigrasi digunakan untuk pembibitan dan pembinaan kelompok-kelompok radikal.

Hal tersebut dikarenakan kawasan transmigrasi berada di daerah terpencil, terluar, terdepan, tertinggal (3T), dan jauh dari khalayak ramai.

Guna mengantisipasi hal tersebut, Gus Halim menggandeng perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi agama Islam dan pondok pesantren untuk bisa memback-up kawasan transmigrasi dari paparan paham radikalisme.

Menurut Gus Halim, salah satu yang sangat diharapkan untuk bisa memback-up dan mewujudkan cita-cita itu adalah dari kalangan pondok pesantren, termasuk di dalamnya adalah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI).

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar akan memimpin delegasi Indonesia pada kegiatan 10th Asia-Pacific Forum for Sustainable Development (APFSSD) di Bangkok, Thailand.

Kegiatan forum diskusi pembangunan berkelanjutan se-Asia Pasifik tersebut digelar pada tanggal 27-30 Maret 2023.

Pada forum tahunan tingkat menteri ini nantinya akan membahas langkah strategis untuk menunjukkan perkembangan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs) di negara-negara Asia dan Pasifik.

Tema khusus yang diambil pada gelaran forum kali ini adalah mempercepat perbaikan kembali dari pandemi COVID-19, guna menjalankan secara penuh agenda pencapaian SDGs tahun 2030.

“Indonesia akan menyampaikan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk tujuan air bersih dan sanitasi layak, tujuan energi bersih dan terjangkau, tujuan industri, inovasi, dan infrastruktur, tujuan kota dan permukiman yang berkelanjutan, serta tujuan kemitraan untuk mencapai tujuan,” jelas Halim Iskandar dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/3/2023).

“Karena itu, delegasi Indonesia meliputi pejabat dari BPK, Kemenko PMK, Bappenas, dan Kemendesa PDTT, juga turut serta pejabat dari Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, Kementerian KLHK, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perhubungan. Di samping itu, turut serta pula pejabat dari BRIN, BPS, dan SDGs Center Unpad Bandung,” imbuhnya.

Sebagai pimpinan delegasi, Halim Iskandar akan menyampaikan pandangan Indonesia dalam pembukaan forum.

Selanjutnya, ia akanmenyampaikan pidato kunci dalam side event bertema ‘Glocalisation: Catalysing Local Implementation of Global Goals in Asia and the Pacific’.

“Indonesia berkomitmen untuk mencapai SDGs pada tahun 2030, dan menyadari bahwa melokalkan SDGs sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut. SDGs Desa adalah inisiatif Indonesia untuk melokalkan SDGs di tingkat desa, yang berfokus pada implementasi SDGs di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal,” terangnya.

“Arah kebijakan ini strategis, karena pemerintahan desa mencakup 91 persen lokus pemerintahan terendah yang langsung berhubungan dengan warga, sementara 9 persen lainnya ialah kelurahan. Adapun warga negara ber KTP desa berjumlah 71 persen dari seluruh warga negara Indonesia. Alhasil, pencapaian SDGs di desa bisa menunjang 84 persen capaian SDGs Indonesia” sambun Halim Iskandar.

Sebagai informasi, sebelumnya Halim Iskandar telah membeberkan peta jalan SDGs Desa Peta jalan SDGs Desa menunjukkan langkah-langkah praktis tahunan yang bisa dilakukan pemerintah desa dan pemerintah daerah untuk memajukan desa. Ini menjadi sumber dialog dalam musyawarah desa, hingga musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan kabupaten.

JAKARTA, Eranasional.com – Asosiasi Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia (Apdesi) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar. Alasannya, Abdul Halim kerap membuat gaduh dengan pernyataan-pernyataannya.

“Tentu kita sudah mengevaluasi, mengikuti rekam jejaknya. Kita menilai bahwa apa yang dilakukan Mendes PDTT selama ini lebih banyak bernuansa politis. Pernyataan-pernyataannya juga lebih banyak menimbulkan kegaduhan,” kata Wakil ketua umum DPP Apdesi Sunan Bukhari di Jakarta, Senin (23/1/2023).

Salah satu contohnya saat muncul wacana perubahan masa periode kepemimpinan kepala desa dari sebelumnya 6 tahun menjadi 9 tahun dalam satu periode. Dia menilai Mendes Abdul Halim Iskandar tidak memahami substansi dari Undang-Undang Desa.

“Dalam pandangan kami, Bapak Halim Iskandar tidak memahami substansi UU Desa secara mendalam, dengan senantiasa memojokkan kepala desa dalam setiap pernyataan, melemparkan wacana yang meresahkan serta menerbitkan kebijakan-kebijakan yang sesungguhnya tidak sesuai harapan dari kepala desa, BPD, dan perangkat,” ujarnya.

Sunan menilai Halim Iskandar tidak menempatkan perangkat desa sebagai lembaga utama membangun desa. Dalam hal ini, menempatkan perangkat desa sebagai objek yang harus menerima kebijakan Pemerintah Pusat.

“Fungsi supervisi, mendampingi, dan melayani pemerintahan desa tidak dilakukan. Bapak Halim Iskandar menganggap pemerintahan desa adalah objek yang harus menerima apa pun kebijakan dari Kementerian Desa,” jelas dia.

Kata dia lagi, Kementerian Desa PDTT juga tidak merespons keluhan yang ada di desa. “Tidak ada upaya dan langkah serius sebagai Menteri Desa mendengarkan keluhan, persoalan yang dialami oleh pemerintahan desa. Persoalan strategis yang dirasakan desa, selama ini hanya selesai saat kami meminta ke Presiden, kepada Menteri Desa tidak ada respons dan langkah-langkah serius,” ungkap Sunan.

Dengan catatan tersebut, Apdesi bersama Asosiasi Badan Permusyawarahan Desa Nasional (DPP Abpednas), dan Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (DPN PPDI) meminta Presiden Jokowi mencopot Abdul Halim Iskandar dari jabatan Mendes PDTT.

“Meminta kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang memiliki hak prerogatif untuk mengevaluasi atau mengganti Menteri Desa,” tegasnya.

Eranasional.com – Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar mengadakan kunjungan di daerah Provinsi Jawa Barat untuk menuntaskan program kemiskinan ekstrem. Hal ini bertujuan karena Kemendes PDTT sedang berupaya untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada tahun 2024.

Dalam kunjungannya, Mendes PDTT bertemu dengan sejumlah kepala desa atau yang disebut Kuwu serta menjelaskan kunci tuntas untuk menghadapi kemiskinan ekstrem di desa dengan pemutakhiran data berbasis SDGs.

Lebih lanjut ia mengatakan “Data itu tinggal di upload di sistem maka data-data itu menjadi milik Pak Kuwu yang lengkap terkait kemiskinan, kesehatan warga, termasuk derajat stunting,” kata Gus Halim yang dikutip lewat laman website Kemendes PDTT, Jumat (01/10/2021).

Mendes PDTT mengatakan bahwa data yang berada di desa itu konkrit, riil dan tidak bisa dipalsukan.

Dalam kunjungan tersebut, Gus Halim mengajak kepada para tokoh masyarakat, tokoh agama dan organisasi masyarakat untuk membangun Indonesia dari desa.

“Desa merupakan kunci pembangunan Indonesia karena desa bakal menopang pembangunan pada tingkatan diatasnya,” jelasnya.

Mendes PDTT meyakinkan kepada masyarakat setempat bahwa desa maju maka Indonesia dipercaya akan semakin maju.

“Dimana-mana selalu saya katakan, Indonesia ada desa dan desa adalah Indonesia,” tukasnya.

Gus Halim mengatakan, pemutakhiran data berbasis SDGs Desa di Kuningan sudah sangat bagus dengan mencapai angka 80 persen. Hal tersebut memberikan rasa semangat kepada Bupati Kuningan Acep Purnama yang turut hadir untuk segera menyelesaikan data desa berbasis SDGs Desa.

Perlu diketahui bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) membeberkan data pada tahun 2021 tercatat persentase penduduk miskin ekstrem mencapai 4,8 persen dari total penduduk miskin nasional di level 10,14 persen.

Penduduk miskin ekstrem terbanyak ada di pulau Jawa yakni di tiga Provinsi yang mencapai jumlah 1,7 orang. Jumlah penduduk miskin ekstrem di Jawa Barat tercatat sebanyak 1,78 juta orang. Selanjutnya, Jawa Tengah tercatat sebanyak 1,52 juta orang dan Jawa Timur tercatat sebanyak 1,74 juta orang. (TB/Red)