Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik dalam persidangan perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM).

Dalam pelaporan itu, Nadiem diwakili kuasa hukumnya, Ari Yusuf Amir dan Dodi S. Abdulkadir. Istri Nadiem, Franka Franklin, juga hadir mendampingi.

“Alhamdulillah, kami sudah resmi membuat laporan kepada Komisi Yudisial terkait kasus yang kami tangani, yaitu perkara Nadiem Anwar Makarim di PN Tipikor Jakarta Pusat,” ujar Ari Yusuf kepada wartawan di kantor KY.

Empat hakim yang dilaporkan adalah Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah serta tiga hakim anggota, yakni Sunoto, Mardiantos, dan Eryusman.

Ari menjelaskan, laporan tersebut memuat dugaan adanya pelanggaran etik, termasuk dugaan manipulasi terhadap fakta-fakta yang muncul selama persidangan.

Menurutnya, sejumlah fakta yang semestinya menjadi bagian dari pertimbangan putusan justru tidak dicantumkan, sementara fakta yang tidak terungkap di persidangan disebutkan dalam putusan.

“Kami menyerahkan bukti-bukti secara rinci. Terlihat ada banyak fakta yang seharusnya dimuat dalam putusan, tetapi tidak dicantumkan. Sebaliknya, ada fakta yang tidak pernah muncul di persidangan justru dimasukkan ke dalam putusan,” kata Ari.

Selain itu, pihaknya juga menyoroti penunjukan Purwanto S. Abdullah sebagai ketua majelis hakim. Ari menyebut Purwanto tetap ditugaskan mengadili perkara tersebut meski sebelumnya telah dijatuhi sanksi non-palu oleh Komisi Yudisial.

“Putusan sanksi non-palu dijatuhkan pada 8 Desember 2025, sementara beliau ditunjuk sebagai hakim perkara ini pada 9 Desember 2025. Hal itu menunjukkan adanya pengabaian terhadap putusan Komisi Yudisial,” ujarnya.

Pernyataan itu disampaikan Nadiem usai menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (30/6). Ia menegaskan langkah banding akan ditempuh sebagai upaya mencari keadilan.

“Saya akan terus berjuang demi keluarga dan demi Indonesia yang masih saya cintai. Saya segera mengajukan banding untuk memperjuangkan kebenaran,” ujar Nadiem.

Nadiem menilai putusan majelis hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Menurutnya, vonis yang dijatuhkan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Selain hukuman penjara, Nadiem juga menyoroti kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp809 miliar. Ia menyebut tidak memiliki harta maupun aset dengan nilai tersebut.

Menurut Nadiem, hal itu juga tercermin dalam laporan kekayaan yang dilaporkan saat mengakhiri masa jabatannya. Ia menegaskan dana senilai Rp809 miliar tersebut tidak pernah diterima atau dikuasainya.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.

Dalam putusan tersebut, hakim menyatakan Nadiem terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsider.

Pengadilan juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp809,5 miliar.

Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan, hukuman akan diganti dengan tambahan pidana penjara selama lima tahun. []

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim meluruskan soal opini yang berkembang di masyarakat perihal syaratan kelulusan mahasiswa S1 dan D4, yaitu skripsi tidak diwajibkan lagi.

Kata Nadiem, dirinya tidak pernah menyatakan menghapus kewaijban membuat skripsi sebagai syarat kelulusan mahasiswa. Katanya, kebijakan itu diserahkan kepada setiap Perguruan Tinggi atau kampus.

“Saya tekankan, biar tidak salah persepsi, saya menginginkan syarat kelulusan mahasiswa berada di tangan setiap kampus,” kata Nadiem dikutip dari tayangan channel YouTube Kemendikbudristek bertema “MERDEKA BELAJAR eps 26: Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi”.

“Kita memberikan kemerdekaan kepada setiap Kampus, Fakultas, dan Program Pendidikan (Prodi) untuk memikirkan bagaimana harus merancang status kelulusan mahasiswanya,” sambungnya.

Meski begitu, dia tidak ingin perubahan syarat skripsi dan jurnal yang menjadi opsional tidak akan menurunkan kualitas mahasiswanya. Katanya, kampus sangat berperan terhadap kualitas mahasiswanya.

Menurut dia, tugas akhir tidak hanya berbentuk skripsi atau tesis, tapi bisa bermacam-macam seperti protype, proyek atau lainnya.

“Tugas akhir bisa berbentuk protype, bisa proyek, atau lainnya. Tidak hanya skripsi, tesis, atau disertasi,” ujar Nadiem.

Eranasional.com – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim berjanji rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru akan berlanjut hingga tahun 2022.
Nadiem memastikan bahwa semua guru honorer di Indonesia dapat mengikuti seleksi PPPK dan mendapatkan formasi.

“Kami akan terus mendorong rekrutmen PPPK untuk memastikan semua guru honorer bisa ikut tes seleksi dan lolos mendapatkan formasi,” kata Nadiem dalam Peringatan Hari Guru Nasional di JIExpo, Jakarta, Kamis (25/11).

Dia juga menyampaikan akan ada banyak program untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia di tahun 2022. Salah satu tujuan dari program itu adalah meningkatkan kesejahteraan guru.

Menurutnya peningkatan kesejahteraan guru diperlukan agar tenaga pengajar bisa memberikan kelas atau program pengajaran yang berkualitas.

“Itu sudah pasti prioritas utama kita. Karena kalau enggak bisa menafkahi keluarga saja gimana mau berkualitas. Jadi tahun depan kita akan meluncurkan berbagai macam program untuk guru,” tutur Nadiem.

Sebagaimana diketahui, Kemendikbudristek sebelumnya berjanji mengangkat 1 juta guru honorer menjadi guru ASN pada tahun ini. Nadiem kemudian membuka seleksi PPPK guru tahun ini sebanyak tiga tahapan.

Kendati seleksi PPPK guru dibuka, jumlah formasi yang tersedia hanya 506.252, hanya setengah dari janji Nadiem mengangkat 1 juta guru ASN.

Pada seleksi tahap pertama Oktober lalu, sebanyak 173.329 peserta guru dinyatakan lolos seleksi PPPK 2021. Dalam seleksi itu pun, tak semua guru honorer lulus PPPK mendapatkan formasi yang dituju.

Sementara proses seleksi PPPK tahap dua sudah berlangsung sejak Senin (15/11). Bila sesuai dengan jadwal, hasil seleksi PPPK guru tahap 2 baru akan diumumkan pada 16 Desember 2021.

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan perombakan atau reshuffle kabinet.

Dua menteri dijadwalkan akan hadir di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/4/2021).

Salah satu menteri yang akan dilantik adalah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim.

“Iya. Dua menteri,” kata sumber yang enggan disebutkan namanya, Selasa (27/4/2021).

Dia juga mengatakan reshuffle kabinet ini menyusul perubahan nomenklatur kementerian. Jokowi dijadwalkan akan melantik menteri investasi serta menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.

Sumber ini mengatakan, Bahlil Lahadalia yang akan dilantik sebagai menteri investasi. Adapun Nadiem Makarim tetap akan memimpin kementerian di bidang pendidikan yang kini digabung dengan ristek.

“Investasi Bahlil. Dikbud tambah nomenklatur saja,” Katanya.

Diketahui isu reshuffle kabinet santer terdengar usai perubahan nomenklatur kementerian, Jumat (9/4/2021). Saat itu, usulan Jokowi membentuk Kementerian Investasi mendapat lampu hijau dari DPR.

Presiden juga mengusulkan peleburan Kemendikbud dan Kemenristek. Dengan begitu, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) akan berdiri sebagai lembaga negara di bawah presiden.