Pernyataan itu berkaitan dengan penerapan Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 yang mengatur penataan pegawai non-ASN di seluruh instansi pemerintah, termasuk sektor pendidikan. Namun, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa tidak pernah ada kebijakan yang melarang guru honorer mengajar di sekolah negeri.

“Enggak ada itu guru honorer tidak boleh mengajar di sekolah negeri, enggak ada. Yang mengatakan itu siapa? Enggak ada,” ujar Abdul Mu’ti seperti dikutip dari Kompas TV, Minggu (24/5/2026).

Ia meminta masyarakat memahami isi aturan secara utuh agar tidak terjadi kesalahpahaman yang terus berulang. Menurutnya, Undang-Undang ASN 2023 memang mengamanatkan penataan pegawai non-ASN sejak 2024, tetapi aturan tersebut tidak secara otomatis menghentikan tenaga honorer, termasuk guru.

“Aturan kami itu menyebutkan bahwa berdasarkan Undang-Undang 20 Tahun 2023, seharusnya per tahun 2024 tidak ada lagi pegawai honorer atau non-ASN. Ini tidak hanya berlaku untuk guru, tetapi untuk semua sektor,” jelasnya.

Meski demikian, pemerintah tetap mempertimbangkan kebutuhan tenaga pendidik di berbagai daerah. Abdul Mu’ti mengungkapkan hingga saat ini masih terdapat sekitar 237 ribu guru non-ASN yang aktif mengajar di Indonesia. Jumlah tersebut menjadi perhatian serius pemerintah karena keberadaan mereka dinilai masih sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan layanan pendidikan di sekolah-sekolah.

Ia menjelaskan bahwa guru non-ASN saat ini terbagi dalam dua kategori, yakni guru yang sudah memiliki sertifikasi pendidik dan guru yang belum tersertifikasi. Pemerintah pun menyiapkan skema bantuan penghasilan berbeda untuk kedua kelompok tersebut.

Bagi guru non-ASN yang telah memiliki sertifikat pendidik, pemerintah memberikan tunjangan profesi sebesar Rp2 juta per bulan. Nilai tersebut mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp1,5 juta per bulan. Sementara itu, guru non-ASN yang belum tersertifikasi mendapatkan insentif sebesar Rp400 ribu per bulan, naik dari sebelumnya Rp300 ribu.

“Non-ASN yang sudah sertifikasi mendapatkan tunjangan Rp2 juta per bulan. Yang belum sertifikasi diberikan insentif Rp400 ribu per bulan,” kata Abdul Mu’ti.

]]> https://eranasional.com/102195/pemerintah-buka-suara-soal-nasib-guru-honorer-setelah-2026/feed 0 Agung Nugroho https://eranasional.com/99523/mendikdasmen-prihatin-guru-honorer-tergeser-kebijakan-redistribusi-guru-asn-belum-optimal https://eranasional.com/99523/mendikdasmen-prihatin-guru-honorer-tergeser-kebijakan-redistribusi-guru-asn-belum-optimal#respond Mon, 09 Mar 2026 00:00:01 +0000 https://eranasional.com/99523/mendikdasmen-prihatin-guru-honorer-tergeser-kebijakan-redistribusi-guru-asn-belum-optimal Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengaku heran dengan masih banyaknya kepala daerah yang belum menjalankan kebijakan redistribusi guru aparatur sipil negara (ASN) ke sekolah swasta. Padahal aturan yang mengatur kebijakan tersebut telah berlaku sejak awal tahun 2025 dan diharapkan mampu menjadi solusi bagi berbagai persoalan distribusi tenaga pengajar di Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Abdul Mu’ti saat menghadiri acara silaturahmi dan buka puasa bersama media di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, ia menjelaskan bahwa masalah terkait guru masih menjadi salah satu isu yang paling sering muncul setiap kali dirinya melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah.

Menurut Abdul Mu’ti, persoalan yang disampaikan para guru tidak hanya berkaitan dengan distribusi tenaga pendidik, tetapi juga menyangkut berbagai aspek lain seperti kesejahteraan dan administrasi pendidikan. Salah satu masalah yang sering disampaikan adalah keterlambatan pembayaran tunjangan profesi guru atau TPG.

Ia mengatakan banyak guru yang mengeluhkan bahwa tunjangan profesi yang seharusnya mereka terima tidak kunjung dibayarkan selama beberapa bulan. Namun setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh pihak kementerian, ternyata sebagian dari kasus tersebut terjadi karena guru yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Selain persoalan tunjangan, masalah lain yang cukup serius adalah ketimpangan distribusi guru antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa saat ini masih terjadi penumpukan guru ASN, baik yang berstatus pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, di sekolah-sekolah negeri.

Di sisi lain, banyak sekolah swasta yang justru mengalami kekurangan tenaga pengajar. Ketimpangan tersebut dinilai dapat berdampak pada kualitas layanan pendidikan, terutama di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia di bidang pendidikan.

]]> https://eranasional.com/99523/mendikdasmen-prihatin-guru-honorer-tergeser-kebijakan-redistribusi-guru-asn-belum-optimal/feed 0 Agung Nugroho https://eranasional.com/99166/mendikdasmen-pastikan-anggaran-pendidikan-bukan-untuk-mbg https://eranasional.com/99166/mendikdasmen-pastikan-anggaran-pendidikan-bukan-untuk-mbg#respond Tue, 03 Mar 2026 23:54:13 +0000 https://eranasional.com/99166/mendikdasmen-pastikan-anggaran-pendidikan-bukan-untuk-mbg Semarang, ERANASIONAL.COM – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof Dr Abdul Mu’ti memastikan bahwa Kementeriannya sudah mengajukan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp181 Trilyun ke DPR, pengajuan ABT Kemendikdasmen bukan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kami sudah paparan di DPR soal ABT ini,” kata Mu’ti seusai Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, di Semarang, Jawa Tengah, Selasa, (3/3/2026).

Setelah memaparkan pengajuan ABT di DPR, saat ini Kemendikdasmen tengah menunggu keputusan DPR.

“Kami dalam posisi menunggu keputusan. ABT atau Anggaran Biaya Tambahan adalah permintaan alokasi tambahan dalam APBN tahun berjalan yang bersifat mendesak. ABT diajukan Kementerian dengan program yang membutuhkan anggaran biaya tambahan,” ucap Mu’ti.

Program pertama yang diajukan Mendikdasmen dalam ABT itu adalah anggaran untuk program revitalisasi Satuan Pendidikan. Sebab, saat ini banyak Satuan Pendidikan dalam kondisi yang rusak dan cukup memprihatinkan.

“Kami mengajukan tambahan anggaran untuk revitalisasi 20 ribu Satuan Pedidikan,” kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah itu.

Program kedua adalah Program Digitalisasi Pendidikan. Dengan mempertimbangkan perintah Presiden Prabowo Subianto, saat ini setiap Satuan Pendidikan akan mendapat tambahan alokasi IFP (Interaktif Flat Panel) atau PID (Panel Interaktif Digital).

“Rencananya di tahun 2026 ini Kemendikdasmen akan mendistribusikan IFP untuk lebih dari 325 ribu Satuan Pendidikan. Untuk digitalisasi itu kita akan bagikan 3 IFP per satuan Pendidikan,” ujar Mu”ti.

Program lain yang sudah disetujui DPR adalah program beasiswa untuk guru yang belum meraih jenjang pendidikan Diploma 4 (D4) atau Strata 1 (S1).

“Dengan program ini, para guru itu akan mendapatkan beasiswa sebesar 3 juta per semester. Beasiswa ini akan diberikan untuk 150 ribu orang guru se Indonesia,” kata Mu’ti.

Guru honorer juga mendapatkan perhatian dari pemerintah. Dalam usulan ABT yang telah diajukan oleh Kemendikdasmen ke DPR itu, guru honorer akan mendapatkan tambahan insentif.

“Insentif untuk guru honorer akan dinaikkan, dari Rp300 ribu menjadi Rp 400 ribu,” ujar Mu’ti.

Sementara itu, dalam paparannya, Mendikdasmen mengatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bagian tak terpisahkan dari program Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah.

“Terutama yang berkaitan dengan program 7 Kebiasaan Indonesia Hebat, yaitu bangun pagi, beribadah, berolah raga, makan sehat bergizi, rajin belajar, bermasyarakat dan tidur cepat,” ujarnya.

MBG juga merupakan bagian dari program Pendidikan karakter yang merupakan program Prioritas Presiden dan juga Program Prioritas Kementerian Dikdasmen, yang terdiri atas penanaman nilai-nilai spiritual, sosial, tertib, disiplin, bertanggung jawab, kepemimpinan, budaya bersih, tata krama, dan sebagainya.

“Jadi MBG memiliki kaitan yang sangat langsung dengan program Kementerian Dikdasmen,” kata Mu’ti.

Pwnerima MBG Sebanyak 49 Juta Siswa

Mu’ti lalu mengungkapkan, bahwa menurut laporanan terakhir Sekjen Kemendikdasmen, penerima MBG saat ini adalah sebanyak 49.614.433 siswa, dari total 53.394.088 siswa sekolah, atau telah mencapai 93 persen dari total siswa di seluruh Indonesia. Yang belum menerima 3.780.445 siswa.

“Sekolah yang sudah menerima sebanyak 288.845 dari total 434.812 Satuan Pendidikan, atau 66,5 persen dari sekolah di Indonesia. Jadi capaiannya sudah sangat tinggi,” kata Mendikdasmen.

Lanjut ia mengatakan Kemendikdasmen telah mendapatkan temuan menarik tentang kontribusi program MBG terhadap pendidikan karakter dan motifasi belajar siswa.

“Dari kerja sama penelitian dengan Lab Sosio Universitas Indonesia ditemukan bahwa Program MBG membantu murid untuk mendapatkan pangan bergizi, khususnya kelompok sosio ekonomi rendah,” ucapnya.

MBG juga memberikan pengalaman yang menyenangkan dari produk maupun makan bersama dan lebih semangat dalam belajar. Sementara itu, MBG juga sangat disukai dan dirasakan manfaatnya oleh murid.

“Karena itu program ini diharapkan berkelanjutan dan ditingkatkan kualitasnya,” kata Mu’ti.

Mu’ti juga menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sama sekali tidak memangkas anggaran pendidikan.

“Anggarannya malah lebih besar setelah ada MBG, karena akan ditambah Presiden. Makanya Kemendikdasmen mengajukan ABT (Anggaran Biaya Tambahan),” kata Mu’ti dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraaan Program MBG di Provinsi Jawa Timur, di Surabaya pada Kamis (19/2).

Anggaran Biaya Tambahan (ABT) adalah alokasi tambahan dalam APBN tahun berjalan yang bersifat mendesak.

Mu’ti lalu membandingkan beberapa anggaran besar di Kemendikdasmen tahun 2025 dan tahun 2026. Tahun 2025 Kemendikdasmen mendapat alokasi Rp 16,9 triliun untuk revitalisasi Satuan Pendidikan, yang diterapkan untuk 16.176 Satuan Pendidikan. Saat ini Satuan Pendidikan yang sudah selesai pembangunannya hingga 100 persen, sudah mencapai 93 persen

Program kedua adalah Program Digitalisasi. Kemendikdasmen telah memberikan bantuan Interaktif Flat Panel (IFP) atau PID (Panel Interaktif Digital) untuk 288.860 Satuan Pendidikan. IFP adalah teknologi pembelajaran interaktif yang digunakan untuk menulis, menggambar, berkolaborasi, serta terintegrasi dengan LMS dan sumber belajar digital.

Tahun 2026, Kemendikdasmen juga sudah mengaloaksikan anggaran untuk revitalisasi Satuan Pendidikan. Saat ini anggaran yang sudah tercantum di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 14 triliun lebih. Anggaran itu akan dialokasikan untuk 11 ribu lebih Satuan Pendidikan.

Sementara, saat Hari Guru, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa akan ada tambahan anggaran revitalisasi untuk 60 ribu Satuan Pendidikan.

“Sehingga total kalau sudah masuk ke dalam APBN, kami usulkan, tahun ini kita akan ada revitalisasi untuk 71 ribu sekian Satuan Pendidikan,” ujarnya.

Saat itu Presiden Prabowo juga mengatakan bahwa untuk setiap Satuan Pendidikan akan mendapat tambahan IFP sebanyak 2 sampai 3 buah.

“Tahun 2026 kita akan mendistribusikan IFP untuk lebih dari 325 ribu Satuan Pendidikan,” kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah itu.

Program Indonesia Pintar (PIP) untuk siswa SD, SMP, SMA, jumlahnya juga tidak dikurangi. PIP adalah bantuan sosial berupa dana pendidikan yang diberikan pemerintah kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu. PIP diberikan untuk mendukung biaya sekolah, seperti pembelian buku, perlengkapan sekolah, biaya ekstrakurikuler, dan kebutuhan pendidikan lainnya.

Sasaran program PIP adalah anak-anak sekolah dari jenjang SD, SMP, hingga SMA atau sederajat, termasuk Sekolah Luar Biasa (SLB).

“Untuk 2026 ini ada (tambahan) dana PIP untuk murid TK sebanyak Rp 450 ribu per tahun. Tahun ini akan kita alokasikan untuk 888 ribu murid TK di seluruh Indonesia,” kata Mu’ti.

Anggaran pelatihan guru pun disiapkan agar kapasitas guru terus meningkat. “Tahun ini kami akan melakukan pelatihan guru. Tahun ini kami juga mengalokasikan beasiswa untuk guru yang belum D4 atau S1 sebanyak 150 ribu guru, dengan alokasi beasiswa 3 juta per semester,” ujar Mu’ti.

Menteri Dikdasmen itu juga mengatakan bahwa Anggaran Pendidikan akan dipakai untuk membayar tunjangan guru.

“Termasuk guru-guru P3K yang kemarin sempat rame-rame itu. Itu nanti tunjangannya akan kami berikan sesuai dengan pengajuan yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden,” ujarnya.

“Intinya Pendidikan anggarannya naik?” tanya Menteri Koordinator bidang Pangan, Zulkifli Hasan ingin menegaskan penjelasan Mu’ti.

“Alhamdulillah (anggaran pendidikan) naik. Dan ini menunjukkan bahwa sebenarnya perhatian Bapak Presiden terhadap Pendidikan itu sangat besar, anggarannya masih signifikan,” jawab Mu’ti.

Muti kemudian mengatakan bahwa saat ini 43 juta penerima manfaat MBG adalah murid sekolah.

Program MBG, kata dia, juga telah mendukung program Kemendikdasmen untuk memberikan mereka semangat untuk belajar, dan penguatan karakter.

“Dan juga mendukung program kami yang ketujuh Indonesia hebat yaitu makan makanan sehat dan bergizi,” ujarnya.

Menurut Mu’ti, Kemendikdasmen tetap memiliki alokasi yang besar untuk peningkatan mutu Pendidikan.

“Tidak ada pengurangan dana dari pemerintah untuk peningkatan kualitas Pendidikan,” tegasnya.

Peluncuran IFP dilakukan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Kota Bekasi dan diikuti secara daring oleh 1.337 sekolah dari 38 provinsi, ditandai dengan tombol sirene yang ditekan oleh Kepala Negara Prabowo, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti.

Prabowo mengatakan implementasi papan interaktif telah mencapai skala yang sangat besar mengingat program ini diklaim kini telah menjangkau hampir seluruh wilayah Tanah Air.

“Hari ini kita meresmikan program pembelajaran digitalisasi, di mana cukup besar prestasi yang kita capai, sudah 75% dari semua sekolah di seluruh Indonesia sudah menerima panel interaktif,” ujarnya seperti dikutip melalui siaran langsung YouTube Setpres, Senin.

Dia mengatakan total sekolah yang telah menerima perangkat digital tersebut melonjak cepat.

“Kalau tidak salah, mungkin program ini adalah program mungkin yang salah satu terbesar di seluruh dunia sudah 173.000 sekolah di seluruh Indonesia sudah menerima,” ucapnya.

Dalam acara tersebut, Prabowo menyapa perwakilan sekolah yang hadir melalui Zoom, salah satunya dari SDN 50 Banda Aceh. Perwakilan guru sekolah itu mengucapkan rasa terima kasih atas bantuan panel interaktif.

Usai menyapa perwakilan guru, Presiden Ke-8 RI itu menegaskan bahwa pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia menjadi prioritas.

“Tidak boleh ada bagian dari Indonesia yang tertinggal, kualitas pendidikannya harus sama baiknya, dan salah satu cara kita adalah menggunakan lompatan teknologi digitalisasi,” tegasnya.

Meskipun menargetkan seluruh 288.000 sekolah menerima panel interaktif pada 17 Desember 2025, orang nomor satu di Indonesia itu pun meminta agar implementasi tidak dipaksakan mengingat adanya tantangan geografis dan logistik di berbagai daerah.

“Kalau memang mundur-mundur 1, 2, 3 minggu, jangan jadi masalah,” ujarnya.

Prabowo kembali menegaskan komitmen pemerintahannya untuk memperbaiki fasilitas dan mutu sekolah di seluruh Indonesia. Menurutnya, pendidikan adalah investasi masa depan bangsa.

“Saya percaya bahwa kebangkitan suatu bangsa mulai dari guru-gurunya. Guru-gurulah yang akan membuka jalan Indonesia menjadi negara yang baik, negara yang hebat,” tandas Prabowo.

Menurutnya, di era digitalisasi saat ini banyak konten hanya mencari sensasi dan mengejar viral.

“Sekarang ini banyak konten yang hanya mencari sensasi untuk sesuap nasi. Yang penting viral, padahal isi kontennya belum tentu kebenarannya,” kata Abdul Mu’ti saat membuka Pekan Olahraga dan Seni SMK Muhammadiyah (Porsikam) di SMK Muhammadiyah 3 Metro, Provinsi Lampung, dikutip dari Antara Sabtu (26/4/2025).

Mendikdasmen juga mengimbau masyarakat untuk berhati-hati jika mencari kerja melalui jalur online. Pasalnya, banyak yang menjadi korban penipuan dan perdagangan manusia.

“Masyarakat Indonesia yang saat ini tertahan di negara Kamboja dan Myanmar itu rata-rata karena korban penipuan. Jadi harus hati-hati betul jika mencari kerja lewat jalur online,” imbaunya.

Dalam kesempatan ini, Prof. Abdul Mu’ti menambahkan Kemendikdasmen saat ini tengah mengembangkan kurikulum deep learning atau pembelajaran yang mendalam.

Kurikulum ini lebih mengedepankan pembelajaran yang mindful, meaningful dan juga joyful. Melalui pembelajaran ini, siswa tidak hanya dipaparkan pada banyak materi, tetapi juga diajak untuk benar-benar memahami dan memaknai setiap topik yang dipelajari.

Kita ingin pendidikan yang dalam pelaksanaannya guru semangat memberikan pendidikan yang terbaik, semangat mencintai ilmu, mencintai murid dan murid mencintai guru,” katanya.

“Pendidikan tanpa bullying, tanpa perundungan, semua murid merasa bahagia dan murid merasa terhormat,” katanya.

“Sekadar bocoran, nanti kata-kata zonasi tidak ada lagi, diganti dengan kata lain. Nah, kata lainnya apa? Tunggu sampai keluar,” kata Abdul Mu’ti usai pelantikan pejabat di Kantor Kemendikdasmen Jalan Sudirman, Jakarta, Senin (20/1/2025).

Mu’ti menerangkan keputusan terkait PPDB akan disampaikan setelah sidang kabinet. Kementeriannya sudah menyerahkan hasil kajiannya kepada Seskab.

“Sehingga kapan sistem ini diputuskan, sepenuhnya kami menunggu arahan dan kebijaksanaan Bapak Presiden,” ujarnya.

Sementara terkait UN, Mu’ti tidak menegaskan apakah UN akan kembali dilaksanakan tahun ini. Namun, ia memastikan tidak akan menggunakan kata ujian kembali.