Menteri Brian menekankan bahwa beasiswa penuh bagi calon mahasiswa kedokteran merupakan amanah negara untuk mewujudkan akses kesehatan bagi seluruh masyarakat. Ia mendorong pemerintah daerah lain mengikuti langkah tersebut demi kemajuan pelayanan publik di masing-masing wilayah.

“Tantangan kesehatan Indonesia saat ini tidak semata-mata jumlah dokter, tetapi juga distribusi dokter untuk bertugas di daerah yang memang membutuhkan,” tegas Menteri Brian di hadapan para kepala daerah.

Brian menyatakan bahwa kementerian akan terus memantau keberhasilan model seleksi berbasis beasiswa ini. Ia meyakini kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah mampu menghadirkan tenaga medis yang berkompetensi tinggi sekaligus loyal terhadap daerah.

“Sungguh, saya bahagia, bahwa selain Unima membuka FK, ternyata memperluas akses mahasiswa baru dari tiap kota, kabupaten, dan provinsi,” ungkap Brian saat meninjau proses peresmian fakultas.

Mahasiswa angkatan pertama yang menerima beasiswa ini memikul tanggung jawab besar sebagai harapan masyarakat daerah. Pemerintah pusat menjamin dukungan penuh agar ekosistem pendidikan kedokteran di setiap daerah terus berkembang secara merata.

Menurut Prof Brian, hingga saat ini dirinya belum dapat memastikan apakah Prof Karta akan menjabat kembali sebagai Rektor UNM atau tidak.

Ia pun meminta semua pihak untuk bersabar dan menunggu keputusan resmi dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

“Nanti tunggu saja ya, pastinya kita masih menunggu kelanjutannya seperti apa,” ketus Prof Brian usai menghadiri kegiatan Chemistry for a Sustainable World: Everything is Chemistry and How That Influences Our Choices di Universitas Hasanuddin (Unhas), Kamis, (29/1).

Dia juga tidak menjabarkan lebih detail terkait posisi Prof Karta Jayadi sebagai Rektor UNM. Yang pasti dia hanya meminta semua ihak untuk bersabar dan menunggu.

“Tunggu saja kabar selanjutnya ya,”singkatnya.

Namun dari informasih beredar, Prof Karta Jayadi sudah diberhentikan dari jabatan Rektor UNM. Sementara Pelaksana harian (Plh)  sekarang, Prof Dr Farida Patittingi sudah diangkat jadi Pelaksana tugas (Plt) Rektor UNM.

Sebelumnya diberitakan, penyidik Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) secara resmi menghentikan penyelidikan kasus dugaan pelecehan verbal yang diduga dilakukan Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) nonaktif, Prof. Karta Jayadi.

Polisi menyebut setelah dilakukan serangkaian penyelidikan dan tidak menemukan unsur pidana dalam kasus ini.

Kasus ini sebelumnya dilaporkan oleh seorang dosen perempuan berinisial Q yang menuding adanya dugaan pelecehan verbal melalui percakapan WhatsApp.

Laporan dugaan pelecehan verbal tersebut masuk ke Polda Sulsel pada Agustus 2025 dan sempat menjadi perhatian publik yang membuat Rektor UNM dinonaktifkan.

Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Didik Supranoto, membenarkan bahwa penyelidikan atas laporan tersebut telah dihentikan. Menurut Didik, keputusan itu diambil setelah penyidik menyimpulkan laporan yang masuk tidak memenuhi unsur pidana.

“Betul dihentikan penyelidikanya karena belum memenuhi unsur pidana yang dilaporkan ke Ditreskrimsus,” ujarnya saat dikonfirmasi awak media, Selasa (27/1/2026).

Menurut Didik, penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel telah mempelajari secara menyeluruh laporan, bukti, serta keterangan yang disampaikan pelapor.

Selain itu, penyidik juga melakukan analisis hukum terhadap dugaan pelanggaran yang dikaitkan dengan percakapan digital tersebut. Hasil dari proses penyelidikan kemudian dituangkan dalam kesimpulan hukum yang menjadi dasar penghentian perkara.

Meski laporan awal dihentikan, pihak kepolisian memastikan, pelapor tetap memiliki ruang untuk menempuh jalur hukum lainnya. Didik menyebutkan, pelapor berencana mengajukan laporan baru dengan konstruksi hukum yang berbeda.

“Pelapor akan melaporkan terkait dugaan tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) ke Ditres PPA & PPO Polda Sulsel,” bebernya.

Sebelumnya diberitakan Holopis.com, kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan (Sulsel) segera menggelar perkara terkait laporan dugaan pelecehan seksual yang menyeret nama Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM), Prof. Karta Jayadi.
‎
‎Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol. Didik Supranoto, mengatakan bahwa proses penyelidikan sudah hampir rampung. Sejumlah saksi ahli juga telah dimintai keterangan, termasuk ahli IT, ahli bahasa, dan ahli pidana.
‎
‎“Pemberkasaannya sudah selesai. Pemeriksaan terhadap saksi-saksi ahli juga sudah, baik ahli IT dari Kominfo, ahli bahasa, maupun ahli pidana. Jadi sekarang tinggal menunggu pelaksanaan gelar perkara,” kata Kombes Didik kepada wartawan, Rabu (5/11/2025).
‎
‎Menurutnya, gelar perkara akan dilakukan dalam waktu dekat untuk menentukan apakah unsur pidana dalam kasus tersebut terpenuhi atau tidak.
‎
‎“Kemungkinan dua atau tiga hari ke depan akan kami laksanakan gelar untuk menentukan apakah unsur pidananya terpenuhi atau tidak. Nanti hasil perkembangannya akan saya sampaikan kembali kepada rekan-rekan,” ujarnya.

‎Didik menjelaskan, penetapan status hukum Prof. Karta baru bisa dipastikan setelah gelar perkara dilakukan.
‎
‎“Masih menunggu gelar perkara. Setelah pelaksanaan gelar nanti, baru akan ditetapkan statusnya, apakah naik dari lidik ke sidik, dan apakah sudah bisa ditetapkan tersangka atau belum,” jelasnya.
‎
‎Selain laporan terhadap Rektor nonaktif sementara itu, Didik juga membenarkan adanya laporan balik yang dilayangkan Prof. Karta terhadap pihak pelapor dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
‎
‎“Semua laporan yang masuk, baik dari pihak pertama maupun pihak kedua, tetap ditindaklanjuti. Nanti perkembangannya akan kami sampaikan kepada rekan-rekan semua,” pungkasnya. []

Brian dilantik menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro, yang diketahui sebelumnya sempat didemo oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemendikti Saintek.

Adapun pelantikan dan pengambilan sumpah Brian Yuliarto sebagai Mendiktisaintek dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo, didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Upacara pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya lalu dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan presiden tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat Kabinet Merah Putih.

Selain Brian, Prabowo dalam kesempatan yang sama juga melantik Kepala Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kemudian Prabowo menanyakan kesediaan para pejabat untuk dilantik.

Lalu Prabowo memimpin pengambilan sumpah jabatan atas nama Tuhan Yang Maha Esa.

“Bahwa saya akan setia kepada UUD RI 1945 serta akan menjalankan segala perauran perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” demikian bunyi sumpah para pejabat yang dilantik hari ini.

Setelah pengambilan sumpah, acara pelantikan kemudian dilanjutkan dengan penandatangan berita acara pelantikan. []

Sri Mulyani dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jumat 14 Februari 2025, menegaskan efisiensi anggaran PTN tidak boleh mempengaruhi besaran UKT tahun ajaran 2025-2026.

“Langkah ini tidak boleh mempengaruhi keputusan perguruan tinggi mengenai UKT,” katanya dikutip dari Antara.

Menurutnya, efisiensi hanya diterapkan untuk anggaran meeting, incentives, conventions, and exhibitions (MICE).

“Kriteria efisiensi kementerian/lembaga (K/L) yang kita lakukan menyangkut kriteria aktivitas yaitu perjalanan dinas, seminar, ATK, peringatan dan perayaan, serta kegiatan seremonial lain,” jelasnya.

Berbeda dengan Sri Mulyani, Mendiktisaintek Satryo Soemantri dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI pada Rabu (12/2) justru menyebutkan adanya kemungkinan kenaikan uang kuliah akibat efisiensi anggaran.

“Ini merupakan program bantuan langsung kepada perguruan tinggi, karena kalau mereka juga kena efisiensi, ada kemungkinan perguruan tinggi akan mencari tambahan dana untuk pengembangan, dan kalau tidak ada opsi lain terpaksa menaikkan uang kuliah,” ujar Satryo.

Satryo mengungkapkan beberapa anggaran bantuan operasional yang terkena efisiensi 50 persen:

1. BOPTN dari Rp 6,018 triliun
2. BPPTNBH dari Rp 2,37 triliun
3. PRPTN dari Rp 856 miliar
4. PUAPT dari Rp 250 miliar
5. Dana bantuan kelembagaan PTS dari Rp 365 miliar

Total efisiensi anggaran yang diajukan Kemenkeu mencapai Rp 14,3 triliun, namun Kemdiktisaintek mengupayakan agar hanya Rp 6,78 triliun agar kegiatan tetap berjalan lancar.

Sementara itu, Sri Mulyani menjamin pemerintah akan meneliti secara detail anggaran operasional PTN. []