Menurut dia, Sjafrie merupakan salah satu figur penting dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan peran strategis yang tidak hanya terbatas pada sektor pertahanan dan keamanan.

‎“Nama Sjafrie masuk dalam radar bursa capres merupakan hal yang logis. Kita melihat bagaimana kinerja dan perannya cukup sentral di pemerintahan Prabowo-Gibran hari ini,” ujar Iwan dalam keterangannya, Selasa 19 Februari 2026.

‎Iwan menambahkan, Sjafrie juga menjadi salah satu menteri yang mendapat kepercayaan besar dari Presiden Prabowo untuk memimpin agenda strategis nasional, salah satunya sebagai Ketua Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

‎Satgas tersebut dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 dan memiliki mandat untuk menertibkan penguasaan lahan ilegal di kawasan hutan, termasuk perkebunan sawit dan pertambangan tanpa izin.

‎“Satgas PKH fokus mengambil alih lahan-lahan ilegal serta menegakkan hukum atas penyalahgunaan kawasan hutan. Targetnya jelas, mengembalikan jutaan hektare lahan menjadi aset negara,” jelasnya.

‎Lebih lanjut, Iwan menilai langkah pemerintah melalui Satgas PKH telah berdampak besar terhadap penyelamatan potensi kerugian negara.

‎Meski demikian, Iwan menegaskan bahwa peluang Sjafrie untuk maju sebagai Capres 2029 sangat bergantung pada dinamika politik ke depan, terutama terkait keputusan Presiden Prabowo.

‎“Namun realistisnya, Sjafrie akan sangat sulit maju jika Prabowo Subianto masih mencalonkan diri untuk periode kedua. Mustahil beliau maju melawan Prabowo, mengingat posisi Sjafrie adalah salah satu menteri kepercayaan Presiden,” pungkasnya.

Ia menyebut, kekayaan alam Indonesia saat ini didominasi oleh segelintir elite pengusaha, yang sebagian menjalankan usaha dengan tampilan legal, namun praktiknya justru melanggar hukum dan merugikan negara secara masif.

Sjafrie mengungkapkan, berdasarkan data yang diterimanya, hanya sekitar 10 orang pengusaha besar yang menguasai sektor-sektor strategis perekonomian nasional.

Ironisnya, praktik ilegal yang dilakukan kelompok tersebut disebut telah menyebabkan kebocoran anggaran negara hingga lebih dari Rp5.000 triliun.

“Ada 10 orang yang menguasai ekonomi kita, itu data yang saya terima. Mereka tampil seolah-olah legal, tetapi tindakannya justru ilegal,” ujar Sjafrie.

Pernyataan itu disampaikan Sjafrie saat menjadi pembicara dalam Retret Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Pusat Kompetensi Bela Negara, BPSDM Kementerian Pertahanan, Desa Cibodas, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (31/1/2026).

Menurut Sjafrie, persoalan tersebut tidak lagi dapat dipandang sebagai pelanggaran hukum biasa. Ia menegaskan, praktik penguasaan sumber daya alam secara ilegal telah berkembang menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan ekonomi nasional.

“Kita harus fokus bahwa kedaulatan kita saat ini terancam, bukan hanya secara militer, tetapi oleh kedaulatan ekonomi,” tegasnya.

Sjafrie menilai lemahnya pengawasan serta penegakan hukum membuat praktik ilegal tersebut terus berlangsung, bahkan berjalan secara terstruktur, sistematis, dan masif sejak era reformasi.

Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Sjafrie menegaskan pemerintah tidak akan tinggal diam.

Ia memastikan aparat negara akan menindak tegas perusahaan-perusahaan tambang ilegal yang selama ini mengeruk kekayaan alam Indonesia tanpa izin sah.

“Mungkin Bapak-Bapak pernah mendengar Satuan Tugas Penertiban Hutan. Kita sudah menghentikan penyelundupan di Maluku dan wilayah lainnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam menjaga kedaulatan wilayah, politik, dan ekonomi nasional.

Sjafrie juga menyoroti maraknya penyelundupan komoditas strategis seperti timah, sawit, dan hasil tambang lainnya, yang menurutnya telah berlangsung lama dan menjadi penyumbang utama kebocoran anggaran negara hingga Rp5.770 triliun.

“Kalau ada niat dan ada kesempatan, maka terjadilah kerusakan. Inilah yang sedang kita bereskan. Negara tidak boleh kalah oleh keserakahan,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, Sjafrie mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk insan pers, untuk berperan aktif dalam membela negara dari ancaman ekonomi yang justru datang dari dalam negeri.

Ia menegaskan bahwa perang modern tidak selalu berbentuk senjata, melainkan melalui penguasaan sumber daya, manipulasi ekonomi, dan praktik ilegal yang menggerogoti kedaulatan bangsa. (*)

Pertemuan itu membahas kondisi bangsa dan bagaimana mengelola secara baik oleh berbagai pihak.

Pernyataan tersebut disampaikan Menhan Sjafrie usai memberikan materi kepada wartawan dalam Retret PWI 2026 di Desa Cibodas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (31/01/2026).

“Tadi malam Bapak Presiden dan beberapa tokoh tokoh nasional yang tanda kutip mengatakan oposisi,” kata Mehan Sjafrie.

Dia mengatakan, pertemuan itu membahas tentang bagaimana negara harus dikelola secara baik oleh seluruh pihak.

Sejauh ini, dikatakan Menhan Syafrie, banyak pihak yang kerap membuat kondisi negara tidak diuntungkan dari segi pemanfaatan sumber daya alam hingga perputaran keuangan.

Dia melanjutkan, pihak-pihak itu mulai dari swasta yang tidak mau mengikuti regulasi usaha demi keuntungan pribadi hingga dugaan anggaran negara yang bocor.

“Bahkan saya menerima (laporan) kurang lebih Rp5.777 triliun (dari) bank Himbara yang diungkapkan kepada korporasi. Padahal kita punya APBN 300 sekian triliun rupiah. Kemana kebocoran (anggaran) itu?,” kata Menhan Syafrie.

Dia sendiri tidak menutup mata bahwa ada kemungkinan oknum pemerintah yang mungkin jadi menyebabkan terjadinya kerugian negara itu.

Oleh karena itu, lebih lanjut Menhan mengatakan,, Prabowo dalam pertemuannya dengan para tokoh oposisi itu ingin mengajak bersama sama anggota negara.

“Oleh karena itulah saya ingin menyampaikan bahwa kita harus realistis melihat situasi. Kita jangan menutup tutupi keadaan yang bisa membuat negara kita kesulitan,” jelas dia.

Menhan juga meminta media untuk ikut membantu pemerintah tetap menjalankan tugas negara melalui pemberitaan yang informatif.

Dengan demikian, banyak orang yang dinilai sudah terlibat bersama pemerintah dalam membela hak-hak rakyat.

“Kalau negara sulit, yang paling sulit itu rakyat. Karena keberpihakan kita terhadap rakyat harus kita tunjukkan secara moral dan tindakan,” jelas dia.

Usai memberikan beragam, awak media pun melihat pertemuan Prabowo dengan tokoh oposisi tersebut. Saat ditanya wartawan soal siapa saja tokoh-tokoh tersebut, dia mengaku tidak mengetahui nama-nama tokoh tersebut.

“Saya tidak tahu namanya, lupa ya. Yang pasti tokoh-tokoh nasional itu sudah menyatakan tidak ada oposisi. Ini masalah komunikasi dan komunikasi itu sudah terjalin,” kata dia.

“Yang saya tahu bahwa tokoh itu menyatakan bahwa sekarang sudah tersedianya keseimbangan rakyat kembali,” jelas dia.

Saat ditanya di mana pertemuan tersebut terjadi, dia pun enggan menjelaskan lebih rinci.

“Di suatu tempat. Saya kira kalian (media) lebih tahu,” tandas dia.

Menurut Bahlil penjagaan TNI di aset negara itu wajar dan penting agar tidak ada pihak-pihak yang melakukan sabotase atau merusak aset negara. Ia mengaku tak masalah dengan wacana tersebut.

“Enggak ada masalah. Daripada orang sabotase menjadi aparat keamanan TNI, polisi, itu penting,” kata Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (26/11).

Bahlil juga menyebut seluruh institusi negara penting untuk berkolaborasi atas berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingan negara.

“Saya pikir semua institusi negara harus berkolaborasi untuk mengamankan apa yang menjadi hal-hal penting bagi kepentingan negara,” ucapnya.

Wacana itu sebelumnya disampaikan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, menjelaskan strategi pengamanan industri yang mempunyai kaitan dengan pelestarian negara adalah salah satu tugas TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

“Tugas-tugas strategi pengamanan instalasi, khususnya yang dimiliki oleh Pertamina, ini juga bagian dari OMSP dan ada di dalam revisi Undang-Undang TNI yang 14 pasal itu.

“Kita akan laksanakan ini terhitung mulai Desember, dengan menugaskan.pasukan-pasukan dari TNI Angkatan Darat,” kata Sjafrie usai rapat dengan Komisi I DPR RI di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (24/11) kemarin.

Hal tersebut dikatakan Menhan Sjafrie usai rapat kerja bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dengan Komisi I DPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta Pusat, Senin (24/11/2025).

Rapat yang dipimpin oleh Utut Adianto tersebut berlangsung secara tertutup dan membahas berbagai aspek penguatan pertahanan negara.

Menhan Sjafrie menyampaikan bahwa pembahasan difokuskan pada penggunaan, pembinaan, dan pembangunan kekuatan TNI secara menyeluruh.

“Pembangunan kekuatan TNI perlu dilakukan secara optimal, termasuk penguatan TNI Angkatan Darat melalui penambahan batalyon guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat,” ujar Menhan Sjafrie kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Menhan menegaskan pertahanan negara adalah mutlak untuk menjaga kedaulatan negara, dan menjaga stabilitas nasional untuk mendukung pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah.

“Selain itu, keberadaan industri strategis nasional yang berperan besar terhadap kedaulatan negara juga membutuhkan dukungan sistem pertahanan yang kuat, baik di matra darat, laut, maupun udara,” tambah Menhan Sjafrie.

Menhan Sjafrie turut mengungkapkan bahwa Presiden telah memberikan arahan untuk menyiapkan pasukan pemeliharaan perdamaian di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasukan ini akan difokuskan pada misi kemanusiaan serta rehabilitasi infrastruktur di daerah terdampak konflik.

Komisi I DPR RI memberikan respons positif atas berbagai rencana tersebut. “Kami berharap kontrol sosial dari para wakil rakyat di Komisi I tetap berjalan intensif, serta memberikan kritik yang konstruktif kepada Kementerian Pertahanan dan TNI. Dengan begitu, setiap tugas yang diamanahkan kepada kami dapat dilaksanakan dengan baik disertai pengawasan yang efektif,” kata Menhan

Layanan ini dipimpin oleh Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan Prof. Terawan Agus Putranto, dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan, serta memberikan pilihan terapi inovatif tidak hanya bagi prajurit TNI, tetapi juga untuk masyarakat umum.

“Hari ini kita semua menyaksikan dimulainya Immunotherapy Nusantara. Ini tidak hanya untuk kepentingan TNI, tapi untuk seluruh publik bisa mencoba dan menikmati ini,” ujar Menhan Sjafrie.

Menhan Sjafrie juga berkesempatan mencoba langsung proses awal pengambilan darah (40 cc), dan berharap inovasi ini dapat memberikan berkah kesehatan bagi bangsa serta inovasi ini dapat terus berkembang dan diperluas jangkauannya ke rumah sakit-rumah sakit TNI di daerah lain melalui proses kaderisasi.

Immunotherapy Nusantara merupakan metode terapi yang bersifat personal (personalized therapy). Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan Prof Terawan Agus Putranto, menjelaskan bahwa terapi ini menggunakan sel dendritik yang diambil dari darah pasien sendiri (40 cc). Darah tersebut kemudian diolah selama tujuh hari untuk “didewasakan dan disekolahkan” menjadi “semimatur dendritik sel”.

dr. Terawan menjelaskan, sel ini berfungsi mengatur imunitas tubuh dan menurunkan jika berlebih (seperti pada kasus autoimun atau alergi) dan menaikkan jika rendah.

“Terapi ini memiliki zero sde-efdect (nol efek samping) karena berasal dari tubuh pasien sendiri dan berfungsi sebagai antiinflamasi kuat untuk mencegah berbagai penyakit degeneratif, termasuk Alzheimer,” tandas dr. Terawan.

​Pengumuman ini disampaikan Sjafrie saat konferensi pers di RSPPN pada Selasa (7/10/2025). Berita baiknya, fasilitas ini dapat dinikmati oleh awak media tanpa memandang status kepesertaan BPJS Kesehatan mereka.

​”Semua awak media yang datang berobat ke sini akan mendapatkan layanan gratis. Termasuk yang di luar BPJS, bahkan yang tanpa BPJS, per tanggal 5 Oktober kemarin sudah mulai berlaku,” tegas Menhan, disambut tepuk tangan riuh para jurnalis yang meliput acara tersebut.

​Kebijakan ini merupakan langkah nyata dari Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk memberikan apresiasi dan menjamin kesejahteraan insan pers yang telah berdedikasi dalam menyampaikan informasi kepada publik.

RSPPN Soedirman sendiri dikenal sebagai fasilitas kesehatan modern bertaraf internasional dengan fasilitas lengkap, termasuk gedung 28 lantai dan kapasitas 1.000 tempat tidur.

​Menhan Sjafrie, didampingi oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam acara tersebut, berharap langkah ini dapat meringankan beban biaya kesehatan bagi para jurnalis.

​Walaupun rincian teknis mengenai mekanisme klaim pengobatan gratis ini belum dijelaskan secara detail, dimulainya program ini sejak tanggal 5 Oktober 2025 yang berdekatan dengan HUT TNI menjadi kado spesial bagi komunitas pers nasional.

RSPPN, yang sebelumnya dikenal sebagai RS rujukan utama bagi personel militer, kini membuka pintunya lebih lebar untuk para jurnalis.

Agenda kunjungan tersebut dalam rangka memperkuat hubungan bilateral kedua negara terutama memperkuat kerja sama strategis di bidang pertahanan, saling bertukar pandangan dalam isu-isu regional dan global, serta membangun kepercayaan dan saling pengertian melalui dialog yang terbuka.

Menteri Pertahanan Jepang disambut langsung oleh Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, dengan upacara jajar kehormatan dan prosesi peletakan karangan bunga di patung Presiden Pertama RI, Soekarno.

Setelah itu, Menteri Pertahanan Jepang menuju Ruang Hening untuk mengisi buku tamu, sebelum melaksanakan pertemuan bilateral bersama Menteri Pertahanan RI dan delegasi dari kedua negara di Ruang Bhineka Tunggal Ika.

Dalam pertemuan bilateral tersebut, Menhan Sjafrie menyampaikan ucapan selamat datang dan memberikan apresisasi kepada Menhan Nakatani atas kunjungan ke Kementerian Pertahanan RI.

Dalam pembicaraan itu, kedua Menteri menyambut baik hubungan bilateral Indonesia-Jepang yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, terutama terkait dengan kesepakatan Pemimpin kedua negara untuk meningkatkan status kemitraan dari Kemitraan Strategis (Strategic Partnership) menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif (Comprehensive Strategic Partnership) pada tahun 2023. Peningkatan status kemitraan ini juga turut mendorong peningkatan kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Jepang.

Menhan Sjafrie menegaskan bahwa peningkatan kerja sama pertahanan bilateral antara Indonesia dan Jepang merupakan langkah strategis untuk memperkuat perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik.

“Indonesia mengapresiasi komitmen Jepang dalam memperdalam hubungan ini, sejalan dengan upaya bersama dalam menghadapi tantangan global, seperti terorisme, bencana alam, dan ketegangan regional,” tegas Menhan Sjafrie, Selasa (7/12/2024).

Terkait hal ini kedua Menteri bertekad untuk meningkatkan komunikasi tingkat tinggi dan kerja sama antara institusi pertahanan Indonesia dan Jepang di berbagai tingkatan guna mewujudkan hal tersebut.

Dibidang pertukaran personel dan komunikasi, Indonesia secara konsisten mengirimkan siswa ke National Defense Academy (NDA) Jepang sejak tahun 1998, dan total jumlah siswa sudah mencapai lebih dari 70 orang.

Kemudian, ketika membahas tentang kerja sama keamanan maritim, Menhan Sjafrie menegaskan untuk meningkatan interoperabilitas antara TNI AL dan Japan Maritime Self-Defence Force.

Selain kerja sama bilateral, kedua Menteri juga membahas bentuk kerja sama multilateral. Indonesia menghargai komitmen Jepang untuk memperkuat kerja sama multilateral di kawasan Indo-Pasifik, termasuk dengan ASEAN, negara-negara Kepulauan Pasifik, serta dalam berbagai forum di kawasan.

“Indonesia mendukung upaya Jepang, tetapi juga menekankan pentingnya prinsip ASEAN Centrality dan inklusivitas dalam kerja sama tersebut,” kata Sjafrie

Terkait peningkatan kerja sama pada tingkat satuan (unit level cooperation), Menhan Sjafrie menyampaikan bahwa Indonesia sangat menghargai kerja sama yang telah terjalin dalam bentuk latihan bersama seperti Super Garuda Shield dan Komodo, yang telah memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan interoperabilitas antara kedua Angkatan Bersenjata.

Dalam kerja sama peralatan militer, Indonesia memahami pentingnya kerja sama dalam bidang peralatan militer, terutama yang berkaitan dengan kemampuan maritim kedua negara.

“Kami menyadari pentingnya kerja sama peralatan untuk meningkatkan kemampuan maritim kedua negara,” tutur Menhan Sjafrie.

Di akhir pertemuan, Menhan Sjafrie menyampaikan terima kasih kepada Bapak Menteri Pertahanan Jepang, atas pertemuan yang sangat konstruktif.

“Kami sangat menghargai dialog terbuka yang telah berlangsung, yang semakin mempererat hubungan pertahanan antara Indonesia dan Jepang. Kerja sama kedua negara memiliki potensi besar, terutama dalam memperkuat stabilitas kawasan melalui kerja sama militer, pengembangan kapasitas, serta peningkatan interoperabilitas,” tutup Menhan Sjafrie.

Selain bidang kerja sama pertahanan, kedua Menteri juga membahas serta bertukar pandangan mengenai dinamika politik dan keamanan di kawasan regional dan global.

Turut hadir mendampingi Menhan Sjafrie dalam pertemuan tersebut antara lain Wamenhan RI, Irjen Kemhan, beserta Pejabat Eselon I dan II Kemhan.