Penegasan tersebut disampaikan Menhut Raja dalam Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengawasan (Rakorenwas) Tahun 2026 mengusung tema “Penguatan Tata Kelola Kehutanan Pusat–Daerah Menuju Indonesia Emas 2045″.

“Penambahan Polhut ini penting agar hutan benar-benar terjaga, karena implikasinya bukan hanya pada kehutanan, tetapi juga ketahanan pangan, energi, transmigrasi, APBN, hingga kebencanaan. Ke depan, jumlah Polhut akan terus diidealkan hingga mencapai sekitar 66 ribu personel,” ujar Menhut Raja. Juli dalam sambutannya di Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Dia menegaskan pemanfaatan teknologi turut menjadi bagian dari perencanaan ke depan, termasuk penggunaan pesawat dan drone untuk pengambilan data, patroli kawasan, serta pengawasan aktivitas ilegal seperti pembalakan liar dan perambahan. Beberapa praktik baik di daerah, termasuk di Kalimantan Timur, disebut akan menjadi rujukan pengembangan.

Sistem Talent Pool

Selain itu, Menhut Raja Juli menegaskan komitmen kementerian dalam membangun sistem talent pool dan asesmen kinerja yang objektif, transparan, dan berkelanjutan berbasis kinerja, evaluasi sejawat, serta rekam jejak yang terukur guna mendukung proses promosi yang adil dan akuntabel sebagai bagian dari penguatan sumber daya manusia.

Menhut Raja Juli menegaskan bahwa keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian ekologi menjadi prinsip utama dalam perencanaan kehutanan ke depan. Penguatan tata kelola dinilai sebagai fondasi penting untuk memastikan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berdampak bagi masyarakat.

Salah satu fokus utama pembenahan yang disampaikan Menteri Kehutanan adalah penyelesaian dashboard terpadu sebagai satu platform data dan peta kehutanan nasional.

“Kita harus menyelesaikan satu dashboard atau satu platform untuk bekerja bersama. Selama ini masih ada data dan peta yang belum terintegrasi. Bagaimana mungkin kita menjalankan satu kebijakan nasional jika di internal masih berbeda-beda. Dashboard ini akan memperbaiki proses forest governance ke depan,” ujar Menhut, Raja Juli.

Ia menjelaskan bahwa pengembangan dashboard tersebut telah dikerjakan selama enam hingga delapan bulan dan ditargetkan dapat mulai digunakan dalam waktu dekat.

Sistem ini juga akan dikonsultasikan dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memastikan legitimasi, memperkuat perizinan, serta mencegah ego sektoral antarunit kerja.

Selain penguatan sistem data, Menhut Raja Juli menyoroti perlunya pembenahan struktur manajerial, khususnya pada level koordinasi wilayah.

Menurutnya, terdapat kekosongan fungsi koordinasi di level menengah yang menyebabkan beban koordinatif terlalu panjang.

“Kita membutuhkan Pusat Koordinasi Wilayah (Puskorwil) agar ada tanggung jawab yang jelas, fungsi koordinasi bisa diturunkan, dan evaluasi program dapat dilakukan dengan lebih baik,” tandas Menhut Raja Juli.

Dalam kegiatan ini, Menhut Raja Juli Antoni beserta Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk Indonesia H.E. Wang Lutong, didampingi oleh Pendiri Taman Safari Indonesia (TSI) Jansen Manansang mengamati bayi panda di Istana Panda, TSI.

“Ini adalah hari yang berbahagia, karena hari ini adalah hari ke-40 lahirnya bayi panda di Indonesia,” ungkap Raja Juli Antoni.

Menhut menyampaikan bahwa kehadiran bayi panda ini bukan sekedar kelahiran satwa, tapi menjadi bukti nyata kerja sama diplomasi lingkungan dan kolaborasi ilmiah internasional yang telah dibangun secara berkelanjutan antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok.

“Kelahiran bayi panda ini bukan hanya kabar baik bagi Indonesia, tetapi juga bagi dunia. Ini menegaskan bahwa konservasi dapat berjalan seiring dengan diplomasi, persahabatan antarnegara, serta kemajuan ilmu pengetahuan,” tegas Menhut.

Dengan penulisan dalam bahasa Mandarin Li Ao (里奥) dari nama panggilan Rio.

“Lahirnya bayi panda yang diberi nama oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, nama yang sangat indah, nama yang sangat bermakna Yaitu Satrio Wiratama. Satrio artinya adalah kesatria, pemberani, mulia, dan berbudi luhur,” tambah Menhut Raja Antoni.

Menurut Menhut, kehadiran panda di Indonesia merupakan hasil usaha dari tiga kepemimpinan presiden RI, yakni Susilo Bambang Yudhoyoni (SBY), Joko Widodo (Jokowi), dan Prabowo.

“Usaha untuk mendatangkan bapak ibunya Rio ini telah dilakukan sejak zaman Pak Presiden SBY. Diterima pada tahun 2017 oleh Presiden Joko Widodo dan akhirnya lahirlah bayi Rio ini pada masa Bapak Presiden Prabowo Subianto,” jelas Menhut.

Kelahiran Rio

Duta Besar Tiongkok, Wang Lutong mengatakan kelahiran Rio telah disampaikan ke Presiden Tiongkok, ia merasa sangat bangga dengan pencapaian ini.

“Rio akan membawa lebih banyak keberhasilan dan keberuntungan bagi Presiden serta rakyat Indonesia,” tambahnya.

Pendiri Taman Safari Indonesia Group dan penggagas program konservasi panda di Indonesia, Jansen Manansang mengatakan kelahiran Rio menjadi simbol keberhasilan konservasi di Indonesia.

“Terdapat empat aspek yang diprioritaskan Taman Safari Indonesia, yakni memperdalam kerja sama ekologi internasional, integrasi lintas budaya, mendorong penelitian ilmiah dan teknologi lintas negara, mendorong pengembangan industri,” tutup Jansen.(*)

Hal itu menandai komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk mengembalikan fungsi TNTN sebagai kawasan hutan lindung.

“Inilah yang terus kita dorong. Agar masyarakat mau berdiskusi, berdialog untuk menemukan solusi. Dan solusinya hari ini sudah dibuktikan oleh Bapak Menteri Kehutanan, yakni relokasi,” terang Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, dalam kegiatan Relokasi Lahan Masyarakat dari TNTN, yang berlangsung di Desa Bagan Limau, Kabupaten Pelalawan, Sabtu (20/12/2025).

Wamen Ossy menjelaskan, relokasi yang dilakukan tetap mengedepankan prinsip keadilan bagi masyarakat.

“Mudah-mudahan kalau ini terus kita lakukan, insyaallah, Tesso Nilonya juga menjadi semakin asri, tapi masyarakat pun hak-haknya tidak terkebiri,” ujarnya.

Berdasarkan hasil verifikasi data bersama Satuan Tugas (Satgas) Garuda, ada 1.075 pemegang sertifikat yang berada di dalam kawasan TNTN. Pada kegiatan ini, dilakukan penyerahan secara simbolis berupa 13 sertifikat milik masyarakat, yang diserahkan kepada Wamen Ossy; Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni; dan Plt. Gubernur Riau, Sofyan Franyata Hariyanto.

Sebagai solusi dari relokasi tahap pertama, secara simbolis diserahkan Surat Keputusan Perhutanan Sosial kepada tiga kelompok masyarakat, dengan luas sekitar 633 hektare kepada 228 kepala keluarga.

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa masyarakat yang terdampak relokasi juga difasilitasi melalui skema hutan kemasyarakatan. Selanjutnya, akan dilakukan proses pelepasan kawasan menjadi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

“Insyaallah, nanti kalau situasi sudah lebih baik, nanti akan ada proses TORA. Nanti kami keluarkan dari kawasan hutan dan diserahkan kembali ke Kementerian ATR/BPN. Selanjutnya Kementerian ATR/BPN yang menyertipikasi kebun-kebun masyarakat,” jelas Menteri Kehutanan.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan solusi yang adil dan berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Melalui pendekatan perhutanan sosial, masyarakat tetap memiliki akses pengelolaan lahan secara legal sekaligus menjaga kelestarian TNTN.

“Tidak untuk memusuhi masyarakat, tetapi melakukan persuasi untuk merelokasi masyarakat yang tinggal di Tesso Nilo. Kemudian, kita relokasi ke tempat lain di luar Tesso Nilo, agar Taman Nasionalnya tetap terjaga. Kembali menjadi rumah aman yang nyaman bagi Domang Si Gajah, tapir, rusa, dan lain sebagainya,” pungkas Raja Juli Antoni. (GE

Bentang Alam Seblat, yang mencakup 151.080,96 ha, merupakan rumah bagi sekitar 15 gajah liar dan terhubung dengan kantong habitat Seblat–Air Teramang–Air Rami.

Kawasan ini juga bersinggungan dengan sejumlah perizinan seperti PBPH Hutan Alam, PBPH Restorasi Ekosistem, HGU sawit, dan IUP tambang.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan bahwa negara hadir untuk menjaga keberlanjutan kawasan ini.

“Seblat adalah bentang alam strategis bagi gajah Sumatera. Kita tidak boleh memberi ruang sedikit pun bagi perusakan hutan. Penegakan hukum akan keras dan konsisten,” tegas Menhut Raja Juli dalam keterangan persnya di.Bengkulu Utara, Sabtu (13/12/2025),

Hingga 10 Desember 2025, operasi gabungan telah menghasilkan capaian yaitu, identifikasi perambahan ± 8.500 ha, penguasaan kembali ± 7.790 ha, perobohan 113 pondok perambahan, pemusnahan ± 17.200 batang sawit, penghancuran 6 jembatan ilegal, pengamanan 2 alat berat, 3 Sprindik diterbitkan, 12 pelaku diamankan dan 3 di antaranya sudah ditahan.

Menhut menegaskan bahwa operasi tidak hanya menyasar pelaku lapangan tetapi juga jaringan yang lebih besar.

“Kita akan menuntaskan seluruh jejaring perambahan. Tidak boleh ada pihak mana pun yang merasa kebal hukum,” tegasnya.

Dalam kunjungannya, Menhut menyampaikan apresiasi dan semangat moril kepada seluruh anggota Satgas Merah Putih yang sedang bertugas di lapangan.

“Atas nama Kementerian Kehutanan, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Satgas Merah Putih yang telah melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi. Kita tahu, mempertahankan hutan kita sama halnya dengan mempertahankan NKRI. Mohon terus semangat, tingkatkan kinerja, dan jaga kesehatan semuanya.” Ujar Menhut Raja Juli Antoni dengan penuh penghargaan.

Pemerintah juga memperkuat perlindungan terhadap Koridor Gajah Seblat–Air Teramang–Air Rami yang telah disepakati seluas 2.217 ha dan panjang 53 km. Koridor ini sangat penting dalam menghubungkan pergerakan gajah liar di Seblat.

Menhut menegaskan pentingnya perlindungan koridor sebagai infrastruktur ekologis jangka panjang.

“Koridor gajah adalah jalur hidup satwa. Kalau koridor terputus, maka populasi akan terancam. Ini tanggung jawab kita semua untuk menjaganya,” ujarnya.

Pasxa Operasi

Pasca operasi, Kementerian Kehutanan menyiapkan tindakan pemulihan ekosistem melalui revegetasi area terbuka dan bekas perambahan, penyambungan kembali jalur pergerakan satwa, peningkatan patroli kawasan secara rutin, penertiban batas kawasan prioritas.

Menhut menutup kunjungan dengan menegaskan bahwa upaya pemulihan Seblat adalah program jangka panjang.

“Operasi ini baru langkah awal. Pemulihan hutan, pemulihan koridor, dan perlindungan satwa harus berjalan berkelanjutan. Seblat adalah amanah yang harus kita jaga bersama,” pungkas Menhut Raja Juli