Jakarta, ERANASIONAL.COM — Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni menyatakan, bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memandang pasar karbon sebagai instrumen strategis untuk mendanai konservasi dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

“Untuk mendukung langkah tersebut, pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca. Aturan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola karbon nasiona,” ujar Menhut Raja dalam keterangan tertulis yang diterima Eranasional di Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Lanjut Menhut Raja menambahkan Perpres 110/2025 disusun melalui kerjasama lintas Kementerian/Lembaga dengan melibatkan akademisi, pelaku usaha, pemerintah daerah, dan masyarakat.

“Pemerintah menegaskan bahwa regulasi ini lahir dari kebutuhan Indonesia dan sepenuhnya untuk kepentingan nasional, bukan berdasarkan tekanan pihak luar. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa, pengelolaan nilai ekonomi karbon berada di bawah kendali penuh Pemerintah Indonesia,” ujar Menhut Raja.

Kerja sama internasional tetap dilakukan, lanjut dikatakan dia, seluruhnya ditempatkan dalam kerangka kepentingan nasional tanpa mengurangi kedaulatan negara.

Diketahui, Perpres ini merupakan implementasi dari Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa sumber daya alam dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

“Melalui tata kelola karbon yang lebih kuat, pemerintah memastikan potensi karbon hutan Indonesia dikelola secara adil dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar dia.

Menhut Raja menilai aturan ini mempertegas peran sektor kehutanan, bukan hanya menjaga lingkungan dan keanekaragaman hayati, tetapi juga menghasilkan unit karbon bernilai ekonomi tinggi.

Menurut dia, pengelolaan Hutan Konservasi, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi diperkuat untuk mendukung ketahanan iklim sekaligus pertumbuhan ekonomi hijau.

“Terdapat tiga perubahan utama dalam Perpres ini. Pertama sinkronisasi kebijakan karbon diintegrasikan dengan pembangunan nasional. Kedua deregulasi, penyederhanaan dan penguatan sistem perdagangan karbon melalui Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) yang terintegrasi dan lebih efisien. Ketiga desentralisasi, pembagian peran antar Kementerian/Lembaga dibuat lebih jelas dan akuntabel,” ujar dia.

Selain itu, Perpres 110/2025 juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui perhutanan sosial dan rehabilitasi lahan kritis. Nantinya, masyarakat yang menjaga dan memulihkan hutan dipastikan memperoleh manfaat ekonomi yang adil dan terukur.

Perpres ini Berfokus Pengembangan Kredit Karbon Indonesia 

Menhut Raja menegaskan Perpres ini berfokus pada pengembangan kredit karbon Indonesia yang berkelas dunia, berkualitas tinggi (high-quality) dan berintegritas (high-integrity), serta diakui secara global tanpa mengabaikan prioritas pembangunan nasional.

“Nilai ekonomi karbon diharapkan tidak hanya mendukung agenda iklim global, tetapi juga memperkuat konservasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” tandas Menhut Raja.

Dia menegaskan untuk memperkuat ekosistem karbon nasional, Kemenhut menjalin kemitraan strategis dengan sejumlah lembaga internasional, seperti International Emissions Trading Association, Integrity Council for the Voluntary Carbon Market, dan The Coalition to Grow Carbon Markets.

“Kerja sama ini bertujuan meningkatkan konektivitas pasar, memastikan standar integritas global, serta memperkuat kepercayaan investor terhadap kredit karbon Indonesia,” tutup Menhut Raja.

Peluncuran MFP Fase 5 yang didukung Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) ini merupakan kelanjutan kemitraan strategis Indonesia-Inggris yang telah terjalin sejak tahun 2000.

Program ini menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat pengelolaan hutan yang transparan, inklusif, dan berorientasi hasil, sekaligus mendukung pencapaian target FOLU Net Sink 2030.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan bahwa MFP menjadi forum kolaboratif lintas pemangku kepentingan untuk terus memperbaiki tata kelola kehutanan nasional.

“Multi-Stakeholder Forestry Programme bukan program baru. Sejak fase pertama pada 2000, banyak capaian yang dihasilkan, termasuk Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang berjalan dengan baik serta Indonesia menjadi negara pertama yang menandatangani FLEGT-VPA,” ujar Menteri Kehutanan.

Menurutnya, melalui MFP Fase 5, Indonesia akan terus mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan hutan, menjaga legalitas hasil hutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar kawasan hutan.

“Kami menekankan pentingnya tata kelola kehutanan yang lebih baik agar daya dukung dan daya tampung hutan meningkat. Keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan harus dijaga, dan program ini akan membantu mewujudkan hal tersebut,” tegasnya.

Sementara itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jermey, menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan perlindungan hutan.

“Tidak ada satu negara pun yang dapat menghadapi perubahan iklim sendirian. Masa depan hutan Indonesia merupakan isu penting bagi dunia dan membutuhkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat Indonesia agar keanekaragaman hayati dan tutupan hutan tetap terjaga,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kemitraan Indonesia-Inggris melalui MFP Fase 5 memberikan manfaat bagi pencapaian tujuan iklim, keanekaragaman hayati, sekaligus ekonomi.

“Kolaborasi ini juga membuka peluang ekonomi, termasuk bagi UMKM dan pelaku usaha dari Indonesia dan Inggris dalam pengembangan produk hasil hutan berkelanjutan,” tambahnya.

MFP Fase 5 berada di bawah arahan Programme Steering Committee (PSC) yang melibatkan perwakilan kedua pemerintah serta para pemangku kepentingan terkait.

Program ini akan mendukung penguatan institusi di tingkat nasional dan tapak, peningkatan transparansi dan inklusivitas tata kelola, penyempurnaan sistem keberlanjutan dan legalitas seperti SVLK, serta perluasan akses pasar produk kehutanan Indonesia.

Hingga 2029, MFP Fase 5 menargetkan terwujudnya sistem pengelolaan hutan yang semakin kuat, konsisten diterapkan di lapangan, dan dipercaya pasar global. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam agenda iklim dan keanekaragaman hayati global, sejalan dengan komitmen Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.

Dalam pernyataannya, Kapolri menyampaikan rasa duka cita atas bencana yang menimpa masyarakat di berbagai wilayah tersebut.

“Kita menyampaikan duka cita yang mendalam terhadap saudara-saudara kita yang terdampak bencana, baik di Aceh, di Sumatera maupun Sumatera Barat,” ujar Kapolri.

Ia menjelaskan bahwa temuan kayu yang diduga ilegal menjadi atensi Presiden sehingga Polri bersama Kementerian Kehutanan sepakat membentuk Satgas Gabungan untuk melakukan penyelidikan menyeluruh.

“Kami menyambut baik dan akan melakukan kerja sama dengan Menteri Kehutanan dan tim untuk membentuk Satgas Gabungan guna melakukan penyelidikan terkait temuan-temuan kayu yang diduga berdampak terhadap kerusakan, jembatan rusak, rumah terdampak, hingga adanya korban jiwa,” jelasnya.

Kapolri menegaskan bahwa personel Polri telah diturunkan ke lapangan dan akan segera bergabung dengan tim dari Kementerian Kehutanan maupun unsur lain yang diperlukan.

“Dalam waktu dekat saya meminta agar tim segera bergerak dari hulu sampai hilir, khususnya di lokasi-lokasi yang memiliki potensi perlu ditindaklanjuti karena memang ada dugaan-dugaan pelanggaran,” sambungnya.

Ia menekankan bahwa pendalaman akan dilakukan secara komprehensif dan hasilnya akan segera diinformasikan kepada publik setelah tim gabungan bekerja maksimal.

“Yang jelas sementara itu yang bisa kami sampaikan. Kita akan pastikan kerja tim berjalan cepat,” tutup Kapolri.

Hal itu disampaikan Usman Husin dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk membahas evaluasi banjir Sumatra di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Ia dinilai telah gagal menjalankan tugas, tidak konsisten dalam kebijakan, dan menerbitkan sejumlah izin yang dinilai bermasalah serta bertentangan dengan rekomendasi daerah.

“Kalau Pak Menteri tidak mampu mengurus kehutanan dengan benar, lebih baik mundur. Ini bukan soal pribadi, tapi soal masa depan hutan kita. Pak Menteri terlihat tidak memahami persoalan kehutanan secara utuh,” ujar dia.

Usman menegaskan, penyelesaian persoalan kehutanan tidak dapat dilakukan melalui retorika atau menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Kerusakan hutan saat ini menjadi tanggung jawab penuh pejabat yang sedang menjabat.

“Berapa tahun dibutuhkan untuk menanam ulang hutan yang sudah habis? Pohon dengan diameter dua meter tidak bisa tumbuh kembali dalam waktu singkat. Itu tanggung jawab Menteri saat ini. Jangan lempar ke pemerintah terdahulu,” kata Usman.

Usman juga menyoroti pernyataan Raja Juli yang mengutip ayat dan hadis, tetapi tidak selaras dengan kebijakan yang diambil. Misalnya, inkonsistensi yang terjadi pada penerbitan izin di wilayah Tapanuli Selatan.

Dia mengungkapkan, Bupati Tapanuli Selatan telah merekomendasikan penutupan dan pengawasan izin tertentu, namun pada 30 November 2025 Kementerian tetap menerbitkan izin baru.

“Pernyataan Pak Menteri tidak sejalan dengan keputusan yang dibuat. Semua ini terkait pohon dan hutan, tapi seolah-olah kami di Komisi IV bisa diakali. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujar dia.

Pernyataan Menhut Raja disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

“Gakkum Kehutanan sedang melakukan inventarisasi subjek hukum yang terindikasi berkontribusi terhadap terjadinya bencana banjir longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Gakkum Kehutanan sementara telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum, 12 perusahaan di Sumatera Utara,” kata Menhut Raja.

Ia mengatakan penegakan hukum terhadap 12 subjek hukum tersebut akan segera dilakukan.

“Gakkum kami sedang ada di lapangan dan Insyaallah nanti akan segera kami laporkan kepada Komisi IV dan juga kepada publik hasil dari 12 kurang lebih lokasi atau subjek hukum ini,” ujar dia.

Selain itu, ia juga menjelaskan pada Februari 2025, telah mencabut 18 perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) dengan luas total 526.144 hektare.

Dalam waktu dekat, Kemenhut berencana mencabut 20 perizinan PBPH setelah mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo.

Menhut Raja menjelaskan bermaksud juga melakukan rasionalisasi PBPH dan moratorium izin baru pemanfaatan hutan tanaman dan hutan alam.

“Akan kembali mencabut izin sekitar 20 PBPH yang berkinerja buruk, lebih kurang seluas 750.000 hektar di seluruh Indonesia termasuk di tiga provinsi terdampak. Nama perusahaannya, luasan persistnya, saya tidak bisa laporkan pada saat ini karena saya harus mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto terlebih dahulu,” ucapnya.

Penyebab Bencana Sumatera

Menhut Raja  mengungkap tiga faktor yang saling terkait sebagai penyebab bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

“Bencana banjir bandang dan longsor khususnya di 3 provinsi yaitu Aceh, Sumut, dan Sumbar terjadi karena kombinasi beberapa faktor yang saling terkait dan mengait,” kata Menhut Raja .

Pertama, kata dia, karena adanya siklus tropis senyar yang membuat cuaca ekstrem dan curah hujan tinggi.

“Namun juga ada karena bentuk geomorfologi DAS, serta yang ketiga tentu karena ada kerusakan pada daerah tangkapan air atau DTA,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Menhut Raja juga memaparkan data deforestasi di Indonesia pada tahun 2025.

Ia mengklaim deforestasi Indonesia hingga bulan September menurun sebesar 49.700 hektar dibandingkan tahun 2024. Menurutnya, penurunan deforestasi juga terjadi di tiga daerah terkena bencana.

“Hingfa bulan September menurun sebesar 49.700 hektar jika dibandingkan tahun 2024. Atau menurunn 23,01 persen. Penurunan deforestasi tersebut juga terindentifikasi pada 3 provinsi terdampak banjir. Di Aceh menurun sebesar 10,04 persen, dan di Sumbar turun 14 persen jika dibandingkan dengan tahun 2024,” tandas Menhut Raja.