Pembagian bibit ini dilakukan usai Menhut Raja Antoni melakukan tinjauan ke Persemaian Rumpin di Bogor, Senin (8/9/2025).

Dalam kunjungannya, Menhut Raja Antoni turut didampingi Wamenhut Sulaiman Umar, Sekjen Kemenhut Mahfudz dan Dirjen PDASRH Dyah Murtiningsih.

Kementerian Kehutanan diketahui memiliki 54 persemaian permanen (skala produksi 1 juta batang) dan 7 persemaian besar (skala produksi di atas 5 juta batang) yang dikelola oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) dan Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH). Seluruh persemaian ini memiliki target produksi bibit tahun 2025 sebanyak 17 juta batang, dengan sumber pendanaan dari APBN (10 batang) dan pendanaan Folu Net Sink 2030 (7 juta batang).

“Kami menargetkan sebanyak 17 juta bibit atau batang pohon akan didistribusikan atau dibagikan secara gratis kepada masyarakat di tahun 2025 ini. Bibit-bibit ini diberikan dari seluruh persemaian yang dimiliki oleh Kementerian Kehutanan,” ujar Menhut Raja Juli Antoni.

Menhut Raja Antoni mengatakan, pemaksimalan Persemaian Rumpin ini dilakukan tidak hanya sebagai upaya pemulihan lahan kritis, namun juga untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga dan memaksimalkan fungsi hutan untuk masyarakat.

“Saya sebagai pembantu Presiden diminta oleh Pak Presiden Prabowo agar menjaga hutan dan memaksimalkan fungsi hutan untuk kesejahteraan masyarakat, salah satunya yang dilakukan dengan memaksimalkan penyemaian bibit-bibit tanaman hasil hutan bukan kayu (seperti Mangga, Alpukat, Durian dan lainnya) yang nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Menhut Raja Juli Antoni.

Dalam kesempatan ini, Raja Antoni berdiskusi dan mendengarkan keluhan dan permintaan warga. Menhut mendorong agar masyarakat dapat memanfaatkan dengan baik bibit-bibit yang dihasilkan oleh Persemaian Rumpin. Terlebih bibit-bibit ini diberikan secara gratis, dimana masyarakat hanya perlu membawa KTP.

“Bibit-bibit ini gratis. Setiap orang dengan modal membawa KTP dapat memperoleh maksimal 25 bibit pohon,” ujar Raja Antoni. []

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Menteri Kehutanan, Perwakilan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rektor IPB University beserta Jajaran, perwakilan Duta Besar Amerika Serikat, serta sejumlah mitra konservasi baik nasional maupun internasional.

“Alhamdulillah, pada sore hari ini saya dapat menyaksikan penandatanganan MOU antara Kementerian Kehutanan dan IPB University, untuk bekerja sama lebih erat lagi, lebih dekat lagi, karena sebelumnya sudah banyak kerja sama, memastikan bahwa satwa-satwa liar kita tidak akan punah dari negeri Indonesia, sehingga nanti anak cucu kita masih tahu, masih bisa melihat secara langsung keanekaragaman hayati yang kita miliki,” ujar Menhut.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan pentingnya penguasaan teknologi modern dalam memperkuat konservasi keanekaragaman hayati nasional.

“Kementerian Kehutanan sangat percaya dengan pengetahuan dan oleh karena itu kerjasama yang sangat baik dari Pak Rektor, dari Pak Dekan, dari para peneliti seperti Pak Doktor Badak Muhamad Agil ini sangat penting untuk memastikan kita dapat menjaga hutan kita lebih baik, melestarikan keanekaragaman hayati kita,” tegas Menhut Raja Antoni.

Menhut memastikan Indonesia sebagai mega-biodiversity state dan super power tropical forest, ini terus dipertahankan dengan bantuan dari para saintis dari universitas-universitas seperti di IPB University ini.

Menhut Raja Antoni berharap Biobank center yang akan dibuat di IPB akan betul-betul menjadi pusat penelitian Biobank, sehingga nanti para peneliti asing yang datang ke Indonesia, bukan keanekaragaman hayati kita yang dibawa keluar untuk dipelajari.

Kerja sama Kementerian Kehutanan dan IPB University ini menjadi langkah awal menuju terbangunnya pusat riset dan inovasi terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara, yang akan berstandar internasional dalam bidang konservasi satwa liar.

“Jadi sekali lagi, saya berharap IPB akan menjadi pusat penelitian, yang betul-betul menjadi hub para peneliti dunia. InsyaAllah,” tuturnya.

Satwa Liar

Sementara Rektor IPB Arif Satrya menyambut baik kerja sama ini, dan menjelaskan jika IPB sudah banyak berkecimpung dengan satwa liar, khususnya Badak Jawa dan Badak Sumatera, yaitu mencoba mengembangkan teknologi untuk konservasinya, berupa teknologi yang disebut dengan ART, Assisted Reproductive Technology, atau teknologi reproduksi berbantu, dan biobank untuk pengambilan dan penyimpanan materi genetik dari satwa liar.

Ia berharap dengan kerjasama ini akan menjadikan IPB pusat studi dan rujukan dalam teknologi konservasi satwa liar di Indonesia maupun dunia.

“Biobank ini belum banyak di Indonesia. Jadi insyaAllah kita akan menjadi pusat untuk penyimpanan sumber daya genetik untuk beberapa satwa liar,” ujarnya.

ART meliputi serangkaian teknologi reproduksi seperti inseminasi buatan, fertilisasi in vitro (IVF), transfer embrio, hingga kriopreservasi gamet dan embrio. Sementara itu, biobanking berfungsi sebagai penyimpanan material genetik (sperma, sel telur, embrio, bahkan jaringan) yang dapat digunakan untuk mendukung keberlanjutan program konservasi di masa depan.

Langkah ini sejalan dengan Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP), yang menekankan pentingnya pengelolaan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan melalui penguatan riset, pemanfaatan teknologi, dan pengembangan bank genetik.

Dalam kerangka IBSAP, penerapan ART dan biobanking merupakan strategi adaptif yang mendukung pengelolaan satwa liar, khususnya spesies dengan populasi kecil dan terfragmentasi.

Beberapa manfaat strategis dari ART dan biobanking dalam konservasi satwa liar di Indonesia antara lain memperkuat upaya konservasi ex-situ untuk mendukung konservasi in-situ, mempertahankan keragaman genetik dari populasi satwa liar yang terus menurun, memungkinkan restorasi populasi melalui transfer embrio atau reintroduksi satwa hasil ART dan menyediakan cadangan genetik jangka panjang melalui biobanking untuk kebutuhan konservasi di masa depan.

Saat ini, melalui Perjanjian Kerja sama antara Kementerian kehutanan dengan IPB University, telah dilaksanakan penerapan ART dan Biobanking pada spesies badak sumatera (Dicerorhinus sumatrensis) melalui fasilitas pusat konservasi semi in-situ di Suaka Rhino Sumatera, Taman Nasional Way Kambas, Lampung, serta di Suaka Badak Kelian, Kalimantan Timur.

Upaya ini mencakup pengumpulan dan penyimpanan material genetik, serta pengembangan teknik reproduksi berbasis sains untuk meningkatkan peluang kelahiran. Langkah ini tidak hanya menjadi terobosan dalam penyelamatan salah satu spesies paling terancam di dunia, tetapi juga menegaskan komitmen Indonesia dalam memanfaatkan teknologi mutakhir untuk memastikan keberlangsungan populasi Badak Sumatera di masa depan.

Kementerian Kehutanan menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak khususnya IPB University, Kedutaan Besar Amerika Serikat, Yayasan KEHATI, TFCA Sumatera, dan TFCA Kalimantan yang telah mendukung konservasi badak serta pengembangan ART dan Biobank melalui program Tropical Forest Conservation Action for Sumatera (TFCA-Sumatera) dan Tropical Forest Conservation Action for Kalimantan (TFCA-Kalimantan).

Kemitraan strategis antara Pemerintah Indonesia bersama Pemerintah Kerajaan Norwegia, telah menghasilkan pendanaan RBC sebesar USD 216 juta selama periode 2023-2025. Pembayaran berbasis hasil atau disebut sebagai Result-Based Contribution tersebut dilaksanakan atas keberhasilan Indonesia menurunkan emisi sebesar 43,2 juta ton CO₂ pada periode tahun 2016 s.d. 2020.

Menhut Raja Juli Antoni, menekankan bahwa sektor Forests and Other Land Uses (FOLU) adalah sektor vital untuk memperkuat implementasi Paris Agreement dan mencapai target penurunan emisi sesuai Nationally Determined Contribution (NDC), yakni 31,89% (915 juta ton CO₂eq) secara mandiri, serta 43,20% (1.240 juta ton CO₂eq) dengan dukungan internasional.

Rencana Investasi RBC Tahap Keempat yang diluncurkan hari ini bersama Layanan Dana Masyarakat untuk Lingkungan Periode Ketiga menegaskan kembali integrasi Program Forests and Other Land Uses (FOLU) Net Sink 2030 ke dalam prioritas pembangunan nasional.

Upaya yang dilakukan berupa pencegahan deforestasi dan degradasi hutan melalui pengelolaan hutan lestari, peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan berbasis lanskap untuk memperkuat penyerapan karbon, peningkatan upaya konservasi keanekaragaman hayati, pemulihan ekosistem gambut melalui revegetasi dan peningkatan tata air dengan partisipasi masyarakat, serta penguatan penegakan hukum dan peningkatan kapasitas kelembagaan.

“Keseimbangan tiga pilar ekologi, ekonomi, dan sosial perlu menjadi perhatian kita bersama untuk masa depan. Visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Visi Indonesia Emas 2045, sebagaimana tertuang dalam RPJP Nasional maupun RPJMN, telah meletakkan pondasi untuk menurunkan intensitas emisi menuju Indonesia Net Zero Emission 2060,” ujar Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni dalam keterangan rilis yang diterima Eranasional di Jakarta, Jumat (29/08/2025).

Peluncuran RBC Tahap Keempat ini bertujuan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif mendukung pencapaian Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 dan komitmen internasional dalam kerangka Paris Agreement. Guna mendukung pelaksanaan good forest governance tersebut, diperlukan inovasi dan kolaborasi multi-pihak, tidak hanya pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga swasta, kalangan akademisi, CSO, dan juga masyarakat.

Pada kesempatan ini juga, Kementerian Kehutanan bersama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) meluncurkan Layanan Dana Masyarakat untuk Lingkungan Periode Ketiga.

Layanan ini merupakan hibah kecil (small grant) yang diberikan kepada masyarakat, kelompok, atau organisasi penggerak lingkungan melalui penyelenggaraan kegiatan inklusif berbasis pelestarian lingkungan. Kementerian Kehutanan melalui BPDLH akan kembali menyalurkan pendanaan senilai 5-6 milyar untuk para pegiat lingkungan. Pengusulan kegiatan Layanan Dana Masyarakat untuk Lingkungan Periode Ketiga dibuka mulai 28 Agustus hingga 1 September 2025.

Hubah

Hibah ini bertujuan untuk mendukung inisiatif-inisiatif lingkungan di tingkat tapak (grass root) dan menciptakan inovasi yang relevan dengan target pencapaian FOLU Net Sink 2030. Layanan ini merupakan implementasi dari Rencana Investasi FOLU Net Sink 2030 melalui dukungan dana kerja sama Indonesia-Norwegia

Tahap Kedua dan Ketiga, yang menyatakan penyaluran dana dilakukan melalui dua skema, yaitu skema hibah regular dan skema Small Grant dalam Layanan Dana Masyarakat untuk Lingkungan.

Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto, mengharapkan bahwa Layanan Dana Masyarakat untuk Lingkungan dapat mendukung gerakan-gerakan pelestarian lingkungan yang dilakukan secara kolektif pada tingkat tapak.

“Melalui Layanan Dana Masyarakat untuk Lingkungan periode ketiga ini, kami terus berkomitmen untuk mendukung aksi nyata para pegiat lingkungan di seluruh pelosok Indonesia. Pendanaan ini merupakan wujud nyata penyaluran dana hasil pencapaian iklim Indonesia yang inklusif, langsung menyentuh akar rumput, baik individu maupun kelompok. Dengan demikian, upaya kita untuk menurunkan emisi dan mencapai FOLU Net Sink 2030 menjadi lebih merata, adil, dan berdampak luas.” ujar Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto.

Sejak diluncurkan pada Agustus 2024, Layanan Dana Masyarakat untuk Lingkungan telah menyalurkan dana kepada masyarakat pegiat lingkungan sebanyak dua periode.

Total penerima layanan sebanyak 383 penerima manfaat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari individu, kelompok tani hutan, penerima kalpataru, lembaga swadaya masyarakat, penyuluh kehutanan mandiri, dan para pegiat lingkungan lainnya. Total pendanaan yang disalurkan lebih dari Rp12 miliar.

Masyarakat dapat mengajukan usulan kegiatan melalui portal layanan di website BPDLH. Kelompok maupun individu pegiat lingkungan dapat mengajukan usulan kegiatan melalui Portal Layanan di layanan-dana-masyarakat.bpdlh.id. Untuk pertanyaan atau korespondensi lebih lanjut dapat disampaikan melalui email layanandanamasyarakat@bpdlh.id.

Pengajuan usulan kegiatan melalui portal layanan diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat di tingkat tapak yang selama ini kesulitan mengakses pendanaan lingkungan. Selain itu, penggunaan portal layanan memudahkan pendokumentasian kegiatan dan pelaporan penggunaan dana karena semua aktivitas terekam dalam sistem. []

Menteri Kehutanan Raja Antoni mengklaim saat ini, tercatat hampir 400 ribu hektare telah ditetapkan sebagai Hutan Adat. Terhitung dari 2016 hingga Juli 2025, sebanyak 160 unit Hutan Adat telah ditetapkan dengan total luasan hampir mencapai 400 ribu atau sekitar 333.687 Hektare.

Untuk diketahui luasan ini diberikan kepada 83 ribu kepala keluarga masyarakat hukum adat yang berada di 41 kabupaten dan 19 provinsi. Perjalanan pengakuan Hutan Adat ini merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi No 35/2012 yang menyatakan bahwa Hutan Adat bukan lagi bagian dari Hutan Negara tetapi tetap kawasan hutan dan ditindaklanjuti dalam PP 23/2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Langkah-langkah konkret terus dilakukan melalui berbagai regulasi, terbaru yakni dengan dibentuknya Satgas Percepatan Penetapan Hutan Adat Nomor 144 Tahun 2025.

Menhut Raja Antoni memastikan hal ini dilakukan untuk memperkuat dan mempercepat komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo terkait pengakuan hutan adat. Menurutnya, penguatan tersebut memberi kepastian hukum dan jaminan perlindungan pada masyarakat adat atas wilayah leluhur yang selama ini dikelola secara lestari.

“Keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi antara kebijakan nasional dan dukungan para pihak dan masyarakat hukum adat di berbagai daerah. Regulasi-regulasi kunci seperti Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan PermenLHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial, telah memperkuat kerangka hukum pengelolaan hutan berbasis hak masyarakat dan upaya kolaboratif bersama para pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan LSM. Penguatan tersebut memberi kepastian hukum dan jaminan perlindungan kepada komunitas adat atas wilayah leluhur yang selama ini mereka kelola secara lestari,” ujar Menhut Raja Antoni dalam siaran pers yang diterima Eranasional di Jakarta, Sabtu (09/08/2025).

Tercatat 

Tercatat sejak kepemimpinan Raja Antoni, Kementerian Kehutanan proses dan penetapan Hutan Adat mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan data periode Januari hingga Juli 2025 atau selama 7 bulan kepemimpinan Raja Antoni, telah mencapai 70.688 hektare, sementara data penetapan SK Hutan Adat selama 8 tahun terakhir dari periode 2016-2024 sebanyak 332.505 Hektar.

“Banyak peningkatannya, capaian baik yang sudah ada SK Penetapan maupun SK sedang drafting dan sudah verifikasi selama Januari – Juli 2025 sangat tinggi dibanding tahun sebelumnya,” ujar Julmansyah, Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA) Kemenhut.

“Jadi kalau dibuat rata-rata capaian tahunan dari 2016-2024 selama 8 tahun, maka capaian per tahunnya kurang lebih 41.563 Ha. Sementara capaian Januari-Juli 2025 (7 bulan) sudah pada angka kurang lebih 70.688 Ha, sementara itu masih ada waktu 5 bulan di 2025 ini, sehingga capaian 2025 ini bisa mencapai kurang lebih 100.000 Ha,” tuturnya.

Tanggal 9 Agustus merupakan Peringatan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia, hal ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kerja bersama lintas sektor dalam menjamin hak-hak masyarakat hukum adat atas hutan dan wilayahnya.