Dalam keterangannya pada Sabtu (3/1/2026), Agus memastikan bahwa pemberian izin ini bukanlah keputusan tunggal dari kementeriannya, melainkan hasil kesepakatan kolektif.

Agus menjelaskan bahwa setiap permohonan visa dari negara-negara yang masuk dalam daftar calling visa harus dibahas oleh sebuah tim koordinasi khusus. Tim ini biasanya terdiri dari perwakilan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, serta unsur pengamanan seperti Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri.

“Jika visa diajukan oleh warga negara Israel, selalu ada tim yang membahas apakah mereka diizinkan masuk atau tidak. Keputusan ini lahir dari rapat koordinasi bersama, jadi bukan kewenangan mutlak satu kementerian saja,” jelas mantan Wakapolri tersebut.

Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, pemberian visa kepada 51 WN Israel ini didasari pada tujuan bisnis. Agus mensinyalkan bahwa kehadiran mereka telah mendapatkan restu karena dianggap memiliki nilai manfaat bagi kepentingan nasional dengan tetap mengedepankan aspek keamanan.

“Intinya, rekomendasi bersama itulah yang menjadi dasar. Pasti ada pertimbangan-pertimbangan matang di baliknya, termasuk profil pemohon dan tujuan kehadirannya,” tambahnya.

Apa Itu Calling Visa?

Bagi masyarakat awam, istilah calling visa mungkin terdengar asing. Secara hukum di Indonesia, calling visa adalah layanan visa yang diberikan kepada warga negara dari negara yang kondisi atau keadaan negaranya dinilai mempunyai tingkat kerawanan tertentu.

Sebagai informasi, Indonesia hingga kini tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Oleh karena itu, warga negara Israel tidak dapat mengajukan visa ke Indonesia melalui mekanisme umum. Mereka diwajibkan menggunakan skema calling visa, yakni jenis visa yang memerlukan persetujuan khusus dari pemerintah pusat melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Calling visa umumnya diberlakukan bagi warga negara dari negara-negara yang dianggap memiliki sensitivitas tertentu, baik dari sisi politik, keamanan, maupun hubungan luar negeri. Prosesnya mencakup pemeriksaan menyeluruh terhadap tujuan kunjungan, latar belakang pemohon, serta potensi risiko yang dapat ditimbulkan selama berada di Indonesia.

Berikut adalah poin utama mengenai prosedur calling visa:

• Negara Tanpa Hubungan Diplomatik: Karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel, WN Israel tidak bisa mendapatkan visa biasa di bandara (Visa on Arrival) atau melalui proses umum.
• Proses Kliring (Clearing House): Permohonan harus melalui tahap penilaian di tingkat pusat. Tim koordinasi akan melakukan pengecekan latar belakang (background check) yang mendalam untuk memitigasi potensi risiko keamanan atau politik.
• Persyaratan Penjamin: Pemohon biasanya diwajibkan memiliki penjamin di Indonesia yang bertanggung jawab penuh atas keberadaan mereka selama di tanah air.

Penerapan kebijakan ini cenderung diberlakukan bagi negara-negara yang dinilai memiliki sensitivitas tinggi. Selain aspek keamanan, tim penilai juga mempertimbangkan dampak politik internasional, mengingat posisi teguh Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina.

Namun, dalam praktik diplomasi ekonomi, interaksi profesional di level bisnis terkadang dimungkinkan melalui skema pengawasan ketat ini tanpa mengubah posisi politik negara secara fundamental.

Langkah Menimipas dalam menjelaskan prosedur ini diharapkan dapat meredam spekulasi di masyarakat. Dengan adanya transparansi bahwa izin tersebut melibatkan lintas kementerian, pemerintah menegaskan bahwa kedaulatan dan keamanan nasional tetap menjadi prioritas utama dalam setiap izin masuk warga negara asing ke wilayah hukum Indonesia.

Pemerintah juga telah memberikan Remisi Khusus (RK) Natal kepada 15.927 Narapidana serta Pengurangan Masa Pidana Khusus (PMPK) Natal kepada 151 Anak Binaan yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari jumlah tersebut, 174 Narapidana langsung bebas setelah memperoleh RK.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimipas), Agus Andrianto, menegaskan bahwa kebijakan Remisi dan PMP merupakan wujud kehadiran negara dalam menjamin hak Warga Binaan termasuk Warga Binaan Kristen dan Katolik.

Kebijakan ini sekaligus bagian dari sistem pembinaan yang berorientasi pada kemanusiaan dan pemulihan.

“Ini bukan sekadar pengurangan masa pidana, tetapi merupakan bentuk apresiasi atas prestasi, dedikasi, dan kedisiplinan dalam mengikuti pembinaan. Ini instrumen pembinaan untuk mendorong perilaku yang lebih baik, memperkuat motivasi, serta menyiapkan Warga Binaan agar siap kembali dan berperan positif di tengah masyarakat,” ujar Agus melalui keterangan tertulisnya kepada eranasional, Kamis (25/12/2025).

Ia menambahkan, pemberian RK dan PMPK Natal juga mencerminkan penerapan prinsip keadilan dan nondiskriminasi, sekaligus penguatan kepentingan terbaik bagi Anak Binaan.

Dari sisi kelembagaan, kata dia, kebijakan ini turut membantu menciptakan iklim pembinaan yang lebih kondusif serta mengurangi kepadatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Sesuai dengan tema Natal 2025 “Allah Hadir untuk Menyelamatkan Keluarga”, Agus juga berpesan agar Warga Binaan menjadikan keluarga sebagai motivasi agar tetap berada di jalan Tuhan dan terus memperbaiki diri.

“Bertanggungjawablah atas semua perbuatan yang dilakukan. Bertanggung jawab terhadap istri, anak, suami, dan orang tua. Jangan sampai berbuat yang merugikan mereka, apalagi mengulangi kesalahan yang sama,” pesannya.

Menimipas menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh Warga Binaan penerima RK dan PMPK Natal. “Teruslah tunjukkan perubahan dan bersungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua,” tutupnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, menjelaskan bahwa para penerima RK dan PMPK telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif sesuai aturan perundangan-undangan yang berlaku. Selain itu, prosesnya dilakukan sesuai mekanisme yang akuntabel dan transparan.

“Seluruh penerima Remisi dan Pengurangan Masa Pidana Khusus Natal merupakan Warga Binaan yang berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, dan menunjukkan penurunan risiko,” jelas Mashudi.

Ia menambahkan, selain berdampak pada aspek pembinaan, pemberian RK dan PMPK Natal juga berkontribusi terhadap efisiensi anggaran negara.

“Total penghematan biaya makan Narapidana dan Anak Binaan tercatat sebesar Rp9.478.462.500 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah),” tandas dia. (FH)