Menurut Purbaya, angka tersebut tidak sesuai dengan informasi yang diterimanya. Ia menilai nominal Rp16 juta terlalu besar untuk skema yang tengah disiapkan pemerintah.

“Kalau Rp16 juta pasti salah, kegedean kayaknya. Saya dengar UMP lebih sedikit saja, masih ketinggian,” kata Purbaya saat media briefing di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (5/8).

Meski demikian, Purbaya mengaku hingga kini pemerintah belum menetapkan besaran gaji final bagi para manajer Kopdes Merah Putih. Namun, ia memastikan nilainya tidak akan mendekati angka Rp16 juta per bulan.

“Kita belum lihat angkanya, tapi enggak sampai segitu pasti. Kalau segitu ya kita enggak setujui saja,” tegasnya.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas informasi yang ramai beredar di media sosial terkait besaran gaji manajer Kopdes Merah Putih.

Sebelumnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menjelaskan pemerintah tengah menyusun skema pembiayaan operasional awal bagi Kopdes Merah Putih.

Dalam skema tersebut, gaji manajer koperasi direncanakan akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama dua tahun pertama operasional.

Ketentuan mengenai pembiayaan tersebut akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang saat ini masih berada pada tahap finalisasi.

“(Gaji manajer bersumber dari) APBN. Sementara APBN selama dua tahun,” ujar Ferry pada 28 Juli lalu.

Meski telah memastikan sumber pendanaannya, Ferry belum bersedia mengungkap besaran gaji yang akan diterima para manajer koperasi. Ia menyebut nominal tersebut masih dibahas dalam proses penyusunan Perpres. []

Permintaan tersebut menjadi alasan di balik keputusan pemerintah menarik dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang sebelumnya ditempatkan di bank-bank milik negara atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Pernyataan itu disampaikan Purbaya saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7).

“Saya bukan mau mengambil uang tiba-tiba. Gini, saya mau menambah sebanyak-banyaknya, tapi kan saya bukan bank sentral. Ketika bank sentral memberi kode ke saya, ‘Jangan ikut campur kebijakan moneter.’ Ya saya ikut. Mereka bilang, ‘Kurangi uang kamu, kami akan ganti’,” kata Purbaya.

Ia menegaskan tidak memiliki keinginan untuk mengintervensi kebijakan moneter. Karena itu, meski memahami bahwa perbankan membutuhkan tambahan likuiditas, pemerintah tetap mengikuti permintaan Bank Indonesia (BI) dengan menarik dana SAL yang tersimpan di Himbara.

“Saya enggak pernah sembrono dalam hal itu, apalagi menyangkut nasib negara. Saya mengerti betul kalau saya ambil pasti runtuh, tapi kita enggak mau ikut campur kebijakan lembaga yang lain. Waktu itu mereka bilang mereka akan ganti uangnya. Ya sudah, saya tarik kalau gitu,” ujarnya.

Namun, setelah dana tersebut ditarik, kondisi likuiditas sejumlah bank pelat merah justru mengalami tekanan.

Menurut Purbaya, sejumlah bank Himbara kemudian mendatangi kantornya untuk menyampaikan keluhan terkait keterbatasan likuiditas.

Hal itu membuat pemerintah mempertanyakan kondisi sebenarnya. Sebab, berdasarkan berbagai indikator, termasuk data yang dimiliki BI, likuiditas perbankan saat itu masih dinilai memadai atau ample.

Setelah dilakukan evaluasi, pemerintah menemukan bahwa indikator yang selama ini digunakan ternyata belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Atas dasar itu, pemerintah memutuskan kembali menempatkan dana SAL dari BI ke Himbara guna memperkuat likuiditas perbankan.

“Walaupun di indikator bank sentral ample, kenyataannya enggak ada. Waktu kemarin bank-bank komplain, ya saya tanya ke mereka gimana. (Lalu dijawab) ‘Uangnya memang enggak ada.’ Loh, indikator ini kan bagus semua? Berarti indikator yang mereka pakai, yang kita pakai selama ini, enggak akurat,” kata Purbaya.

Ia menegaskan setiap keputusan terkait penempatan dana SAL telah melalui proses perhitungan yang matang.

Meski demikian, demi menjaga sinkronisasi kebijakan dengan Bank Indonesia dan hasil pembahasan bersama DPR, pemerintah kembali melakukan penyesuaian terhadap penempatan dana tersebut.

“Bukan saya main-main atau maju mundur enggak ada perhitungan, tapi karena untuk mensinkronkan kebijakan dengan lembaga lain, termasuk dengan DPR. Pada waktu itu keputusannya diambil, di DPR sini saya ikut. Setelah ada koreksi, saya ikut juga. Jadi ke depan kita akan lebih hati-hati mengatur uang itu,” ujarnya.

Sementara itu, pemerintah kembali mengalokasikan dana sebesar Rp381 triliun untuk mendukung likuiditas perbankan hingga akhir 2026.

Dari jumlah tersebut, Rp281 triliun akan ditempatkan langsung di perbankan, sedangkan Rp100 triliun disimpan di Bank Indonesia sebagai dana cadangan.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menjelaskan, kebijakan tersebut diambil setelah pemerintah melakukan evaluasi terhadap kondisi likuiditas perbankan.

Langkah itu diharapkan mampu menjaga kemampuan bank dalam menyalurkan kredit kepada dunia usaha.

“Setelah dievaluasi, diambil kesimpulan bahwa dana pemerintah di perbankan akan dikembalikan lagi. Yang kemarin Rp281 triliun akan dikembalikan lagi Rp281 triliun dan diperpanjang hingga akhir 2026, Desember 2026,” ujar Juda dalam konferensi pers di DPR RI, Senin (29/6).

Selain mengembalikan dana sebesar Rp281 triliun ke perbankan, pemerintah juga menyiapkan dana cadangan Rp100 triliun di Bank Indonesia sebagai langkah antisipasi apabila sewaktu-waktu dibutuhkan untuk menjaga likuiditas dan memenuhi kebutuhan penyaluran kredit. []

Pernyataan tersebut disampaikan Bendahara Negara itu saat menanggapi kabar pengadaan puluhan ribu motor listrik untuk Kepala SPPG yang ramai diperbincangkan.

Ia mengaku belum mengetahui detail pengadaan tersebut dan akan melakukan pengecekan lebih lanjut.

“Tahun lalu sempat kita nggak mau, kita tolak untuk beli komputer yang terlalu banyak dan beli motor, tapi sekarang saya belum tahu, saya akan lihat lagi seperti apa. Ini gosip ya? Saya cek lagi,” ujar Purbaya dalam diskusi media di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Menurutnya, alokasi anggaran program tersebut semestinya diprioritaskan untuk kebutuhan makanan.

Menurutnya, program anggaran MBG seharusnya difokuskan untuk menyediakan kebutuhan utama, yakni penyediaan makanan bagi masyarakat.

“Bukan nggak boleh, kita nggak tahu programnya seperti apa, tapi kan harusnya utamanya untuk makanan. Kalau yang pebisnis kan udah untung cukup, mereka cicil dari sana harusnya, tapi saya akan coba cek lagi”tandasnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Bendahara Negara dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Namun, ia mengatakan tidak dapat memprediksi maupun memberikan jaminan terkait dinamika harga BBM non-subsidi karena komoditas tersebut tidak termasuk yang mendapatkan keringanan harga dari pemerintah.

“Kami siap tidak menaikkan (harga) sampai akhir tahun untuk BBM bersubsidi ya, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel sampai akhir tahun, sudah dihitung rata-rata,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.

Ia menuturkan, pihaknya sudah mempersiapkan langkah-langkah mitigasi serta menghitung ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jika harga minyak dunia naik, baik menjadi 80 dolar AS per barel maupun 100 dolar AS per barel.

“Jadi (BBM) yang bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat luar nggak usah ribut, nggak usah takut, kita sudah hitung,” tambahnya.

Selain itu, Purbaya menyebut APBN 2026 masih memiliki bantalan tersendiri dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang saat ini mencapai Rp 420 triliun. Anggaran tersebut akan dipakai jika diperlukan untuk menutup kenaikan harga minyak.

“Kita sudah siapkan sampai akhir tahun dengan asumsi rata-rata US$ 100, artinya nanti ada yang di atas US$ 100 dalam periode tertentu, kita masih kuat dengan eksisting anggaran yang ada. Kalau kepepet, masih ada lagi bantalan yang saya bilang tadi. Jadi negara kita aman,” ucap Purbaya.

Penegasan tersebut disampaikan Menkeu Purbaya saat melakukan peninjauan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (9/3/2026).

“Sampai sekarang belum ada kebijakan untuk mengubah subsidi BBM, dalam pengertian menaikkan harga BBM. Kondisi pasokan minyak di dalam negeri masih berada dalam situasi aman,” ujar Menkeu Purbaya kepada wartawan di Jakarta.

Hal tersebut juga sejalan dengan pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang sebelumnya menyampaikan bahwa stok energi nasional masih mencukupi.

Ia menjelaskan bahwa rata-rata harga minyak dunia saat ini masih berada di bawah batas maksimal yang telah diperhitungkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dengan demikian, APBN dinilai masih mampu menahan dampak fluktuasi harga minyak global.

Meski demikian, lanjut dikatakannya, pemerintah akan terus memantau perkembangan harga minyak dalam beberapa waktu ke depan sebelum mengambil kebijakan lanjutan.

“Sekarang belum saatnya mengambil keputusan, karena uangnya masih cukup,” tambahnya.

Purbaya juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang menghadapi situasi tersebut dan percaya pada kebijakan pemerintah dalam mengelola gejolak ekonomi global.

“Kita lihat kondisi seperti apa. Nanti setelah sebulan, kami prediksi harga minyak seperti apa sehingga kami bisa mengambil kebijakan yang pas. Anda percaya saja, saya cukup pintar, kok. Kita sudah mengalami harga minyak tinggi beberapa kali, nggak hancur negaranya, kan. Kenapa? Karena kebijakannya pas,” tuturnya.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menegaskan bahwa pasokan BBM nasional masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama bulan puasa hingga perayaan Idul Fitri.

“Harga BBM bersubsidi jenis pertalite tidak akan mengalami kenaikan meskipun harga minyak dunia saat ini mencapai 118 dolar Amerika per barel,” tandas Menkeu Purbaya.

Sebagai informasi tambahan harga minyak mentah jenis Brent mencapai 118 dolar AS per barel untuk pertama kalinya sejak Senin, 17 Juni 2022.

Harga tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga minyak pada Januari 2026, di mana minyak Brent berada di level sekitar 64 dolar AS per barel, sementara minyak jenis US WTI tercatat sebesar 57,87 dolar AS per barel.

Menkeu Purbaya mengatakan revisi Outlook tersebut terjadi karena program pemerintah dinilai tidak tersampaikan dengan baik

“Mungkin karena pemerintah baru, Menkeu Baru. Jadi mereka mungkin sangsi, jangan-jangan Menkeu gak bisa hitung. Jadi itu mungkin kesalahan saya gak pernah keluar negeri,” ucap Menkeu Purbaya di Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Menkeu Purbaya menambahkan bahwa keputusan untuk tidak menghadiri forum internasional sebelumnya didasari target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sampai saaat ini belum mencapai 6 persen.

“Tadinya saya pikir kalau belum tumbuh 6 persen saya gak usah ke luar negeri tapi saya salah, kayaknya harus ke luar negeri di bulan April,” tandas Menkeu Purbaya.

Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan. Informasi Kementerian Keuangan Deni Suriantoro mengatakan, hasil penilaian Fitch mencerminkan kepercayaan terhadap fundamental ekonomi nasional

“Lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings melakukan afirmasi terhadap peringkat Sovereign Credit Indonesia yang tetap berasa pada level BBB, menunjukan kepercayaan terhadap fondasi ekonomi yang kuat, stabil, dan prospek jangka menengah yang solid,” ujar Deni dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (4/3/2026) lalu.

Adapun hasil afirmasi ini merupakan tahapan akhir dari proses asesmen Fitch setelah rangkaian kunjungan tanggal 23-26 Februari 2026 di Jakarta.

Fitch telah melakukan diskusi dengan beberapa Kementerian dan Lembaga (K/L) dan otoritas, yaitu Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, BP BUMN, Otoritas Jasa Keuangan, Danantara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Fitch menilai Indonesia memiliki rekam jejak yang baik dalam menjaga stabilitas makroekonomi, inflasi terkendali, serta struktur utang publik yang relatif moderat dibandingkan negara-negara sekelasnya.

Fitch juga memberikan penilaian positif tambahan pada aspek makroekonomi (Qualitative Overlay +1 notch), mencerminkan apresiasi atas kredibilitas kebijakan makroekonomi Indonesia dan ketahanan sektor keuangan yang mendukung pertumbuhan jangka menengah.

Prospek pertumbuhan Indonesia yang diperkirakan sekitar 5 persen pada 2026–2027 lebih tinggi daripada median negara BBB, dan rasio utang pemerintah yang diproyeksikan sekitar 41 persen terhadap PDB yang tetap sehat, turut andil dalam penilaian positif tersebut.

Penegasan tersebut disampaikan Menkeu Purbaya saat memimpin Rapat Koordinasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Onshare LNG Abadi Masela Rapat Koordinasi Proyek Strategis Nasional Onshore LNG Abadi Masela, di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Hadir dalam sidang tersebut pihak Inpex Masela Ltd selaku operator Blok Masela, serta perwakilan dari PT Pertamina (Persero) yang ikut menggarap proyek tersebut. Selain itu, hadir juga SKK Migas selaku regulator, Kementerian ESDM, Kementerian PPN/Bappenas, serta Kementerian Kehutanan.

“Berapa harga pasar yang layak bagi kalian untuk mengoperasikan fasilitas ini secara menguntungkan?” kata Menkeu Purbaya dalam kesempatan tersebut.

Menkeu Purbaya menyoroti apakah gas yang diproduksikan oleh Inpex di Blok Masela dapat bersaing di pasar global dengan kondisi saat ini. Mengingat, proyek Blok Masela mempunyai nilai investasi yang cukup besar.

Namun, manajemen Inpex melalui Project Director Inpex Masela, Harrad Blinco mengungkapkan sulit untuk memperkirakan berapa kisaran keekonomian harga gas. Yang pasti kebutuhan investasi untuk pembangunan Kilang LNG Blok Masela setiap tahunnya terus mengalami kenaikan.

Setidaknya, proyek Blok Masela sendiri diperkirakan menelan investasi hampir US$ 21 miliar atau sekitar Rp 352 triliun, dengan kapasitas produksi gas mencapai 1.600 juta standar kaki kubik per hari MMSCFD.

“Itu marginal. Sangat marginal secara internasional. Ini adalah kekhawatiran terbesar kami dan risiko terbesar kami dalam proyek ini,” kata Menkeu Purbaya.

Sebagaimana diketahui, Lapangan Abadi di Blok Masela adalah lapangan gas laut dalam dengan cadangan gas terbesar di Indonesia yang terletak sekitar 160 kilometer lepas pantai Pulau Yamdena di Laut Arafura dengan kedalaman laut 400-800 meter. Adapun potensi gas dari Lapangan Abadi ini diperkirakan 6,97 triliun kaki kubik (TCF) gas.

Kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract/ PSC) Masela yang ditandatangani pada 1998 lalu dan telah diperpanjang hingga 2055 ini berpotensi menghasilkan 9,5 MMTPA (juta metrik ton per tahun) LNG dan 150 MMSCFD (juta kaki kubik standar per hari) gas pipa. Selain itu, Lapangan Abadi diperkirakan dapat menghasilkan produksi kondensat sebesar 35.000 barel per hari.

Konsep pengembangan lapangan greenfield (lapangan migas baru) yang memiliki kompleksitas tinggi dan risiko besar mencakup pengeboran deepwater, fasilitas subsea, FPSO (Floating Production Storage and Offloading), dan onshore LNG plant akan menjadi tantangan sekaligus peluang besar bagi PHE serta mitra-mitranya untuk merealisasikannya. Selain itu pengembangan lapangan ini juga berpotensi menyerap hingga 10.000 tenaga kerja.

Blok Masela juga direncanakan akan menghasilkan clean LNG melalui penerapan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) untuk mendukung program pemerintah dalam mengurangi emisi karbon dan mendukung suatainability pada era transisi energi.

Penegasan tersebut disampaikan Menkeu Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KITA Edisi Febuari 2026 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (23/2/2026).

“Posisi defisit APBN tercatat mencapai Rp54,6 triliun atau hanya 0,21 persen dari PDB. Posisi fiskal tetap terkendali didorong oleh pertumbuhan pendapatan negara sebesar 9,5 persen serta akselerasi belanja yang mencapai Rp227,3 triliun,” ujar Menkeu Purbaya.

Angka ini lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu yakni sebesar Rp23 triliun atau 0,09 persen terhadap PDB. Purbaya menyampaikan posisi defisit masih berada dalam batas perencanaan fiskal pemerintah.

Purbaya menjelaskan, defisit anggaran didorong oleh pendapatan negara per akhir Januari 2026 yang baru terkumpul sebesar Rp172,7 triliun atau 5,5 persen dari yang ditetapkan dalam APBN 2026 sebesar Rp3.153,6 triliun.

Meski begitu, pendapatan negara di awal 2026 tercatat naik 9,5 persen secara tahunan (year on year/yoy) dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp157,8 triliun.

Jika dirinci, penerimaan pajak per 31 Januari 2026 tercatat sebesar Rp116,2 triliun atau 4,9 persen dari target APBN 2026 senilai Rp2.357,7 triliun. Sedangkan penerimaan kepabeanan dan cukai pada periode yang sama tercatat baru mencapai Rp22,6 triliun atau 6,7 persen dari target sebesar Rp336,0 triliun.

“Kalau Anda lihat tuh, pertumbuhan [penerimaan] pajak di bulan Januari tumbuhnya 30,7 persen dibandingkan tahun lalu. Ini artinya ada perbaikan ekonomi atau ada perbaikan sedikit atau banyak dari efisiensi pengumpulan pajak di Ditjen Pajak. Saya harap, ke depan ini akan berlanjut terus,” tukas Menkeu Purbaya.

Belanja Negara Per Akhir Januari

Di sisi lain, belanja negara per akhir Januari mencapai Rp227,3 triliun atau 5,9 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun. Realisasi belanja negara tersebut mengalami pertumbuhan hingga 25,7 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya yang sebesar Rp180 triliun.

Jika dirinci, belanja pemerintah pusat per 31 Januari 2026 tercatat mencapai Rp131,9 triliun, melonjak 53 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2025 yang sebesar Rp86,0 triliun. Kemudian, transfer ke Daerah (TKD) per akhir Januari 2026 sudah terealisasi sebesar Rp95,3 triliun atau 13,8 persen dari target Rp693,0 triliun.

Primer per 31 Januari 2026

Sementara itu, keseimbangan primer per 31 Januari 2026 tercatat minus Rp4,2 triliun atau 4,6 persen dari target sebesar negatif Rp89,7 triliun. Kemudian, pembiayaan anggaran pada periode yang sama tercatat Rp105,1 triliun atau 15,2 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp689,1 triliun.

“Secara keseluruhan APBN 2026 tetap berfungsi optimal sebagai shock absorber sekaligus motor penggerak ekonomi. Dengan pendapatan yang tumbuh positif, belanja yang terakselerasi dan defisit yang tetap terkendali, kita optimis APBN akan terus menjaga stabilitas sekaligus mendukung momentum ekonomi nasional tahun 2026,” tandaa Menkeu Purbaya.

Menurut Menkeu Purbaya, keputusan DS justru akan mendatangkan penyesalan dalam 20 tahun ke depan, mengingat proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang akan melesat tajam dan menjadi jauh lebih baik dari kondisi saat ini.

“Teman-teman ada yang ngeledek, termasuk ada yang kemarin tuh, yang dibilang anaknya jangan Warga Negara Indonesia (WNI). Mungkin 20 tahun lagi dia akan nyesel, karena 20 tahun lagi kita akan bagus banget,” ucap Menkeu Purbaya, dalam pembukaan Konferensi Pers APBN KITA Edisi Febuari 2026 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Purbaya juga menyayangkan suami Dwi Sasetningtyas, Arya Iwantoro yang belum menyelesaikan pengabdiannya sebagai syarat LPDP.

Setuju Akan Kembalikan Uangnya

Adapun, LPDP sudah berbicara kepada Arya Iwantoro. Menurut Purbaya, Arya Iwantoro sudah setuju untuk mengembalikan uang beasiswa LPDP termasuk bunganya.

“Jadi kami akan menegakkan aturan LPD sehingga bersangkutan menyelesaikan kewajiban,” kata Menkeu Purbaya

Tindakan DS Tidak Mencerminkan 

Sementara itu, sebelumnya LPDP menilai bahwa tindakan DS tidak mencerminkan nilai-nilai yang selama ini ditanamkan kepada para penerima beasiswa. Bahkan, LPDP juga menyayangkan sikap DS.

“LPDP menyayangkan terjadinya polemik di media sosial yang dipicu oleh tindakan salah satu alumni, Saudari DS. Tindakan tersebut tidak mencerminkan nilai integritas, etika, dan profesionalisme yang ditanamkan LPDP kepada seluruh penerima beasiswa,” tulis LPDP dalam keterangan resmi yang diunggah melalui akun media sosial X, Jumat (20/2/2026) malam.

LPDP menegaskan bahwa setiap awardee dan alumni memiliki kewajiban untuk menjalankan masa pengabdian dengan berkontribusi di Indonesia. Kewajiban tersebut berlaku selama dua kali masa studi ditambah satu tahun, sesuai ketentuan yang berlaku dalam kontrak beasiswa.

Dalam kasus DS yang menempuh studi selama dua tahun, kewajiban kontribusinya adalah lima tahun.

“Saudari DS telah menyelesaikan studi S2 dan dinyatakan lulus pada 31 Agustus 2017, serta telah menuntaskan seluruh masa pengabdian sesuai ketentuan. Dengan demikian, LPDP tidak memiliki perikatan hukum dengan yang bersangkutan,” tandas LPDP.

Penegasan tersebut disampaikan Menkeu Purbaya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera di Gedung Nusantara, Komplek DPR, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

“Pemberian tambahan alokasi TKD disetujui sebesar Rp10,65 triliun. Jadi, bukan angka yang 7 atau 8, kita ambil yang maksimal sesuai dengan usulan dari Menteri Dalam Negeri,” ucap Menkeu Purbaya

Bendahara Negara menegaskan, bahwa besaran tambahan anggaran yang disetujui lebih besar dari perkiraan sebelumnya.

Lebih lanjut Menkeu Purbaya mengatakan, tambahan anggaran tersebut akan diberikan kepada 47 daerah merupakan wilayah yang terdampak langsung bencana dan 20 daerah lainnya tidak terdampak namun mengalami penurunan TKD.

“Ada 47 daerah terdampak bencana yang mengalami penurunan TKD dan 20 daerah tidak terdampak yang mengalami penurunan TKD. Semuanya akan direvisi ke atas,” tambah Menkeu Purbaya.

Menurutnya tambahan alokasi TKD ini berupa penyelesain kurang bayar dana bagi hasil atau DBH, DBH tambahan, dana alokasi umum atau DAU tambahan, dan dana otsus untuk Aceh.

Menkeu Purbaya juga mengungkapkan Kementerian Keuangan sudah transfer dana TKD ke tiga daerah bencana Rp 13 triliun sampai dengan 17 Februari 2026.

Realisasi ini meningkat 30 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp10,78 triliun.

“Kondisi keuangan daerah penerima bantuan dinilai cukup memadai. Jadi kita pastikan mereka saat itu uang bukan masalah bagi mereka untuk membangun atau menangani bencana,” jelas Menkeu Purbaya.

Pada Januari 2026, tercatat di Aceh sebesar Rp3,5 triliun, Sumatera Utara Rp4,5 triliun dan Sumatera Barat Rp1,8 triliun, sehingga total dana kas mencapai Rp9,9 triliun.

Menkeu Purbaya menegaskan bahwa pencairan tambahan anggaran TKD tersebut ditargetkan paling lambat disalurkan ke daerah pada 28 Februari 2026, dengan persyaratan yang dipermudah.

“Minggu depan atau paling lambat 28 Febuari ini mulai ditransfer ke daerah dengan persyaratan yang hampir enggak ada,” tandas Menkeu Purbaya.

Menkeu Purbaya mengungkapkan perusahaan tersebut sempat mengklaim bahwa pejabat pemerintah dengan mudah menerima suap.

“Mereka klaim zaman kemarin-kemarin katanya pejabat Indonesia bisa disogok, supaya mereka bisa lancar menjalankan bisnisnya. Sekarang saya buktikan, kita tidak bisa disogok. Kalau main-main ya kita hajar terus,” ungkap Menkeu Purbaya saat ditemui wartawan di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (5/2/2026).

Meski begitu, Purbaya mengatakan seluruh karyawan PT PSM berkomitmen untuk memperbaiki praktik bisnis perusahaan. Namun, ia tetap akan memanggil pemilik perusahaan untuk dimintai pertanggungjawaban.

“Pada perjalanannya staf saya akan memanggil yang punya. Saya dengar yang punya sudah di BAP berkali-kali. Yang penting nanti message-nya harus sampai ke mereka dan ke teman-teman pelaku bisnis sejenis kalau kita tidak main-main. Tapi saya tidak akan ketemu dia langsung. Mungkin tidak sempat. Dia sekarang saja kabur. Tapi nanti staff saya akan omongin,” jelasnya.

Purbaya mengatakan, kerugian negara akibat penggelapan pajak ini mencapai lebih dari Rp 500 miliar. Sementara terkait kasus serupa, terdapat dua perusahaan lainnya yang juga diduga menggelapkan pajak.

Dugaan Tindak Pidana Tiga Wajib Pajak

Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak (DJP), Bimo Wijayanto mengungkapkan ada dugaan tindak pidana yang melibatkan tiga Wajib Pajak badan, yakni PT PSI, PT PSM, dan PT VPM. Ketiganya memiliki hubungan afiliasi melalui kesamaan pengurus dan/atau pemegang saham.

“Potensi kerugian negara dari dugaan tindak pidana perpajakan yang sedang disidik tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp583,36 miliar,” ujar Bimo.

Dia mengatakan nilai tersebut masih bersifat sementara dan akan terus dikembangkan seiring dengan proses penyidikan serta pengumpulan alat bukti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Berdasarkan hasil penyidikan sementara, ditemukan beberapa modus operandi antara lain menggunakan rekening pribadi karyawan, pengurus, dan/atau pemegang saham untuk menyembunyikan omzet penjualan, tidak melaporkan identitas supplier yang sebenarnya dalam pelaporan pajak, serta memanipulasi dokumen penawaran barang baik dengan maupun tanpa PPN guna menghindari pemungutan PPN,” ujar Bimo.

Dia menjelaskan, pihaknya akan menelusuri perusahaan terkait hingga ke struktur pemegang saham. Adapun modus yang dilakukan tiga perusahaan ini adalah melakukan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) yang tidak sebenarnya tanpa memungut PPn.

Dalam proses penyidikan, lanjut dikatakan Bimo, DJP telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Wajib Pajak dan Kejaksaan, serta mengajukan permohonan izin penggeledahan kepada Pengadilan Negeri Tangerang.

“Selanjutnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DJP telah melaksanakan tindakan penggeledahan berdasarkan Surat Perintah tertanggal 28 Januari 2026,” tandas dia.

Penegasan tersebut disampaikan Menkeu Purbaya dalam Rapat Komisi XI DPR di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

“Memang saya pikir restitusi kita kegedean, banyak aneh-aneh ya. Kadang-kadang juga produsen menaikkan cost of goods sold (COGS) terlalu tinggi sehingga marginnya kecil sekali, padahal sebenarnya keuntungannya besar,” ujar Menkeu Purbaya.

Menkeu Purbaya, mengungkapkan adanya indikasi kejaggalan dalam proses restitusi, termasuk pratik penggelembungan biaya produksi oleh sejumlah produsen.

“Besarnya restitusi perlu dicermati karena mempengaruhi kinerja pendapatan negara meskipun penerimaan pajak bruto menunjukkan pertumbuhan tinggi. Tahun lalu restitusi kita jebol Rp361 triliun. Naik hampir Rp100 triliun dibandingkan tahun 2024,” ujar Menkeu Purbaya.

Menkeu Purbaya, menjelaskan pada Januari 2026 penerimaan pajak tercatat tumbuh 30,8 persen dibandingkan Januari tahun sebelumnya.

Dengan asumsi laju pertumbuhan tersebut dapat dijaga hingga akhir tahun, penerimaan pajak berpotensi melampaui target yang ditetapkan dalam APBN 2026.

“Kalau pertumbuhan ini bisa kita jaga, akhir tahun kita bisa dapat pajak sekitar Rp2,492 triliun. Ini sudah di atas target APBN 2026 sebesar Rp2,357 triliun,” ujar dia.

Namun Purbaya menilai angka tersebut belum mencerminkan kondisi riil utuh karena besarnya faktor pengurang dari restitusi pajak.

Menkeu Purbaya menyebut restitusi yang ditampilkan pada tahun 2025 dipengaruhi oleh transfer restitusi dari tahun-tahun sebelumnya.

“Itu karena restitusi tahun 2023 dan 2024, dua tahun berturut-turut, dipindahkan ke tahun 2025,” ujarnya.

Menurut Purbaya, jika faktor tersebut tidak terjadi dan perhitungan dilakukan dengan pola yang sama, nilai restitusi pada tahun berjalan seharusnya lebih rendah.

“Dengan perhitungan yang sama, kalau tidak ada angka itu, saya pikir tahun ini restitusi paling rendah sekitar Rp270 triliun,” kata dia.

Menkeu Purbaya menilai penurunan nilai restitusi tersebut akan memberikan ruang tambahan bagi pendapatan pajak neto dan memperbaiki kinerja pendapatan negara.

“Itu akan mengurangi pengurang dari pendapatan bersih pajak kita. Dengan itu, kita punya harapan yang cukup baik,” tandas Menkeu Purbaya.

Pernyataan itu disampaikan Menkeu Purbaya saat diwawancarai oleh wartawan usai Rapat dengan Komisi XI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

“Operasi itu bisa menjadi terapi kejut (shock therapy) bagi jajaran anak buahnya untuk memperbaiki kinerja. OTT) Ini juga mungkin merupakan shock terapi bagi pegawai kami,” ujar Menkeu Purbaya.

Ia juga memastikan akan memberikan pendampingan secara hukum. Namun, ia tidak akan melakukan intervensi.

“Saya tidak akan melakukan intervensi hukum, dalam pengertian saya misalnya datang ke Presiden, meminta KPK untuk menghentikan kasus atau kejaksaan untuk menghentikan kasus seperti di masa lalu,” ujar dia.

Menkeu Purbaya juga menegaskan apabila terbukti bersalah, ia tidak mempermasalahkan jika anak buahnya dihukum sesuai peraturan yang berlaku.

“Saya akan membantu, tapi saya akan membiarkan proses hukum berjalan seadil-adilnya,” tegas dia.

KPK hari ini melakukan OTT terhadap pegawai Kantor Pratama Pajak (KPP) Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Operasi tersebut terkait restitusi pajak.

Pada saat yang sama, lembaga antirasuah itu juga melakukan OTT di Jakarta menyasar pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Benar sekali, kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi mengenai OTT di Ditjen Bea dan Cukai.

Namun, Fitroh belum bisa memberikan informasi banyak mengenai operasi senyap di Jakarta tersebut.

Di tempat terpisah, Kasubdit Humas dan Penyuluhan DJBC Budi Prasetyo mengkonfirmasi operasi tersebut.

“Saat ini sedang berlangsung pemeriksaan oleh Tim KPK terhadap pejabat BC (Bea Cukai),” ujar Budi kepada Eranasional di Jakarta, Rabu (4/2).

Budi menyatakan instansinya berkomitmen untuk menyatakan kooperatif dan menghormati proses yang sedang berlangsung.

“Kami masih mengikuti perkembangan lebih lanjut,” tandas dia.

Hal itu direspon Menkeu Purbaya terkait soal anggaran untuk iuran Board of Peace yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

“Nanti pasti selalu lewat Kemhan. Bila anggaran tidak cukup pihaknya memastikan akan ada realokasi dari pos anggaran lain,” ujar Menkeu Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (03/02/2026).

Perlu diketahui, Presiden Prabowo Subianto Presiden telah menandatangani Board of Peace Charter pada 22 Januari 2026 di Davos, Swiss.

Penandatanganan tersebut menjadi langkah simbolis masuknya Indonesia sebagai anggota Dewan Perdamaian yang digagas oleh Presiden AS Donald Trump.

Dalam ketentuan yang ditetapkan, iuran keanggotaan Board of Peace dipatok sebesar USD1 miliar atau setara Rp16,76 triliun, mendekati Rp17 triliun.

“Kalau enggak cukup ya kita realokasi, yang penting adalah kita akan menjaga anggarnya tetap terjaga,” tandasnya.

Purbaya menilai pengunduran diri Dirut BEI Iman tidak berdampak negatif pada keuangan negara, justru menjadi sinyal positif bagi pasar modal.

“Nggak ada juga (dampaknya) ke fiskal. Saya untung kalau dia mundur, bukan saya yang bayar juga gajinya. Nggak ada juga (dampaknya) ke fiskal. Ini justru sinyal yang positif, ujar Purbaya kepada wartawan di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Purbaya menilai mundurnya Iman Rachman menunjukkan respon cepat pemerintah terhadap anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terjadi dalam dua hari terakhir.

Menurutnya, langkah Iman akan meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi, baik di pasar modal maupun sektor riil.

“Artinya, investor di pasar modal maupun di sektor riil lihat bahwa kita meng-handle masalah dengan cepat dan sungguh-sungguh. Jadi, yang tadi ragu-ragu mestinya akan lebih yakin bahwa arah ke depan lebih baik,” kata Purbaya.

Purbaya menilai rekomendasi diri Dirut BEI merupakan bentuk tanggung jawab atas kesalahan fatal Iman Rachman yang tidak menyetujui masukan dari Morgan Stanley Capital International (MSCI), sehingga memicu IHSG amblas 8 persen.

“Dia tidak mem-follow-up masukan atau pertanyaan dari MSCI. Itu kesalahan fatal yang menyebabkan koreksi tajam. Jika tidak segera diperbaiki, ini bisa menimbulkan dampak ekonomi tidak stabil,” ujar Purbaya.

Purbaya juga menyebut momentum amblasnya IHSG justru jadi kesempatan bagi investor pasar modal untuk membeli saham-saham karena harganya sedang jatuh.

“Wah ini positif, kalau orang yang ngerti mah. Kalau yang ngerti mah bye, serok-serok,” tandas Purbaya.

Di tempat terpisah, Dirut BEI Iman Rachman resmi mengundurkan diri pada Jumat (30/1), menyusul anjloknya IHSG yang dipicu oleh pembekuan sementara saham-saham Indonesia dalam indeks MSCI.

“Saya sebagai direktur dan utama Bursa Efek Indonesia dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi dua hari kemarin menyatakan diri sebagai direktur utama Bursa Efek Indonesia,” ujar Iman dalam konferensi pers di Gedung BEI.

Iman pengunduran diri dilakukan demi kepentingan pasar modal Indonesia.

“Semoga dengan pengunduran diri saya ini pasar modal kita jadi lebih baik,” ujarnya.