Hal itu disampaikan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro.

“Acara pelantikan dilaksanakan Jumat pagi,” jelas Deni, Kamis 22 Mei 2025.

Kata dia, pelantikan itu akan dilakukan terhadap semua Dirjen di Kemenkeu.

“Semua dirjen di Kemenkeu akan dilantik besok. Ada yang tetap, ada yang rotasi, ada yang baru,” jelasnya.

Deni mengatakan Kemenkeu juga akan melaksanakan konferensi pers setelah acara pelantikan.

“Untuk acara pelantikan, kita sediakan live stream dan ruangan, sedangkan untuk tanya jawabnya bisa dilakukan saat prescon setelahnya,” ujarnya.

Namun, dia enggan membeberkan nama-nama yang akan mengisi posisi baru.

Namun, penyampaian laporan ini dinilai terlambat, terutama untuk data Januari 2025, yang baru diumumkan lebih dari sebulan setelah periode berakhir.

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan, Anis, menyoroti keterlambatan ini.

“Kondisi tersebut tentu menimbulkan tanda tanya bagi masyarakat. Apa yang sebenarnya terjadi dengan APBN Januari 2025?” ujarnya di Jakarta, Jumat, 14 Maret 2025.

Menurut Anis, pertanyaan publik terjawab setelah data dirilis. Ternyata, APBN Januari hingga Februari 2025 mengalami kontraksi, baik dari sisi penerimaan maupun belanja negara.

“Sejak awal, Kementerian Keuangan seharusnya mencegah pelebaran defisit APBN 2025. Tren penurunan penerimaan pajak dan belanja yang tinggi bisa membebani APBN ke depan,” tegasnya.

Anis, yang juga anggota Komisi XI DPR RI, memaparkan rincian penerimaan negara per Januari 2025. Penerimaan pajak hanya mencapai Rp 88,89 triliun, atau 4,06% dari target, turun 41,86% secara year-on-year (yoy).

Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 26,29 triliun (8,72% dari target), naik 14,75% (yoy).

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat Rp 42,13 triliun (8,2% dari target), turun 3,03% (yoy). Adapun penerimaan hibah hanya Rp 9,8 miliar.

Di sisi belanja, realisasi belanja pemerintah pusat hingga Januari 2025 mencapai Rp 86,04 triliun, turun 10,75% (yoy). Rinciannya, belanja kementerian/lembaga (K/L) hanya Rp 24,38 triliun (turun 45,5%), sementara belanja non-K/L mencapai Rp 61,66 triliun (naik 19,43%). Transfer ke Daerah (TKD) tercatat Rp 94,73 triliun.

Anis menyebut, belanja yang lebih besar daripada pendapatan membuat APBN Januari 2025 mengalami defisit sebesar Rp23,5 triliun (0,10% terhadap PDB).

“Ini berbanding terbalik dengan Januari 2024, ketika APBN masih surplus Rp 35,1 triliun (0,16% terhadap PDB). Ini pertama kalinya APBN defisit di bulan Januari sejak 2022,” jelasnya.

Defisit tersebut menyebabkan pembiayaan anggaran Januari 2025 melonjak menjadi Rp 154 triliun, naik 43,5% dari realisasi Januari 2024 sebesar Rp 107,3 triliun. Keseimbangan primer APBN Januari 2025 juga turun drastis menjadi Rp 10,61 triliun, turun 83,7% (yoy) dari Rp 65,25 triliun di Januari 2024.

Anis mengingatkan, meski kinerja APBN Januari 2025 masih dalam koridor frame APBN 2025, tekanan di awal tahun harus diwaspadai.

“Beberapa kebijakan seperti Coretax dan perubahan PPN diduga memengaruhi kinerja APBN. Kemenkeu dan kementerian terkait harus lebih hati-hati dalam merumuskan kebijakan yang berdampak pada perekonomian,” tegasnya.[]

Isu tersebut kemudian dikonfirmasi kepada Sri Mulyani setelah menghadap Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu 12 Maret 2025.

Namun saat ditanya, Sri Mulyani yang pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan untuk Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo hanya merespons dengan senyum.

Sri Mulyani hanya memberikan keterangan singkat perihal apa yang dibahas dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo.

Menurut Sri Mulyani, dirinya menghadap Presiden Prabowo untuk melaporkan mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan lain-lain yang tidak diungkapkannya.

“Ya melaporkan saja, mengenai APBN dan lain-lain,” ujar Sri Mulyani.

Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani juga dikonfirmasi bagaimana dengan konferensi pers laporan APBN periode Januari 2025 yang belum di rilis.

“Konferensi pers besok saja lah dibahas. Makasih, ya,” ujarnya sambil berlalu. []

Foto itu diunggah di akun Instagram pribadinya @smindrawati, setelah Presiden Prabowo Subianto mengumumkan jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, pada Minggu, 20 Oktober 2024 malam

Dalam pengumuman itu, Sri Mulyani dalam menjalankan tugasnya sebagai bendahara negara akan ditemani oleh Suahasil Nazara dan Thomas Djiwandono yang sebelumnya sudah menjabat sebagai Wamenkeu di Kabinet Indonesia Maju.

Sedangkan satu Wamenkeu lainnya yakni Anggito Abimanyu, yang merupakan mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) di era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Malam ini di Istana Merdeka – Berfoto bersama tiga calon Wakil Menteri Keuangan: Suahasil Nazara, Thomas Djiwandono, Anggito Abimanyu di Kabinet Merah Putih,” tulis Sri Mulyani.

Sri Mulyani menambahkan, dirinya dan tiga wamenkeu akan menjaga amanah dari Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan tugas di Kemenkeu.

“Kompak bertugas menjaga dan mengelola Keuangan Negara dengan baik dan amanah,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Prabowo Subianto telah resmi mengumumkan jajaran menteri, wakil menteri, hingga kepala badan di Kabinet Merah Putih, Minggu 20 Oktober 2024.

Adapun sebelumnya, Prabowo sempat memanggil lebih dari 100 nama sebagai calon menteri dan wakil menterinya pada pekan lalu di kediamannya di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Para calon menteri dan calon wakil menteri sebelumnya juga telah mengikuti pembekalan atau Hambalang Retread yang berlangsung selama dua hari di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada pekan lalu.

Setelah pelantikan kabinet pada Senin 21 Oktober 2024, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih dikabarkan akan mengikuti pembekalan di Akmil, Magelang, Jawa Tengah, pada tanggal 23-27 Oktober 2024. []

JAKARTA, Eranasional.com- Mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Muhammad Said Didu angkat suara wacana kenaikan harga rokok.

Hal itu disampaikan munculnya pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang mengatakan, konsumsi rokok masyarakat miskin cenderung tinggi.

“Sekitar 80% perokok adalah orang miskin. Menaikkan cukai rokok, apakah orang miskin berhenti atau mengurangi merokok?” ungkap Said Didu melalui akun Twitternya, Jumat (4/11/2022).

Malah kata Didu, wacana kenaikan harga rokok berpotensi membuat utang rakyat semakin menumpuk.

“Justru yang terjadi kemungkinan besar adalah orang miskin akan makin miskin karena harus bayar cukai untuk negara demi bayar utang yang menumpuk,” bebernya.

Diketahui sebelumnya, Sri Mulyani membandingkan konsumsi rokok dan makanan pokok yang mengandung protein.

Kata dia, masyarakat miskin lebih memilih membeli rokok daripada makanan seperti telur, ayam, tahu dan tempe. Padahal menurutnya, sumber protein tidak ada di rokok.

JAKARTA — Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan kepada para menteri terkait untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial dan obat-obatan gratis kepada masyarakat. Bantuan diharapkan meringankan beban masyarakat di tengah kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

“Saya minta jangan sampai terlambat, baik itu PKH (Program Keluarga Harapan), baik itu BLT (Bantuan Langsung Tunai) Desa, baik itu Bantuan Sosial Tunai (BST), jangan ada yang terlambat. Dan yang paling penting lagi adalah bantuan beras, bantuan sembako. Minggu ini harus keluar, percepat, betul-betul ini dipercepat,” kata Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas melalui konferensi video mengenai evaluasi PPKM Darurat dari Istana Merdeka, kemarin.

Atas arahan Presiden, Menteri Sosial Tri Rismaharini dan jajaran bergerak cepat. Mensos memutuskan meningkatkan bantuan sosial regular dan juga penambahan bantuan khusus dalam rangka mencukupi kebutuhan pokok berupa beras.

“Untuk bansos PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako, sudah disalurkan sejak awal Juli,” kata Mensos dalam Konferensi Pers Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat, melalui telekonferensi. Sabtu (17/72021)

Hadir bersama dalam kesempatan itu, Menko Maritim dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono.

Secara umum, dalam rangka pelaksanaan program perlindungan sosial, Kemensos mengoptimalisasi program bansos reguler, yakni PKH, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako, dan BST. PKH salur tahap ketiga yakni untuk bulan Juli-Agustus-September, disalurkan pada Juli 2021.

“Kemensos juga mencairkan BST untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama 2 bulan yakni Mei Juni, yang cair pada Juli. Kemudian sebanyak 18,8 juta KPM BPNT/Kartu Sembako mendapatkan tambahan dua 2 bulan, yakni pada bulan Juli dan Agustus,” kata Mensos.

Anggaran untuk PKH sebesar Rp28,3 triliun, dan BPNT/Kartu Sembako sebesar Rp42,3 triliun yang disalurkan melalui Bank-bank Milik Negara (Himbara). Kemudian untuk BST anggaran sebesar Rp15,1 triliun yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia.

“Dengan bansos ini diharapkan meningkatkan daya beli masyarakat,” kata Mensos.

Selain itu, Kemensos juga bermitra dengan Perum Bulog menyalurkan beras dengan total volume sebesar 200.000.000 kg untuk 10 juta KPM PKH dan 10 juta KPM BST dengan paket besar 10 kg per KPM.

“Yang menyalurkan Perum Bulog, Kemensos hanya mengirimkan data penerima kepada Menkeu. Tujuan penyaluran beras untuk memenuhi sebagian kebutuhan pokok para KPM yang terdampak pandemi,” kata Mensos.

Selain itu, ada juga bantuan beras sebesar Rp5 kg yang khusus merupakan program Kemensos. Bantuan diberikan kepada masyarakat pekerja sektor informal yang tidak bisa bekerja karena terdampak oleh PPKM Darurat.

Mereka di antaranya pedagang kaki lima, pemilik warung, pengemudi ojek, pekerja lepas, dan sebagainya di Jawa dan Bali.

“Data penerima bantuan beras 5 kg ini dari usulan pemerintah daerah. Penerima adalah mereka yang tidak menerima atau di luar penerima 3 jenis bansos reguler, yakni PKH, BPNT/Kartu Sembako dan BST,” kata Mensos.

Bantuan beras disalurkan melalui Dinsos Kab/Kota untuk warga terdampak Covid-19 di seluruh Kab/Kota di wilayah Jawa dan Bali. “Masing-masing mendapatkan bantuan 3.000 paket @5 kg untuk 122 kab/kota, dan 6.000 paket @5 kg untuk enam ibukota provinsi,” kata Mensos.