Penegasan tersebut disampaikan Menko Airlangga dalam konferensi pers Pembekalan Nasional Talenta Semikonduktor 2026 di Menara Batavia, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

“Kalau dari segi energi, karena kebetulan kita sudah tanda tangan ART (Agreement of Reciprocal Trade), memang suplai dari energi kita sudah juga melakukan MoU dengan Amerika Serikat dan juga Pertamina punya akses di Venezuela,” kata Menko Airlangga.

Menko Airlangga mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah alternatif pasokan energi, termasuk melalui kerja sama perdagangan dengan Amerika Serikat serta akses pasokan yang dimiliki PT Pertamina di Venezuela.

“Kalau dari segi energi, karena kebetulan kita sudah tanda tangan ART (Agreement of Reciprocal Trade), memang suplai dari energi kita sudah juga melakukan MoU dengan Amerika Serikat dan juga Pertamina punya akses di Venezuela,” kata Menko Airlangga.

Melalui dokumen kesepakatan dagang resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat, Indonesia juga berkomitmen membeli komoditas energi dari Negeri Paman Sam senilai sekitar 15 miliar dolar Amerika Serikat.

Nilai tersebut meliputi impor liquefied petroleum gas (LPG) sebesar 3,5 miliar dolar AS, minyak mentah 4,5 miliar dolar AS, serta bensin hasil kilang sekitar 7 miliar dolar AS.

Pemerintah Pantau Situasi Global

Menko Airlangga menambahkan bahwa pemerintah terus memantau perkembangan situasi global yang dinilai sulit diprediksi. Menurutnya, Indonesia kini lebih siap menghadapi ketidakpastian tersebut dengan belajar dari pengalaman lonjakan harga energi yang terjadi saat konflik Rusia dan Ukraina.

Ia menjelaskan bahwa dinamika kenaikan harga energi memiliki dua sisi. Di satu sisi pemerintah harus menjaga stabilitas subsidi energi agar tidak membebani masyarakat, namun di sisi lain kenaikan harga komoditas juga dapat meningkatkan penerimaan negara.

“Di satu sisi itu yang terkait dengan subsidi kita jaga dan pemerintah kemarin sudah siapkan bahwa subsidi ya kita akan lanjutkan. Dan APBN itu sebagai buffer untuk meredam fluktuasi harga. Tapi di lain pihak tentu ada kenaikan tambahan penerimaan kalau (harga) komoditas itu naik,” tuturnya.

Meski demikian, Menko Airlangga menilai masih terlalu dini untuk menghitung secara pasti dampak konflik di Timur Tengah terhadap kondisi ekonomi global maupun Indonesia.

“Kita tentu melihat situasinya, masih too early to call,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menilai ketidakpastian global juga dapat membuat investor cenderung menahan ekspansi.

Dalam situasi tersebut, menurut Airlangga, ketahanan ekonomi dan kemampuan bertahan menjadi faktor penting bagi negara dalam menghadapi dinamika global

“Inilahh yang harus kita dorong karena the new world juga membuat semua investasi akan melihat kembali, dan juga akan menahan karena dalam situasi seperti ini tentu daya tahan, resilensi itu yang paling utama termasuk juga disektor ekonomi,” tandas dia.

Penegasan tersebut disampaikan Menko Airlangga dalam menanggapi laporan Fitch Ratings yang resmi merivisi Outlook atau prospek penerbitan surat utang global jangka panjang Indonesia dari semula stabil menjadi negatif, dengan peringkat ‘BBB”.

“Dan tentu beberapa hal yang kita lihat, perlu kita perkuat adalah di segi penerimaan. Pemerintah sudah paham itu,” ucap Menko Airlangga kepada wartawan usai menghadiri acara “Pembekalan Nasional Talenta Semikonduktor”, di Menara Batavia, Jakarta Pusat, Kamis (5/3/2026).

Dia menjelaskan akan mempelajari lebih jauh ihwal laporan lembaga pemeringkat internasional tersebut.

“Oleh karena itu salah satunya adalah dengan Coretax yang kemarin sudah didorong di Kementerian Keuangan. Nah kita akan terus kawal aja Coretax ini agar rasio tax kita bisa kita tingkatkan.”

Di sisi lain, dia menyebut perekonomian Indonesia saat ini memang terpengaruh dampak eskalasi yang terus meningkat di Timur Tengah. Sehingga outlook perekonomian di dunia diperkirakan akan banyak perubahan dengan perkembangan di Timur Tengah.

“Namun yang terpenting Fitch Ratings tetap mempertahankan peringkat utang di level ‘BBB’. Tetapi yang penting kan Indonesia tetap Investment grade,” tandas Menko Airlangga.

Penegasan tersebut disampaikan Menko Airlangga kepada wartawan usai merespon harga minyak sampe 82 per barel.

“Ya pertama tentu kalau perang yang terjadi di Iran udah pasti yang terganggu adalah supply minyak. Dan supply minyak itu karena Selat Hormuz aksesnya ditutup jadi terganggu, belum juga laut merah (Red Sea). Jadi kita lihat berapa jauh pertempuran ini akan terus berlaku,” ujar Menko Airlangga kepada wartawan seperti dikutip di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (2/3/2026).

Penutupan jalur penting itu dinilai dapat mengerek harga minyak mentah global yang pada akhirnya berimbas pada harga energi di berbagai negara, termasuk Indonesia.

“Otomatis (BBM) akan naik, sama seperti saat perang Ukraina, kan naik. Tetapi, kali ini suplai dari Amerika juga akan meningkat, dan OPEC juga meningkatkan kapasitasnya,” kata Menko Airlangga.

Menurutnya, tekanan harga masih bisa tertahan karena suplai minyak dari AS meningkat serta Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) turut menambah kapasitas produksi.

Pemerintah memiliki antisipasi potensi gangguan pasokan dari kawasan Timur Tengah setelah menjalin nota kesepahaman (MoU) untuk memperoleh suplai minyak dari luar kawasan tersebut.

Salah satunya melalui langkah PT Pertamina (Persero) yang menjalin kerja sama dengan sejumlah perusahaan energi asal AS.

“Pemerintah sudah punya MoU untuk mendapatkan suplai dan non-Middle East. Misalnya, kemarin Pertamina sudah bikin MoU dengan Amerika, beberapa dengan Chevron, dengan Exxon, dan yang lain-lain,” tandas Menko Airlangga.

“Pemerintah sudah punya MoU untuk mendapatkan suplai dari non-Middle East. Misalnya, kemarin Pertamina sudah bikin MoU dengan Amerika, beberapa dengan Chevron, dengan Exxon, dan yang lain-lain,” kata Menko.

Adapun Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) dilaporkan menutup Selat Hormuz di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah pada Sabtu (28/2/2026).

Pada hari yang sama, AS bersama Israel melancarkan serangkaian serangan terhadap sejumlah target di Iran, termasuk Ibu Kota Teheran, yang menyebabkan kerusakan bangunan an korban sipil.

Menko Airlangga menambahkan kinerja pasar keuangan nasional juga menunjukkan tren positif, yang tercermin dari capaian Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mencatat rekor tertinggi sejak Januari dan menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan Asia.

Optimisme tersebut didasarkan pada kondisi indikator ekonomi makro yang hingga akhir tahun dinilai masih solid, mencakup kinerja pasar keuangan, sektor eksternal, hingga moneter yang menunjukkan tren positif.

“Sejumlah indikator utama masih berada pada level yang solid. Kami laporkan bahwa situasi indikator ekonomi makro sampai akhir tahun ini masih baik, termasuk terkait dengan indeks harga saham pun all time high dari Januari naik 20 persen dan ini salah satu tertinggi di Asia,” ujar Airlangga dalam laporannya kepada Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin(15/12/2025).

Ia juga menyampaikan bahwa kinerja perdagangan luar negeri Indonesia masih mencatatkan hasil positif. Neraca perdagangan dilaporkan mengalami surplus sebesar 2,39 miliar dolar AS.

Sementara itu, kata Menko Airlangga, pada transaksi berjalan tahun 2025, Indonesia membukukan surplus sekitar 4 miliar dolar AS, meskipun sektor keuangan mencatatkan defisit sebesar 8,1 miliar dolar AS.

Selain itu, cadangan devisa Indonesia tetap berada pada posisi yang kuat, yakni sekitar 150 miliar dolar AS, yang menjadi penopang stabilitas perekonomian nasional.

Dari sektor perbankan, Airlangga menyebutkan pertumbuhan kredit masih bergerak positif dengan capaian 7,36 persen. Di sisi kebijakan fiskal, uang primer yang disalurkan pemerintah tercatat tumbuh sebesar 13,3 persen atau setara dengan Rp2.136 triliun.

Dengan berbagai indikator tersebut, Airlangga menyatakan optimisme bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini dapat tercapai sesuai rencana, yakni di kisaran 5,2 persen.

“Jadi, efeknya tahun depan akan positif, dan juga tahun ini dengan tadi sebagian dari kementerian/lembaga, penggunaan anggarannya juga baik, jadi target 5,2 persen tahun ini insya Allah tercapai dan kuartal 4 juga insya Allah kenaikannya di atas 5,4 persen,” kata Airlangga.

Prabowo menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat fondasi inklusi dan kesehatan keuangan nasional sebagai bagian dari agenda transformasi ekonomi.

Hal itu disampaikan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (27/11).

“Bapak Presiden juga melihat dan mendengarkan, serta menyampaikan bahwa dengan 88,7 juta rumah tangga di seluruh Indonesia, itu ada yang terdorong untuk memiliki rekening,” kata Airlangga.

Airlangga mengatakan kebijakan ini bertujuan untuk efektivitas penyaluran bantuan dan peningkatan inklusi keuangan dari pemerintah.

Ia menyebut kepemilikan rekening bank merupakan perluasan akses atas keuangan nasional.

Airlangga menjelaskan saat ini tingkat inklusi keuangan di Indonesia sudah menyentuh angka 92,7 persen. Namun, tingkat literasi keuangan baru di angka 66,4 persen.

“Namun angka 66,64 persen literasi ini sudah lebih tinggi dari rata-rata negara OECD terkait literasi keuangannya, dan Indonesia juga menyampaikan ada pelajar yang sudah mempunyai rekening sebesar 58 juta,” tandas dia.

Hal itu dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Festival Ekonomi dan Keuangan Digital (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) di JCC Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (30/10).

Jumlah itu meningkat dari sekitar 4 persen – 5 persen saat ini. Ia mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk mencapai target itu

“Dengan berbagai tindakan dan strategi kebijakan antara lain telah diterbitkan Buku Putih Strategi Nasional Ekonomi Digital yang menjadi pedoman pengembangan digital ke depan agar terarah dan berkelanjutan,” kata Menko Airlangga.

Menko Airlangga mengatakan ekonomi digital menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi lebih cepat. Ekonomi digital RI telah tumbuh pesat dan menjadi salah satu yang terbesar di kawasan Asia Tenggara.

Pada tahun 2024, sambung Airlangga, nilai ekonomi digital RI mencapai US$90 miliar atau Rp 1.497 triliun (kurs Rp16.636 per dolar AS). Angka itu ditargetkan tumbuh US$400 miliar atau Rp6.654 triliun pada tahun 2030.

Salah satu yang didukung adalah sektor keuangan digital, kata Airlangga.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menargetkan volume transaksi ekonomi dan keuangan digital (EKD) Indonesia tembus 147,3 miliar transaksi pada tahun 2030. Jumlah itu naik 4 kali lipat dibandingkan volume transaksi hari ini sebanyak 37 miliar transaksi.

“Kami perkirakan yang sekarang EKD, ekonomi keuangan digital, volume transaksinya 37 miliar transaksi akan naik 4 kali lipat, 147,3 miliar transaksi,” katanya.

Ia juga membayangkan sistem transaksi pembayaran digital yang sekarang 13 ribu transaksi akan naik menjadi 48,6 miliar transaksi pada tahun 2030.

“Nilainya tadi kurang lebih sekitar Rp14 triliun – Rp15 triliun per tahun, kalikan 4 kali,” katanya.

Menko Airlangga menyebut hal itu dilakukan demi meningkatkan daya beli karyawan yang bekerja di sektor tersebut.

Ia menjelaskan besaran pajak yang akan ditanggung pemerintah mulai dari Rp400 ribu hingga Rp600 ribu setiap bulannya.

“Tentunya program itu untuk meningkatkan daya beli karena pajaknya kan ditanggung oleh pemerintah. Jadi itu sekitar Rp400 ribu-Rp600 ribu per bulan,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (29/10).

Untuk melaksanakan kebijakan itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2025 tentang PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun 2025. Peraturan diteken Purbaya pada 20 Oktober lalu.

Isi aturan; Pemerintah memberikan insentif pajak penghasilan (PPh) pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) kepada pekerja di sektor pariwisata.

“Bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat, diperlukan dukungan pemerintah melalui paket kebijakan ekonomi 2025 untuk program percepatan 2025, antara lain berupa perluasan pemberian fasilitas fiskal fiskal penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah untuk sektor pariwisata,” bunyi pertimbangan tersebut.

Pasal 4A Pengaturan insentif pajak untuk pegawai di sektor pariwisata berlaku selama masa pajak Oktober-Desember 2025.

Pada bagian tambahan tersebut sektor pariwisata yang mendapatkan insentif mencakup hotel, agen perjalanan, restoran, rumah atau warung makan, hingga jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran (MICE).