“Kedatangan saya ke sini untuk meninjau seberapa jauh operasional Proyek Strategis Nasional Refinery Development Master Plan (PSN RDMP) Balikpapan sebagai bagian dari urat nadi ketahanan energi nasional,” ungkap Menko Polkam Djamari saat melaksanakan kunjungan kerja di PT. Kilang Pertamina Balikpapan (KPB) di Balikpapan, Kalimantan Timur pada Selasa (3/3/2026).

Menindaklanjuti situasi global yang memanas di Timur Tengah yang dapat mempengaruhi harga minyak, maka Menko Polkam mengingatkan pentingnya menjaga ketersediaan BBM di tingkat nasional.

“Agar PSN RDMP Balikapapan ini benar-benar dijaga sebaik mungkin bersama-sama oleh semua pihak terkait. Pangdam dan Kapolda agar pelihara dan tingkatkan keamanan wilayah. Jalur laut agar dijaga ketertibannya sehingga tidak ada kejadian atau kecelakaan yang merusak jalur pipa minyak,” jelasnya.

Progres PSN RDMP Balikpapan

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT. KPB Bambang Harimurti menyampaikan progress PSN RDMP Balikpapan, overview operasional Kilang dan kemampuan kilang Balikpapan yang mengolah sejumlah 360 ribu barel minyak per hari.

Bambang melaporkan bahwa sampai dengan hari ini progres PSN RDMP sudah mencapai lebih dari 97% dan operasional produksi berjalan baik untuk mendukung, kebutuhan energi nasional.

“Kilang Balikpapan tidak secara langsung terpengaruh dengan terganggunya pasokan minyak dari Timur Tengah, karena sumber minyak mentahnya bukan dari sana melainkan dari lokal Indonesia dan seputar Asia Tenggara,” jelasnya.

Ketahanan BBM Nasional 20 Hari

Kemudian Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud juga menyampaikan terima kasih kepada Menko Polkam yang telah meninjau Kilang Balikpapan, dan berharap akan dapat lebih meningkatkan koordinasi keamanan sebagai syarat utama beroperasinya Kilang minyak Balikpapan.

“Saat ini ketahanan BBM nasional 20 hari. Kita belum punya cadangan energi nasional, yang ada cadangan operasional, maka disarankan perlu segera ada upaya untuk mewujudkan cadangan energi nasional. Gubernur memohon kepada Menko Polkam untuk meningkatkan koordinasi dan membangun sinergi untuk mewujudkan ketahanan energi nasional,” ungkapnya

Pertemuan ini juga dihadiri oleh Sesmenko Polkam Letjen TNI Mochammad Hasan, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Krido Pramono, Deputi Bidkor Poldagri Kemenko Polkam Mayjen TNI (Purn.) Heri Wiranto, Wakapolda Kalimantan Timur Brigjen Pol Adrianto Jossy Kusumo, Danlanud Dhomber Balikpapan Kol. Pnb. Kisworo, beserta jajaran terkait.

Pertemuan yang dipimpin bersama oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago dan Mendagri Australia Tony Burke MP ini membahas berbagai isu keamanan prioritas kedua negara serta dampaknya terhadap stabilitas kawasan.

Isu yang dibahas meliputi keamanan domestik dan regional, kontra-terorisme, keamanan maritim, migrasi ilegal, keamanan siber dan perlindungan infrastruktur kritikal, serta kejahatan transnasional, termasuk peredaran gelap narkoba.

Menko Polkam Djamari Chaniago menegaskan bahwa kerja sama keamanan Indonesia–Australia memiliki arti strategis, tidak hanya bagi kedua negara, tetapi juga bagi stabilitas kawasan.

“Kerja sama ini merupakan kepentingan bersama Indonesia dan Australia dan berdampak bagi stabilitas regional. Karena itu, penguatan kerja sama harus terus ditingkatkan,” ujar Menko Polkam.

Menko Polkam juga menegaskan komitmen kedua negara untuk memperkuat kerja sama dalam penanganan isu pelayaran, penangkapan ikan ilegal, penyelundupan manusia dan narkoba, serta berbagai pelanggaran di ruang siber. Pertemuan MCM selanjutnya akan dilaksanakan di Indonesia.

Tingkatnya Ancaman Global

Sementara itu, Mendagri Australia Tony Burke MP menyatakan bahwa meningkatnya berbagai ancaman global menuntut Indonesia dan Australia untuk terus memperdalam kerja sama keamanan.

“Apa yang telah kita lakukan sejauh ini sudah baik, namun belum cukup. Kita perlu melakukan lebih banyak langkah konkret untuk memastikan keamanan masyarakat di kedua negara,” kata Tony Burke.

Pertemuan ditutup dengan adopsi Joint Communique yang memuat hasil pembahasan serta langkah tindak lanjut guna memperkuat kerja sama keamanan ke depan.

Delegasi Indonesia antara lain terdiri dari Sekretaris Kemenko Polkam Letjen TNI Mochammad Hasan, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam Dubes Mohammad K. Koba, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait, yaitu Kemlu, Kemenimipas, Kemenkomdigi, KPPPA, KKP, Polri, BIN, BSSN, BNN, BNPT, Bakamla, PPATK, LPSK, dan KBRI Canberra.

Delegasi Australia dihadiri Duta Besar Australia untuk Indonesia Rod Brazier, Acting Head of National Security Ciara Spencer, serta perwakilan Australian Border Force (ABF), Australian Federal Police (AFP), dan unsur terkait lainnya.

Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 yang dilaksanakan secara hybrid di Kantor Kemenko Polkam, Selasa (23/12/2025) dan dihadiri oleh kementerian/lembaga terkait, serta unsur Forkopimda se-Indonesia.

“Berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, pengamanan Natal dan Tahun Baru dilaksanakan secara terpadu, antisipatif, dan humanis dengan mengutamakan keselamatan masyarakat serta stabilitas keamanan,” ujar Menko Djamari.

Ia menyampaikan bahwa evaluasi pengamanan Natal dan Tahun Baru sebelumnya menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat dengan jumlah pelaku perjalanan mencapai sekitar 95 juta orang. Meski demikian, kinerja pengamanan dinilai menunjukkan hasil positif.

“Penurunan angka kecelakaan lalu lintas pada tahun 2024 mencapai sekitar 25 persen dibandingkan tahun 2023, serta penurunan jumlah korban kecelakaan sebesar 0,51 persen,” kata Menko Polkam.

Menurutnya, keberhasilan tersebut menjadi acuan dalam menyiapkan langkah-langkah strategis dan efektif untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat selama periode libur akhir tahun ini.

Namun, Menko Djamari mengingatkan potensi kerawanan yang harus diantisipasi secara serius dan terpadu, terutama menjelang arus mudik dan arus balik.

“Peningkatan mobilitas masyarakat dalam periode libur panjang berpotensi menimbulkan kemacetan lalu lintas, meningkatnya angka kecelakaan, serta gangguan keamanan berupa kejahatan jalanan dan praktik premanisme,” ujarnya.

Selain aspek keamanan, Menko Polkam menyoroti ancaman bencana alam yang meningkat akibat kondisi cuaca ekstrem. Ia juga mengingatkan potensi gangguan cuaca di Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan yang dapat berdampak pada aktivitas masyarakat.

“Banjir dan longsor di Sumatera, bahkan di Jawa Tengah, telah menimbulkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur luas sehingga dibutuhkan respons dan perhatian serius dari kita semua,” tegasnya.

Menko Polkam menekankan pentingnya kesiapsiagaan lintas sektor karena pengamanan Nataru tidak hanya melihat kelancaran lalu lintas saja, tetapi bencana alam yang mungkin dihadapi.

Ia juga mengingatkan agar pengawasan terhadap sarana dan prasarana transportasi dilakukan secara ketat, termasuk kondisi pengemudi, serta meminta seluruh jajaran menyiapkan personel dan peralatan secara optimal.

“Forkopimda harus bekerja secara terpadu dan kompak. Kekompakan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas di daerah. Jangan sampai keterlambatan kita melakukan pengamanan dan pertolongan terjadi karena kita tidak siap dari sejak awal,” tegasnya.

Menutup arahannya, Menko Polkam menekankan pentingnya menjaga keamanan rumah ibadah dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

“Berikan ketenteraman dan kenyamanan kepada masyarakat untuk menikmati libur panjang, termasuk saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah Natal dan Tahun Baru,” katanya.

Penyerahan secara simbolis dilakukan Menko Djamari pada BNPB yang diterima Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Jarwansah.

Penyerahan mobil penjernih air digelar di Posko Pendampingan BNPB, Shelter Galaxy Lapangan Udara Sultan Iskandar Muda, Sabtu (13/12/2025).

Dalam prosesi penyerahan, Menko Polkam juga meminta mobil penjernih air tersebut dites terlebih dahulu guna memastikan perangkat di dalamnya berfungsi baik.

Setelah menyerahkan mobil penjernih air, Menko Djamari langsung bertolak ke Kabupaten Bireuen. Terdapat tiga titik pemulihan bencana yang dikunjungi di Bireuen, yaitu Posko Pengungsian Desa Balee Panah, Kecamatan Juli; perbaikan Jembatan Teupin Mane, Kecamatan Juli; dan perbaikan Jembatam Teupin Reudeup, Kecamatan Peusangan Siblah Krueng.

Di Posko Pengungsian Desa Balee Panah, Menko Djamari menyerahkan bantuan dari Kemenko Polkam mulai dari bahan pangan, pakaian, hingga alat ibadah. Berdasarkan data, posko tersebut dihuni sekitar 900 jiwa. Di sana Djamari Chaniago juga spontan memberikan bantuan tambahan dana untuk masing-masing keluarga pengungsi.

Sejumlah hal yang dipastikan oleh Menko Polkam di posko pengungsian ini antara lain ketersediaan bahan makanan, kondisi dapur umum, pasokan air bersih, ketersediaan layanan dan tenaga medis, hingga kondisi para petugas yang mengurus pengungsi.

“Masalah ini bukan hanya masalah bapak dan ibu di sini, tapi masalah kita semua. Bukan hanya warga di sini yang sedih, kami pun di pusat merasakan kesedihan yang sama. Jadi mari kita bersama-sama melalui kondisi ini,” kata Djamari Chaniago pada para pengungsi.

Di lokasi peninjauan selanjutnya yakni Jembatan Teupin Mane yang terputus, Menko Polkam meninjau progres pembuatan jembatan bailey yang akan menjadi penghubung sementara kedua sisi jembatan.

Djamari Chaniago mendapatkan paparan dari Forkopimda setempat terkait progres pembangunan jembatan sementara. Di sana, Menko Polkam memberi tambahan dana untuk para personel yang bekerja membangun bailey, juga untuk sebuah masjid yang masih dalam proses pembangunan di sekitar jembatan.

Lokasi terkahir yang dikunjungi Menko Djamari adalah Jembatan Teupin Reudeup yang juga terputus akibat bencana pekan lalu. Hampir sama dengan jembatan sebelumnya, di lokasi ini juga tengah dibangun bailey untuk menjadi penghubung sementara dua sisi jembatan.

Dalam peninjauan Sabtu ini, Menko Polkam didampingi sejumlah pejabat terkait. Antara lain Sekretaris Kemenko Polkam, Letjen TNI Mochammad Hasan, Deputi I Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Deputi II Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam, dan Staf Khusus Menko Polkam.

Rapat tersebut difokuskan pada penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam rangka mempercepat penanganan dampak bencana, mulai dari evakuasi warga, distribusi bantuan kemanusiaan, hingga pemulihan infrastruktur dan pelayanan dasar.

Menko Polkam menegaskan pentingnya sinergi seluruh unsur pemerintah agar langkah penanganan di lapangan berjalan terpadu dan efektif sesuai arahan Presiden.

“Seluruh unsur yang terlibat harus bergerak secara terpadu sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing, agar arahan Presiden dapat ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan terukur di lapangan,” ujar Menko Polkam di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Dalam rapat tersebut, Menko Djamari menegaskan bahwa Polri, TNI, dan BIN memiliki peran strategis dalam mendukung penanganan bencana, baik dari aspek kemanusiaan, keamanan, maupun stabilitas nasional.

Ia meminta agar seluruh jajaran memperkuat kerja sama dan kesiapsiagaan agar dinamika di lapangan dapat dikelola dengan baik serta sejalan dengan kebijakan pemerintah.

“Polri dan TNI memiliki peran penting dalam mendukung penanganan di lapangan, termasuk pengamanan dan bantuan kemanusiaan, sementara BIN berperan dalam memperkuat pemantauan dan analisis situasi. Seluruhnya harus bekerja secara sinergis,” tegasnya.

Sebagai kementerian koordinator, Kemenko Polkam memastikan proses sinkronisasi kebijakan dan koordinasi pelaksanaan antarinstansi terus berjalan, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar respons pemerintah terhadap bencana dapat dilakukan secara cepat dan terukur.

Dalam kesempatan yang sama, Menko Polkam menegaskan bahwa upaya penanganan bencana dan pemulihan di wilayah terdampak memerlukan dukungan situasi yang kondusif agar seluruh kebijakan pemerintah dapat berjalan optimal.

“Karena itu, stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi prasyarat penting dalam mendukung kelancaran kerja pemerintah di lapangan. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban dan menyampaikan aspirasi secara tertib, damai, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Menko Djamari.

Ia meminta agar seluruh pihak mengedepankan sikap saling menghormati dan tidak mudah terprovokasi, baik di ruang publik maupun di ruang digital, sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif.

Lebih lanjut kata Menko Polkam, selain membahas tindak lanjut arahan Presiden terkait penanganan bencana, rapat tersebut turut menyinggung kesiapan pengamanan perayaan Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

“Pembahasan dilakukan sebagai langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional, seiring meningkatnya mobilitas masyarakat di akhir tahun,” tandas Menko Polkam.

“Kalian harus melaksanakan pendistribusian logistik sebaik mungkin, jangan menganggap itu hal mudah. Dan nantinya malah menyusahkan rakyat yang menerima,” tegas Menko Polkam Djamari seperti dikutip di Tapanuli Utara, Sumatera Barat, Jumat (5/12/2025).

Menko Polkam menekankan, bahwa penyaluran bantuan ini semua untuk kepetingan rakyat yang menjadi korban bencana, dan jangan dibuat semakin susah hanya karena bantuan atau makanan yang diberikan dalam kondisi tidak baik

“Jangan rakyat yang sedang susah, itu tambah susah dengan cara yang kita mendistribusikan bantuan. Kemasannya juga harus bagus, dan sebaik mungkin dapat menjangkau masyarakat di situ,” jelas Menko Polkam.

Posko Tanggap Darurat 

Pada saat peninjauan langsung kelapangan, Menko Polkam mengungkapkan rasa prihatin yang sebesar-besarnya kepada masyarakat yang mengalami musibah bencana dan akan memastikan pemerintah pusat hadir dalam menangani dan memulihkan keadaan di lokasi bencana.

“Kami datang kemari menemui ibu-ibu untuk menyampaikan rasa simpati. Bapak Presiden menitipkan salam, dan beliau berpesan untuk segera membantu, apapaun yang bisa dibantu, segera dibantu,” ungkapnya

Menko polkam juga menyampaikan pemerintah saat ini tengah berencana menyiapkan hunian sementara yang nantinya dapat digunakan oleh korban bencana, yang kehilangan tempat tinggal.

“Pak Bupati tadi telah menyampaikan akan segera menyiapkan hunian sementara, yang dibangun oleh pemerintah. Kemudian kita juga atasi jalur logistik, sambil membuka jalan,” jelasnya.