Luhut berpendapat pentingnya Presiden RI mendatang melanjutkan program pemerintahan yang telah dijalankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terbukti telah memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

“Program hilirisasi hingga pembangunan infrastruktur strategis harus dilanjutkan oleh presiden selanjutnya,” kata Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya, Sabtu, 3 Februari 2024.

Menurut dia, keberlanjutan program perlu dilakukan dan tidak mungkin selesai di era kepemimpinan Jokowi.

Dengan tegas politisi Partai Golkar ini menyatakan tidak setuju jika pemerintah selanjutnya melakukan perubahan. Sebab, perubahan berarti pemerintah mendatang akan mengulang kembali dari nol berbagai upaya untuk memajukan Indonesia.

“Kontinuitas menjadi kunci keberlanjutan, tidak perubahan. Karena perubahan artinya kita mulai dari nol lagi,” ujarnya.

Dia pun menilai, pihak-pihak yang menawarkan perubahan dalam pemerintahan hanya omong kosong.

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebutkan ternyata masih ada industri yang menguasai separuh dari total kebun sawit di Indonesia yang tidak membayar pajak.

Hal itu disampaikan Luhut saat meresmikan perusahaan daur ulang sampah plastik yang ada di Batam, Kamis lalu, 9 Maret 2023.

“Palm oil ini, pengalaman kita sekarang, kita ternyata menemukan yang bayar pajak di palm oil baru 7,5 juta hektare, mudah-mudahan 7,5 juta hektare itu benar,” ujar Luhut dalam sambutannya di acara tersebut.

Luhut juga mengungkapkan, semula diketahui total luas kebun sawit Indonesia sebesar 14,7 juta hektare. Namun setelah dilakukan audit, ternyata luas total sawit Indonesia mencapai 20,4 juta hektare. “Dari yang katanya 14,7 juta hektare, dan setelah kita audit ternyata 20,4 juta hektare,” katanya.

Ia melanjutkan, negara Indonesia memang kaya sumber daya alam, tetapi tidak dikelola dengan baik. “Anda bisa bayangkan negeri kita sangat kaya, tetapi tidak pernah kita manage secara baik. Sekarang melalui perintah presiden, kita lakukan itu semua,” kata Luhut.

Luhut pun merujuk pada data luasan sawit Indonesia yang dikeluarkan beberapa intansi pemerintah ataupun swasta berbeda-beda pada beberapa tahun belakangan ini, mulai dari 15 juta hektare, 16 juta hektare. Oleh sebab itu, sejak akhir Oktober 2022 lalu, Luhut memerintahkan untuk audit perkebun sawit usai kisruh harga minya goreng sawit berbahan sawit yang melonjak.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada pertengahan tahun lalu juga mempersoalkan tidak sinkronnya data antarlembaga dan kementerian soal sawit, khususnya industri sawit dan turunannya.

“Sampai saat ini tidak ada satu instansi pun yang punya data itu. Ada yang punya data 2010, ada yang punya data 2009 dan tidak ada data yang sama. Semua dari Kementerian dan daerah, enggak sama,” ujar Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh di Grand Hotel Sahid Jaya, Jakarta Pusat, pada Kamis, 7 Juli 2022.

BPKP sedang mendahulukan data mengenai penyelesaian keuangan negara untuk mendukung audit perusahaan sawit. Ateh mengatakan akan memetakan semua data yang dihimpun. Ia mengimbau kepada para instansi terkait industri sawit agar segera mengumpulkan data kepada para auditor BPKP. Ia bahkan mengaku timnya siap melayani hingga malam hari.***

JAKARTA – Polda Metro Jaya berencana akan memanggil Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan untuk diklarifikasi terkait laporan polisi yang ia buat soal dugaan fitnah dan pencemaran nama baik.

Luhut melaporkan Direktur Lokataru, Haris Azhar dan Koordinator KontraS, Fatia Maulida ke Polda Metro Jaya pada Rabu (22/9).

“Iya tentu akan di klarifikasi,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus saat dihubungi wartawan, Kamis (23/9).

Yusri belum membeberkan secara pasti kapan jadwal Luhut akan diperiksa untuk laporannya tersebut.

Haris Azhar dan Fatia Maulida dilaporkan atas tudingan fitnah dan pencemaran nama baik. Laporan polisi tersebut tertuang dengan nomor bukti laporan polisi STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA, 22 September 2021. “Sudah dua kali (somasi), dia tidak mau minta maaf. Sekarang kita ambil jalur hukum dan saya pidanakan dan perdatakan,” kata Luhut di Polda Metro Jaya, Rabu (22/9).

Luhut menyebut apa yang sudah dilakukan oleh keduanya bisa merugikan nama baiknya bahkan bisa memberi dampak kepada nama baik keluarganya. Di samping itu, Luhut juga mengajukan gugatan perdata kepada keduanya.

“Saya kan harus mempertahankan nama baik saya, anak cucu saya, jadi saya kira sudah keterlaluan,” beber Luhut.

Sekedar informasi, kasus ini bermula dari adanya unggahan video berjudul ‘Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya’ yang diunggah di akun Youtube Haris Azhar. Video tersebut berisi wawancara bersama Fatia.

Jakarta- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengancam akan menutup pabrik yang melanggar ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.

Luhut meminta seluruh masyarakat mematuhi aturan yang diberlakukan. Ia menyatakan pemerintah tak segan melakukan tindakan tegas kepada pelanggar aturan.

“Saya ulangi, pelanggaran terhadap aturan ini akan kami tindak dengan tegas, misalnya industri yang tidak memenuhi ketentuan kami akan peringatkan. Kalau tidak, kami akan beri sanksi mereka berhenti berproduksi,” kata Luhut dalam jumpa pers daring di kanal Youtube Perekonomian RI, Minggu (25/7).

Luhut menyampaikan pemerintah akan mengedepankan tindakan persuasif dalam menerapkan PPKM Level 4. Ia menyampaikan pembatasan ini dari dan untuk bangsa Indonesia.

Ia mengingatkan pembatasan ini adalah kepentingan bersama. Luhut menyebut PPKM Level 4 hanya akan berhasil menekan laju Covid-19 jika seluruh elemen bangsa ikut serta.

“Penanganan varian delta bisa ditangani dengan baik dan ekonomi rakyat kecil bisa berjalan itu berpulang pada kita semua,” ujarnya.

Pemerintah kembali menerapkan PPKM Level 4 hingga 2 Agustus. Aturan ini akan berlaku pada 95 kabupaten/kota level 4 dan 33 kabupaten/kota level 3 di Jawa dan Bali.