Salah satu dari ketujuh desk tersebut yakni desk Pilkada.

Budi menyampaikan, bahwa desk Pilkada tersebut akan dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

“Pertama desk Pilkada, dengan leading sector dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri Tito Karnavian),” ujar Budi Gunawan dalam konferensi pers usai rapat koordinasi tingkat kementerian di kantornya, Jakarta, Senin 4 November 2024.

Dalam memimpin desk tersebut, Budi menyebut Mendagri akan dibantu oleh 17 Kementerian/Lembaga terkait, termasuk Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Polri, hingga Badan Intelijen Negara (BIN).

“Intinya bahwa Mendagri sebagai leading sektor Pilkada ini didukung oleh 17 kementerian/lembaga terkait, termasuk di dalamnya adalah TNI, kemudian Polri dan BIN,” ujarnya.

Dia menegaskan, Mendagri bersama kementerian/lembaga terkait memiliki apa tugas untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan dalam proses Pilkada serentak yang akan datang.

Dia menambahkan, bahwa desk Pilkada merupakan salah satu prioritas pemerintah dalam 100 hari pertama masa kerja.

Sebab pemerintah berkomitmen untuk memastikan Pilkada yang akan berlangsung dalam waktu dekat ini dapat berjalan aman, lancar, serta jujur dan adil.

Tak hanya itu, desk Pilkada yang baru dibuatnya itu juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, yang ditunjukkan dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

“Pencapaian target Indeks Demokrasi Indonesia atau IDI untuk tahun 2025 pada angka 81,69 sampai dengan 85,23,” tandas mantan Kepala BIN tersebut.

Adapun sejauh ini, Budi Gunawan menyampaikan bahwa desk Pilkada yang dikomandoi oleh Mendagri Tito ini telah berjalan dengan baik, sehingga patut untuk diapresiasi. []

Hal itu disampaikannya usai menggelar rapat koordinasi tingkat kementerian di kantornya, Jakarta, pada hari Senin, 4 November 2024.

Langkah pertama yang disampaikan Budi Gunawan adalah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya judi online (judol).

“Ini bertujuan untuk menciptakan kesadaran kolektif serta membangun resistensi komunitas terhadap godaan judi online,” terangnya dalam konferensi pers, yang dikutip Senin 4 November 2024.

Kemudian langkah kedua yakni memberikan peringatan dini dengan mengamankan simpul-simpul keberadaan dari aktor judol seperti akses konektivitas, termasuk sistem pembayarannya.

“Tujuannya tentu untuk memutus mata rantai judol,” ujarnya.

Sedangkan langkah ketiga penerapan hukuman berat apabila ada upaya dan ditemukan unsur tindak pelanggaran.

Hal ini sebagai bagian dari upaya menimbulkan efek jera kepada para pelaku.

“Penting dicatat bahwa pendekatan pencegahan ini artinya tidak berarti meniadakan penindakan. Sebaliknya, penindakan tetap menjadi bagian integral dari langkah-langkah strategis yang telah ditetapkan,” ucap mantan Kepala BIN tersebut.

Diketahui, bahwa pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam) RI telah membentuk 7 (tujuh) desk polkam, dimana salah satunya yakni desk penanganan judi online.

Untuk desk tersebut, dipegang oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai leading sector-nya.

Dalam kesempatan yang sama sebelumnya, Menko Budi memberikan apresiasi kepada Kapolri Listyo dan jajarannya yang telah bergerak dengan kecepatan tinggi.

“Kita ketahui bersama, bahwa desk judi Online Ini sudah bergerak dengan Kecepatan yang penuh begitu. Oleh karenanya, kita patut memberikan apresiasi untuk Pak Kapolri bersama jajarannya,” tutur Budi. []

Seperti diketahui, dalam pengelolaan server, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bekerja sama dengan Alibaba Cloud.

“Iya, semuanya aman. Tadi sudah dibahas di dalam (rapat) juga masukan dari Badan Intelijen Nasional (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Reserse Kriminal Polri dan Kemenkominfo,” kata Hadi di kantor Menko Polhukam, Jakarta Pusat, seperti dilansir Antara, Selasa (19/3/2024).

Menko Polhukam, menurut dia, telah memiliki serangkaian rencana pengamanan data terkait jumlah suara di dalam Sirekap. Hadi juga memastikan data yang masuk ke dalam Sirekap tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Namun demikian, Hadi tidak menjelaskan secara rinci langkah pengamanan apa yang akan dilakukan Bareskrim, BSSN dan BIN itu.

“Ada kepala BSSN, melakukan pengamanan, pemantauan dari BIN. Semuanya sesuai rencana dan masih berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Sebelumnya, pakar telematika Roy Suryo menyarankan KPU membuka perjanjian dengan Alibaba Cloud untuk memastikan perlindungan data masyarakat oleh lembaga penyelenggara pemilu tersebut.

Hal itu disampaikan dalam sidang sengketa informasi dengan agenda mendengar keterangan saksi ahli pemohon di Komisi Informasi Pusat (KIP), Jakarta Pusat, Senin, untuk dua dari tiga register sengketa informasi yang diajukan organisasi Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) sebagai pemohon kepada KPU RI sebagai termohon.

“Dengan Alibaba, harus dibuka, perjanjiannya seperti apa. Dalam perjanjian itulah yang mau dilihat bisa terungkap sejauh mana hak dan kewajiban dari kedua belah pihak,” kata Roy, Senin (18/3/2024).

“Kemudian permasalahan-permasalahan yang dikatakan tadi unjuk rasa itu memang ada, tetapi saya sampaikan skalanya masih kecil dan memang kecil menuju sedang,” ujar Hadi Tjahjanto dalam konferensi pers seusai rapat koordinasi terkait situasi pasca-pemungutan Pemilu 2024 di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (15/3/2024).

Rapat yang berlangsung tertutup ini dihadiri juga oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Mendagri Tito Karnavian, Kepala BIN Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Karena itu, kata Hadi, pihaknya terus berkoordinasi dengan TNI dan Polri untuk meredam gelombang massa yang menolak hasil Pemilu 2024, agar tidak meluas. Termasuk, kata Hadi, pihaknya berkoordinasi dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis (Bais) untuk memantau perkembangan keamanan.

“Kami juga terus mengantisipasi dengan kepolisian dan TNI untuk bisa mencegah mengamankan supaya tidak terjadi eskalasi yang lebih besar, dan intelijen baik dari Ka-BIN dan Bais terus memantau perkembangan tersebut untuk tetap menjaga situasi tetap kondusif seperti saat ini,” tandas Hadi.

Hadi juga mengatakan pihaknya akan mengamankan proses rekapitulasi penghitungan suara hingga penetapan dan pengumuman perolehan suara Pemilu 2024 oleh KPU hingga 20 Maret 2024. Setelah itu, kata dia, pihaknya juga akan mengamankan proses sengketa hasil Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Ya, saat ini KPU sedang melaksanakan rekapitulasi hasil pemungutan suara dan akan diumumkan 20 Maret. Apabila ada sengketa permasalahan tentunya akan disampaikan pada lembaganya juga. Kemudian kami terus memantau, kami terus membantu menyiapkan yang diperlukan pada proses-proses tersebut,” pungkas Hadi.

Jokowi mengatakan, membutuhkan waktu satu sampai dua hari untuk memutuskan.

Diakuinya, saat ini dia belum menentukan siapa yang akan menggantikan posisi Mahfud MD.

“Beri waktu saya sehari sampai tiga hari. Pengunduran diri Pak Mahfud kan baru kemarin sore,” kata Jokowi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat, 2 Februari 2024.

Jokowi juga belum dapat memastikan apakah dirinya akan menunjuk Menko Polhukam definitif atau sementera (ad interim).

Menurut dia, pengunduran diri Mahfud sebagai Menko Polhukam merupakan hal yang biasa dalam dinamika pemerintahan. Jokowi memastikan kondisi di kabinetnya saat ini tetap solid meski ada satu menteri mengundurkan diri.

“Biasa saja itu, enggak ada masalah,” imbuhnya.

Kamis, 1 Januari 2024 kemarin Mahfud MD bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta. Pada pertemuan itu, Mahfud menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Menko Polhukam.

Mahfud mengatakan, pertemuan dengan Presiden Jokowi berlangsung sekitar 10 menit.

Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. (*)

“Baru saja saya diterima Bapak Presiden Joko Widodo yang ditemani Bapak Mensesneg Bapak Profesor Pratikno. Saya menyampaikan surat tentang keanjutan tugas saya sebagai Menko Polhukam,” kata Mahfud di Kantor Presiden, Jakarta.

Mahfud menegaskan, inti pertemuannya dengan Jokowi mengajukan permohonan mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam.

Dia menjelaskan, ada tiga poin dalam surat yang disampaikan kepada Jokowi. Pertama, menyampaikan terima kasih kepada Jokowi karena pada 23 Oktober 2019 telah mengangkat dirinya sebagai Menko Polhukam.

Menurut dia, dirinya diangkat dengan Surat Keputusan (SK) secara terhormat.

“Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat, hari ini juga menyatakan meminta atau memohon berhenti dengan sebuah surat,” tuturnya.

Poin kedua, Mahfud menegaskan, soal permohonan berhenti sebagai Menko Polhukam.

Dan, poin ketiga, menyampaikan permintaan maaf kepada Jokowi apabila ada persoalan atau tugas yang tidak dirinya laksanakan dengan baik selama menjadi Menko Polhukam.

Mahfud mengungkapkan, Presiden Jokowi menyatakan satu pemikiran dengan dirinya.

“Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan tersenyum,” ujar cawapres nomor urut 3 ini.

“Tidak ada ketegangan, kita tersenyum gembira, bercerita masa lalu ketika kita muulai bekerja.

Bahkan, kata Mahfud, Jokowi menyebut dirinya adalah Menko Polhukam terlama sepanjang pemerintahan Jokowi. (*)

Ganjar Pranowo menyebut hanya Mahfud MD peserta Pilpres 2024 yang berani mengambil risiko untuk menyatakan mundur dari jabatannya di lingkaran pemerintahan.

“Pak Mahfud adalah pejabat negara di antara seluruh calon yang saat ini sedang berkontestasi,” kata Ganjar saat menghadiri Hajatan Rakyat di Lapangan Koni Sario Manado, Sulawesi Utara, Kamis 1 Januari 2024.

Ganjar mengatakan keputusan yang sudah dilakukan Mahfud adalah untuk menghindari konflik kepentingan.

Sebab belakangan, kata Ganjar, banyak publik yang bertanya-tanya soal politisasi fasilitas negara untuk kepentingan masing-masing paslon.

“Pak Mahfud satu-satunya yang berani mengundurkan diri karena beliau punya etika, punya integritas, dan beliau khawatir akan dituduh memanfaatkan jabatan, dan itu tidak dia lakukan,” ujarnya.

Ganjar pun menyerukan kepada masyarakat Manado yang hadir untuk memilih paslon nomor urut 3.

Seperti diketahui, cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengundurkan diri dari jabatan Menko Polhukam dengan alasan menghindari kepentingan konflik dan penggunaan fasilitas negara.

“Kami menyarankan kepada Pak Prabowo untuk tidak mundur sebagai Menhan,” kata Ahmad Muzani saat ditemui di Medcen TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Rabu, 31 Januari 2024 malam.

Kepada Prabowo, TKN meminta agar menyelesaikan tugasnya sebagai Menhan sampai akhir periode jabatan.

“Lagipula, selama ini Pak Prabowo tahu kok kapan harus curi dan kapan harus melaksanakan tugas negara,” ujarnya.

Dia memastikan tidak akan terjadi benturan konflik kepentingan meski Prabowo tidak mengundurkan diri dari jabatan Menhan.

“Insya Allah tidak akan terjadi,” tegas Muzani.

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengatakan pihaknya masih menunggu arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai siapa yang akan mengisi kursi kosong Menko Polhukam yang ditinggalkan Mahfud MD.

Menurut dia, Jokowi akan memutuskan apakah akan diisi oleh ad interim untuk sementara waktu atau langsung ditunjuk menteri definitif yang baru.

“Kita tunggu arahan dari Bapak Presiden saja,” kata Ari Dwipayana di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu, 31 Januari 2024.

Lagi pula, lanjutnya, hingga kini Presiden Jokowi belum membicarakan hal itu karena hingga kini belum menerima surat pengunduran diri dari Mahfud.

“Pak Menko (Mahfud MD) belum menyampaikan suratnya, jadi kita belum berpikir soal penggantinya. Kita hormati dari apa yang menjadi langkah Pak Menko Polhukam, beliau sangat luar biasa bisa mengikuti tata krama yang sebenarnya sangat bagus sekali. Jadi tidak hanya dengan surat saja, tapi beliau juga ingin menyampaikan langsung kepada Bapak Presiden,” jelasnya.

Meski ingin mengundurkan diri, lanjut Ari, Mahfud tetap harus menjalankan tugas dan fungsi Menko Polhukam sampai pengunduran dirinya disetujui Jokowi.

Sedangkan, mengenai apakah akan ada menteri pengganti sementara atau menteri baru secara definitif, kembali dikatakannya, masih menanti sikap Presiden Jokowi.

“Mengenai siapa, apakah nanti akan ada menteri ad interim atau langsung definitif itu akan menjadi bagian dari keputusan dari Bapak Presiden yang akan segera disampaikan setelah beliau menerima Pak Mahfud,” terang Ari.

Diberitakan sebelumnya, Mahfud MD menyatakan sudah menyiapkan surat pengunduran diri dari posisi Menko Polhukam.

Dia menyatakan tinggal menunggu waktu bertemu dengan Jokowi untuk menyerahkan secara langsung surat pengunduran dirinya.

“Hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden, untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Bapak Presiden,” kata Mahfud, Rabu, 31 Januari 2024.

Mahfud mengaku dirinya selalu membawa surat pengunduran diri yang sudah disiapkannya, dengan alasan khawatir sewaktu-waktu bertemu dengan Jokowi.

“Saya bawa terus, karena memang surat ini begitu saya diberi waktu bertemu dengan Bapak Presiden akan saya kasih langsung, saya sampaikan surat ini,” ujar Mahfud.

Dia mengungkapkan, Jokowi masih berada di luar Jakarta hingga Kamis. 1 Februari 2024).

Begitu juga dirinya akan berada di luar Ibu Kota di hari yang sama. Dia berharap segera bisa bertemu begitu Jokowi kembali Jakarta. (*)

Calon Wakil Presiden nomor urut 3 tersebut mengungkapkan rencananya itu di acara ‘Tabrak Prof’ di Semarang, Selasa, 23 Januari 2024.

Mahfud menyebutkan, rencana pengunduran dirinya sudah terlebih dahulu disampaikan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

“Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik itu adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal. Pada saat yang tepat nanti saya akan mengundurkan diri secara baik-baik,” kata Mahfud.

Sebenarnya, lanjut Mahfud, keinginan mengundurkan diri itu tidak terlintas di pikirannya meski menyalonkan diri di Pilpres 2024. Apalagi tidak ada aturan yang mengharuskan dirinya mundur ketika menyalonkan diri sebagai capres atau cawapres.

Selain itu, Mahfud memastikan dirinya tidak pernah menggunakan fasilitas negara dan kewenangannya sebagai Menko Polhukam saat berkampanye sebagai cawapres.

Namun, belakangan ia melihat kandidat lain yang juga duduk di pemerintahan justru menyalahgunakan fasilitas dan kewenangannya. Oleh karena itu, ia memutuskan akan segera mengundurkan diri dari kabinet untuk memberikan contoh.

“Tinggal tunggu momentum saja, karena masih ada tugas negara yang harus saya jaga,” ujar Mahfud.

Sehari sebelumnya, Ganjar Pranowo menyatakan sudah berbicara dengan Mahfud MD mengenai rencana pengunduran diri pasangan duetnya itu dari jabatan Menko Polhukam.

“Saya sudah berdiskusi dengan beliau. Agar fair lebih baik mundur saja,” kata Ganjar.

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini melihat ada potensi konflik kepentingan jika seorang capres atau cawapres masih tetap menduduki jabatan publik setingkat menteri, gubernur, dan bupati atau wali kota.

Berdasarkan itu, dia pun menyarankan agar capres nomor urut 2 Prabowo Subianto juga mengundurkan diri sebagai Menteri Pertahanan. (*)

Calon Wakil Presiden (cawapres) nomor urut 3 ini menduga pelaku yang meretas akun Instagram pribadinya mungkin hanya sekadar iseng saja.

“Hanya setengah hari. Pelaku sempat mem-posting satu gambar yang tidak ada nilai politis apa-apa. Sepertinya orang sedang iseng saja. Sekarang sudah sepenuhnya di bawah kendali saya,” kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 18 Januari 2024.

Meski begitu, Mahfud memastikan dirinya tidak akan mengusut untuk mengetahui pelaku peretasan itu.

Mahfud pun memberitahu, peristiwa peretasan terhadap akun instagramnya tidak dijadikan pembahasan khusus di kalangan menteri, apalagi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, peretasan terhadap akun media sosial pejabat sudah banyak terjadi.

“Yang seperti ini sudah banyak. Pemerintah sudah tahu hal seperti ini banyak terjadi sejak dulu. Politisi, tokoh-tokoh figur publik juga banyak yang diretas. Itu biasa orang nakal,” imbuhnya.

Peretasan terhadap akun Instagram pribadi Mahfud MD terjadi pada Selasa, 16 Januari 2024 dari siang hingga sore hari.

Pelaku kemudian menampilkan sebuah video berdurasi 12 detik yang menampilkan kelompok tentara Israel yang sedang bermain sepak bola.

Unggahan tersebut juga disertakan keterangan berbahasa Ibrani yang diterjemahkannya sebagai berikut, “Tuhan di atasku, siapa yang dapat mengontrol saya?”.

Pada akhir video, peretas juga meminta orang yang menontonnya membagikan video tersebut.

Video yang diunggah di akun Instagram Mahfud itu sudah ditonton hingga ratusan ribu warganet. (*)

Kata Mahfud, tujuan dari pergantian nama tersebut adalah untuk memperkuat citra sebagai lembaga penegak hukum.

Mahfud berpendapat, kata ‘Komisi’ pada KPK terkesan kurang menguatkan citra sebagai lembaga penegak hukum yang tugas utamanya memberantas korupsi.

“Mungkin namanya bisa diganti dengan badan atau lembaga, atau yang lain. Jangan Komisi, karena komisi biasanya dianggap jangka pendek, meskipun tergantung pada maksud pembuatnya,” kata Mahfud di sela-sela kunjungan di Medan, Sumatera Utara, Senin, 15 Januari 2024.

Dia pun menegaskan, dirinya dengan Ganjar Pranowo berkomitmen menguatkan posisi KPK jika terpilih dalam Pilpres 2024.

“Kalau dikuatkan ya harus benar-benar dikuatkan. Salah satunya kita ganti namanya, dan kita sudah punya programnya,” ucap Menko Polhukam RI ini.

Mahfud juga menyatakan akan memperjuangkan KPK untuk menjadi lembaga independen jika terpilih dalam Pilpres 2024.

“Kita akan memperjuangkan agar KPK menjadi lembaga independen,” pungkasnya. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Bakal cawapres PDIP, Mahfud MD menyatakan siap melawan Gibran Rakabuming Raka, jika Wali Kota Solo itu maju dalam Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto.

“Siap. Dengan yang senior saja saya siap,” kata Mahfud MD, Jumat (20/10).

Mengenai status Gibran yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Mahfud yakin tidak akan ada penyalahgunaan wewenang untuk memobilisasi suara Gibran.

Sebagai Menko Polhukman, Mahfud menyatakan tidak akan ragu-ragu menindak jika ada potensi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Termasuk, bila alat dan infrastruktur negara diarahkan mendukung Gibran.

“Pasti akan saya tindak. Saya ingatkan di sini, TNI, Polri, birokrasi dan ASN harus netral. Saya merupakan salah satu instrumen untuk menindak ketidaknetralan itu,” tegasnya.

Seperti diketahui, paslon capres-cawapres yang sudah mendaftarkan diri ke KPU adalah Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kedua paslon ini mendaftar ke KPU, Jumat (20/10).

Sementara, Prabowo Subianto dan pasangannya hingga saat ini belum mendaftar ke KPU.

Sebagai informasi, pendaftaran di KPU dibuka mulai 19 sampai 25 Oktober 2023. Hingga saat ini yang sudah mendaftarkan diri adalah paslon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

JAKARTA, Eranasional.com – Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan pemerintah berencana akan memberikan grasi secara massal kepada narapidana  kasus narkoba.

Kata Mahfud, pemberian grasi massal dilakukan lantaran lebih dari 50 persen penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan napi narkoba, yang berakibat penghuninya melebihi kapasitas.

“Kami merencanakan itu, tapi belum dibahas di kabinet. Baru di tingkat Polhukam kami berkoordinasi, sedang merencanakan pemberian grasi massal,” kata Mahfud usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Kamis (12/10/2023).

Dirincinya, saat ini sekitar 270.000 penghuni lapas, 51 persen di antaranya adalah narapidana kasus narkoba.

Nantinya, lanjut Mahfud, pemberian grasi massal napi kasus narkoba terlebih dahulu didiskusikan dengan Mahkamah Agung (MA). Selain itu akan diteliti apakah layak napi tersebut diberikan pengampunan oleh presiden.

Dia mengungkapkan, banyak narapidana kasus narkoba adalah pengguna, bukan bandar atau pengedar.

“Bahkan ada di antaranya yang mungkin terjebak oleh temannya, terjebak oleh aparat nakal dan sebagainya. Itu nanti akan diteliti satu-satu, lalu kita akan usulkan pemberian itu. Pemberian grasi massal itu tentu harus didiskusikan juga dengan MA. Itu sedang kami rancang sekarang,” ucap Mahfud.

Menurut Mahfud, pemberian seperti ini bukan yang pertama kali dilakukan. Sebelumnya, grasi massal juga diberikan saat pandemi COVID-19 lalu untuk napi-napi kasus ringan.

Kapan direalisasikan, kata Mahfud, rencananya dilakukan sebelum 2024. Kata dia, rencana ini akan segera dilaporkan ke Presiden Jokowi saat sudah siap.

“Rencana pemberian grasi massalnya itu diusahakan sebelum 2024. Sekarang ini pembahasannya baru di tingkat Menko Polhukam dengan para menteri. Kalau sudah siap semua, akan disampaikan ke Bapak Presiden untuk diputuskan,” pungkas Mahfud.

JAKARTA, Eranasional.com – Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan alterantif jadwal pendaftaran capres-cawapres terbaru. Pendaftaran dimulai tanggal 19 Oktober dan berakhir 24 Oktober 2023.

Namun, kata Mahfud, saat ini sedang dibahas tanggal alternatif pendaftarannya yakni tanggal 10-16 Oktober 2023.

“Terakhir diskusi di KPU, yang diinformasikan kepada kami di pemerintah adalah tanggal 19-24 Oktober, bukan 25 November. Maju satu bulan penutupannya,” kata Mahfud di acara Forum Diskusi Pemilu dikutip dari channel YouTube Kemenko Polhukam, Rabu (13/9/2023).

Dia menjelaskan, percepatan pendaftaran capres-cawapres tidak berpengaruh pada jadwal pemungutan suara. Dia memastikan pencoblosan tetap dilakukan pada tanggal 14 Februari 2024.

“Pencoblosannya tetap tanggal 14 Februari. Berdasarkan ketentuan Perppu, berkampanye dilaksanakan setiap hari dan harus selesai tiga hari sebelum pemungutan suara,” terangnya.

Sedangkan, mengenai gambar kontestan, katanya, sudah dicetak beberapa hari sebelum pemungutan suara. Dan, sudah sampai beberapa hari sebelum pemungutan suara.

Dengan adanya alternatif pendaftaran capres-cawapres, menurut Mahfud, tidak perlu ada perubahan Undang-undang terkait Pemilu. Hanya perlu penyesuaian di Peraturan KPU (PKPU) saja.