Informasi tersebut disampaikan Djamari setelah mengikuti kegiatan jalan sehat bersama Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri dan Pangdam Jaya Letjen TNI Deddy Suryadi di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat.

Menurut Djamari, pemeriksaan terhadap sejumlah orang tersebut telah dilakukan aparat sejak Rabu malam. Namun, ia belum menjelaskan secara rinci jumlah maupun identitas mereka.

“Kapolda menyampaikan kepada saya, sejak tadi malam sudah dilakukan, ada beberapa orang yang sudah kita periksa, yang kita tahan untuk sementara,” kata Djamari kepada wartawan.

Ia mengatakan, informasi lebih lengkap mengenai orang-orang yang diamankan, termasuk barang yang ditemukan dari mereka, nantinya akan disampaikan langsung oleh Kapolda Metro Jaya.

“Berapa orang yang sudah kita periksa? Ada. Mungkin nanti Kapolda akan menyampaikannya secara pers. Ada berapa orang dan mereka sudah membawa apa saja, itu mungkin akan dipaparkan oleh Kapolda,” ujarnya.

Djamari menegaskan, penyampaian pendapat di muka umum merupakan bagian dari hak masyarakat dan merupakan hal yang biasa dalam kehidupan demokrasi.

Karena itu, aparat keamanan akan tetap memberikan pengawalan terhadap massa yang menyampaikan aspirasi.

Ia memastikan Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya telah menyiapkan langkah pengamanan untuk mengawal aksi yang berlangsung di sekitar Gedung DPR/MPR.

Pesan tersebut disampaikan Djamari saat memimpin Rapat Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin, 11 Mei 2026. Dalam kesempatan itu, ia memberikan arahan langsung kepada ratusan prajurit yang akan diberangkatkan pada akhir Mei 2026 sebagai bagian dari rotasi pasukan perdamaian Indonesia di bawah mandat PBB.

Sebanyak 744 personel Satgas Kontingen Garuda dijadwalkan bertugas di Lebanon untuk mendukung stabilitas keamanan di wilayah yang masih rawan konflik tersebut. Djamari mengingatkan bahwa setiap tindakan dan perilaku prajurit akan menjadi sorotan dunia internasional karena mereka membawa identitas bangsa selama bertugas di luar negeri.

“Jangan pernah lengah selama menjalankan tugas. Ketidakdisiplinan bukan hanya berdampak pada keselamatan pribadi dan satuan, tetapi juga dapat memengaruhi nama baik Indonesia di forum internasional. Tanggung jawab itu berada di pundak kalian,” ujar Djamari dalam keterangannya, Selasa, 12 Mei 2026.

Ia menilai kesiapan mental, kemampuan teknis, serta kualitas latihan menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan penugasan di wilayah konflik. Oleh karena itu, pemerintah bersama TNI terus memperkuat sistem pelatihan bagi prajurit yang akan diberangkatkan dalam misi perdamaian dunia.

Menurut Djamari, latihan intensif yang dijalani para personel bukan sekadar rutinitas militer, melainkan bentuk investasi negara untuk memastikan keselamatan dan kesiapan prajurit di lapangan. Ia menyebut latihan keras sebagai bagian dari upaya negara memberikan perlindungan terbaik kepada personel yang bertugas di area berisiko tinggi.

“Latihan yang keras merupakan bentuk perhatian negara kepada para prajurit. Dengan kesiapan fisik, mental, dan disiplin yang baik, para personel akan mampu menjalankan tugas secara profesional serta menghadapi berbagai tantangan di daerah operasi,” katanya.

]]> https://eranasional.com/101615/744-prajurit-tni-siap-berangkat-ke-lebanon-menko-polkam-tekankan-disiplin-dan-profesionalisme/feed 0 Agung Nugroho https://eranasional.com/98487/kemenko-polkam-perkuat-sinergi-untuk-jamin-keamanan-fasilitas-publik-di-papua https://eranasional.com/98487/kemenko-polkam-perkuat-sinergi-untuk-jamin-keamanan-fasilitas-publik-di-papua#respond Fri, 20 Feb 2026 14:18:46 +0000 https://eranasional.com/98487/kemenko-polkam-perkuat-sinergi-untuk-jamin-keamanan-fasilitas-publik-di-papua Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, memberikan perhatian serius terhadap situasi keamanan penerbangan perintis dan layanan publik di Papua pasca insiden penembakan pesawat Cessna Grand Caravan PK-SNR milik PT Smart Cakrawala Aviation pada rute Tanah Merah – Danawage/Koroway Batu.

Insiden tersebut berdampak pada penutupan sementara 11 bandara di Papua serta terganggunya sejumlah layanan publik, termasuk fasilitas kesehatan, yang menunjukkan adanya peningkatan ancaman terhadap objek vital dan keselamatan masyarakat.

Merespons perkembangan tersebut, Menko Polkam melalui Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa, Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono, menegaskan bahwa negara tidak akan pernah mundur dalam menjaga kedaulatan dan keselamatan rakyat di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua.

Penegasan ini disampaikan dalam rapat koordinasi bertema “Ancaman terhadap Keamanan Udara Nasional dan Fasilitas Umum di Wilayah Papua” yang digelar di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Jumat (20/2/2026).

Lebih lanjut dia mengatakan pemerintah telah mengambil langkah cepat, terukur dan terkoordinir dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan penerbangan di Papua.

“Penutupan sementara sejumlah bandara dilakukan sebagai langkah preventif guna memastikan keselamatan awak pesawat dan masyarakat, sekaligus memberi ruang dan waktu bagi penguatan pengamanan oleh aparat TNI dan Polri,” ujar dia.

Menko Polkam menegaskan bahwa segala bentuk gangguan terhadap objek vital nasional, termasuk bandara dan fasilitas layanan publik, merupakan ancaman terhadap keselamatan rakyat dan tidak akan ditoleransi.

“Aparat keamanan akan bertindak tegas terhadap setiap pelaku sesuai hukum yang berlaku. Pemerintah juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan, tidak mudah terprovokasi informasi menyesatkan, serta bersama-sama memperkuat stabilitas keamanan dan ketertiban,” ucap dia.

Rapat koordinasi yang dihadiri perwakilan Kementerian Perhubungan, TNI, Polri, Kementerian Kesehatan, BIN, serta pemerintah daerah tersebut menghasilkan keputusan untuk membuka kembali Bandara Koroway Batu, Bandara Beoga, dan Bandara Iwur secara bertahap setelah pengamanan dinyatakan memadai.

“Langkah ini merupakan komitmen pemerintah untuk memastikan konektivitas tetap terjaga, distribusi logistik berjalan lancar, dan pelayanan publik kepada masyarakat Papua tidak terputus,” tambah dia.

Sebagai penutup, Purwito menegaskan bahwa negara hadir dan bekerja untuk memastikan Papua tetap aman dan kondusif.

“Stabilitas keamanan di Papua menjadi prasyarat utama bagi terselenggaranya pelayanan masyarakat, keberlanjutan pembangunan, penguatan konektivitas, serta terjaganya keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tandas dia.

Dalam paparan kepada Menko Polkam, Kepala Kantor Bea Cukai Lhokseumawe, Agus Siswadi, menjelaskan rangkaian kegiatan penyaluran bantuan yang dilakukan tim relawan Kemenkeu Peduli–Bea Cukai Lhokseumawe pada masa tanggap darurat. Aksi lapangan difokuskan pada wilayah yang paling terdampak dan sulit dijangkau.

“Penyaluran bantuan dilakukan di titik-titik kritis, antara lain di Langkahan di Aceh Utara, Desa Seni Antara di Bener Meriah, Gampong Ujung Pacu di Lhokseumawe, Gampong Teungoh Sawang, Gampong Sarah Kubu di Bireuen, hingga kawasan Kuala Cangkoi,” ujar Agus.

Ia menambahkan, seluruh bantuan berasal dari donasi pegawai Kemenkeu dan disalurkan dalam bentuk logistik darurat.

Pertemuan tersebut juga dihadiri jajaran Forkopimda dan perwakilan BNPB yang melakukan evaluasi cepat terhadap kerusakan infrastruktur serta kebutuhan lanjutan masyarakat. Menko Polkam menyampaikan apresiasi atas kehadiran cepat Bea Cukai Lhokseumawe di lapangan. “Upaya Bea Cukai Lhokseumawe ini merupakan contoh nyata koordinasi pemerintah yang responsif dalam situasi krisis karena koordinasi lintas lembaga dalam penanganan bencana itu penting, terutama pada wilayah yang aksesnya terputus,” tegasnya.

Sementara itu, tim relawan Kemenkeu Peduli–Bea Cukai Lhokseumawe memastikan distribusi bantuan terus berlanjut ke wilayah yang masih terisolasi. Apresiasi dan dukungan Menko Polkam menjadi dorongan bagi para relawan, dan Bea Cukai Lhokseumawe menegaskan komitmennya untuk terus hadir membantu masyarakat hingga proses pemulihan berjalan normal.

“Kalian harus melaksanakan pendistribusian logistik sebaik mungkin, jangan menganggap itu hal mudah. Dan nantinya malah menyusahkan rakyat yang menerima,” tegas Menko Polkam Djamari seperti dikutip di Tapanuli Utara, Sumatera Barat, Jumat (5/12/2025).

Menko Polkam menekankan, bahwa penyaluran bantuan ini semua untuk kepetingan rakyat yang menjadi korban bencana, dan jangan dibuat semakin susah hanya karena bantuan atau makanan yang diberikan dalam kondisi tidak baik

“Jangan rakyat yang sedang susah, itu tambah susah dengan cara yang kita mendistribusikan bantuan. Kemasannya juga harus bagus, dan sebaik mungkin dapat menjangkau masyarakat di situ,” jelas Menko Polkam.

Posko Tanggap Darurat 

Pada saat peninjauan langsung kelapangan, Menko Polkam mengungkapkan rasa prihatin yang sebesar-besarnya kepada masyarakat yang mengalami musibah bencana dan akan memastikan pemerintah pusat hadir dalam menangani dan memulihkan keadaan di lokasi bencana.

“Kami datang kemari menemui ibu-ibu untuk menyampaikan rasa simpati. Bapak Presiden menitipkan salam, dan beliau berpesan untuk segera membantu, apapaun yang bisa dibantu, segera dibantu,” ungkapnya

Menko polkam juga menyampaikan pemerintah saat ini tengah berencana menyiapkan hunian sementara yang nantinya dapat digunakan oleh korban bencana, yang kehilangan tempat tinggal.

“Pak Bupati tadi telah menyampaikan akan segera menyiapkan hunian sementara, yang dibangun oleh pemerintah. Kemudian kita juga atasi jalur logistik, sambil membuka jalan,” jelasnya.

Langkah ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Hal itu disampaikan Mendagri pada Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025 di Hotel Aston Sentul Lake, Bogor, Jawa Barat, Selasa (18/11/2025).

“Kita ketahui bahwa masalah perbatasan ini menjadi atensi dari pimpinan negara, dari awal pimpinan negara, Presiden, sampai ke Bapak Presiden kita yang sekarang, Pak Prabowo,” jelas Mendagri.

Presiden Prabowo Subianto, lanjutnya, menempatkan penguatan sistem pertahanan serta pembangunan dari daerah pinggiran sebagai salah satu prioritas nasional.

“Membangun dari desa dan dari bawah, untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pembangun dari pinggiran, bahasanya seperti itu, pinggiran ini dua, satu adalah di perbatasan, dua adalah desa,” ujar Mendagri.

Ia menjelaskan bahwa wilayah perbatasan memiliki peran strategis baik dari sisi ekonomi maupun pertahanan. Mendagri menyoroti banyaknya potensi ekonomi di kawasan perbatasan yang belum dimanfaatkan secara optimal.

“Paling tidak ada dimensi ekonomi, ada dimensi keamanan di sana. Dimensi ekonomi, di daerah-daerah perbatasan ini juga banyak yang berpotensial,” jelasnya.

Mendagri menekankan perlunya pemanfaatan posisi geografis Indonesia yang berada di jalur strategis perdagangan internasional, seperti Selat Malaka.

Ia mencontohkan bagaimana negara lain seperti Singapura dan Malaysia telah lebih dulu mengoptimalkan kawasan tersebut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Ia menegaskan, Indonesia harus mulai memanfaatkan keunggulan geografis tersebut dengan membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang terhubung dengan jalur logistik internasional.

“Nah, itu Malaysia sudah membuat bangun tujuh [KEK]. Dia bangun di sepanjang dari semenanjung Malaya yang dari negara bagian utara sampai dengan Johor,” jelasnya.

Selain potensi ekonomi, Mendagri menekankan pentingnya menjadikan masyarakat perbatasan sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara melalui peningkatan kesejahteraan.

Menurutnya, kesejahteraan masyarakat memiliki peran besar dalam memperkuat nasionalisme. Dengan demikian, upaya menjaga pertahanan di daerah perbatasan tidak selalu harus mengandalkan kekuatan militer.

“Itulah buffer zone sistem pertahanan kita untuk menjaga daerah agar tidak dipenetrasi oleh pihak-pihak lain,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Mendagri juga memaparkan tiga tugas besar BNPP, yaitu penyelesaian sengketa batas, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), dan pembangunan kawasan perbatasan. Terkait PLBN, Mendagri menyebutkan saat ini sudah ada 15 PLBN yang beroperasi dan 11 lainnya sedang dipersiapkan.

“Belum memadai [jumlahnya] tapi kita tetap membuatnya bertambah terus secara bertahap,” ujarnya.

Mendagri meminta kepala daerah untuk menginventarisasi kebutuhan pembangunan di kecamatan perbatasan dan mengajukannya kepada BNPP. Usulan tersebut akan dikaji bersama kementerian/lembaga terkait untuk ditindaklanjuti sesuai kemampuan anggaran nasional.

Ia menyadari bahwa kapasitas fiskal daerah perbatasan sangat terbatas sehingga membutuhkan dukungan pemerintah pusat.

“Kita menggunakan metode bottom up, jadi silakan untuk mengajukan misalnya perlu dermaga, perlu cold storage, perlu misalnya apa namanya itu di Kalimantan membuka jalan yang masih terputus,” ujarnya.

Di sisi lain, Mendagri mengajak seluruh pihak memperkuat koordinasi untuk memastikan pembangunan perbatasan berjalan sesuai target.

“Kami yakin kalau seandainya ini bisa dikerjakan seperti konsep itu, perbatasan kita akan masyarakatnya akan lebih sejahtera, lebih baik, tidak merasa terpinggirkan, bukan warga negara kelas dua, dan ada pemerataan keadilan,” pungkasnya.

Perkuat Koordinasi

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Djamari Chaniago selaku Ketua Pengarah BNPP mengamini bahwa tugas BNPP perlu didukung banyak pihak.

Ia mengajak seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah (Pemda), dan pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi.

“Setiap kementerian dan lembaga harus menyiapkan program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, dengan berpedoman pada arah kebijakan yang akan ditetapkan dalam rencana induk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang saat ini sedang dalam penyusunan prosesnya oleh BNPP,” tegasnya.

Dalam agenda kunjungan ke Papua, Menko Polkam Djamari Chaniago didampingi Kepala Badan Intelijen (BIN) Letjen TNI (Purn) Muhammad Herindra meninjau langsung aktivitas di Papua Youth Creative Hub (PYCH), sebuah pusat pengembangan kreativitas anak muda Papua yang dibangun sebagai wadah penyaluran potensi di berbagai bidang

“Papua Youth Creative Hub adalah contoh bagaimana negara hadir untuk mendengar, mendukung, dan memberdayakan. Di tempat ini, ide-ide besar lahir. Kreativitas, inovasi, serta semangat kewirausahaan anak muda Papua berkembang menjadi kekuatan ekonomi dan sosial yang nyata,” kata Djamari Chaniago saat peninjauan di Gedung PYCH, Jayapura, Rabu, (5/11/2025).

Menko Polkam juga menambahkan bahwa Pembangunan dan pengelolaan gedung ini oleh Badan Intelijen Negara (BIN) merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menciptakan ruang kreatif yang memberdayakan anak muda Papua.

“BIN tidak hanya menjalankan fungsi intelijen, tetapi juga memperlihatkan wajah humanisnya yakni membangun kepercayaan, memupuk potensi, dan menumbuhkan semangat kebangsaan di wilayah timur Indonesia

Lebih lanjut, Menko Polkam juga menambahkan bahwa Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk memperkuat pembangunan manusia Indonesia secara menyeluruh, termasuk di Papua.

“Mari kita jadikan Papua Youth Creative Hub bukan hanya pusat kreativitas, tetapi juga pusat kebanggaan Indonesia Timur- simbol bahwa Papua maju, Papua damai, dan Papua adalah bagian penting dari masa depan Indonesia,” tutup Menko Djamari

Pada hari yang sama, Menko Polkam juga memberikan pengarahan pada kepada Para komandan Satuan TNI-Polri wilayah Papua di Markas Kepolisian Daerah Papua.

“TNI dan Polri adalah dua pilar utama dalam menjaga stabilitas nasional. Keberhasilan pemerintah dalam menegakkan kedaulatan negara, menjaga ketertiban, dan mendorong pembangunan di Papua sangat bergantung pada soliditas, sinergi, dan profesionalisme rekan-rekan di lapangan,” Menko Polkam

Menko Polkam juga menegaskan kembali pentingnya pendekatan komprehensif yang mengedepankan keamanan yang humanis, yaitu menggabungkan operasi keamanan yang tegas dengan pembinaan masyarakat yang persuasif dan solutif.

“Tugas kita bersama adalah menjaga agar rakyat Papua merasakan kehadiran negara dalam bentuk nyata melalui keamanan yang stabil, pelayanan publik yang baik, dan kesempatan yang adil untuk maju,” tutupnya

Di akhir agenda kunjungan Papua, Menko Polkam juga melaksanakan pertemuan dengan jajaran Forkopimda Provinsi Papua di gedung Negara, di Kediaman Gunernur Papua.

Pertemuan ini langsung dihadiri oleh Gubernur Provinsi Papua, Para anggota Forkopimda Provinsi Papua: Kapolda, Pangdam, Kajati, Danrem, Pangkalan TNI AL/UD, serta unsur Pemerintah Daerah dan TNI–Polri; Para tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda.

Menko Polkam mengajak agar sinergi antara Pemerintah Provinsi Papua dengan Pangdam, Kapolda, Kejati, dan seluruh jajaran Forkopimda semakin kuat. Tidak boleh ada sekat sektoral, ego satuan, atau kebijakan yang berjalan sendiri tanpa koordinasi.

“Tantangan di Papua, baik sosial, ekonomi, maupun keamanan, menuntut kerja bersama yang terpadu dan terarah,” ujar Menko Djamari

Lebih lanjut, Menko Polkam juga mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru, kepada seluruh Forkopimda yang telah bekerja keras, serta kepada seluruh masyarakat Papua yang selalu menjadi mitra pemerintah dalam menjaga persatuan dan keamanan nasional.

Disamping itu, Gubernur Provinsi Papua, Mathius D. Fakhiri juga menyambut hangat kedatangan pemerintah pusat pada kunjungan ini.

“Semoga sinergitas Pemerintah Pusat dan Papua tetap berjalan baik dan terus baik dalam menjaga keamanan dan stabilitas guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera,” ujar Mathius.

Hal tersebut dikatakan Letjen (Purn) Djamari Chaniago kepada wartawan usai  dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/09/2025).

“Arahan dari beliau (Prabowo), ‘gunakan sisa umur untuk kepentingan nusa, bangsa, dan negara’. Berapa umur saya ada yang tahu? 77 tahun. Gunakan sisa umur itu untuk tetap mengabdi pada bangsa dan negara,” ujar Djamari.

Usai pelantikan, Djamari mengaku akan ke kantor Kemenko Polkam di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, untuk mempelajari lebih lanjut sebelum menjabarkan langkah yang akan dilakukan.

“Ya itu nantilah, saya kan belum ke kantor. Nanti di kantor kan saya baru dapat laporan,” ujarnya merespons pertanyaan wartawan terkait sejumlah isu dari mulai tuntutan gelombang demo pada Agustus lalu dan lainnya.

“Nanti saya menjabarkannya setelah mendapatkan laporan lengkap dari kantor Kemenko Polkam,” ujar Djamari.

Walaupun demikian, secara umum dia menegaskan bangsa Indonesia harus bersatu bersama-sama menyelesaikan masalah di masa mendatang.

“Kami yang jelas memerlukan dukungan semua… Untuk kepentingan ke depan kita. Kita harus bersatu, enggak ada lagi cerita lain. Kalau kita ingin menjadi bangsa yang baik, mari kita bersatu,” tegasnya.

Selain itu, menurutnya tak ada sertijab dengan Sjafrie, karena Menhan itu hanya menjalankan tugas ad interim dari Prabowo sebelumnya.

“Bukan sertijab lah, beliau kan ad interim,” katanya.

Saat ditanya perihal reformasi Polri yang akan dilakukan Prabowo, Djamari menyatakan tak bisa menjawabnya saat itu.

Dia meminta itu ditanyakan ke Prabowo atau ke Penasehat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian, Komjen Pol (Purn) Ahmad Dofiri yang juga baru dilantik.

“Belum tahu ya, tanya presiden lah itu,” katanya.

Dia menjadi Menko Polkam menggantikan Budi Gunawan (BG) yang sebelumnya dicopot Prabowo dalam proses kocok kabinet atau reshuffle pada Senin (8/9) lalu.

Setelah BG dicopot, tugas Menko Polkam diserahkan Prabowo sementara atau ad interim ke Menteri PertahananSjafrie Sjamsoeddin.

Djamari merupakan purnawirawan jenderal TNI. Ia merupakan lulusan Akabri 1971, tiga tahun di atas Prabowo dan Sjafrie yang merupakan lulusan 1974.

Selama menjadi prajurit, Djamari pensiun dengan pangkat terakhir letnan jenderal (bintang tiga). Karier militernya, dia pernah menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat pada 1998-1999.

Djamari juga diketahui pernah menjadi bagian dari Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memutuskan Prabowo terbukti melakukan pelanggaran terlibat dalam operasi penculikan sejumlah aktivis pada 1997-1998. Dalam putusannya, DKP memberhentikan Prabowo dari ABRI pada 1998.

Setelah menjabat Pangkostrad, Djamari dipercaya sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada 1999-2000. Lalu setelahnya ia pun mengisi kursi Kepala Staf Umum TNI pada 2000-2004.

Pelantikan pejabat kali ini merupakan rangkaian kedua dari reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin (08/09/2025). Kegiatan reshuffle pada 8 September itu menyisakan dua posisi menteri yang masih kosong, yakni Menko Polkam dan Menpora. Kursi dua menteri kini diduduki pejabat definit setelah dilantik Prabowo hari ini.

Pelantikan Djamari dilakukan untuk mengisi kekosongan kursi Menko Polkam yang sebelumnya ditinggalkan Budi Gunawan. Sejak Kekosongan tersebut, posisi Menko Polkam dijalanan secara ad interim oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Upacara pelantikan berlangsung khidmat dengan dihadiri para menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga tinggi negara, serta pejabat TNI-Polri. Prosesi diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan oleh Djamari Chaniago.

“Saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Prabowo mendiktekan sumpah jabatan untuk diikuti Djamari dan sejumlah tokoh lain yang dilantik masuk kabinet.

Acara pelantikan pun diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Prabowo dan para tamu undangan lainnya.

Pelantikan pejabat kali ini merupakan rangkaian kedua dari reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin (8/9) lalu. Kegiatan reshuffle pada 8 September itu menyisakan dua posisi menteri yang masih kosong, yakni Menko Polkam dan Menpora.

Kursi dua menteri itu kini diduduki pejabat definitif setelah dilantik Prabowo hari ini.

Djamari merupakan purnawirawan jenderal TNI. Ia merupakan lulusan Akabri 1971, tiga tahun di atas Prabowo dan Sjafrie yang merupakan lulusan 1974.

Selama menjadi prajurit, Djamari pensiun dengan pangkat terakhir letnan jenderal (bintang tiga). Karier militernya, dia pernah menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat pada 1998-1999.

Djamari juga diketahui pernah menjadi bagian dari Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memutuskan Prabowo terbukti melakukan pelanggaran terlibat dalam operasi penculikan sejumlah aktivis pada 1997-1998. Dalam putusannya, DKP memberhentikan Prabowo dari ABRI pada 1998.

Setelah menjabat Pangkostrad, Djamari dipercaya sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada 1999-2000. Lalu setelahnya ia pun mengisi kursi Kepala Staf Umum TNI pada 2000-2004.

Proses reshuffle ini dilakukan dengan dasar hukum Keputusan Presiden RI Nomor 96P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029 pada 17 September 2025.

Diketahui Komandan Satuan Siber (Dansatsiber) TNI Brigjen Juinta Omboh Sembiring mendatangi Polda Metro Jaya pada Senin (08/09/2025) kemarin, untuk menyampaikan hasil patroli siber yang dilakukan pihaknya.

Sjafrie mengaku mengetahui langkah sejumlah jenderal TNI itu. Namun ia meminta hal itu ditanyakan kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

“Ya itu operasional, silahkan ke Panglima TNI yang menangani operasional. Kalau yang berhubungan dengan kebijakan nasional boleh tanya sama saya,” kata Sjafrie di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (09/09/2025).

Sjafrie menjelaskan ada pembagian kewenangan antara menteri dengan Panglima TNI. Sjafrie kembali meminta hal itu ditanyakan ke Panglima TNI.

“Saya nonton di televisi, tapi saya serahkan kewenangan itu kepada Panglima TNI. Kita mempunyai strata-strata pendelegasian yang berwenang,” ujarnya.[]

Hal itu dikatakan MenkonPolkam Ad Interim Sjafrie Sjamsoeddin dalam konferensi pers di Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (09/09/2025).

Dia juga mengatakan pengarahan pertama ini kepada para pejabat utama yang selama beberapa bulan ke depan akan membantu saya sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan ad interim.

“Saya menggarisbawahi, bahwa peran tugas dan fungsi para deputi Kementerian Koordinator Polkam akan saya tingkatkan, dan para deputi lah yang akan menjalankan tugasnya sehari-hari. Baik di dalam menjalankan tugas koordinasi dan juga menjalankan tugas sinkronisasi dengan kementerian dan lembaga yang mempunyai hal-hal permasalahan yang bisa diselesaikan,” kata Sjafrie.

Selain itu, lanjut kata dia, akan melakukan revitalisasi terhadap seluruh struktur di Kemenko Polkam yang saat ini ada. Menurut Sjafrie yang paling pokok adalah, bagaimana agar dalam beberapa bulan ke depan, seluruh kinerja mereka lebih efektif dan efisien.

Bahkan Sjafrie menyebut jika dirinya telah diberikan kewenangan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk dapat mengambil langkah strategis agar Kemenko Polkam tersebut dapat berjalan dengan maksimal.

“Arahan yang diberikan (Presiden) kepada saya adalah melanjutkan tugas pokok dari Kementerian Koordinator Polkam, dan saya diberi kewenangan mengambil langkah-langkah yang efisien dan efektif agar supaya semua pekerjaan bisa berjalan lancar. Arahan saya, revitalisasi organisasi di Kementerian Koordinator Polkam,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sjafrie yang juga Menteri Pertahanan (Menhan) ini pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada Budi Gunawan yang telah berdedikasi menjadi Menko Polkam selama hampir 11 bulan terakhir ini.

“Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Jenderal Polisi (purn) Budi Gunawan yang telah menjalankan tugasnya dengan baik selaku Menko Polkam,” ucap Sjafrie.

“Dan juga saya ingin menyampaikan terima kasih kepada semua Staf Khusus Menko Polkam yang sudah memberikan sumbangan tenaga, pikiran dan waktunya untuk membantu Menko Polkam yang sudah selesai menjalankan tugasnya,” sambungnya.

Konferensi pers pengungkapan kasus tersebut dipimpin Menko Polkam Budi Gunawan di kantor Badan Narkotika Nasional (BNN), Cawang, Jakarta Timur, Senin (3/3/2025).

Budi menekankan pengungkapan kasus tersebut merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas pelaku penyalahgunaan narkotika sampai ke akar.

“Tindakan tegas tentunya akan kita lakukan terhadap para tersangka yang telah ditangkap sesuai dengan aturan yang berlaku. Bagaimana komitmen pemerintah, perintah Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto, kita tidak boleh ragu-ragu, harus tegas berantas sampai ke akar-akar. Termasuk yang sudah inkrah, tidak ada upaya hukum lainnya. Ini menjadi concern kita,” kata Budi Gunawan.

Dalam kesempatan itu, Kepala BNN Komjen Marthinus Hukom menyampaikan puluhan tersangka dijerat Pasal 112, 114, dan 132 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Mereka terancam hukuman mati

“Mengenai ancaman hukuman menerapkan Pasal 112, 114, 132 dan semua ini adalah ancaman paling maksimal hukuman mati. Dan kami berharap lewat tuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dan jajaran dan lewat keyakinan para hakim hukuman akan maksimal. Paling tidak hukuman mati,” jelas Marthinus.

Total narkotika yang disita nilainya mencapai Rp 1 triliun. Pengungkapan 14 kasus itu dilakukan selama Februari 2025. Selain narkotika, pihaknya menyita sejumlah kendaraan.

Ada belasan mobil dan 4 sepeda motor serta 1 kapal tradisional dalam pengungkapan tersebut. Dalam kasus ini, 6 orang ditetapkan sebagai DPO.

Pengungkapan kasus-kasus narkotika yang dilakukan BNN merupakan bagian dari upaya kolektif yang dilakukan oleh Desk Pemberantasan Narkoba di bawah koordinasi Kemenko Bidang Politik dan Keamanan.

Pengungkapan kasus narkotika serta TPPU menjadi salah satu wujud komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menghancurkan rantai bisnis perdagangan gelap narkotika.

Hal itu disampaikan Menko Budi dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2024, yang berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis November 2024.

Dia meminta kepada seluruh Pemda untuk mempertimbangkan segala aspek dalam penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

“Terkait penetapan UMP UMK, keputusan ini perlu dipertimbangkan dengan format agar tidak terjebak kepada kebijakan-kebijakan yang populis,” ujarnya.

Menko Budi mewanti-wanti agar upah minimum yang ditetapkan nantinya tidak terlalu tinggi, atau tidak terlalu rendah, yang sifatnya tidak rasional.

Sebab kata dia, upah minimum yang tidak rasional ini bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi, menurunkan rekrutmen tenaga kerja baru, hingga yang ujung-ujungnya menyebabkan ketidakpatuhan pada peraturan.

Selain upah minimum, Menko Budi juga mengingatkan terkait agenda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan berlangsung dalam waktu dekat.

Dia meminta kepada seluruh Pemda untuk mengawal Pilkada agar dapat berjalan sesuai keinginan.

“Terkait Pilkada serentak, kita semua berharap agar pesta demokrasi ini betul-betul bisa berjalan dengan aman dengan lancar, jurdil dan damai,” tuturnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu meminta setiap kepala daerah untuk melakukan perencanaan dengan detail, dengan sebaik-baiknya.

“Gunakan contigency plan untuk mengantisipasi setiap resiko yang berpotensi muncul Jangan sampai kita terdadak atau panik dengan situasi yang ada di luar kendali kita,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, bahwa Pilkada Serentak dan penetapan upah minimum merupakan dua agenda nasional yang akan berlangsung dalam waktu dekat.

Oleh sebab itu, pemerintah berharap agar kedua agenda tersebut dapat berjalan lancar demi menjaga stabilitas ekonomi, politik dan keamanan nasional. []

Mantan Kepala BIN itu sesumbar, dirinya bakal menjalankan program kerja kementeriannya sejalan dengan delapan program utama atau Astacita yang menjadi visi Presiden Prabowo Subianto.

“Kami akan fokus pada program-program dengan hasil cepat atau quick wins. Delapan program prioritas Presiden Prabowo menjadi perhatian utama kami ke depan,” kata Budi Gunawan di Jakarta pada Selasa 22 Oktober 2024.

Budi yang disebut mempunyai kedekatan dengan Megawati Soekarnoputri itu menjelaskan bahwa Kemenko Polkam akan memprioritaskan penguatan pertahanan dan stabilitas politik di dalam negeri.

Menurutnya, stabilitas politik sangat penting untuk memastikan tidak terjadinya konflik di masyarakat, sehingga roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan kondusif.

Selain menjaga stabilitas dalam negeri, Kemenko Polkam juga akan memantau seluruh dinamika geopolitik yang sedang berkembang di dunia internasional.

Perubahan geopolitik global perlu diwaspadai karena memiliki dampak langsung terhadap ketahanan Indonesia, terutama dalam hal pangan, energi, dan logistik.

“Kita tahu bahwa situasi geopolitik dunia saat ini tidak stabil dan tidak menentu. Hal ini memengaruhi rantai pasok global, termasuk Indonesia, khususnya di bidang pangan, energi, dan logistik,” jelasnya.

Selain fokus pada stabilitas politik, Budi juga menegaskan bahwa Kemenko Polkam akan memperkuat pertahanan nasional.

Upaya ini mencakup penguatan alat utama sistem senjata (alutsista) serta pertahanan di bidang siber.

“Program-program prioritas ini dapat dieksekusi dan mencapai target sesuai dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto. Kami mohon dukungan dan doa dari semua pihak,” pungkasnya. []