Zulhas mengakui kenaikan harga bahan baku kedelai dan plastik itu luar biasa dampaknya akibat perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran.

Menurut Zulhas, plastik itu luar biasa naiknya bahkan tadi ada yang mengadu dari Kalimantan Barat kepada dirinya mau beli gabah karunganya engga ada.

“Misalnya sekarang plastik. Plastik itu luar biasa naiknya. Tadi ada yang mengadu kepada saya dari Kalimantan Barat. Mau beli gabah, karungnya nggak ada, karena karungnya dari plastik, jadi memang ada dampak kesulitan di situ,” ujar Zulhas dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (6/4/2026).

Tak hanya itu, jalur logistik global pun ikut terganggu. Konflik yang menyebabkan Selat Hormuz tutup ini membuat rute transportasi laut harus berputar lebih jauh. Imbasnya, mengerek biaya ongkos kirim dan waktu tempuh.

“Sekarang ini transportasi laut itu putar ya tentu ongkos naik. Tadi misalnya 20 hari, sekarang bisa 60 hari ya, yang tadinya 30 hari sekarang 60 hari,” tambah Zulhas.

Kondisi ini diperparah dengan merangkaknya harga avtur. Zulhas menyebut hal ini bisa berdampak pada kenaikan harga tiket pesawat.

“Avtur yang naik sehingga ongkos pesawat boleh (naik) 13%. Itu dampak daripada apa yang terjadi di kawasan perang Amerika-Iran-Israel,” imbuh Zulhas.

Meski banyak sektor terdampak, Zulhas memastikan Indonesia telah mencapai swasembada pangan sehingga stok beras dipastikan aman dari gejolak harga maupun kelangkaan.

Menurut Zulhas, kesiapan Indonesia menghadapi krisis global jauh lebih baik dibandingkan negara-negara lain.

“Beras aman, tidak ada kenaikan apapun. Sampai akhir tahun 2026 beras kita aman, bahkan saya prediksi sampai 2027,” tandas Zulhas.

Penegasan tersebut disampaikan Menko Zulhas saat meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Nikmat Barokah Kedung Asem, Surabaya, Kamis (19/2/2026).

“Bulan puasa nanti bagi yang berpuasa dikasih makan dengan kering. Tadi ada contohnya. Ada telur, ya. Kan telur direbus saja. Jadi kapan saja bisa dimakan, kan? Dua roti, tiga bisa kurma, ya. Ada empat kacang tadi,” kata Menko Zulhas.

Menurut Menko Zulhas, sebagian besar menu MBG yang biasanya berupa masakan nasi, sayur hingga daging, kini diganti makanan-makanan kering yang bisa disantap siswa kapan saja, saat waktu berbuka puasa atau sahur.

Sementara itu, pembagian MBG bagi kalangan santri di pesantren, waktunya digeser dari siang ke sore hari saat buka puasa. Sedangkan bagi ibu hamil, ibu menyusui atau non-muslim tetap melakukan seperti biasa.

“Yang pondok pesantren menggeser. Biasanya kami makan siang, bisa dikasih pada waktu buka puasa, waktunya bergeser. Ibu-ibu hamil dan yang non-muslim tetap,” kata Menko Zulhas.

Pada kesempatan yang sama, Menko Zulhas juga mensosialisasikan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG, sekaligus mendorong percepatan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi seluruh SPPG.

Zulhas menyebut Provinsi Jawa Timur saat ini memiliki 2.110 SPPG dan lebih dari sebagiannya telah mengantongi sertifikat SLHS.

“Di Jawa Timur sudah ada 2.110 SPPG dan separuh lebih sudah memiliki SLHS. Yang di sini sudah lengkap, SLHS ada, halal ada, HACCP juga ada. Ini bisa menjadi contoh bagi SPPG lainnya karena aman dan gizinya sudah sesuai,” tandas dia.

“Di Jawa Timur sudah ada 2.110 SPG dan separuh lebih sudah memiliki SLHS. Yang di sini sudah lengkap, SLHS ada, halal ada, HACCP juga ada. Ini bisa menjadi contoh bagi SPG lainnya karena aman dan gizinya sudah sesuai,” ujarnya.

Dia menambahkan di antaranya dengan memastikan keberadaan lahan untuk kantor koperasi baik di desa maupun kelurahan sehingga koperasi segera beroperasi. Targetnya adalah seluruh Indonesia, tidak terbatas pada wilayah tertentu.

Setelah lahan dipastikan ada, tahap berikutnya adalah bagaimana bangunan kantor disiapkan dalam jangka panjang. Dengan demikian maka satu bangunan ini akan bisa dimanfaatkan dalam waktu yang lama hingga memberikan keuntungan untuk menunjang peningkatan kesejahteraan warga.

“Mungkin perlu juga kita cari solusi soal tanah ini. Tidak cuma pemerintah daerah tapi juga pemerintah pusat yang harus ambil alih,” ujar Mendes Yandri saat Rapat Koordinasi Terbatas tentang evaluasi perkembangan Kopdes/Kelurahan Merah Putih dan peningkatan kapasitas SDM Kopdes/Kelurahan Merah Putih di Kantor Kemenko Pangan Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Solusi tersebut akan segera tertuangkan dalam regulasi yang diterbitkan kementerian terkait. Hal ini dipastikan mempercepat realisasi Kopdes/Kel Merah Putih tidak hanya bangunan secara fisik namun juga SDM sebagai aktor dalam program tersebut melalui beragam pelatihan.

Pelatihan Akan Diberikan oleh K/L

Pelatihan ini akan diberikan oleh Kementerian/Lembaga yang saling bekerja sama. Memanfaatkan kemajuan teknologi dan mempererat komunikasi dalam rangka menguatkan kolaborasi, setiap koperasi di seluruh Indonesia akan saling bersinergi.

Di antaranya dalam pemenuhan produk yang menjadi kebutuhan harian masyarakat maupun peningkatan kualitas produk bahkan jasa di koperasi. Dengan demikian tidak hanya secara kuantitas yang terus bertambah namun juga pemasaran yang semakin luas.

“Nanti kita latih semuanya. Kita harap juga 81 ribu koperasi ini nyambung satu dengan yang lain. Nanti ada korelasi, jadi semua koperasi inline,” ujar Menko Pangan Zulhas.

Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Koordinasi Keamanan Pangan yang dipimpin Menko Pangan Zulhas di Kemenko Pangan, Jakarta, Senin,(9/2/2026).

Menko Zulhas mengatakan dengan stok Bulog yang diproyeksikan melampaui 4 juta ton, seluruh kebutuhan beras jamaah haji dipastikan berasal dari produksi dalam negeri dan diekspor ke Arab Saudi.

“Pemerintah menegaskan ketersediaan stok beras nasional saat ini berada dalam kondisi aman dan mencukupi. Stok Bulog InsyaAllah lebih dari 4 juta ton. Karena itu, kita ingin jamaah haji kita menggunakan beras dari Indonesia,” ujar Menko Zulhas.

Selain beras, rakor juga membahas penguatan aspek keamanan pangan, termasuk percepatan penerapan label “Tinggi Gula” pada produk pangan olahan tertentu.

Menko Zulhas mengatakan Pelabelan ini dimaksudkan sebagai bentuk edukasi dan perlindungan konsumen agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas terkait kandungan gula dalam produk pangan

“Selain itu, pemerintah menyepakati pembentukan task force keamanan pangan pusat dan daerah serta percepatan regulasi melalui perubahan PP Nomor 86 Tahun 2019 menjadi PP Nomor 1 Tahun 2026, guna memperkuat pengawasan pangan nasional dan mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG),” tandas dia.

Rakor ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional pada 2 Februari 2026.

Presiden menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh pihak dalam menangani kedaruratan sampah nasional serta mendorong pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah). Untuk itu, diperlukan transformasi dan percepatan penanganan sampah yang terstruktur dan sistematis.

Dalam rapat tersebut, Menko Zulhas menyampaikan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama Danantara, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian ESDM tengah mempercepat pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

“PSEL ditargetkan mulai launching pada Maret 2026 dan groundbreaking pada Juni 2026 di lima lokasi, yaitu Kota Bekasi, Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Legok Nangka,” ujar Menko Zulhas.

Selain itu, sebanyak 12 lokasi lainnya juga tengah disiapkan dan akan diproses secara bertahap oleh Danantara mulai Maret 2026.

Menko Zukhas juga menekankan pentingnya pengembangan teknologi pengolahan sampah berskala kecil yang disesuaikan dengan karakteristik daerah.

Skema ini, dikatakan Menko Zulhas, dibagi ke dalam tiga kategori, yakni desa, kota/kabupaten kecil dan menengah, serta kabupaten/kota besar.

“Dalam waktu dekat akan dilaksanakan aksi bersih-bersih secara masif dan terstruktur untuk mendukung Gerakan Indonesia ASRI,” tandas Menko Zulhas.

Kegiatan ini akan dikoordinasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri, TNI, Polri, serta pemerintah daerah.

Rakor tersebut dihadiri oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria, serta CIO Danantara Pandu Sjahrir.

Penyesuaian tersebut diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas Kementerian Koordinator Bidang Pangan terkait penguatan implementasi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan MBG di Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Menko Zulhas mengatakan penyesuaian hanya dilakukan pada waktu dan jenis makanan, tanpa menghentikan layanan.

“Keberlanjutan MBG penting karena aktivitas belajar mengajar tetap berlangsung selama bulan Ramadan. Untuk siswa Muslim yang menjalankan ibadah puasa, menu disesuaikan menjadi makanan kering agar dapat dikonsumsi lebih fleksibel,” ujar Zulhas dalam Rapat Koordinasi Terbatas di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, anak sekolah di daerah yang mayoritas menjalankan puasa akan menerima makanan kering yang dapat dikonsumsi saat berbuka.

Sementara itu, penerima manfaat yang tidak berpuasa, seperti balita dan ibu hamil, tetap menerima MBG seperti hari biasa. Di lingkungan pondok pesantren, distribusi makanan digeser ke sore hari agar dapat dinikmati saat waktu berbuka.

Kebijakan ini menunjukkan adanya penyesuaian pelaksanaan program MBG agar tetap selaras dengan aktivitas pendidikan dan ibadah para penerima manfaat selama bulan Ramadan.

“Sekolah yang non-Muslim (distribusi MBG) seperti biasa. Ibu hamil, balita juga seperti biasa,” ujar dia.

Zulhas menambahkan layanan MBG di pesantren akan menyesuaikan waktu distribusi, yakni digeser ke sore hari untuk konsumsi saat berbuka puasa.

Skema Ramadan Disiapkan

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan skema Ramadan tersebut telah disiapkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah.

Menurut dia, menu yang disiapkan tetap memperhatikan kecukupan gizi meskipun dikemas dalam bentuk makanan kering.

“Untuk anak sekolah yang puasa, dibagikan saat pulang sekolah untuk berbuka,” ungkap Dadan.

Pemerintah menegaskan penyesuaian ini merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan Program MBG sekaligus menghormati pelaksanaan ibadah masyarakat.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Pangan, hingga akhir Januari 2026 Program MBG telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Jumlah tersebut dilayani oleh 22.091 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi.

Program MBG juga tercatat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Pemerintah mencatat sebanyak 924.424 tenaga kerja langsung terlibat di SPPG, didukung 68.551 pemasok bahan pangan serta 21.413 mitra usaha yang sebagian besar berasal dari pelaku UMKM lokal.

Pemerintah menilai keberlanjutan pelaksanaan MBG selama Ramadan penting untuk menjaga konsistensi pemenuhan gizi masyarakat sekaligus memastikan dampak ekonomi program tetap berjalan di tingkat daerah.

Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan operasional SPPG, kualitas makanan, serta ketepatan distribusi MBG kepada para penerima manfaat.

Kunjungan diawali di SPPG Polri 1 Jakarta Utara yang berlokasi di Jl. Gading Indah No. 1, Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, eks Kantor Polsek Kelapa Gading. SPPG ini dikelola oleh Yayasan Kemala Bhayangkari dengan jumlah 3.081 penerima manfaat, didukung oleh 48 tenaga kerja, dan dipimpin oleh Kepala SPPG Muhammad Riezki Persada, S.H.

Dalam kegiatan tersebut, Menko Pangan didampingi oleh Kepala Regional DKI Jakarta, Koordinator Wilayah Jakarta Utara, serta Kepala SPPG, yang secara langsung memberikan penjelasan terkait alur produksi, standar keamanan pangan, serta mekanisme distribusi MBG.

“SPPG merupakan ujung tombak Program Makan Bergizi. Saya ingin memastikan bahwa proses produksi hingga distribusi benar-benar memenuhi standar gizi, higienitas, dan tepat sasaran,” ujar Menko Pangan.

Pada kesempatan tersebut, Menko Pangan juga meninjau menu MBG yang disiapkan untuk 13 Januari 2026 yang sudah dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi seimbang bagi peserta didik.

Usai peninjauan SPPG, Menteri Koordinator Bidang Pangan melanjutkan kunjungan ke sejumlah sekolah penerima manfaat Program Makan Bergizi (MBG) di Jakarta Utara, yakni SMK Negeri 33 Jakarta Utara dan SMK Hang Tuah 02 Jakarta.

Kedua sekolah tersebut merupakan penerima manfaat utama dari SPPG Polri 1 Jakarta Utara, dengan jumlah penerima masing-masing 485 siswa/i di SMKN 33 Jakarta Utara dan 295 siswa/i di SMK Hang Tuah 02 Jakarta.

Dalam kunjungan tersebut, Menko Pangan turut membagikan langsung makanan bergizi kepada para siswa sekaligus memberikan edukasi mengenai pentingnya Program Makan Bergizi Gratis.

Menko Pangan menekankan bahwa program ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan makanan, tetapi juga memastikan pemenuhan gizi seimbang, menanamkan nilai rasa syukur, serta membangun kesadaran akan pentingnya pola makan sehat sejak dini.

Selain itu, Menko Pangan menjelaskan kepada para siswa mengenai kandungan gizi makanan yang dikonsumsi serta asal-usul bahan baku pangan, sebagai bagian dari upaya edukasi untuk mencetak generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, memiliki mental yang kuat, serta keberanian dalam menghadapi masa depan.

Menko Pangan juga menegaskan pentingnya kontinuitas pelaksanaan MBG, termasuk saat libur sekolah dan bulan Ramadhan, serta menekankan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan program.

“Program MBG harus dijalankan secara berkelanjutan, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi tumbuh kembang anak-anak serta ketahanan pangan nasional,” tegasnya.

Menko Pangan mengapresiasi kolaborasi pemerintah daerah, TNI/Polri, pengelola SPPG, serta seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam mendukung keberhasilan Program MBG di Kota Jakarta Utara.

Diketahui kedua menteri tersebut saat mengecek harga bapok stabil dan aman. Para pedagang terasa lebih menenangkan karena tidak adanya lonjakan jelang tahun baru

Dalam kunjungannya Zulkifli Hasan menyapa para pedagang satu per satu dan menanyakan langsung kondisi harga serta pasokan bahan pangan. Pertanyaan sederhana itu menjadi perhatian tersendiri bagi pedagang kecil yang sehari-hari bergantung pada perputaran pasar.

Hal ini dirasakan oleh Sayuti Hazmi, salah satu pedagang di Pasar Induk Kramat Jati, saat lapaknya dikunjungi Menko Pangan Zulhas dan Mendag Budi, Senin (29/12/2025) pagi.

Di sela aktivitas jual beli sejak pagi hari, Sayuti berkesempatan berdialog langsung dan menyampaikan kondisi harga di lapangan.

“Kalau dibandingkan dengan beberapa waktu lalu, sekarang masih stabil. Pembeli ada, barang juga aman,” tutur Sayuti dengan wajah lega.

Bagi Sayuti, kunjungan tersebut bukan sekadar inspeksi, melainkan bentuk kepedulian pemerintah terhadap pedagang pasar tradisional.

Ia mengaku senang dan merasa dihargai karena aspirasinya bisa disampaikan secara langsung.

“Senang sekali rasanya didatangi Pak Menteri pagi-pagi begini. Kami merasa diperhatikan oleh pemerintah. Bisa dialog langsung, menyampaikan kondisi di lapangan,” ungkapnya.

“Pemerintah sendiri memastikan akan terus melakukan pemantauan harga dan pasokan bahan pokok, khususnya menjelang hari besar, agar lonjakan harga akibat tingginya permintaan masyarakat dapat ditekan dan stabilitas pangan tetap terjaga,” tandas Menko Zulhas menutup kunjungan di Pasar Jaya Kramat Jati.

Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan distribusi pangan berjalan lancar, ketersediaan stok aman, serta harga kebutuhan pokok tetap stabil menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Dalam peninjauan tersebut, Menko Pangan memantau langsung ketersediaan dan harga sejumlah komoditas utama.

“Tercatat, harga cabai berada di kisaran Rp50.000 per kilogram, ayam Rp37.000 per kilogram, beras SPHP Rp12.500 per kilogram, dan ikan sekitar Rp20.000 per kilogram,” ujar Menko Zulhas dalam keterangan resminya seperti dikutip di Kebumen, Selasa (23/12/2024).

Pemerintah terus memperkuat kebijakan pengendalian harga dan pasokan pangan guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, terutama pada momentum meningkatnya permintaan menjelang akhir tahun.

Salah satu pedagang Pasar Indrakila, Ayu, menyampaikan bahwa kondisi stok dan harga masih relatif stabil. “Stok aman dan harga masih normal,” ujarnya.

Kunjungan ini menegaskan kehadiran pemerintah dalam menjamin ketersediaan pangan yang cukup, distribusi yang lancar, serta harga yang terjangkau bagi masyarakat.

Zulhas menyatakan bahwa kunjungan ini bertujuan memastikan efektivitas program Makanan Bergizi Gratis bagi anak sekolah dan kelompok 3B (Balita, Ibu Hamil, dan Ibu Menyusui), terutama dalam menyiasati masa libur sekolah, serta mendorong sinergi antara SPPG dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.

“SPPG Mijen Jatibarang 1 beroperasi sejak 17 Februari 2025 sudah melayani 3.028 penerima manfaat, terdiri dari 2.837 siswa serta 191 Balita, Ibu Hamil, dan Ibu Menyusui. SPPG Mijen Jatibarang 2 beroperasi sejak 19 Maret 2025 didukung 46 tenaga (44 relawan, 1 ahli gizi, 1 akuntan) dan melayani 3.425 penerima manfaat yang tersebar di 9 sekolah dan 2 Posyandu,” ujar Menko Zulhas seperti dikutip di Semarang, Jumat.

Zulhas mengklaim SPPG ini sudah memenuhi persyaratan SLHS dan Sertifikat Halal yang akan segera diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kota dan BPJPH.

Menko Pangan secara khusus mengapresiasi strategi SPPG Mijen Jatibarang 2 dalam menjaga kontinuitas distribusi Makanan Bergizi (MBG) di masa libur sekolah.

Menko Zulhas melihat langsung bahwa dapur umum ini tetap mendistribusikan MBG kepada 301 penerima manfaat, yang terdiri dari 195 siswa dan 106 balita, ibu hamil, serta ibu menyusui melalui Posyandu.

Menko Pangan tidak hanya berdialog dengan para pengelola, tetapi juga turut memastikan agar pembagian Makanan Bergizi (MBG) tetap tepat sasaran bagi kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, di lokasi Posyandu.

Selanjutnya, Menko Zulhas melakukan peninjauan langsung terhadap proses teknis penyaluran MBG kepada anak-anak di sekolah, tepatnya di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda.

Menko Zulhas mengatakan peninjauan ini bertujuan untuk memastikan kualitas makanan yang didistribusikan, baik dari aspek keamanan pangan maupun pemenuhan angka kecukupan gizi yang telah terpenuhi.

Pada kesempatan tersebut, menu yang disajikan terdiri atas nasi putih, telur bumbu bali, orak arik sayur, tahu goreng tepung, dan buah anggur.

“Kunjungan tersebut menggarisbawahi kemitraan yang kuat dengan 3 UMKM lokal di Semarang dan Demak. Sinergi ini dinilai mampu menggerakkan ekonomi kerakyatan sekaligus menjamin pasokan bahan baku yang segar,” pungkas Menko Zulhas.

Kegiatan ini bertujuan menjaga stabilitas harga pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas memastikan ketersediaan bahan pokok, serta mendukung daya beli dari driver/pengemudi ojek online.

“Disiapkan paket senilai Rp145.000 yang disubsidi oleh Kemenko Pangan, Bulog, GoTo dan Grab Indonesia, Paket tersebut terdiri dari beras premium 5 kg, minyak goreng kemasan 1 liter, gula pasir 1 kg, dan tepung terigu 1 kg,” ujar Menko Pangan Zulhas kepada wartawan di Gudang Bulog, Tangerang.

Menko Zulhas menambahkan dari harga Paket ini 500 pengemudi Grab dan 500 pengemudi Gojek dapat mengambil paket sembako secara gratis.

Program ini menghadirkan pangan murah dan terjangkau bagi masyarakat menjelang natal dan tahun baru.

“Kita senang dapat perhatian dari pemerintah. Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah. Pangan murah ini sangat dibutuhkan untuk teman-teman ojek online di lapangan,” ujar Herman, salah satu mitra ojek online.

Sementara itu, Direktur Utama Bulog Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan untuk meringankan beban pengendara ojol dan masyarakat kurang mampu ditengah kenaikan harga jelang Nataru.

“Ini kan mau menjelang Natal dan tahun baru, harapannya dengan pangan murah ini meringankan beban pada pengendara ojol ataupun masyarakat ekonomi lemah dengan membeli sembako dengan harga murah, ini kita sinergikan dan harapannya berlanjut terus ke kota lainnya,” ujar Dirut Bulog.

Dirut Bulog mendukung program seperti ini agar masyarakat dalam hadari NATARU bahkan Imlek ramadhan dan lebaran masyarakat dapat menjangkau dan harga bisa stabil.

“Program penjualan pangan murah komunitas ini akan dilanjutkan di kota semarang pada tanggal 19 Desember 2025 dan kota lainnya di indonesia, dengan komunitas lainya seperti penjualan pangan murah, komunitas marbot masjid, komunitas guru ngaji, komunitas pengemudi bentor/delman/becak komunitas hansip dan Komunitas Pemulung dan Pekerja Sektor Persampahan serta komunitas lainnya,” pungkas dia.

Menko Pangan Zulhas memastikan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai ketentuan Perpres 115/2025, khususnya terkait keamanan pangan, pemenuhan gizi, serta keberlanjutan pasokan bahan baku.

“Kehadiran dirinya dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) di lapangan diarahkan untuk memastikan kebijakan pusat selaras dengan kondisi operasional di daerah,” ujar Menko Pangan Zulhas saat meninjau SPPG Polda Jabar.

Menko Pangan Zulhas mengatakan SPPG Polda Jabar yang beroperasi sejak 17 Maret 2025 melayani 2.544 penerima manfaat, terdiri atas 193 kelompok 3B (balita, ibu hamil, dan ibu menyusui) serta 2.351 siswa.

Dalam peninjauan, Menko Pangan Zulhas mencatat sejumlah praktik baik, antara lain pelaksanaan rapid test keamanan pangan sebelum distribusi, pemanfaatan bahan baku pangan lokal untuk mendukung ekonomi daerah, serta fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang berfungsi baik dan ramah lingkungan.

“Temuan dari kunjungan ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat efektivitas, keamanan, dan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia,” tandas Menko Pangan Zulhas.

Diketahui dalam rakor tersebut  membahas penguatan peran pemerintah daerah dalam menjamin mutu pelaksanaan MBG, mencakup percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), pengawasan operasional SPPG, serta pemenuhan dan stabilitas pasokan pangan lokal.

Menko Pangan Zulhas mengatakan kolaborasi ini diharapkan turut menggerakkan ekonomi rakyat melalui pemanfaatan komoditas lokal seperti sayuran, ikan, dan ayam, didukung pembinaan berjenjang oleh pemerintah daerah hingga tingkat desa.

“Forum ini menegaskan MBG sebagai program prioritas pemerintah yang memerlukan kerja bersama lintas sektor, dengan Badan Gizi Nasional sebagai pelaksana utama dan pemerintah daerah sebagai penggerak implementasi di lapangan,” ujar Menko Pangan Zulhas dalam Forum di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Rabu (17/12/2025).

Menko Pangan menegaskan pentingnya konsistensi standar SPPG agar layanan pangan bagi anak sekolah dan kelompok 3B tetap aman dan bergizi. Keberlanjutan SPPG juga menjadi perhatian, termasuk kapasitas produksi dan kesiapan fasilitas.

Menko Pangan turut memberikan apresiasi kepada relawan SPPG yang saat ini ikut mengoperasikan dapur umum bagi korban bencana di Sumatera.

“Rapat menghasilkan arahan percepatan koordinasi daerah, peningkatan kapasitas SPPG, serta optimalisasi bahan baku lokal sebagai fondasi keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis,” tandas Menko Pangan.

Sebagai informasi rapat koordinasi penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis dipimpin langsung oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan, serta dihadiri Kepala BGN Dadan Hindayana, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Mendes Yandri berharap agar DPP Apdesi yang baru saja dilantik jadi ujung tombak sukseskan pembangunan desa

“Kita berharap asosiasi seperti Apdesi Merah Putih ini akan menjadi ujung tombak, akan menjadi pelaku utama terhadap kesuksesan program-program pemerintah,” ujar Mendes Yandri

Apdesi Merah Putih untuk maksimalkan semua potensi yang ada di desa untuk dijadikan Desa Tematik seperti Desa Ayam Petelur, Desa Ikan Nila, hingga Desa Sayur yang nantinya bisa jadi oenyuplai bahan baku untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Jika Desa Tematik sukses maka tidak hanya program MBG yang akan disukseskan, tetapi Asta Cita keenam Presiden Prabowo, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan juga dapat terwujud.

“Kami berharap setelah dilantik, mereka bekerja secara sungguh-sungguh memastikan semua potensi desa sesuai dengan tematiknya. Itu diangkat derajatnya ke permukaan, sehingga kesejahteraan bisa kita pastikan dari desa, karena Asta Cita keenam Bapak Presiden Prabowo, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Jadi, desa memegang peranan penting,” ujar Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau akrab disapa Zulhas juga meminta pengurus Apdesi untuk ikut berkolaborasi dalam membangun desa, seperti melalui program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

“Saya meminta yang pertama bahwa Apdesi sebagai tokoh masyarakat di desa, apalagi sebagai kepala desa. Itu penting sekali, jabatannya sangat strategis untuk bersama-sama dengan program pembangunan pemerintah Koperasi Desa,” kata Mantan Menteri Perdafangan ini.

Zulhas meminta Apdesi Merah Putih untuk ikut mengawasi dan mengevaluasi beragam program pembangunan yang dijalankan di desa.

Dalam kesempatan itu, Mendes Yandri dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Suyudi Ario Seto mendeklarasikan Desa Bersih dari Narkoba (Bersinar) yang bertujuan untuk perangi bahaya narkoba hingga ke desa-desa.

Mengingat dampaknya yang besar bagi fondasi bangsa, ia menekankan ketahanan pangan nasional harus tercapai.

“Kunci utama dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah memastikan ketersediaan lahan, terutama lahan sawah. Pemerintah telah menetapkan LBS seluas 7,38 juta hektare. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, ditetapkan bahwa LP2B harus mencakup 87% dari total LBS tersebut,” ungkap Menteri Nusron di Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan, Jakarta.

LP2B merupakan bagian dari LBS yang telah ditetapkan sebagai zona lindung permanen. Artinya, secara umum LP2B memiliki status perlindungan yang lebih tinggi dibandingkan LBS. LP2B tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan non pertanian dan harus dipertahankan keberadaannya untuk menjamin ketahanan pangan jangka panjang.

Menteri Nusron lanjut menjelaskan, jika mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, total LP2B telah mencapai 95%. Namun, berdasarkan RTRW Kabupaten/Kota, baru terdapat 194 daerah yang mencantumkan data LP2B dalam dokumennya.

“Secara keseluruhan, capaian LP2B berdasarkan RTRW Kabupaten/Kota baru mencapai 57% sehingga masih memiliki kerentanan terhadap alih fungsi lahan,” tuturnya.

Menteri ATR/Kepala BPN mengungkapkan, berdasarkan rancangan revisi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, pemerintah akan membentuk Tim Percepatan Verifikasi Penetapan LP2B dan LSD.

“Tugas tim ini adalah melakukan verifikasi data guna mengendalikan alih fungsi lahan. Tujuannya, agar ketahanan pangan nasional dapat tercapai dan lahan pertanian tidak terus berkurang akibat kepentingan yang lain,” jelas Menteri Nusron.

Penetapan LP2B

Dalam kesempatan yang sama, Menko Pangan, Zulkifli Hasan, menekankan pentingnya percepatan penetapan LP2B. Penetapan ini menurutnya bisa jadi kabar baik bagi para petani karena dengan penetapan LSD, lahan sawah akan terlindungi dari konversi atau alih fungsi.

“Dengan demikian, para petani dapat merasa lebih tenang dan memiliki kepastian untuk merencanakan pengelolaan lahan secara jangka panjang dan strategis,” pungkas Menko Pangan.