Menurutnya, tindakan tersebut dapat menimbulkan pelanggaran etika sekaligus berpotensi melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Pernyataan itu disampaikan Meutya Hafid menanggapi adanya kasus perekaman seseorang tanpa persetujuan yang kemudian menimbulkan keresahan di masyarakat.

Ia menilai kasus tersebut memiliki kemiripan dengan sejumlah peristiwa lain, seperti perekaman terhadap warga yang sedang berolahraga di jalan raya tanpa izin.

“Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin, meskipun di ranah publik. Kasusnya kurang lebih sama dengan ketidaknyamanan yang disampaikan teman-teman, misalnya yang sedang melakukan olahraga di jalan raya kemudian direkam tanpa izin,” kata Meutya, dikutip Rabu 5 Agustus 2026.

Ia menegaskan, pemerintah memandang persoalan tersebut sebagai pelanggaran yang harus ditangani secara serius.

Selain aspek hukum, tindakan merekam tanpa persetujuan juga dinilai bertentangan dengan norma etika dalam kehidupan bermasyarakat.

Meutya mengungkapkan, kasus tersebut telah dilaporkan kepada pihak kepolisian sehingga proses penegakan hukumnya berada dalam kewenangan aparat penegak hukum.

“Penegakan hukumnya dari teman-teman kepolisian. Dari kami adalah untuk mengingatkan bahwa di situ ada pelanggaran terhadap PDP, di situ ada juga pelanggaran terhadap etika,” ujarnya.

Menurut Meutya, perlindungan terhadap masyarakat, khususnya perempuan dan anak, harus menjadi perhatian utama.

Karena itu, praktik perekaman tanpa izin yang berpotensi merugikan korban harus dihentikan.

“Dalam kerangka menjaga tidak hanya perempuan, tetapi khususnya perempuan dan anak-anak, dari kegiatan perekaman tanpa izin ini harus kita stop dan kita lakukan tindakan-tindakan serius di bidang masing-masing,” tegasnya.

Selain mendukung proses hukum yang tengah berjalan, Kementerian Komunikasi dan Digital juga akan mengambil langkah internal.

Meutya mengatakan pihaknya akan meneruskan persoalan tersebut kepada unsur pengawasan di lingkungan Komdigi agar dilakukan langkah-langkah yang terukur dalam penyelesaiannya.

“Tentu di Komdigi juga kami akan teruskan kepada Wasdik untuk kemudian melakukan langkah-langkah terukur untuk menyelesaikan masalah ini,” pungkasnya. []

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Viada Hafid mengatakan, aturan ini untuk pengguna nomor baru..

“Berlaku untuk registrasi nomor baru, bukan untuk pelanggan lama yang sudah aktif,”ujarnya dikutip Sabtu 30 Mei 2026.

Dia menambahkan, Verifikasi wajah akan dicocokkan dengan data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Pemerintah menyebut tujuan utamanya untuk mengurangi:
penipuan digital, phishing, spam call, penyalahgunaan OTP, dan penggunaan identitas palsu untuk aktivasi nomor seluler.

Uji coba berlangsung sejak awal 2026 dan menurut Kemkomdigi telah digunakan pada sekitar 1,4 juta registrasi nomor baru selama masa percobaan.

“Operator yang disebut telah menyesuaikan sistemnya antara lain Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison, dan XL Smart,”jelasnya.

Menurut informasi yang disampaikan pemerintah, pelanggan lama tidak diwajibkan registrasi ulang, dan kebijakan ini difokuskan pada pendaftaran SIM baru setelah 1 Juli 2026. []

Mantan Ketua Komisi I DPR itu merinci hingga Rabu (10/12), jumlah BTS yang terdampak menurun menjadi 2.637 unit dan puncaknya 3.380 unit pada 2 Desember. Lanjutan Meutya menambahkan sebanyak 743 BTS juga kembali beroperasi sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat.

“Kami berupaya maksimal agar masyarakat kembali terhubung. Akses komunikasi mempengaruhi proses penyelamatan dan penyaluran bantuan. Setiap BTS yang pulih berarti lebih banyak warga bisa memberi Kabupatenr dan menerima informasi yang mereka perlukan,” ujarnya dalam rilis dikutip di Jakarta, Jumat (12/12/2025).

Di Sumatera Utara, lanjut dia, sebanyak 9.292 dari 9.612 BTS telah beroperasi normal atau 96,67 persen, lalu di Sumatera Barat, 3.709 dari 3.739 BTS kembali aktif atau mencapai 99,20 persen.

Sementara di Aceh, dikatakan Meutya, pemulihan masih terhambat pasokan listrik. Sebanyak 1.127 dari 3.414 BTS atau 33,01 persen beroperasi normal, sementara 2.287 BTS lainnya belum dapat aktif karena listrik di sejumlah lokasi masih padam.

“Kami berupaya maksimal agar masyarakat kembali terhubung. Akses komunikasi mempengaruhi proses penyelamatan dan penyaluran bantuan. Setiap BTS yang pulih berarti lebih banyak warga bisa memberi Kabupatenr dan menerima informasi yang mereka perlukan,” ujarnya lagi.

Sementara perbaikan infrastruktur menara BTS di Provinsi Aceh terus dilakukan secara bertahap seiring dengan upaya pemulihan pasokan listrik oleh operator bekerja sama dengan PLN.Baca juga: Korban Meninggal Bencana Sumatra Capai 1.006 Orang

“Pemulihan jaringan di Aceh memang masih terkendala padamnya aliran listrik. Operator seluler, PLN, dan semua pihak terkait tengah bekerja keras saat ini untuk memastikan pasokan listrik kembali normal,” jelasnya.

Ia menyampaikan bahwa pemerintah terus menambah dukungan teknis di wilayah terdampak berupa genset dan perangkat akses internet darurat.

“Fokus kami memastikan warga dapat berkomunikasi tanpa hambatan,” tegasnya.

Total sebanyak 18 titik akses Satria 1 telah beroperasi dan 88 perangkat Starlink telah didistribusikan ke berbagai titik di ketiga provinsi terdampak bencana banjir.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pemberian rumah subsidi bukan sebuah penyogokan kepada wartawan tetapi bukti kehadiran pemerintah kepada wartawan yang juga bagian dari rakyat Indonesia yang juga membutuhkan rumah subsidi.

“Rumah subsidi ini bukan penyogokan, tapi saya minta kepada wartawan untuk menyampaikan yang benar, bukan yang enak didengar,” kata Menteri yang akrab disapa Ara ini.

Menteri Ara juga meminta kepada para wartawan untuk memberitakan semua hal yang dijanjikan oleh pihak pengembangan, Bank dan lainnya dengan apa yang dirasakan oleh wartawan, sehingga semua informasi terkait perumahan subsidi menjadi benar.

“Harapan saya tolong disampaikan yang benar dan bukan yang enak didengar. Seperti, apakah ada tempat ibadah? airnya bagus? dan tidak banjir?. Kalau ada wartawan kan terbantukan mengenai lokasi tersebut. Wartawan kan bisa menyuarakan,” jelas dia.

Program yang digagas oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ini merupakan sinergi lintas sektor untuk memastikan wartawan mendapat akses terhadap hunian yang terjangkau dan layak huni.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengungkapkan, pentingnya program tersebut dalam rangka mendukung profesi wartawan sebagai salah satu pilar demokrasi di Indonesia. Terlebih lagi, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian penuh terhadap awak media.

“Kami menyampaikan apresiasi karena dulu lama berkecimpung 10 tahun jadi wartawan, belum semua wartawan sejahtera, belum semua wartawan punya akses pembiayaan perumahan yang terjangkau dan belum semua wartawan bisa hidup dengan standar kelayakan yang baik,” kata Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam konferensi pers dilansir Rabu (9/4/2025).

Maruarar menyebut, peluncuran perdana program ini akan dilakukan pada 6 Mei 2025. Dalam tahap awal tersebut, sebanyak 100 kunci rumah akan diserahkan kepada wartawan terpilih.

Hal itu ditegaskan Meutya Hafid merespons pejabat Kemenkomdigi yang ditangkap karena terindikasi terlibat judi online.

“Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN)di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangi pakta integritas khusus terkait perang terhadap judi online,” tegas Meutya, Jumat 1 November 2024.

“Jadi, kami akan tegas dan tidak main-main lagi dalam isu semua pelanggaran pidana, terkhusus judi online,” ujarnya.

Meutya menegaskan, kementerian yang dipimpinnya berkomitmen mendukung penuh instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala bentuk aktivitas yang melanggar hukum dan merugikan Masyarakat, serta merusak nilai-nilai bangsa.

“Penegakan hukum akan dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang terlibat, termasuk dan terkhusus jika itu adalah pejabat di lingkungan kementerian kami,” jelas dia.

Meutya menyampaikan mengapresiasi atas kerja Polri yang melakukan penangkapan dan tindakan hukum yang cepat.

Terlebih, sambung Meutya, Kemenkomdigi telah berkoordinasi dan bersinergi dengan Polri sebagai wujud nyata komitmen menciptakan ruang digital yang bersih.

“Saya telah memerintahkan kepada seluruh jajaran di bawah Komdigi agar kooperatif kepada aparat penegak hukum, apabila terdapat indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan kementerian untuk dapat membantu upaya memerangi judi online secara terang benderang,” kata Meutya.

Sebelumnya, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menangkap seorang pejabat di Kementerian Komunikasi dan Digital atas dugaan praktik judi online.

“Terkait salah satu pegawai (pejabat) pada kementerian Komdigi masih dilakukan pemeriksaan untuk pendalaman penyidikan,” ungkap Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko. []