JAKARTA, Eranasional.com – Deputi V Kepala Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani membantah penetapan Johny G Plate sebagai tersangka bernuansa politis.

Kata dia penetapan tersangka terhadap Plate berdasarkan proses hukum yang telah lama berjalan.

Dia meminta semua pihak untuk tidak berspekulasi berlebihan.

“Ini semua tidak ada sangkut pautnya dengan politik. Ini murni penegakan hukum tindak pidana korupsi, jangan berspekulasi,”tegas Jaleswari dalam keterangan tertulisnya, Rabu (17/5/2023).

Hal ini kata Jaleswari bukan sesuatu yang diinginkan oleh semua pihak.

Padahal kata dia Presiden Jokowi sudah berkali-kali mengingatkan anak buahnya untuk bekerja dengan hati-hati.

Dalam kasus ini, pemerintah tidak ikut campur dalam proses yang sedang berjalan.

Pemerintah menyerahkan sepenuhnya ke kejaksaan.

“Pemerintah menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Dan mempercayakan profesionalisme aparat penegak hukum dalam bekerja,”tutupnya.

Diketahui kejagung menyebut kerugian negara dalam kasus korupsi ini mencapai Rp 8 triliun.

Sekretaris Jenderal Partai NasDem itu disangkakan melanggar Pasal 2 dan atau Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

JAKARTA, Eranasional.com – Kajaksaan Agung (Kejagung) kembali memeriksa Menkominfo Johnny G Plate Rabu, (17/5).

Ia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan pendukung paket 1,2,3,4 dan 5 BAKTI Kemenkominfo tahun 2020-2022.

Ini pemeriksaan untuk ketiga kalinya bagi politisi NasDem itu.

Kejagng ingin mengetahui peran Johnny dalam proyek itu karena merupakan pejabat berwenang dalam penggunaan anggaran dan pengawasan.

“Hari ini dia diperiksa untuk yang ketiga kali,”jelas Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana, Rabu (17/5).

Johnny diperiksa sejak pukul 09.00 WIB di Lantai V Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Sebelumnya, Dirdik Jampidsus Kejagung Kuntadi menjelaskan alasan memanggil Johnny untuk menjalani pemeriksaan kedua kalinya.

Berkaitan dengan perannya selaku Menkominfo dan pejabat berwenang dalam penggunaan anggaran dan pengawasan.

“Kita ingin tahu sejauh mana pengawasan dan pertanggungjawaban selaku pengguna anggaran,” kata Kuntadi saat jumpa pers, Senin (13/3/2023) lalu.

Penyidik menilai dugaan adanya kemahalan dan pemufakatan jahat, sebagaimana yang dilakukan oleh lima tersangka dalam perkara ini.

Kelima tersangka yakni, Komisaris PT Solitech Media Sinergy berinisial IH.

Anang Achmad Latif (AAL) selaku Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo.

Yohan Suryanto (YS) selaku Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020.

Serta GMS selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia; dan seorang tersangka berinisial MA.

Jakarra- Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate mengadakan pertemuan virtual dengan para pimpinan platform media sosial di Indonesia hari ini, Minggu (18/7), untuk menegaskan kembali tanggung jawab platform dalam penanganan hoaks di masa pandemi COVID-19 ini.

Menteri Johnny menginstruksikan agar pengelola platform media sosial dapat secara lebih aktif membersihkan ruang digital Indonesia dari dampak persebaran kabar menyesatkan terkait COVID-19 atau fenomena infodemi yang masih terus terjadi.

Menkominfo menyesalkan banjir informasi yang tidak tepat dan sangat memengaruhi laju pemulihan pandemi COVID-19 di Indonesia.

“Oleh karena itu, saya instruksikan kepada semua platform digital untuk lebih proaktif melakukan penanganan konten hoaks, turut mengamplifikasi pesan yang membangun optimisme dan kekuatan bangsa, serta turut menyebarkan informasi kebijakan dan penanganan COVID-19 oleh pemerintah, termasuk percepatan vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan,” tegas Menteri Johnny.

Ketiga hal ini perlu dilakukan secara serius, tidak main-main, dan tidak bisa lagi dengan cara-cara sehari-hari.

“Penyebaran berita bohong sangat memengaruhi pemikiran manusia, yang menjadi taruhan adalah nyawa saudara-saudari kita sebangsa Indonesia. Sudah banyak yang jadi korban dari penyebaran infodemi yang kian masif ini, kita tidak boleh menyerah kalah,” tambah Menteri Johnny.

Infodemi Masih Marak Beredar
Penanganan infodemi perlu dilakukan secara lebih tegas karena hoaks dan disinformasi terkait COVID-19 masih terus beredar.

Infodemi yang dibahas dalam pertemuan Menteri Kominfo dengan perwakilan platform media sosial tersebut secara khusus terdiri atas persebaran berita keliru di 3 isu, yakni:

1. Infodemi yang terkait dengan hoaks dan disinformasi COVID-19
Sepanjang 23 Januari 2020 hingga 18 Juli 2021, telah ditemukan 1.763 isu hoaks COVID-19 yang tersebar ke dalam 3.817 postingan media sosial, di mana 3.356 postingan diantaranya telah diturunkan atau di-take down. Beragam temuan tersebut ditindaklanjuti dengan penegakkan hukum oleh Kepolisian RI terhadap 767 kasus yang dilakukan sampai dengan 15 Juli 2021 lalu.

Temuan hoaks ini menyangkut isu antara lain pemelintiran informasi bahwa rumah sakit sengaja meng-covid-kan para pasien yang datang demi keuntungan komersil hingga kabar sesat bahwa COVID-19 merupakan konspirasi.

2. Infodemi yang terkait dengan hoaks dan disinformasi Vaksin COVID-19
Sepanjang 4 Oktober 2020 hingga 18 Juli 2021, telah ditemukan 252 isu hoaks vaksin COVID-19 pada 1.850 postingan media sosial, di mana seluruhnya telah ditangani atau di-take down.

Temuan hoaks ini menyangkut isu, diantaranya: 1) vaksin yang menyebabkan gelombang radiasi elektromagnetik, 2) informasi keliru yang menuding bahwa vaksin menyebabkan kematian, dan juga 3) informasi keliru yang menyatakan bahwa penyebaran COVID-19 varian Delta disebabkan karena vaksinasi.

3. Infodemi yang terkait dengan hoaks dan disinformasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat
Sepanjang 4 Juli hingga 18 Juli 2021, telah ditemukan 25 isu hoaks PPKM Darurat pada 209 postingan media sosial, di mana 136 postingan diantaranya telah ditangani atau di-takedown.

Temuan isu hoaks ini utamanya menyangkut informasi keliru tentang penolakan PPKM Darurat di berbagai daerah serta pemahaman yang salah mengenai perpanjangan PPKM Darurat.

Penanganan hoaks juga akan terus dilakukan Kementerian Kominfo dari hulu ke hilir, dimulai dari edukasi literasi digital, pemutusan akses (take down) konten negatif bersama platform media sosial, penerbitan klarifikasi hoaks bersama pemangku kepentingan terkait, hingga mendukung Kepolisian RI dalam upaya penegakkan hukum.

“Diperlukan juga dukungan yang besar dari platform media sosial untuk proaktif menangani hoaks dan secara agresif mendorong literasi digital di masyarakat. Masyarakat juga dapat memanfaatkan kanal-kanal informasi untuk melakukan pemeriksaan hoaks secara mandiri dan melakukan pengaduan konten hoaks melalui kanal aduan yang tersedia,” ujar Menteri Johnny.

Saat ini, berbagai kanal telah diaktifkan sebagai bagian dari upaya mengatasi infodemi COVID-19, di antaranya yakni kanal pemeriksaan fakta untuk klarifikasi hoaks (hoax debunking) mandiri seperti melalui s.id/infovaksin dan s.id/datacovid19id. Masyarakat juga dapat mengadukan konten yang dinilai mengandung informasi yang tidak tepat melalui kanal-kanal seperti salah satunya melalui aduankonten.id.