Melalui kebijakan tersebut, operator seluler dilarang menghapus sisa kuota yang telah dibeli pelanggan.

Operator juga tidak diperbolehkan membebankan biaya tambahan kepada pelanggan yang ingin mempertahankan atau tetap menggunakan sisa kuota tersebut.

Ketentuan itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Digital (SE Menkomdigi) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kewajiban Pemenuhan Pilihan Layanan dan Perlindungan Sisa Kuota.

Menkomdigi Meutya Hafid mengatakan, surat edaran tersebut diterbitkan pada 28 Agustus 2026 sebagai bentuk kepastian hukum sekaligus tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 273/PUU-XXIII/2025 yang diputus pada 23 Juli 2026.

Menurut Meutya, kuota internet yang telah dibeli pelanggan merupakan hak yang harus dilindungi.

Karena itu, sisa kuota tidak dapat dihapus secara sepihak ketika masa aktif paket berakhir.

“Kuota yang sudah dibayar oleh pelanggan adalah hak pelanggan. Sisa kuota tidak boleh begitu saja hangus dan operator tidak boleh mengenakan biaya tambahan untuk mempertahankan sisa kuota tersebut,” kata Meutya dalam keterangan resminya, Sabtu (29/8).

Ia menjelaskan, aturan tersebut dibuat agar masyarakat memperoleh manfaat yang lebih adil dari layanan telekomunikasi yang telah dibayarkan.

Meutya menyebut pemerintah juga menerima sejumlah pengaduan masyarakat terkait masih adanya operator yang belum sepenuhnya menjalankan putusan MK mengenai perlindungan sisa kuota.

Salah satunya yakni pemerintah saat ini telah memblokir 10.000 rekening bank yang dicurigai terafiliasi dengan judi online.

“Pencapaian ini merupakan hasil kolaborasi khususnya Komdigi dan juga OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan perbankan,” kata Meutya dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Kamis (14/11).

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar menyebut bahwa informasi terkait 10.000 rekening yang diduga terafiliasi dengan jaringan judi online itu diterimanya dari Kementerian Komdigi.

Lalu, pihaknya menghubungi bank-bank tempat rekening ini berada untuk melakukan blokir atau pembekuan dari transaksi itu. Bank juga diminta melakukan pendalaman secara serius.

“Sehingga pada akhirnya jumlah rekening yang diblokir lebih banyak daripada jumlah semula yang 10.000 itu,” sebut Mahendra.

Lebih lanjut, Meutya kembali menegaskan bahwa pihaknya di Kementerian Komdigi dan OJK akan terus memperkuat kerja sama agar semua rekening dapat terpantau dalam rangka pemberantasan judi online.

“Pengguna pun dapat terjerat dan terpantau rekeningnya dan kalau memang ini terpantau, mohon maaf, akan kita blok, kita akan tegas, Kemkomdigi akan mengirimkan data-data itu,” ujar politikus Partai Golkar itu.

Ketua OJK, kata dia, sudah menyatakan kalau memang terdapat rekening yang sudah jelas aktivitas keuangan ilegal, maka rekening tersebut kemudian akan langsung diblok oleh perbankan melalui OJK.

“Jadi mungkin ini komitmen sekaligus literasi kami kepada masyarakat untuk tidak lagi, bagi yang sedang, pernah bermain-main dengan judi online,” pungkas Meutya.

Meutya pun pamit dari rutinitasnya untuk beberapa hari ke depan.

Namun baginya, retreat kabinet yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto membawa kesan tersendiri.

Sebab, momen retreat ini bisa ia gunakan untuk refleksi diri dan menggali kreatifitas.

“Saya pamit dulu selama beberapa hari ke depan. Momen Retreat Kabinet Merah Putih ini rasanya pas sekali saya juga gunakan untuk refleksi diri,” kata Meutya Hafid di akunnya @meutya_hafid, dikutip Jumat 25 Oktober 2024.

“Menggali kreatifitas, berkoneksi dengan alam atau sesama peserta dalam rangka membangun kekompakan dan pembelajaran bersama untuk Indonesia,”sambungnya.

Metuya juga mengatakan, retreat kabinet menjadi momen yang cocok untuk mereka yang sudah lama ter-disconnect dari dunia karena terlalu banyak menghabiskan waktu secara online.

“Disconnect to reconnect, menyadarkan kita pentingnya sebagai manusia untuk menjaga keseimbangan dalam penggunaan teknologi,” kata Meutya. []