Dengan kata lain, pemerintah akan melanjutkan realisasi penyaluran bantuan gagal panen kepada petani yang tercatat pada 2023 di tahun 2024 ini.

“Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemerintah memberikan bantuan kepada mereka yang terdampak gagal panen ini, yaitu semacam bantuan untuk kerugian yaitu Rp8 juta per hektare secara kelompok dan sudah disalurkan,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2024).

“Sekarang ini adalah kita memutuskan karena kemarin bantuan itu belum selesai diberikan kepada para petani, rapat tingkat menteri (RTM) ini memutuskan bahwa bantuan tersebut akan dilanjutkan diberikan kepada mereka yang terdampak gagal panen pada 2023,” imbuhnya.

Berdasarkan data BNPB tahun 2023, terdapat 136 kabupaten dan kota di 20 provinsi yang terdampak gagal panen akibat banjir. Total lahan terdampak adalah 110.383,80 hektare dan 54.442,42 hektare di antaranya mengalami gagal panen (puso).

Pekalongan – Jelang puncak arus balik lebaran 2022, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy bersama Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meninjau langsung pos pemantauan mudik di Exit Tol Setono, Kota Pekalongan, Jumat (6/5/2022) sore.

“Sore ini, saya bersama bapak Menteri Perhubungan meninjau langsung pos pemantauan di Kota Pekalongan. Tadi dari pihak Polantas sudah menjelaskan secara detail dan menurut saya sudah bagus,” kata Menko PMK, Muhadjir Effendy kepada awak media.

Sementara itu Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya bersama Kemenko PMK sengaja meninjau jalur arteri di Pantura, salah satunya Pekalongan untuk mengecek pergerakan arus balik di jalur tersebut.

“Kami sengaja melakukan kunjungan ke Pekalongan untuk meninjau pergerakan yang ada di jalur pantura. Di Pantura relatif lancar, alhamdulillah. Ini merupakan salah satu ikhtiar kita bersama,” tutur Menhub yang didampingi Menko PMK, Walikota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid, Dandim 0710 Pekalongan dan Kapolres Pekalongan Kota.

Dalam kesempatan itu, Budi menjelaskan  bahwa saat penerapan one way pada arus balik nanti, para Kapolres dan pemegang kewenangan diharapkan dapat merespon dan bertindak sesuai arahan Kakorlantas.

“Ada 2. Yakni pada saat one way itu load-nya luar biasa, maka jalan dari Pekalongan ini tidak boleh masuk jalan tol. Atau sebaliknya, apabila jalan one way dijalan tol ini padat karena suatu hal. Maka, mereka (para pemudik) yang mengikuti jalan one way itu dikeluarkan dibeberapa utara Jawa ini, diantaranya Pekalongan,” terangnya.

Oleh karena itu, sosialisasi perlu disampaikan kepada Walikota, Dandim dan Kapolres masing-masing Kabupaten atau Kota sepanjang jalur Pantura (Cirebon – Brebes – Tegal – Pemalang – Pekalongan – Batang) agar masyarakat sadar, bahwa ada cara bertindak yang akan dilakukan secara force majeure jika sesuatu terjadi.

“Tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi, sehingga arah keluar masuk Pekalongan tetap berjalan. Harapan kita, koordinasi antara Kakorlantas, Kapolda dan Kapolres berjalan dengan baik. Jadi, cara bertindak yang ditetapkan Kapolri itu diketahui kota-kota disepanjang jalan tol,” katanya.

“Terimakasih kepada rekan-rekan media karena apa yang saya sampaikan kiranya dapat disampaikan kepada masyarkat agar koordinasi antara polisi pusat dan daerah bisa sejalan,” pungkasnya.

Pada kesempatan itu, rombongan Menko PMK, Menhub, Walikota Pekalongan, Dandim dan Kapolres memberikan bingkisan kepada petugas pemantauan mudik di Exit Tol Setono, dilanjutkan peninjauan di Stasiun Kereta Api Pekalongan sebelum menuju Stasiun Tawang Semarang. (ema-aha)