Djarot menyebut pihaknya tak mempermasalahkan pemberhentian itu.

Ia justru menilai Yasonna memang lebih baik diberhentikan.

“Kita juga menyadari bahwa jabatan menteri itu jabatan politis dan ini malah bagus untuk pak Yasonna,” kata Djarot di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Senin, 19 Agustus 2024.

“Lebih baik beliau diberhentikan dan kita lebih cepat untuk bersiap diri,”sambungnya.

kata dia, Yasonna sejatinya juga telah berniat mengundurkan diri pada September mendatang lantaran terpilih sebagai anggota DPR periode 2024-2029.

“Tapi ini lebih cepat lebih baik dan beliau juga sangat siap,” ujarnya.

Terlepas dari itu, bagi PDI-P, hal yang terpenting Yasonna telah bekerja maksimal sebagai Menkumham sejak 2014 sampai saat ini.

“Yang penting beliau sudah bekerja maksimal di pemerintahan Pak Jokowi sejak 2014 sampai sekarang dengan sebaik-baiknya, dengan selurus-lurusnya, dengan berpegang teguh kepada konstitusi,” tegasnya, dikutip dari Antara.

Diberitakan sebelumnya, Yasonna Laoly dicopot dari jabatannya sebagai Menkumham oleh Presiden Jokowi.

Hal itu disampaikan Yasonna tersebut menjawab pertanyaan wartawan mengenai isu perombakan kabinet.

Menurut Yasonna, reshuffle atau perombakan kabinet merupakan kewenangan presiden.

“Reshufle adalah kewenangan Presiden Jokowi, dan I’m more than ready (lebih dari siap),” tegasnya di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu 1 Agustus 2024, dikutip dari Kompas TV.

Isu mengenai rencana perombakan atau reshuffle kabinet. kata Presiden Jokowi, bisa terjadi jika diperlukan.

“Kalau diperlukan. Kalau diperlukan,” tuturnya, dikutip dari YouTube Kompas TV.

“Saya kan udah ngomong dari dulu, kalau diperlukan, saya masih punya hak prerogatif itu,” tambahnya.

Sebagai informasi, reshuffle dikabarkan akan terjadi dalam waktu dekat dan menyasar empat orang menteri.

Berdasarkan informasi yang beredar, menteri yang akan diganti atau kena reshuffle di antaranya Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar.

Kemudian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. []

JAKARTA, Eranasional.com- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menilai tidak ada gunanya massa yang tidak menyetujui Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP) baru melakukan protes dengan menginap di DPR.

“Nggak usahlah, nggak ada gunanya,” kata Yasonna di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Selasa (6/12/2022).

LBH Jakarta dan aliansi masyarakat sipil melakukan aksi “berkantor” di DPR dengan menginap di DPR pada 6 Desember 2022.

LBH Jakarta juga mengajak masyarakat untuk mengunggah foto dengan berpose menutup mulut menggunakan lakban atau telapak tangan.

Yasonna juga mempersilahkan mereka mengajukan uji materi atau “judicial review” dan percaya dengan putusan hakim konstitusi.

“Masa sekelas mereka (Hakim Konstitusi) kita ragukan lagi? Ini perdebatannya dari ‘Institution For Criminal Justice Reform saja semacam LSM juga menyatakan ini sudah waktunya, bahwa ada perbedaan persepsi ya tidak mungkinlah kita semua bisa menyetujui 100 persen, dan kalau ada teman-teman yang merasa ada, bahkan mungkin mengatakan bertentangan dengan konstitusi silakan aja JR itu mekanisme konstitusional,” kata Yasonna pula.

Yasonna meminta agar pihak yang tidak setuju melakukan langkah-langkah konstitusional yaitu uji materi.

Amnesty International Indonesia dalam rilis tertulisnya mengatakan pengesahan KUHP baru oleh DPR RI yang antara lain membatasi kebebasan berkumpul, hingga melarang kritik terhadap presiden merupakan pukulan mundur bagi kemajuan Indonesia.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyebut KUHP baru yang kontroversial dan melampaui batas ini hanya akan lebih memperburuk ruang sipil yang sudah menyusut di Indonesia.

Pemberlakuan kembali ketentuan yang melarang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, pemerintahan yang sedang menjabat serta lembaga negara, menurut Usman, akan semakin menghambat kebebasan berpendapat sambil mengkriminalisasi perbedaan pendapat yang sah dan damai. Larangan demonstrasi publik tanpa izin jelas dapat membatasi hak untuk berkumpul secara damai.

KUHP baru, menurut Usman, mengembalikan pasal-pasal yang melarang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden yang sesungguhnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2006 baik secara langsung maupun melalui sarana audiovisual atau digital, masing-masing dapat dihukum hingga 3,5 tahun dan 4,5 tahun penjara.

Di dalamnya juga termasuk pasal-pasal yang mengkriminalisasi penghinaan terhadap lembaga pemerintah dan negara yang sah, dan juga melarang demonstrasi publik tanpa izin yang dianggap mengganggu ketertiban umum. Ketentuan luas ini dapat disalahgunakan untuk menekan kritik yang sah dan pertemuan damai.

Undang-undang mempertahankan penjara sebagai hukuman untuk pencemaran nama baik dan penodaan agama, sementara tetap mempertahankan ketentuan makar yang selanjutnya dapat membatasi hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi serta kebebasan beragama atau berkeyakinan.

Hubungan seks di luar nikah diancam hukuman pidana satu tahun penjara dan kohabitasi di luar nikah selama enam bulan penjara. Ini juga berpotensi mengkriminalisasi promosi kontrasepsi sambil mempertahankan aborsi sebagai tindakan kriminal.

Selain itu, ketentuan baru tentang genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam KUHP yang menghilangkan prinsip retroaktif bertentangan dengan hukum internasional hak asasi manusia, dan berpotensi menutup akses korban pelanggaran HAM berat masa lalu terhadap keadilan, kebenaran, dan pemulihan yang komprehensif.

NUSADUA, Eranasional.com- Jelang Kegiatan Puncak Konferensi Tingkat Tinggi G20 pada tanggal 15 – 16 November di Bali, Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly mengecek kesiapan pelayanan TPI Bandara I Gusti Ngurah Rai di Posko Command Center yang bertempat di Trans Resort Hotel – Bali, Senin (14/11).

“Semua bisa dilihat dan terpantau di Command Center sebagai pusat komando dan kendali operasi” ucap Yasonna H. Laoly

Di Posko Command Center, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly melakukan pengecekan pada jalur khusus G20 di terminal reguler, jalur VIP dan jalur VVIP. Menteri Hukum dan HAM juga berkomunikasi langsung dengan petugas lapangan dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai Sugito dan mendapat laporan sampai hari ini Senin, 13 November 2022 semua delegasi terlayani dengan baik dan lancar. Yasonna berpesan agar seluruh jajarannya melaksanakan tugas sesuai dengan sebaik-baiknya. “Berikan layanan yang terbaik” Tegas Yasonna.

Posko Command Center di Bali adalah untuk memantau pergerakan dan aktivitas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara I Gusti Ngurah Rai. “Hal tersebut dilakukan guna mencegah antrean kedatangan delegasi G20 dan Apabila ada hambatan maka kami siapkan jalur alternatif” Pungkas MenkumHam

Kakanwil Kemenkumham Bali, Anggiat Napitupulu mengatakan bahwa secara optimal seluruh personel telah dikerahkan dalam menyambut delegasi G20. “Seluruh personel kita kerahkan untuk mengurangi antrean dan memperlancar saat pengecekan paspor di bandara” tambah Anggiat. Berdasarkan data perlintasan keimigrasian pada kemarin malam (13/11/2022), sejumlah 1817 delegasi, 320 jurnalis delegasi telah masuk Di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Jumlah tersebut masih akan bertambah sebelum kegiatan puncak KTT G20 pada tanggal 15-16 November 2022. (BR)

Eranasional.com- Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasonna H Laoly menerima penghargaan Kaanib Ng Bayan Award atau Ally of Nation dari Presiden Filipina, Rodrigo Roa Duterte.

Penghargaan ini diberikan oleh Pemerintah Filipina kepada Yasonna karena dinilai berjasa melalui kebijakan di bidang keimigrasian pada masa pandemi Covid-19.

Penghargaan diberikan di malam Penghargaan Presiden untuk Individu dan Organisasi Filipina di Luar Negeri atau Presidential Awards for Filipino Individuals and Organizations Overseas (PAFIOO) 2021, yang digelar di Hotel Marriot Manila, Filipina, Rabu (29/6/ 2022).

Presiden Filipina Rodrigo Roa Duterte memberikan penghargaan itu atas dedikasi dan upaya Yasonna dalam menjamin keamanan, keselamatan, dan kesejahteraan orang Filipina yang tinggal di Indonesia. Yaitu melalui kebijakan politik dan pendampingan kepada warga Filipina yang ada di Indonesia.

Dalam pidatonya, Fransisco P Acosta mengatakan, gelaran PAFIOO kali ini memecahkan rekor penerima penghargaan terbanyak sejak pertama kali digelar di tahun 1991, yakni 56 individu dan organisasi. Para penerima tersebut dipilih dari 117 nominasi dari 31 negara.

“Atas dedikasi dan upaya Menteri Yasonna H Laoly dalam memastikan keselamatan dan kesejahteraan warga Filipina yang tinggal di Indonesia melalui kehendak politik, keahlian, dan bantuannya,” kata dia.

Dalam kesempatan terpisah, Yasonna Laoly mengapresiasi penghargaan dari pemerintah Filipina. Dia menegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan mengambil kebijakan yang mengutamakan keselamatan manusia, khususnya pada masa pandemi Covid-19.

“Saya mengapresiasi untuk komunitas masyarakat Filipina di Indonesia yang telah mengusulkan saya sebagai salah satu penerima penghargaan tersebut. Dari lubuk hati paling dalam, saya dengan tulus menghargai apa yang telah kalian lakukan. Sekarang, saya telah menjadi saudara kalian,” ujar Yasonna.

Selain itu, terdapat empat kategori yang diberikan pada kegiatan PAFIOO ini, yakni Kaanib Ng Bayan, Penghargaan Lingkad Sa Kapwa Pilipino, Banaag, dan Pamanan ng Pilipino.

Jakarta- Menteri Hukum dah Ham RI (Menkumham), Yasona H Laoly memberikan hewan kurban berupa sapi kepada Lembaga Pemasyarakatan Salemba, yang bertepat di hari Raya Idul Adha. Adapun penyerahan hewan kurban di wakili oleh Staff Khusus Menteri Hukum dan Ham RI, Ian P Siagian berserta Direktur Jendral Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Brigjen Reinhard Silitonga, kemudian diterima langsung oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Salemba, Yosafat Rizanto di Lapas Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (20/7/2021) kemarin.

Pelaksanaan Sholat Idul Adha dilapas Salemba dengan diikuti oleh pejabat struktural dan beberapa petugas lapas, dimana wargabinaannya melaksanakan Sholat Idul Adha didalam bloknya masing-masing, pelaksanaan ini tetap menjaga protokal kesehatan dan menjaga jarak .

“Kami mendapatkan sapi salah satunya dari Menteri Hukum dan Ham RI Bapak Yasona H Laoly yang langsung diserahkan oleh Bapak Staf Khusus Menteri Hukum dan Ham RI yaitu Ian P Siagian beserta Bapak Dirjenpas yaitu Brigjen Reinhard Silitonga, beliau menyampaikan banyak terima kasih atas kerjasamanya dalam menjaga lapas salemba tetap aman dan terkendali,” ujar Kalapas Salemba Yos saat di konfirmasi oleh wartawan di Jakarta, Rabu (21/7)

Lanjut dikatakannya, dan juga mohon maaf atas masa pandemi covid 19 ini yang harus tetap menjaga jarak dan menggunakan masker dan sebagainya.

“Serta beliau berharap semoga kurban yang diberikan oleh Bapak Menteri dapat bermanfaat dan berguna bagi lapas salemba karena kita harus saling berbagi sesama kita” beber Kalapas Yos

Selanjutnya dilaksanakan pemotongan hewan kurban sebanyak 33 hewan kurban dengan rincian sebagai berikut, Sapi 7 ekor,
Kambing 26 ekor.