Menpan RB itu pun mengaku belum sempat berbicara langsung dengan Purbaya terkait masalah di Bea Cukai. Kata Rini, Menkeu Purbaya masih ada beberapa agenda lain.

“Namun, beliau (Menkeu Purbaya) masih banyak beberapa agenda yang disampaikan,” katanya usai Konferensi Pers Perkembangan Proses Aksesi OECD di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (11/12).

“Tentunya saya harus lihat apakah lembaganya atau sistemnya yang memang harus diperbaiki, baru kita bicara orangnya. Jadi, saya memang belum ada diskusi dengan beliau (Purbaya),” sambungnya.

Di sisi lain, Rini merasakan peluang permulaan atau rotasi dari 16 ribu pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan. Ia menekankan hal-hal tersebut lumrah terjadi di birokrasi.

Rini bahkan mencontohkan bahwa anak buahnya di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ada juga yang diisi dari PNS Kementerian Keuangan.

“Kalau masalah transformasi, rotasi, itu suatu yang biasa ya.Tetapi kan tentunya urusan pemerintahan itu tetap harus dijalankan. Kan Bea Cukai ada fungsi-fungsi pemerintahan, nah itu tentunya harus dilaksanakan oleh PNS,” tandasnya.

Purbaya pertama kali mengumumkan ke publik tentang rencana pembekuan Bea Cukai pada Kamis (27/11) lalu.

Ia mengatakan citra direktorat tersebut buruk dari segala arah, baik di media, di masyarakat, bahkan di mata Presiden Prabowo Subianto.

“Oleh karena itu, dirinya meminta izin kepada Prabowo untuk membenahi masalah di instansi tersebut. Dirinya menetapkan batas waktunya adalah setahun alias sampai 2026 mendatang,” tandasnya..

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Bikrokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, rekrutmen itu khusus untuk fresh graduate atau lulusan baru.

“Kami dapat arahan dari Presiden terkait soal rencana rekrumen ASN fresh graduate yang jumlahnya lebih dari 200.000,” kata Azwar Anas di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024.

Oleh karena itu, lanjut Anas, saat ini KemenPAN RB meminta seluruh Kementerian dan lembaga mengusulkan formasi untuk rekrutmen fresh graduate tersebut.

Meski begitu, usulan dari masing-masing instansi akan dicek ulang oleh Badan Kepegawaian Nasional (BPN).

“Jadi yang ke IKN punya kompetensi yang berbeda atau kompetensi lebih yang totalnya 250.000,” ujarnya.

Namun, Anas belum dapat memastikan kapan para fresh graduate itu akan ditempatkan di IKN. Menurut dia, bisa kapan saja.

“Bisa tahun 2024 ini, bisa 2025 atau 2026,” jelas Anas.

“Presiden Jokowi dengan tegas mengatakan untuk Gubernur Jakarta dipilih langsung oleh rakyat,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas.

Namun diakuinya, ada klausul dalam Daftar Isian Masalah (DIM) Rencana Undan-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dari DPR yang menyebutkan bahwa Gubernur Jakarta dipilih oleh Presiden.

Meski begitu, lanjut Azwar Anas, dalam rapat RUU DKJ, Kamis, 19 Januari 2024 kemarin, jokowi telah memutuskan pemilihan Gubernur Jakarta tetap dipilih oleh rakyat bukan oleh presiden.

“Klausul Gubernur Jakarta dipilih oleh presiden ada di daftar DIM dari DPR. Tapi Presiden memutuskan pemilihan Gubernur Jakarta tetap dipilih oleh rakyat,” ujarnya.

Anas mengungkapkan, nantinya RUU DKJ akan dibahas oleh DPR RI pada 6 Februari 2024.

Di RUU DKI ditekankan soal status Jakarta yang bukan lagi sebagai Ibu Kota Negara, dan berganti menjadi pusat ekonomi nasional.

Beberapa waktu lalu, Ketua Panitia Kerja (Panja) DPR RI terkait RUU DKJ Achmad Baidowi mengatakan tidak menutup kemungkinan pemilihan Gubernur Jakarta secara langsung oleh rakyat ditiadakan setelah Jakarta tidak lagi berstatus sebagai Ibu Kota Negara.

Dia memaparkan, hal itu mengacu pada draf RUU DKJ yang telah ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna.

Pada Pasal 10 ayat 2 draf RUU DKJ berbunyi, ‘Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD’. 

Meski menghilangkan Pilkada langsung, Awiek, panggilan akrabnya, menjelaskan bahwa proses demokrasi tetap terjadi tapi melalui usulan DPRD.

Untuk diketahui, RUU DKJ telah disepakati menjadi usul inisiatif DPR RI dalam rapat paripurna ke-10 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 pada 5 Desember 2023 lalu.

RUU DKJ dirancang karena Ibu Kota Negara akan berpindah dari Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur. (*)

Jumlah pelamar kerja akan direkrut menjadi ASN yakni totalnya sebanyak 2.302.543.

“Hari ini baru saja Bapak Presiden mengumumkan terkait dengan rekrutmen ASN di tahun 2024,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas usai mengikuti rapat bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 5 Januari 2024.

Adapun rincian secara detail lowongan ASN itu yaitu 690.822 adalah untuk seleksi CPNS umum atau fresh graduate yang telah lama tidak dibuka lowongannya. Dan, 1.605.694 diperuntukkan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Anas kemudian merinci formasi apa saja yang akan dibuka untuk rekrutmen ASN tahun ini.

Dari total 2,3 juta lowongan ASN, sebanyak 429.183 di antaranya untuk instansi pusat, yang di dalamnya ada 207.247 lowongan untuk CPNS fresh graduate.

“Untuk dosen sebanyak 15.460 formasi, tenaga guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis sebanyak 191.787,” paparnya.

“Kemudian, untuk lowongan PPPK sebanyak 221.936,” sambung Anas.

Sedangkan untuk seleksi ASN di daerah, lanjut Anas, dibuka lowongan sebanyak 1.867.333.

“Yang terdiri dari CPNS yang fresh graduate atau CPNS umum sebanyak 483.575 formasi untuk tenaga teknis. Kemudian PPPK sebanyak 1.383.758, yang terdiri dari tenaga guru sebanyak 419.146,” jelasnya.

“Kemudian tenaga kesehatan sebanyak 417.196 dan tenaga teknis sebanyak 547.416,” katanya lagi.

Anas mengungkapkan, kebutuhan seleksi ASN untuk instansi daerah akan lebih besar dibandingkan instansi pusat.

Sebab, kebutuhan ASN di daerah lebih tinggi 70 persen dibanding ASN yang ada di pusat. (*)

Selain itu, Stasiun Gambir, Jakarta, terpilih sebagai stasiun terbaik, dan menerima penghargaan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas. Penghargaan diserahkan di Hotel Bidakara Jakarta, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (21/11) kemarin.

Ixfan Hendriwintoko, Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta menuturkan bahwa penghargaan ini diberikan kepada Top Inovasi Pelayanan Publik yang terdiri dari Top 45 Inovasi Kelompok Umum dan 5 pemenang Outstanding Achievement of Public Service Innovation yang terjaring di Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2023.

Penerimaan penghargaan yang diberikan oleh KemenPAN RB kepada PT KAI (Persero) diwakili oleh PYMT Direktur Utama, Salusra Wijaya selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Masyarakat, pelanggan KAI dan KemenPAN RB atas kepercayaannya dan memilih Stasiun Gambir sebagai stasiun yang telah memberikan pelayanan terbaik. Penghargaan ini tentunya akan menjadi penyemangat KAI untuk terus meningkatkan pelayanannya kepada Masyarakat dan pelanggan KAI,” kata Ixfan.

Peningkatan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari alur masuk/keluar stasiun, kebersihan, kenyamanan, pelayanan, dan keselamatan penumpang. 

Di hari-hari biasa, KAI Daop 1 Jakarta melayani penumpang naik dari Stasiun Gambir rata-rata 8.000 penumpang dengan berbagai stasiun tujuan per hari. Sedangkan pada masa weekend dapat mencapai lebih dari 10.000 penumpang yang naik dari stasiun Gambir per hari.

Penghargaan ini tidak hanya menjadi prestasi bagi Stasiun Gambir, tetapi juga menciptakan harapan baru bagi pelayanan publik di sektor transportasi Indonesia.

“Keberhasilan KAI Daop 1 Jakarta dalam mengelola Stasiun Gambir semoga menjadi inspirasi bagi stasiun lain untuk terus berupaya meningkatkan kualitas layanan demi memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna jasa transportasi Kereta Api,” Pungkas Ixfan. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Pemerintah telah mengupdate libur Idul Adha 2023. Jika sebelumnya tidak ada cuti bersama Idul Adha, kini pemerintah menetapkan tanggal terbaru cuti bersama dalam rangka peringatan Idul Adha 1444 H.

Kini pemerintah resmi mengumumkan libur Idul Adha 1444 Hijriyah menjadi tiga hari atau jatuh pada 28-30 Juni 2023.

Hal ini tertuang dalam Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).

Adapun rinciannya Hari Libur Nasional untuk memperingati Hari Raya Idul Adha jatuh pada Kamis, 29 Juni 2023. Sedangkan pada Rabu, 28 Juni 2023 dan Jumat, 30 Juni 2023 ditetapkan cuti bersama Hari Raya Idul Adha.

“Keputusan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,” demikian pengumuman resmi tersebut dikutip Selasa (20/6/2023).

Keputusan penambahan libur Hari Raya Idul Adha ini ini sesuai dengan usulan MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas.

Selain itu, penambahan libur selama tiga hari dalam rangka meningkatkan mobilitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan pariwisata serta memberikan kesempatan kebersamaan anak dengan orang tua pada saat liburan sekolah pada Hari Raya Idul Adha Tahun 2023.

“Ini kan sedang libur anak-anak sekolah, sehingga kualitas keluarga ini supaya ke depan semakin bagus,” ujar Anas dalam keterangannya.

JAKARTA, Eranasionanl.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) siap mengawal berjalannya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna percepatan pelayanan publik dan pencegahan korupsi.

Sistem yang menjadi kunci transformasi digital ini butuh dikawal ketat agar tidak ada penyelewengan dalam konteks pengelolaan keuangannya, sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih efektif.

Dalam berbagai kesempatan, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas kerap menyebut bahwa optimalisasi SPBE harus bisa menyentuh program strategis pemerintah.

“Digitalisasi Pemerintahan ini menjadi salah satu jalan kita untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional yaitu menyejahterakan masyarakat Indonesia, tata kelola pemerintahan berbasis digital akan memastikan layanan kepada masyarakat menjadi terintegrasi, cepat, tepat dan aman” jelas Menteri Anas, usai pertemuan dengan Anggota III BPK Achsanul Qosasi, di Jakarta, Kamis (02/02).

Percepatan implementasi SPBE ke seluruh sektor tentu perlu diawasi, termasuk dari sisi anggaran. Berkaitan dengan laporan keuangan, Kementerian PANRB memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama delapan kali berturut-turut. Menteri Anas menegaskan prestasi tersebut harus tetap dipertahankan.

Persentase tindak lanjut BPK dari tahun ke tahun relatif baik sampai dengan tahun 2022. Peningkatan Presentase penyelesaian tindak lanjut 2021-2022, Kementerian PANRB masuk peringkat lima besar pada Auditor Utama Keuangan Negara III atau AKN III.

Dari sisi lain, Penggunaan Aplikasi Tindak Lanjut (SiPTL), Kementerian PANRB menduduki peringkat 4 besar pada AKN III.

Dalam kesempatan itu, Achsanul Qosasi mengapresiasi Menteri Anas atas terobosan yang sudah diciptakan. Ia menilai SPBE akan mengurai benang kusut birokrasi yang selama ini menyulitkan masyarakat.

“BPK nanti secara eksplisit akan turun membantu program ini, efektivitas program ini dalam hal pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik,” tegas Achsanul dalam pertemuan tersebut.

Dalam pertemuan itu, hadir pula Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini; Auditor Utama Ahmad Adib Susilo; Kepala Auditorat Poegoeh Yoedo Roesmanto; Inspektur Kementerian PANRB Aan Syaiful Ambia; serta jajaran terkait.

JAKARTA, Eranasional.com – Rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2023 tengah dipersiapkan seiring dengan proses rangkaian seleksi CASN tahun anggaran 2022 rampung, mengingat proses ini masih berlangsung.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas, di Jakarta, Senin (30/01), mengatakan, tahun ini, rekrutmen CASN melingkupi seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) secara selektif dan terbatas serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Seleksi tahun ini juga akan dibuka untuk umum, tidak hanya dari jalur sekolah kedinasan,” ujar Anas.

Terkait formasi, Anas melanjutkan, pemerintah masih fokus dengan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dan pendidikan.

“Namun, pemerintah juga memberi prioritas kepada talenta digital sebagai bentuk transformasi digitalisasi yang kini sedang dijalankan dalam kerangka arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Formasi juga akan dibuka hakim, jaksa, dosen, serta tenaga teknis tertentu lainnya,” jelas mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut.

Anas menjelaskan bahwa saat ini instansi pemerintah dalam proses persiapan pengusulan formasi. “Sekarang semuanya sedang berproses pada tahap persiapan pengusulan formasi dari sejumlah instansi pemerintah,” imbuhnya.

Rekrutmen CASN 2023, lanjut Anas, juga mempertimbangkan sejumlah variabel tertentu, seperti indikator jumlah PNS yang pensiun dan pemenuhan SDM guna mendukung program strategis nasional, termasuk letak geografis dan kemampuan anggaran.

Menteri Anas meminta instansi pemerintah mulai mendata dan mengusulkan kebutuhan ASN tahun 2023 yang prioritas untuk segera diisi di instansi masing-masing.

Usai usulan kebutuhan dari masing-masing instansi, tahap selanjutnya adalah penetapan kebutuhan. Formasi ditetapkan dengan memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis BKN.

Dia menambahkan, ada empat arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2023. Arah kebijakan pertama adalah fokus pelayanan dasar. Kedua, yakni kebijakan memberi kesempatan rekrutmen talenta digital. Ketiga, merekrut CASN secara selektif. Keempat, mengurangi rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital.

Saat ini, pemerintah masih menganalisis jabatan mana saja yang bisa terdampak oleh perkembangan digital. “Karena dunia digital berubah cepat, pemerintah juga harus cepat adaptasi,” tegas Menteri Anas. (FA/PANRB)

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyoroti anggaran untuk pengentasan kemiskinan di Kementerian/Lembaga (K/L) hampir mencapai Rp500 triliun. Akan tetapi, anggaran itu terserap ke studi banding dan rapat.

“Hampir Rp500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga (KL), tapi tidak in line dengan target Pak Presiden karena, K/L sibuk dengan urusan masing-masing,” kata Anas, dalam acara Sosialisasi PermenPAN-RB No.1/2023, di Grand Sahid Raya, Jakarta, Jumat (27/01/2023).

Anas menyayangkan anggaran yang seharusnya digunakan untuk pengentasan kemiskinan tapi terserap untuk rapat hingga studi banding. Dia menyebut studi banding itu dampaknya kurang.

“Nama programnya kemiskinan, tapi banyak terserap ke studi banding kemiskinan. Banyak rapat-rapat tentang kemiskinan. Ini saya ulangi lagi, menirukan Bapak Presiden, dan banyak program studi dan dokumentasi kemiskinan sehingga dampaknya kurang,” ucap mantan Bupati Banyuwangi itu.

Dia menyebut, apabila pengawasan terhadap tata kelola tidak diperhatikan, kondisi tersebut berpotensi akan terus terjadi secara berulang. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukannya ialah dengan penerbitan PermenPAN-RB No. 1/2023.

“Yang terjadi adalah ketika akhir tahun sibuk menghabiskan anggaran meski tidak in line dan berdampak ke prioritas Pak Presiden. Maka, tata kelolanya inilah yang akan kita pelototin, bukan bantuannya. Jadi kita akan pantau tata kelolanya,” ujar Anas.

Anas menyebut salah satu upayanya juga tercermin dari Indeks Penilaian Reformasi Birokrasi (RB) di instansi. Dia menegaskan, kini nilai RB (RB) akan mengacu pada dampak di masyarakat. Sebagai contoh dalam hal pengentasan kemiskinan, peningkatan RB bisa didapatkan apabila di daerah tersebut terlihat adanya penurunan kemiskinan. Kini, segalanya menjadi lebih terukur.

“RB itu dampak, bukan sekedar di kertas. Teman-teman di KemenPAN-RB, rombak paradigmanya, dampak ini yang kita ukur,” imbuhnya.

Anas menambahkan bahwa dari segi efisiensi anggaran, pihaknya tengah mendorong peningkatan digitalisasi birokrasi. Harapannya, acara-acara seperti rapat yang digelar di hotel-hotel dengan jumlah undangan yang besar bisa diminimalisir. Acara seperti inilah yang kerap menghabiskan anggaran sangat besar.

JAKARTA, Eranasional.com- Teka teki terkait sosok Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pengganti almarhum Tjahjo Kumolo akhirnya terjawab sudah. ISosok tersebut ialah Abdullah Azwar Anas, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang menjabat sejak Januari 2022.

Sebelum jabat Kepala LKPP, Azwar Anas yang merupakan Politisi PDI Perjuangan itu adalah Bupati Banyuwangi selama dua periode (2010-2021).

Presiden Joko Widodo disebut-sebut bakal melantik Azwar Anas siang ini, Rabu (7/9/2022) pukul 13.30 WIB di Istana Kepresidenan, Jakarta.

“Hari ini jam 13.30 pelantikan Menpan RB. Azwar Anas yang dilantik,” kata sumber di pemerintahan yang juga diamini sumber pejabat internal Menpan RB.

Kursi Menpan RB mengalami kekosongan sepeninggal Tjahjo Kumolo. Presiden Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menjadi pelaksana tugas (Plt) Menpan RB.

Mahfud menjadi Plt Menpan RB terhitung sejak 16 Juli 2022 sampai ditunjuknya Menpan RB definitif.

Hal ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 75 tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pelaksana Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Menpan-RB Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024. Peraturan ini diteken Jokowi pada 12 Juli 2022.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya menyatakan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyerahkan tiga nama kader banteng untuk mengisi posisi Menpan RB. Namun, dia tidak menjelaskan secara rinci terkait sosok nama yang disodorkan Megawati ke Jokowi.

“Nama-nama sudah diserahkan. Sehingga bapak presiden Jokowi lah yang akan menetapkan dan akan menentukan kapan momentumnya,” ucap Hasto. (fjr).

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo meninggal dunia, Jumat (1/7/2022). Tjahjo Kumolo meninggal dunia di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta pukul 11.10 WIB.

Kabar duka itu disampaikan politikus PDIP, Hendrawan Supratikno.

“Innalillaahi wa inna ilaihi rojiun. Allahumaghfir lahu warhamhu wa’āfihi wa’fu ‘anhu wa akrim nuzülahu waj’alijannata matswāh. Al-Fātihah. Telah kembali keharibaan Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Memiliki Hamba-Nya. Bapak Tjahjo Kumolo, Menteri PAN dan RB. Pada pukul WIB 11.10 WIB di RS Abdi Waluyo, Jakarta,” ungkap Hendrawan.

“Semoga Allah SWT menerima semua amal ibadah, mengampuni segala dosa dan kesalahannya, dan memasukkan ke surgaNya. Aamiin Ya Robbal Alamin. Dan semoga keluarga besar yang ditinggalkannya diberi tambahan ketabahan dan kesabaran. ‘AzhzhamaLlāhu ajeahum wa ahsana ‘azā-ahum. Āmïn,” kata Hendrawan.

Eranasional.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo mengungkapkan tujuannya menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang Penghapusan Honorer.

Dia ingin para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) menentukan status kepegawaian tenaga honorer yang ada.

Apakah diangkat menjadi CPNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), atau outsourcing.

“Jadi tidak dibikin menggantung,” ujar Menteri Tjahjo di Jakarta, Sabtu (4/6).

Menteri Tjahjo menerangkan, penyelesaian pegawai non-ASN (non-PNS, non-PPPK, dan honorer K2) ini merupakan amanat dari UU Nomor 5/2014 tentang ASN.

Pasal 96 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49/2018 tentang Manajemen PPPK pun menyebutkan bahwa Pegawai non-ASN yang bertugas di instansi pemerintah dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan, dalam jangka waktu paling lama lima tahun sejak PP tersebut diundangkan.

“PP Nomor 49/2018 diundangkan pada 28 November 2018, maka pemberlakuan lima tahun tersebut jatuh tanggal 28 November 2023 yang mengamanatkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari dua jenis, yaitu PNS dan PPPK,” tutur Menteri Tjahjo.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut, dalam rangka penataan ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PPK diminta untuk melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing.

Eranasional.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo memastikan pelaksanaan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) tidak mengganggu pelayanan bagi masyarakat. Ia meminta pejabat pembina kepegawaian (PPK) mengatur pelaksanaan WFH di instansinya sesuai karakteristik instansi masing-masing.

Dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), memungkinkan ASN bekerja fleksibel, tanpa batas ruang, dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). “Khususnya yang menyangkut pelayanan publik seperti pelayanan Dukcapil, SIM, dan perizinan tetap harus siap melayani masyarakat. Ketentuannya diserahkan pada masing-masing PPK,” ujarnya saat Apel Pagi Virtual di Kementerian PANRB, Senin (09/05).

Menurutnya implementasi SPBE semakin diperkuat dengan optimalisasi teknologi digital saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia. SPBE merupakan akselerasi transformasi digital dalam mendukung birokrasi digital, guna mewujudkan pemerintahan yang efektif, agile, dan kolaboratif. Implementasi SPBE dapat dirasakan masyarakat salah satunya pada Mal Pelayanan Publik (MPP) yang merupakan tempat berbagai jenis pelayanan yang digabungkan dalam satu tempat.

Pelaksanaan WFH bagi ASN merupakan tindak lanjut saran dari Kapolri agar pegawai dapat berkerja dari rumah selama satu minggu setelah puncak arus balik Hari Raya Idulfitri pada 8 Mei 2022. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya mengurai kemacetan karena lonjakan pergerakan kendaraan dan kepadatan lalu lintas.

Selain untuk mendukung kelancaran arus balik mudik lebaran, menurut Tjahjo sistem bekerja dari rumah juga dapat dijadikan kesempatan untuk isolasi mandiri setelah kembali dari kampung halaman, mengingat pandemi Covid-19 belum sepenuhnya berakhir. Harapannya, kebijakan WFH ini dapat menjadi bagian dari upaya pencegahan kasus Covid-19.

Pada dasarnya karena masih pandemi, sistem WFH/WFO ini diatur sesuai wilayah yang termaktub dalam Inmendagri dan berdasarkan SE Menteri PANRB No. 6/2022. Merujuk pada SE Menteri PANRB tersebut, pembagian WFH/WFO dilakukan oleh seluruh instansi baik pusat dan daerah. Tentu kebijakan ini juga melihat kondisi setiap daerah yang memiliki karakteristik yang berbeda.

Lebih lanjut mantan Menteri Dalam Negeri ini mengajak ASN untuk tetap konsisten menjadi contoh penerapan disiplin protokol kesehatan. Serta pastikan diri dan keluarga telah melakukan vaksinasi lengkap, termasuk vaksin booster.

Eranasional.com – Kabar baik bagi pegawai negeri di Indonesia! Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Tjahjo Kumolo menyetujui usul Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menerapkan WFH bagi ASN demi mengurai kemacetan arus balik Lebaran 2022. Tjahjo meminta Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mengatur jadwal WFH tersebut.

Dalam keterangan Menpan RB, seperti dikutip Sabtu (7/5/2022), menyarankan seluruh instansi pemerintahan mengatur jadwal WFH bagi seluruh aparatur sipil negara selama sepekan mulai Senin (9/5).

“Saya setuju dengan pendapat Kapolri agar instansi pemerintah menerapkan kebijakan WFH. Seluruh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) diharapkan mengatur pembagian jadwal agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” kata Tjahjo.

Penerapan WFH tersebut, lanjutnya, tidak akan mengganggu urusan administrasi dan pelayanan pemerintahan lain, karena kini telah ada penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang memungkinkan ASN bekerja secara fleksibel memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Selain itu, tambah Tjahjo, penerapan WFH selama sepekan setelah cuti Lebaran 2022 juga dapat diterapkan sebagai upaya isolasi mandiri (isoman) bagi para ASN setelah dari kampung halaman bertemu dengan keluarga.

”WFH juga jadi kesempatan untuk isoman agar mencegah adanya pertambahan kasus COVID-19,” katanya.

Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya mengusulkan instansi pemerintah dan swasta menerapkan kebijakan WFH selama sepekan setelah momen cuti Lebaran 2022 berakhir.

“Kami juga mengimbau untuk mengurai arus balik, khususnya bagi instansi-instansi baik itu swasta atau pemerintah yang memungkinkan untuk satu pekan ini, bisa melaksanakan aktivitas dengan menggunakan media yang ada, seperti online maupun work from home,” kata Listyo di Garuda Wisnu Kencana, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (5/5).(*)

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri terkait cuti bersama. Salah satunya terkait mudik lebaran bagi aparatur sipil negara (ASN).

“Pegawai ASN juga dapat diperbolehkan mudik, sepanjang memenuhi protokol perjalanan dan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Satgas Covid-19 dan/atau K/L terkait lainnya,” kata Menpan RB Tjahjo Kumolo dalam  keterangan tertulis, Rabu (13/4/2021).

Perizinan ini tertuang dalam Surat Edaran Menpan RB Nomor 13 Tahun 2022 tentang Cuti Pegawai ASN selama Hari Libur Nasional dan Idul Fitri 1443 Hijriyah. Thahjo mengatakan pertimbangan membolehkan ASN karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberi lampu hijau masyarakat mudik.

Tak hanya itu, Tjahjo juga menuangkan aturan lain yakni pengajuan penambahan cuti tahunan. Permohonan itu diajukan oleh Kementerian Perhububungan dan Polri.

“Kami memperbolehkan pegawai ASN untuk mengambil cuti tahunan sebelum atau sesudah cuti bersama,” ucap dia.

Tjahjo mengatakan pengambilan cuti tahunan ini diserahkan sepenuhnya pada pejabat pembuna kepegawaian terkait. Termasuk dengan syarat lain.

“Disesuaikan dengan beban kerja, sifat dan karakteristik tugas masing-masing instansi pemerintah,” pungkas dia.