Prabowo berpesan agar seluruh atlet yang bertanding di SEA Games agar mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Hal ini karena seluruh atlet dapat berprestasi mewakili bangsa di pesta olahraga kawasan Asia Tenggara tersebut.

“Saudara-saudara mendapat suatu kehormatan yang tidak jarang diberikan kepada putra atau putri bangsa kita. Saudara-saudara mendapat kesempatan, kehormatan untuk mewakili bangsa Indonesia. Bangsa kita adalah bangsa keempat terbesar di dunia, 200 juta orang,” kata Prabowo dalam pidato sebelum pelepasan kontingen Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

“Mereka ingin mendengar lagu Indonesia Raya dihormati bangsa-bangsa lain. Jadi anak-anak muda, saya hanya berpesan bisa melakukan yang terbaik yang bisa kita perbuat. Kumandangkan Indonesia Raya di depan bangsa-bangsa lain,” katanya melanjutkan.

Kontingen Indonesia yang bertanding di SEA Games berkekuatan 1.021 atlet. Jumlah ini bertambah dari sebelumnya 996 atlet.

Penambahan jumlah atlet tersebut terjadi karena penambahan nomor yang dipertandingkan, tepatnya di cabang olahraga atletik, balap sepeda, dan angsa.

Perubahan jumlah atlet yang dikirimkan ini berkaitan dengan anggaran dan target. Menpora Erick Thohir menargetkan 80 emas bisa diraih di SEA Games 2025.

“Ya kita berikan yang terbaik salah satu dengan yang terbaik. Salah satu yang terbaik, Kemenpora yang menyisir anggaran kami semaksimal mungkin dan mengirimkan hasil sebanyak untuk meraih medali sebanyak-banyaknya itu,” ucap Erick saat pengukuhan atlet SEA Games 2025.

“Nah 80 emas itu ya target. Tapi apakah kira berpuas diri dengan 80 emas atau dengan meraih perak? engga, kan kita mau lihat yang terbaik. Jadi jangan dibalik paradigmanya. Justru kita memberikan yang terbaik, kita berbuat untuk mendapatkan angka yang terbaik,” tandas Prabowo.

Dorongan ini disampaikan usai penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tentang Sinergi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarpras Olahraga Pusat dan Daerah di Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

“Dari fasilitas olahraga yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, oleh karena itu, idenya adalah, fasilitas olahraga ini, dikelola secara profesional, secara komersial, sebagai industri,” ujar Mendagri.

Mendagri menjelaskan, banyak fasilitas olahraga, terutama stadion, dibangun untuk mendukung penyelenggaraan event besar seperti Pekan Olahraga Nasional (PON) maupun kompetisi internasional.

Namun setelah event berakhir, sebagian fasilitas tersebut tidak lagi digunakan dengan optimal bahkan ada yang terbengkalai dan menimbulkan beban biaya bagi daerah.

Ia mencontohkan sejumlah fasilitas di beberapa daerah, seperti stadion dan venue olahraga lainnya yang kondisinya tidak terawat sebagaimana mestinya. Menurut Mendagri, kondisi tersebut menunjukkan perlunya perubahan pola pengelolaan agar sarpras olahraga tidak sekadar menjadi aset pasif.

Karena itu, Mendagri menekankan pentingnya menerapkan model pengelolaan profesional seperti yang banyak diterapkan di negara lain.

Ia menyoroti pengalaman Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir yang pernah menjadi pemilik klub sepak bola internasional, serta bagaimana stadion di berbagai negara dimanfaatkan sebagai pusat aktivitas publik dan kawasan ekonomi.

Menurut Mendagri, sarpras olahraga memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi ruang kegiatan masyarakat sekaligus sentra ekonomi.

Pemanfaatannya dapat meluas, mulai dari penyelenggaraan event olahraga, ruang publik untuk olahraga harian, kegiatan seni dan hiburan, hingga area usaha bagi pelaku UMKM.

“Makanya kita kerja sama dengan Pak Maman, Menteri UMKM, karena dia menangkap peluang itu,” jelas Mendagri.

Ia menambahkan, jika dikelola secara profesional, fasilitas olahraga tidak lagi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebaliknya, sarpras tersebut dapat berkontribusi menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui skema kerja sama bisnis, profit sharing, maupun retribusi dari UMKM yang beroperasi di kawasan stadion.

MoU yang ditandatangani hari ini, lanjut Mendagri, memberikan payung hukum bagi Pemda untuk mengembangkan skema kolaborasi tersebut. Ia meminta para kepala daerah memanfaatkan peluang itu agar fasilitas olahraga yang selama ini tidak produktif dapat kembali hidup dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.