Pasalnya, korban melalui Kuasa Hukum menilai bahwa kasus tersebut tak hanya sekadar perbuatan pelecehan seksual biasa, namun juga mengindikasikan bukti adanya unsur pelanggaran pidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atas dasar penyebaran stiker bermuatan asusila.

Korban dugaan tindak asusila, melalui Kuasa Hukumnya, Wanda Alfatih Akbar menerangkan atas dasar penelusuran dan pengembangan kasus yang telah diterima. Maka itu, pihaknya akan membawa kasus perkara ini lebih tinggi dari laporan sebelumnya.

“Ya, hari ini kita untuk melayangkan tambahan laporan. Ingin menambahkan satu orang lagi terlapor dengan pelaku inisial AM. Jadi kita sekaligus juga mencoba melakukan pengembangan terhadap kasus ini, karena setelah kita telusuri ternyata ada indikasi merambah ke Undang-Undang ITE Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 433 atau Pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, atas dasar penyebaran stiker bermuatan asusila,” ujar Wanda Alfatih Akbar kepada awak media usai membuat laporan di Mapolres Jakarta Timur, Selasa (24/2/2026).

Kaitan dengan adanya pihak terlapor baru di dalam laporan tambahan. Dia menilai bahwa di dalam laporan awal hanya ada satu orang nama tercantum sehingga dimungkinkan nantinya akan hanya menjadi bukti pendukung, padahal di dalam grup pesan WhatsApp tersebut terdapat beberapa orang yang terlibat.

“Di dalam grup WhatsApp itu ada beberapa orang yang ikut terlibat. Tetapi di laporan sebelumnya hanya satu orang terlapor yang tercantum, di mana dalam KUHP kita itu dikenal dengan istilahnya penyertaan. Nah, kalau kita cantumkan hanya satu nama rasanya tidak fair, karena oknum guru yang sebenarnya vokal di dalam grup itu ya yang berinisial AM,” ungkapnya.

Atas dasar itu, sambung Akbar mengungkap dalam kronologis perkara tersebut diduga pelaku secara bersamaan sengaja melakukan penyebaran konten yang menjurus kepada tindak asusila . Diantaranya berupa foto stiker WhatsApp yang disertakan kalimat kata-kata menjurus tindak asusila.

“Di mana di situ (Grup Pesan WhatsApp “Zoopardie”-RED) ada foto korban yang dijadikan stiker WhatsApp dengan disertakan kalimat-kalimat tidak senonoh yang disebar juga di dalam grup tersebut,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui berdasarkan informasi yang dihimpun, kronologis itu terjadi berawal dari aktivitas dalam Grup Komunitas Pesan WhatsApp “Zoopardie” yang memuat konten bermuatan seksual dan tidak pantas. Dalam grup tersebut diduga terjadi pengeditan foto wajah siswi menjadi stiker WhatsApp bermuatan kalimat cabul dan merendahkan martabat, serta intimidasi terhadap siswi yang mengetahui atau menentang keberadaan konten tersebut.

Atas kejadian itu pihak korban telah melaporkan kasus tersebut ke Polres Metro Jakarta Timur dengan register Nomor Laporan : STBLP/B/432/II/2026/SPKT / POLRES METRO JAKARTA TIMUR/POLDA METRO JAYA, atas Laporan Tentang Kekerasan Psikis Terhadap Anak, Pasal 76 C JO 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang UU Perlindungan Anak pada Senin, 2 Februari 2026.

Adapun pihak yang dilaporkan sebagai terlapor utama yakni bernisial A F M dan D A yang keduanya merupakan oknum guru di lingkungan SMA Budhi Warman II, Jakarta Timur. Korban merupakan siswi di bawah umur bernisial N. Akibat perbuatan tersebut, korban dilaporkan mengalami tekanan psikis berat dan trauma. Menyikapi kasus ini, pihak sekolah diketahui sudah menjatuhkan sanksi berupa Pemecatan Tidak Hormat terhadap kedua oknum guru tersebut pada 6 Februari 2026.

“Kalau untuk perkembangan kasusnya dari laporan sebelumnya. Sementara kami masih menunggu jadwal pemanggilan saksi ya, Karena sampai saat ini masih belum dipanggil saksinya,” ucap Akbar.

Lebih lanjut, Wanda Alfatih Akbar menegaskan pihaknya kini tengah menyusun konstruksi pasal berlapis yang akan menjerat para terduga pelaku. kemudian dirinya akan mendorong laporan ke Unit Reserse Kriminal atau Kriminal Khusus (Krimsus) Polres Metro Jakarta Timur sehingga memastikan penegakan hukum dapat berjalan optimal.

“Pasal 27 ayat (1) UU ITE, unsur delik terpenuhi karena terlapor diduga dengan sengaja mentransmisikan konten bermuatan asusila melalui media elektronik. Pasal 433 dan/atau Pasal 434 KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) karena perbuatan tersebut diduga menyerang kehormatan dan nama baik korban melalui tuduhan atau representasi asusila yang tidak benar,” tegasnya.

“Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), tindakan tersebut diduga merupakan kekerasan seksual berbasis elektronik, berupa pencitraan seksual terhadap korban tanpa persetujuan. Pasal 76C juncto Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan kekerasan psikis terpenuhi akibat dampak trauma yang ditimbulkan terhadap korban,” tambahnya.

Dengan mengambil langkah strategis untuk membuktikan adanya unsur kesengajaan (Mens Rea). Pihaknya akan menyerahkan bukti digital forensik, termasuk metadata pembuatan stiker pesan WhatsApp. Serta mendesak dilakukannya gelar perkara khusus apabila laporan tidak ditindaklanjuti, serta mempertimbangkan pengaduan ke pengawas internal kepolisian apabila ditemukan indikasi ketidakprofesionalan penyidikan.

“Bahwa transmisi konten asusila melalui media elektronik, meskipun dalam grup terbatas, merupakan tindak pidana, bukan sekadar pelanggaran etika,” pungkas Akbar.

Sementara itu, Eranasional berupaya memberikan ruang penjelasan lebih lanjut melalui konfirmasi kepada pihak terkait. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) maupun Polres Metro Jakarta Timur terkait perkembangan kasus tersebut. (**)

Raffi menegaskan bahwa dirinya tidak ingin mempermasalahkan penyebutan namanya dalam materi komedi tersebut. Ia mengaku sudah terbiasa dikaitkan dengan berbagai isu, mengingat posisinya sebagai figur publik yang dikenal luas oleh masyarakat.

“Udah biasa saya digitu-gituin, enggak apa-apa,” ujar Raffi Ahmad singkat kepada wartawan.

Pernyataan itu disampaikan tanpa nada defensif maupun klarifikasi panjang. Usai menjawab pertanyaan media, Raffi memilih untuk segera meninggalkan lokasi. Ia menyebut masih memiliki agenda lain di luar kota yang harus dihadiri dalam waktu dekat.

“Ini sekarang saya mau ke luar kota lagi,” kata Raffi sebelum bergegas pergi.

Sebagai informasi, Mens Rea merupakan spesial show terbaru Pandji Pragiwaksono yang mulai tayang di Netflix sejak 27 Desember 2025. Berbeda dengan pertunjukan stand-up konvensional, Mens Rea disajikan tanpa sensor dan mengangkat berbagai isu sensitif, mulai dari sosial, politik, hingga hukum, dengan pendekatan observasi dan satire khas Pandji.

Dalam salah satu segmen pertunjukan, Pandji membahas topik pencucian uang (money laundering). Ia menjelaskan secara umum bagaimana dana hasil kejahatan tidak dapat langsung digunakan, melainkan harus “diputar” melalui berbagai skema bisnis agar terlihat legal.

Dalam konteks penjelasan tersebut, Pandji menyebut sejumlah contoh jenis usaha dan skema investasi yang kerap dijadikan ilustrasi. Pada bagian inilah, nama Raffi Ahmad ikut tersinggung, yang kemudian memicu perhatian publik setelah potongan pertunjukan tersebut beredar luas di media sosial.

]]> https://lifestyle.eranasional.com/96977/disinggung-di-mens-rea-raffi-ahmad-sebut-sudah-biasa/feed 0 Aditya https://lifestyle.eranasional.com/96706/netflix-angkat-bicara-usai-pandji-dilaporkan-terkait-stand-up-mens-rea https://lifestyle.eranasional.com/96706/netflix-angkat-bicara-usai-pandji-dilaporkan-terkait-stand-up-mens-rea#respond Fri, 16 Jan 2026 20:22:34 +0000 https://lifestyle.eranasional.com/96706/netflix-angkat-bicara-usai-pandji-dilaporkan-terkait-stand-up-mens-rea Jakarta, ERANASIONAL.COM – Spesial stand up comedy “Mens Rea” yang dibawakan Pandji Pragiwaksono berhasil menembus daftar tontonan terpopuler Netflix sejak dirilis pada 26 Desember 2025. Namun, kesuksesan tersebut turut dibayangi kontroversi, menyusul adanya laporan terhadap Pandji ke Polda Metro Jaya atas dugaan penghasutan di muka umum dan penistaan agama melalui materi komedi yang disampaikannya.

Pertunjukan berdurasi 2 jam 24 menit itu merupakan rekaman dari rangkaian tur Mens Rea yang digelar Pandji di 10 kota sepanjang April hingga Agustus 2025. Tur tersebut dimulai di Bandung pada 19 April 2025 dan mencapai puncaknya di Indonesia Arena, Jakarta, pada 30 Agustus 2025.

Dalam Mens Rea, Pandji mengangkat berbagai isu aktual yang bersumber dari pemberitaan dan peristiwa sosial, mulai dari pendidikan, politik, hingga kritik terhadap aparat penegak hukum. Materi tersebut kemudian menuai pro dan kontra setelah ditayangkan secara luas melalui platform Netflix.

Menanggapi polemik yang muncul, Direktur Konten Netflix Asia Tenggara, Malobika Banerji, menyatakan bahwa pihaknya menghormati Pandji Pragiwaksono sebagai kreator dan bekerja sama dengannya dalam penayangan Mens Rea.

“Kami mendukung keberagaman konten. Yang bisa saya katakan, kami bekerja sama dengan Pandji sebagai komedian yang kami hormati,” ujar Malobika di Aula Kasablanka, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Namun, terkait substansi materi dan implikasi hukumnya, Netflix menegaskan bahwa penjelasan sebaiknya datang langsung dari Pandji sebagai pemilik karya.

“Terkait isi dan implikasi hukumnya, beliau adalah pihak yang paling tepat untuk menjelaskan,” tambahnya.

Pernyataan tersebut menegaskan posisi Netflix sebagai penyedia platform yang menayangkan karya kreator, tanpa masuk ke ranah penilaian hukum atas isi materi.

Di sisi lain, laporan terhadap Pandji turut disertai barang bukti berupa video tayangan Netflix yang diunduh dan disimpan dalam bentuk flashdisk. Hal ini memunculkan perdebatan mengenai keabsahan alat bukti tersebut.

Dosen hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, menilai barang bukti berupa video Netflix dalam flashdisk berpotensi bermasalah secara hukum.

“Video-video yang ditayangkan di Netflix tidak bisa diunduh dan ditransformasikan ke media lain,” kata Herdiansyah saat dihubungi pada Senin (12/1/2026).

Menurutnya, Netflix memang menyediakan fitur unduhan, namun hanya untuk ditonton ulang di dalam aplikasi, bukan untuk dipindahkan atau didistribusikan ke media eksternal.

“Video tersebut tidak dapat dipindahkan ke media lain seperti flashdisk. Artinya, jika seseorang mengunduh tayangan Netflix lalu mentransformasikannya ke media lain, tindakan itu ilegal,” ujarnya.

Pandangan tersebut membuka perdebatan hukum mengenai validitas barang bukti digital dalam laporan yang menyeret komedian tersebut.

Hingga kini, kontroversi seputar Mens Rea masih terus bergulir di ruang publik. Di satu sisi, pertunjukan ini diapresiasi sebagai karya komedi kritik sosial yang berani. Di sisi lain, sebagian pihak menilai sejumlah materi telah melampaui batas kebebasan berekspresi.

Sementara Netflix memilih bersikap netral, fokus pada keberagaman konten, proses hukum dan klarifikasi substansi materi kini berada di ranah aparat penegak hukum dan pihak Pandji Pragiwaksono sendiri.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, membenarkan adanya laporan tersebut. Menurutnya, laporan diterima pihak kepolisian pada Kamis (8/1/2026) dini hari dan saat ini masih dalam tahap awal penanganan.

“Benar, hari ini kami menerima laporan dari masyarakat atas nama Rarw terkait dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama. Laporan tersebut berkaitan dengan pernyataan terlapor dalam sebuah acara bertajuk Mens Rea,” ujar Budi Hermanto kepada wartawan, Kamis (8/1/2026).

Budi menjelaskan, setelah laporan diterima, penyidik akan melakukan serangkaian langkah prosedural, mulai dari klarifikasi terhadap pelapor, saksi-saksi, hingga pihak terlapor. Selain itu, kepolisian juga akan mendalami serta menganalisis barang bukti yang dilampirkan dalam laporan.

“Penyidik akan melakukan klarifikasi dan analisis barang bukti. Kami mengimbau masyarakat agar tetap bijak dalam menyampaikan informasi dan menunggu proses hukum yang berjalan,” katanya.

Adapun laporan terhadap Pandji Pragiwaksono telah teregistrasi secara resmi dengan nomor LP/B/166/I/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA. Dengan terbitnya laporan tersebut, Pandji berstatus sebagai pihak terlapor, meski belum tentu ditetapkan sebagai tersangka.

Pelapor dalam perkara ini diketahui bernama Rizki, yang mengaku sebagai koordinator Angkatan Muda Nahdlatul Ulama (NU) dan Aliansi Muda Muhammadiyah. Dalam keterangannya, Rizki menyebut bahwa laporan tersebut dilayangkan atas dasar keberatan terhadap sejumlah pernyataan Pandji yang dinilai menyinggung organisasi keagamaan besar di Indonesia.

“Dalam potongan video pertunjukan yang kami lihat, Pandji menyampaikan pernyataan seolah-olah NU dan Muhammadiyah terlibat dalam praktik politik balas budi sehingga mendapatkan pengelolaan tambang,” ujar Rizki.

Menurut Rizki, pernyataan tersebut dinilai tidak berdasar dan berpotensi menyesatkan publik. Ia menegaskan bahwa NU dan Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan memiliki sejarah panjang dalam menjaga independensi serta berkontribusi bagi bangsa dan negara, bukan semata-mata untuk kepentingan politik praktis.

Sebagai kader NU, Rizki mengaku merasa tersinggung dan keberatan atas narasi yang disampaikan Pandji. Ia menilai pernyataan tersebut dapat membentuk persepsi negatif terhadap organisasi keagamaan di mata masyarakat luas.

Tak hanya itu, Rizki juga menyoroti pernyataan Pandji yang dianggap menyarankan masyarakat agar tidak memilih pemimpin hanya berdasarkan aspek ibadah personal. Menurut Rizki, narasi tersebut disampaikan dengan cara yang dinilai merendahkan nilai-nilai ibadah dalam ajaran Islam.

“Pandji menyampaikan narasi bahwa seseorang yang rajin beribadah, seperti shalatnya tidak pernah bolong, belum tentu merupakan orang baik. Bagi kami, pernyataan tersebut berpotensi merendahkan nilai ibadah yang diajarkan dalam Islam,” jelasnya.

Rizki menilai, meskipun kritik terhadap kepemimpinan sah dalam konteks demokrasi, penyampaiannya harus dilakukan secara proporsional dan tidak menyentuh ranah keyakinan agama yang sensitif.

Selain dugaan penistaan agama, laporan tersebut juga mempersoalkan pernyataan Pandji terkait stereotip etnis Sunda. Dalam salah satu bagian pertunjukan, Pandji disebut menyampaikan pandangan bahwa masyarakat Sunda cenderung memilih pemimpin dari kalangan atau kelas sosial tertentu.

“Menurut kami, rangkaian pernyataan tersebut, jika dilihat secara utuh, berpotensi menimbulkan kebencian, mendiskreditkan kelompok etnis tertentu, serta merendahkan nilai-nilai agama Islam,” kata Rizki.

Atas dasar itu, pelapor menilai bahwa pernyataan-pernyataan Pandji tidak lagi sekadar kritik sosial dalam konteks komedi, melainkan telah memasuki wilayah yang berpotensi melanggar hukum dan mengganggu harmoni sosial.

Dalam laporan tersebut, Pandji Pragiwaksono disangkakan melanggar Pasal 300 dan Pasal 301 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yang mengatur tentang penghasutan dan penistaan agama. Pasal-pasal tersebut memiliki ancaman pidana berupa hukuman penjara dengan rentang waktu antara 3 hingga 4 tahun.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pandji Pragiwaksono terkait laporan tersebut. Polda Metro Jaya juga belum menjadwalkan pemanggilan resmi terhadap Pandji, mengingat proses masih berada pada tahap awal penyelidikan.

Pihak kepolisian menegaskan akan menangani laporan ini secara profesional dan objektif, dengan menjunjung tinggi prinsip praduga tak bersalah. Polisi juga mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi, termasuk dalam bentuk seni dan komedi, tetap memiliki batasan hukum yang harus dihormati demi menjaga ketertiban dan kerukunan di tengah masyarakat.

Ketua Umum Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri periode 2015–2021, AH Bimo Suryono, menegaskan bahwa demokrasi memang memberi ruang luas bagi kebebasan berekspresi. Namun, menurutnya, kebebasan tersebut tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab sosial dan etika publik.

“Demokrasi bukan kebebasan tanpa batas. Ia dibingkai oleh etika publik, tanggung jawab sosial, serta kesadaran atas momentum kebangsaan,” kata Bimo dalam keterangan tertulis, Rabu (7/1/2026).

Bimo menilai pertunjukan Mens Rea menjadi contoh bagaimana ekspresi publik dapat memicu kontroversi ketika konteks dan dampak sosialnya diabaikan. Menurutnya, publik saat ini membutuhkan narasi persatuan dan optimisme, bukan konten yang menertawakan figur negara dan institusi strategis.

“Di saat rakyat berharap narasi persatuan dan semangat kebangsaan, publik justru disuguhi konten yang mempersoalkan dan menertawakan figur-figur negara,” ujarnya.

Meski demikian, Bimo menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah adalah bagian sah dari demokrasi dan tidak boleh dibungkam. Namun, menjadikan pemimpin nasional dan simbol negara sebagai bahan ejekan di panggung terbuka dinilainya sebagai bentuk ketidakpekaan terhadap etika publik.

“Ini bukan soal antikritik. Ini soal cara, waktu, dan dampaknya. Kritik yang sehat seharusnya membangun kesadaran publik, bukan memproduksi sinisme kolektif yang justru melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap negara,” tegasnya.

Ia juga menyoroti ketimpangan arah kritik dalam Mens Rea. Menurut Bimo, absennya kritik terhadap figur lain seperti Anies Baswedan memunculkan persepsi keberpihakan politik.

“Ketika kritik hanya diarahkan ke satu kubu dan kubu lain steril dari sentuhan, publik wajar bertanya: ini kritik jujur atau preferensi politik yang dibungkus seni?” katanya.

Bimo menegaskan bahwa mendukung pemerintah bukan berarti menutup mata terhadap kekurangan. Namun, ruang publik yang terus dipenuhi ejekan dan sinisme justru berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat secara keseluruhan.

“Pemerintah butuh kritik, tetapi rakyat juga butuh harapan. Jika yang dibangun hanya kecurigaan dan ejekan, yang rusak bukan hanya pemerintah, tetapi kepercayaan pada negara,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa kritik yang bermartabat harus diarahkan secara adil, termasuk kepada para pengkritik itu sendiri.

“Mengkritik bukan hanya menunjuk ke luar, tapi juga keberanian bercermin ke dalam. Tanpa itu, kritik kehilangan bobot moral,” kata Bimo.

Di tengah derasnya polemik, Bimo juga mengajak publik untuk tidak menutup mata terhadap kerja nyata aparat negara dan relawan kemanusiaan.

“Saat sebagian orang sibuk membangun narasi di panggung hiburan, TNI, Polri, dan relawan justru bekerja siang malam membantu korban bencana di Sumatera dan Aceh. Fakta ini tidak boleh diabaikan,” pungkasnya.

Mahfud MD Bela Panji

Di sisi lain, Mahfud MD menyatakan keyakinannya bahwa Panji Pragiwaksono tidak akan terseret ke ranah hukum atas materi roasting terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Mens Rea.

Mahfud bahkan menyatakan siap memberikan pembelaan apabila candaan tersebut dipersoalkan secara hukum.

Mens Rea merupakan special show stand-up comedy Panji yang tayang di Netflix dan berisi kegelisahannya terhadap kondisi politik Indonesia pasca Pilpres 2024. Salah satu materi yang paling disorot adalah candaan Panji terkait Gibran.

“Gibran, ngantuk ya,” ujar Panji di atas panggung, yang disambut tawa penonton.

Materi tersebut menjadi perbincangan luas setelah Mens Rea masuk jajaran Top 10 tayangan Netflix kategori TV News.

Polemik ini muncul beriringan dengan mulai berlakunya Pasal 218 KUHP tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden sejak 2 Januari 2026.

Namun, Mahfud menilai candaan tersebut tidak memenuhi unsur penghinaan.

“Orang bilang ‘kamu ngantuk’ itu menghina dari mana? Itu biasa saja,” kata Mahfud.

Bahkan jika dianggap menghina, Mahfud menegaskan Panji tidak dapat dijerat hukum karena pernyataan tersebut disampaikan sebelum KUHP baru berlaku.

“Peristiwanya terjadi Desember 2025. Jadi tidak bisa dikenakan pasal itu. Tenang saja, Mas Panji, saya yang bela,” ujarnya.