Tindakan tersebut menjadi penanda berakhirnya sengketa hukum berkepanjangan antara negara dan PT Indobuildco terkait penguasaan lahan di kawasan strategis tersebut.

Pelaksanaan eksekusi dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam putusan tersebut, tanah, bangunan, dan aset yang berada di kawasan eks Hotel Sultan dinyatakan sebagai barang milik negara.

Wakil Menteri Sekretaris Negara, Bambang Eko Suhariyanto, mengatakan aset yang telah kembali ke negara akan dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

“Aset ini harus digunakan untuk mendukung kemakmuran dan kesejahteraan rakyat,” ujar Bambang saat meninjau proses eksekusi di kawasan GBK.

Ia menjelaskan, lahan yang menjadi objek sengketa merupakan aset negara yang dibebaskan pemerintah pada rentang 1959 hingga 1962 dalam rangka persiapan penyelenggaraan Asian Games IV di Jakarta.

Menurut pemerintah, kawasan tersebut berada di bawah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor 4/Gelora yang dikelola oleh Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) di bawah Kementerian Sekretariat Negara.

Selama bertahun-tahun, lahan tersebut dimanfaatkan oleh PT Indobuildco melalui skema Hak Guna Bangunan (HGB). Namun pemerintah menegaskan bahwa HGB bukan merupakan hak kepemilikan atas tanah dan masa berlakunya telah berakhir.

Pemerintah juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan agar aset-aset negara yang selama ini dikuasai pihak lain dapat dikembalikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan nasional.

Sementara itu, kuasa hukum PPKGBK, Chandra M. Hamzah, menyatakan proses hukum terkait Hotel Sultan telah berlangsung hampir dua dekade dan melalui berbagai tahapan peradilan.

Menurutnya, pelaksanaan eksekusi menunjukkan bahwa pemerintah menempuh seluruh mekanisme hukum sebelum melakukan pengosongan kawasan.

“Hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melaksanakan eksekusi pengosongan berdasarkan putusan yang telah berlaku. Ini membuktikan negara menjalankan seluruh prosedur hukum yang ada,” kata Chandra.

Ia menambahkan, putusan pengadilan secara tegas menetapkan tanah beserta bangunan dan aset yang melekat di kawasan eks Hotel Sultan sebagai aset negara yang tercatat secara resmi.

Di sisi lain, pemerintah memastikan nasib para pekerja yang selama ini bekerja di lingkungan Hotel Sultan tetap menjadi perhatian.

Chandra mengatakan pendataan akan dilakukan terhadap seluruh tenaga kerja, baik karyawan tetap, pekerja harian, maupun pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses transisi pengelolaan aset berjalan tertib sekaligus memperhatikan aspek sosial dan perlindungan bagi para pekerja yang terdampak.

Kabar meninggalnya Try Sutrinso dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

“Kita berdukacita sangat mendalam. Saya sudah minta RSPAD garnisun Setneg untuk memberikan atensi terbaik,” kata Prasetyo saat dikonfirmasi, Senin (2/3/2026).

Informasi yang diterima, Try Sutrisno meninggal pada pukul 06.58 WIB hari ini. Jenazah Try Sutrisno rencananya akan dibawa ke rumah di Jalan Purwakarta, Menteng, Jakarta Pusat.

Selanjutnya jenazah almarhum disemayamkan di rumah Duka, kediaman pribadinya, Jalan Purwakarta, Menteng, Jakarta pusat sebelum dimakamkan

Try Sutrisno yang lahir pada 15 November 1935 adalah seorang pensiunan jenderal yang pernah memegang tongkat komando tertinggi sebagai Panglima ABRI (saat ini TNI).

Pria juga pernah menjadi Ketua Umum Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) yakni kurun waktu 1985-1993.

Pada periode 1993-1998, almarhum dipercaya mendampingi Presiden kedua RI Soeharto sebagai mandataris MPR jadi Wakil Presiden RI.

Mensesneg Prasetyo juga berharap konsep gentengisasi dapat mulai berjalan pada tahun ini.

“Gagasan gentengisasi tidak bisa dilepaskan dari upaya pemerintah mendorong sektor pariwisata. Salah satu kunci utama pengembangan pariwisata adalah kebersamaan dan keindahan lingkungan,” ucap Mensesneg Prasetyo kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (03/02/2026).

Dia mengatakan ada beberapa hal menjadi atensi Presiden dalam hal kebersihan dan keindahan. Diantaranya, lanjut kata Mensesneg, penggunaan atapyang berbahan seng seperti itu Termasuk yang berikutnya misalnya berkenaan dengan masalah sampah

Prasetyo menjelaskan pelaksanaan gentengisasi masih dibahas oleh lintas kementerian. Ia mengungkap gagasan sudah beberapa kali dibahas dalam pertemuan informal sebelum disampaikan Prabowo secara terbuka.

“Pertama kalau berkenaan dengan teknis sedang didiskusikan dengan beberapa lintas bidang kementerian. Sebenarnya ini juga bukan baru kemarin di forum di Rakornas tersebut Bapak Presiden menyampaikan, karena dalam pertemuan-pertemuan informal ini sudah didiskusikan beberapa waktu yang lalu,” jelasnya.

Prasetyo menyebut beberapa kementerian telah mendapat pengugasan, termasuk terkait teknologi produksi genteng dalam jumlah besar. Ia berharap pemerintah dapat mulai berjalan pada tahun ini.

“Ya kita harapannya seperti itu ya. Yang kemudian juga bicara skema mungkin kita juga berkeinginan karena ini bagian dari menggugah supaya semua pihak juga pada akhirnya ikut terlibat gitu,” paparnya.

Terkait pendanaan, Prasetyo mengungkap program ini tidak semata-mata akan bergantung pada anggaran pemerintah. Nantinya, seluruh sektor akan bahu-membahu menjalankan konsep gentengnisasi gagasan Prabowo ini.

“Mungkin perorangan-perorangan atau pihak-pihak swasta, jadi tidak sekedar kita misalnya nanti hanya menggantungkan dari APBN atau APBD gitu. Karena semangat kebersamaan dan keindahan, kebersihan itulah dia sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan ingin menggugah itu,” paparnya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto memperkenalkan konsep gentengisasi dalam Rakornas Taklimat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

Prabowo menyebut gentengisasi sebagai bagian dari Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah). Ia menilai penggunaan atap seng yang mendominasi organisasi di Indonesia membuat lingkungan menjadi kurang ideal.

“Salah satu dalam rangka indah, saya lihat Saudara-saudara, semua kota, semua kota, kecamatan, hampir semua desa kita sekarang, maaf ya, terlalu banyak genteng dari seng. Seng ini panas untuk penghuni. Seng ini juga berkarat. Jadi tidak mungkin Indonesia indah kalau semua genteng dari seng,” kata Prabowo.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah belum memulai penggodokan regulasi tersebut. Ia menepis anggapan bahwa RUU tersebut sudah siap dibahas dalam waktu dekat.

“Masih sebatas wacana,” ujar Prasetyo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Meski belum masuk tahap konkret, Prasetyo menjelaskan bahwa wacana penyusunan RUU tersebut muncul dari kekhawatiran pemerintah terhadap maraknya penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab, terutama di era digital.

Menurutnya, pemerintah mempertimbangkan perlunya pengaturan terhadap platform dan sumber informasi agar lebih bertanggung jawab dalam menyebarkan konten ke publik.

“Yang kita pikirkan adalah dampak dari berbagai platform informasi dan komunikasi, apalagi jika dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” kata Prasetyo.

Prasetyo juga menyinggung pesatnya perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), yang dinilai rawan disalahgunakan untuk tujuan manipulatif atau merusak.

“Jangan sampai AI atau teknologi justru dipakai untuk sesuatu yang tidak bertanggung jawab atau bahkan merusak,” ujarnya.

Meski demikian, ia menekankan bahwa pemerintah tidak anti terhadap perkembangan teknologi. Sebaliknya, pemerintah ingin memastikan inovasi digital berkembang secara positif dan bertanggung jawab.

“Kita harus melek teknologi dan mengejar ketertinggalan, bukan menghindarinya,” tutur Prasetyo.

Prasetyo menegaskan bahwa semangat di balik wacana RUU tersebut bukan untuk membatasi kebebasan berekspresi atau keterbukaan informasi.

“Bukan berarti kita tidak ingin keterbukaan. Justru yang ingin dijaga adalah iklim penyebaran informasi yang sehat dan bertanggung jawab,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah memang tengah menyiapkan draf RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing.

“Memang akan ada,” kata Yusril saat dikonfirmasi, Selasa (13/1/2026).

Namun, Yusril belum merinci substansi yang akan diatur dalam rancangan undang-undang tersebut. Ia menyebut draf masih digodok di Kementerian Hukum. Naskah akademik terkait RUU itu sebelumnya sempat beredar luas di media sosial.

Wacana penyusunan RUU ini menuai kritik dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). YLBHI menilai rencana tersebut berpotensi bertentangan dengan konstitusi, khususnya terkait jaminan kebebasan berekspresi.

Menurut YLBHI, RUU tersebut berisiko melanggar Pasal 28F dan Pasal 28E UUD 1945, yang menjamin hak warga negara untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, serta menyatakan pikiran dan sikap.

“RUU ini berpotensi menjadi instrumen kriminalisasi baru dan mengancam kebebasan berekspresi masyarakat sipil,” kata YLBHI dalam keterangan tertulis, Kamis (15/1/2026).

YLBHI juga menilai regulasi tersebut dapat digunakan untuk mengontrol arus informasi serta membatasi ruang gerak kelompok kritis terhadap pemerintah.

Hal ini ditegaskan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Da menjelaskan reshuffle kabinet yang sebelumnya disebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bukan soal kabinet menteri, melainkan di internal Partai Golkar.

“Enggak ada reshuffle. Itu reshuffle Pak Bahlil, di kepengurusan Partai Golkar. Bukan enggak ada, sama sekali nggak ada,” kata Pras kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).

Sebelumnya, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia meminta Kader Golkar sekaligus Menteri UMKM Maman Abdurrahman bersabar lantaran dalam waktu dekat akan ada perombakan kepengurusan partai.

Bahlil mengatakan reshuffle kepengurusan Partai Golkar mirip dengan reshuffle Kabinet Merah Putih yang tidak harus menunggu 1 tahun masa kerja.

“Pak Maman saya sudah dapat memahami aspirasinya, entar Pak Maman sebentar lagi ada reshuffle nanti. Reshuffle kepengurusan Partai Golkar itu sama dengan reshuffle kabinet tidak mesti menunggu 1 tahun atau 2 tahun,” kata Bahlil dalam sambutan halal bi halal Partai Golkar di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Rabu (16/4/2025) malam.

Bahlil mengatakan reshuffle kepengurusan Partai Golkar bisa saja langsung dilakukan jika ada kader yang dianggap tidak cocok dengan jabatan yang diemban.

Pratikno mengungkapkan, kenaikan anggaran itu terjadi karena upacara 17 Agustus tahun ini akan digelar di dua tempat, yakni di Jakarta dan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

“Ya, karena upacara sekarang itu kan diselenggarakan di dua tempat tentu saja anggarannya lebih besar dari sebelumnya,” kata Pratikno usai rapat di Gedung Kementerian Sekretariat Negara.

Sebelumnya, Pratikno membantah telah menyewa 100 unit mobil berbagai merek seharga Rp 25 juta per hari untuk upacara di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, untuk HUT RI ke-79.

Dia menyebut, pihaknya akan menggunakan bus sebagai transportasi menuju IKN karena sarana dan prasarana yang masih terbatas.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menyebut mengajak artis dan influencer salah satu bentuk sosialisasi ke masyarakat.

“Ya, namanya IKN, kan, perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Inginnya kita mengajak siapa sajalah agar suasana IKN itu bisa terdiseminasikan ke masyarakat,” kata Pratikno di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (1/8/2024).

Pratikno mengatakan, pemerintah sudah mulai sedikit demi sedikit mengajak kelompok masyarakat untuk berkunjung ke IKN secara bergantian.

“Menyampaikan kepada masyarakat kondisi IKN, keseriusan pemerintah dalam membangun Ibu Kota Nusantara dan juga effort, upaya yang luar biasa tidak mudah untuk membangun sebuah kota baru dengan infrastruktur ya betul-betul barulah, ya,” jelasnya.

Soal anggaran mengajak artis dan influencer, Pratikno mengaku tidak tahu. Ia menyerahkan soal itu kepada Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono.

“Wah, Pak Kasetpres tadi yang tanya. Yang ngurus Pak Kasetpres,” pungkasnya.

Sejumlah artis-influencer terlihat ikut dalam kunjungan kerja Jokowi di IKN pada Minggu (28/7/2024).

JAKARTA, Eranasional.com- Surat Presiden Pergantian Panglima TNI atau Panglima TNI baru akan disampaikan resmi Mensesneg Pratikno ke pimpinan DPR RI pada Senin (28/11) pekan depan.

Dalam surat presiden ini berisi nama Panglima TNI baru pengganti Jenderal Andika Perkasa yang akan memasuki masa pensiun pada Desember 2022.

Sekretariat Jenderal DPR RI hingga Rabu sore (23/11) belum menerima Surat presiden (Surpres) pergantian calon Panglima TNI.

Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengatakan, Surpres Pergantian Panglima TNI akan disampaikan secara resmi oleh Mensesneg Pratikno ke pimpinan DPR RI pada Senin (28/11) pekan depan.

“Pak Mensesneg itu akan disampaikan secara resmi pada 28 November, hari Senin,” kata Indra saat dikonfirmasi wartawan.

Indra mengungkapkan, alasan penundaan Surpres tersebut antara lain karena Ketua DPR RI Puan Maharani masih berada di Kamboja mewakili Indonesia menghadiri 43th General Assembly of ASEAN Interparliamentary (AIPA).

“Kenapa gak jadi disampaikan hari ini karena Ibu Puan masih memimpin delegasi Indonesia pada sidang parlemen asean atau AIPA di Kamboja,” kata Indra.

Adapun, untuk waktu penyerahan Surpres tersebut dijadwalkan pada Senin siang.

“Ya, nanti akan disepakati lagi jamnya, mungkin sekitar 10.30 WIB waktunya,” demikian Indra.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan, pihaknya akan mengirimkan Supres itu pada Rabu (23/11) mengingat DPR akan memasuki masa reses pada 16 Desember 2022 mendatang.

Berita sebelumnya, surat presiden mengenai calon Panglima TNI gagal dikirim Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke DPR. Sedianya surat itu dikirim sore tadi, Rabu 23 November 2022.

Sekertaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar menyebutkan gagalnya Surpres calon Panglima TNI tersebut dikirim karena Puan Maharani.

Indra menyebutkan Surpres tersebut dikirim Presiden Jokowi ke DPR jika Puan Maharani pulang dari luar negeri.

“Kenapa nggak jadi disampaikan hari ini? Karena Ibu Puan masih memimpin delegasi Indonesia pada sidang parlemen ASEAN atau AIPA di Kamboja,” kata Indra kepada wartawan, Rabu, 23 November 2022. (fjr)

Jakarta- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah resmi memilih Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jendral TNI Andika Perkasa menjadi calon tunggal Panglima TNI. Surat Presiden tersebut sudah dikirmkan ke DPR Siang tadi.

Mensesneg Pratikno menyatakan calon panglima harus berasal dari kepala staf TNI. Dari tiga kepala staf, terdapat dua pilihan kuat calon,Panglima TNI yakni KSAD Jenderal Andika Perkasa dan KSAL Laksamana Yudo Margono.

Pratikno menjelaskan alasan Presiden Jokowi memilih KSAD Andika Perkasa meski sisa masa jabatannya hanya 13 bulan.

“Eggak apa-apa kan tetap saja, syarat Panglima TNI itu kan harus kepala staf, kepala stafnya kan sekarang ini kan TNI AU sudah panglima jadi pilihannya AD dan AL, Pak Presiden sudah memilih angkatan darat,” kata Pratikno di DPR RI, Rabu (3/11/2021).

Pratikno menyebut jabatan Panglima dari matra laut  bisa diusulkan di periode calon panglima selanjutnya.

“Kan bisa nanti pada periode berikutnya,” kata dia.

Menurut Pratikno, Presiden Jokowi telah memutuskan pilihan calon panglima sebelum berangkat kunjungan kerja ke luar negeri beberapa waktu lalu.

“Sebelum berangkat ke luar negeri,” pungkas dia.