Total bantuan yang diserahkan mencapai Rp100.975.850.000. Bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membantu pemulihan masyarakat terdampak bencana. Penyalurannya dilakukan melalui PT Pos Indonesia.

Rincian bansos tersebut meliputi Bantuan Stimulan Sosial Ekonomi (BSSE) bagi 7.643 kepala keluarga (KK) senilai Rp38.215.000.000. Selain itu, pemerintah juga menyerahkan bantuan jaminan hidup (jadup) bagi 28.831 jiwa sebesar Rp38.921.850.000 untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak selama tiga bulan.

Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikan bantuan isi hunian atau perabot rumah tangga bagi 7.643 KK dengan total nilai Rp22.929.000.000. Pemerintah turut menyerahkan santunan kepada ahli waris bagi 60 jiwa dengan nilai Rp900.000.000, serta santunan bagi korban luka berat untuk dua jiwa dengan total Rp10.000.000.

Selain Kemensos, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga menyerahkan 2.000 paket peralatan rumah tangga kepada masyarakat Kabupaten Aceh Timur.

Tito berharap, selain membantu penanganan pascabencana, bantuan tersebut dapat memulihkan perekonomian masyarakat terdampak.

Terlebih, pascabencana pertumbuhan ekonomi seperti di Provinsi Aceh masih belum sepenuhnya pulih. Karena itu, diperlukan berbagai upaya pemulihan, termasuk melalui penyaluran bansos.

Ia mengatakan, pemerintah telah memberikan berbagai bantuan untuk mempercepat pemulihan. Hal ini seperti bantuan untuk masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan, baik ringan, sedang, maupun berat.

Pemerintah juga menambah dana Transfer ke Daerah (TKD) ke seluruh daerah di tiga provinsi terdampak dengan total Rp10,6 triliun.

Tito menegaskan, pemerintah akan terus melakukan berbagai upaya pemulihan terhadap daerah terdampak.

“Sambil kita melakukan perbaikan-perbaikan, usaha-usaha yang lainnya, semua bidang,” ujarnya.

Sementara itu, Mensos Saifullah Yusuf berharap penerima manfaat dapat menggunakan bantuan tersebut sesuai dengan peruntukannya. Bantuan ini diberikan berdasarkan data yang dilaporkan oleh pemerintah daerah (Pemda).

“Tentu datanya dinamis akan bertambah terus … Kementerian Sosial secara bertahap akan menyalurkan data-data yang sudah terverifikasi. Sesuai arahan Pak Mendagri makin cepat makin baik,” jelasnya.

Turut hadir langsung dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Aceh Timur, serta pejabat terkait lainnya. Hadir pula secara daring perwakilan dari Provinsi Sumut dan Sumbar.

Mensos Saifullah Yusuf menjelaskan pentingnya menghidupkan kembali fungsi layanan sosial berbasis desa yang selama ini sempat terhenti.

Dia menegaskan bahwa Puskesos dapat menjadi titik layanan pertama bagi warga yang membutuhkan bantuan, mulai dari penanganan masalah kesehatan, kemiskinan, hingga persoalan administrasi kependudukan.

“Ini menjadi tempat keluhan warga yang membutuhkan bantuan apa pun. Mungkin anaknya mau nebus ijazah enggak bisa, sakit enggak bisa berobat. Mungkin mereka juga kelaparan, masalah-masalah administrasi KTP, segala macam itu,” ujar Saifullah Yusuf dalam pertemuan di Rumah Dinas Mendagri, Kamis (20/11/2025).

Ia menyoroti fenomena banyaknya kasus sosial yang tidak terdeteksi pemerintah desa, seperti warga kelaparan, lansia terlantar, hingga penduduk rentan yang hidup sendiri.

Menurutnya, salah satu penyebabnya adalah tidak adanya operator desa yang berfungsi menginput dan memperbarui data sosial.

“Karena itu, pihaknya meminta dukungan Mendagri agar pemerintah daerah (Pemda) memfasilitasi berbagai kebutuhan untuk mengaktifkan kembali layanan tersebut,” ujar dia.

Menanggapi hal itu, Mendagri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa secara kelembagaan, desa sebenarnya telah memiliki wadah layanan terpadu, yaitu Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Tugas lembaga ini mencakup enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) terkait layanan dasar, salah satunya di bidang sosial.

Dia menilai integrasi Puskesos ke dalam Posyandu merupakan langkah strategis. Apalagi Posyandu memiliki regulasi, struktur, dan keberadaan yang merata. Mendagri Tito pun mendorong agar bidang sosial di Posyandu diaktifkan kembali dan diperkuat.

“Sebetulnya itu sudah ada lembaga itu, sudah ada peraturannya. Namanya saya yakin pasti paham, namanya yaitu Posyandu, Pos Pelayanan Terpadu,” jelas Mendagri.

Mendagri meyakini upaya penguatan layanan sosial di Posyandu bakal disambut baik oleh pemerintahan desa.

“Pasalnya, langkah tersebut akan membantu tugas-tugas mereka dalam melayani masyarakat, terlebih bila nantinya ada dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk memfasilitasi kegiatan tersebut,” tandas dia.