Sejumlah Kepala Desa di Sumbar memuji kecepatan penanganan dan fasilitas yang disediakan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk para pengungsi korban banjir lahar dingin di Sumbar.

Setelah Bencana terjadi di Sabtu malam 11 Mei 2024, keesokan harinya Kemensos sudah hadir di lokasi-lokasi tersebut dan mulai mendirikan tenda berikut toilet umum serta mulai menyiapkan dapur umum yang masih aktif melayani sampai hari ini.

Seperti yang disampaikan oleh Irzon. Wali Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Kemensos begitu tanggap, begitu cepat, mengantusiasi penanganan (korban) bencana di Nagari kami.

Bencana terjadi 11 Mei 2024, kemudian keesokan harinya Kemensos sudah menurunkan personil-personilnya untuk menanggulangi bencana di Nagari kami.

“Memberikan bantuan seperti matras, kain selimut, makanan anak-anak, makanan orang dewasa, yang telah mencukupi dan memadai bagi masyarakat kami,”ujar Irzon, Jumat 24 Mei 2024.

Demikian juga yang disampaikan oleh Firdaus, Wali Nagari Bukik Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam.

“Kemensos telah merespon cepat terhadap masyarakat kami yang terdampak oleh banjir lahar dingin, dengan menurunkan bantuan satu truk yang diturunkan satu hari pasca kejadian di Nagari kami,”ucap Firdaus.

Eranasional.com – Menteri Sosial Tri Rismaharini angkat suara terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal adanya penyaluran bantuan atau bansos yang tidak tepat sasaran. Temuan itu berpotensi merugikan negara hingga Rp 6,93 triliun.

Risma menyebut kementeriannya langsung menindaklanjuti dengan melakukan penyisiran. Ia mengklaim temuan BPK telah diselesaikan dalam waktu kurang dari sepekan.

“Jadi, memang begitu. Kami belum jawab temuan itu, temuan sementara, dikasih ke kami. Itu biasa. Jadi memang begitu. Kita harus kerjakan satu minggu, alhamdulillah lima hari kelar dan bisa diterima,” kata Risma kepada wartawan, di Kantor Kemensosn, Jumat (3/6/2022).

Risma mengaku jika temuan itu adalah temuan sementara yang biasa dilakukan untuk diserahkan kepada pihak Kementerian Sosial. Risma meyakini dengan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diterima Kementerian Sosial, pihaknya dapat menjawab temuan tersebut.

“Karena bukan hanya jawaban tertulis, tapi dicek di lapangan apakah orangnya ada, dengan data BPK dan kita,” ujar risma.

Sebelumnya, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Achsanul Qosasi menjelaskan dana sebesar Rp 5,5 triliun disalurkan oleh Kementerian Sosial kepada nama-nama yang tidak masuk dan tidak terdaftar dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Artinya, orang yang tidak ada di dalam daftar ikut menerima.

Diketahui dari Rp 120 triliun bansos, BPK melakukan sampling dengan pemeriksaan yang valid. Achsanul mengatakan Kementerian Sosial mengalami masalah pembaruan data.

Banyak daerah, ujar dia, yang tidak tertib dalam memperbarui data penerima bansos di daerah masing-masing. BPK pun meminta Kementerian Sosial memberikan daftar penerima bansos sejumlah Rp 5,5 triliun tersebut.