Keputusan tersebut diumumkan usai kegiatan pembinaan pegawai di kantor Kemensos di Jakarta. Dalam keterangannya, Gus Ipul menegaskan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari komitmen untuk memperbaiki budaya kerja di lingkungan kementerian, khususnya dalam hal kedisiplinan dan tanggung jawab terhadap tugas negara.

Pegawai yang diberhentikan tersebut diketahui telah lama tidak masuk kerja tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan, dalam penjelasannya, Gus Ipul mengungkapkan bahwa yang bersangkutan tidak menjalankan tugas selama beberapa tahun terakhir, namun masih tercatat sebagai pegawai aktif. Kondisi ini dinilai tidak dapat ditoleransi karena berpotensi merugikan pelayanan publik.

Menurutnya, keberadaan ASN yang tidak menjalankan tugas secara optimal akan berdampak langsung terhadap efektivitas program-program sosial yang dijalankan pemerintah. Sebagai kementerian yang memiliki peran strategis dalam penanganan kesejahteraan masyarakat, Kemensos membutuhkan sumber daya manusia yang disiplin, profesional, dan berintegritas.

Selain pemberhentian satu PNS tersebut, Kemensos juga mengambil tindakan terhadap sejumlah tenaga pendamping sosial yang terlibat dalam program Program Keluarga Harapan. Dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir, tercatat ada beberapa pendamping berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang juga diberhentikan karena melanggar aturan disiplin.

Langkah ini menunjukkan bahwa penegakan aturan tidak hanya berlaku bagi PNS, tetapi juga bagi seluruh tenaga kerja di lingkungan Kemensos, termasuk yang berstatus kontrak. Gus Ipul menekankan bahwa setiap individu yang terlibat dalam program pemerintah memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.

]]> https://eranasional.com/100148/gus-ipul-tegas-pegawai-kemensos-mangkir-langsung-dipecat/feed 0 Rio Anthony https://eranasional.com/99460/mendagri-mensos-serahkan-bansos-tahap-i-hampir-rp900-m-pascabencana-sumatera https://eranasional.com/99460/mendagri-mensos-serahkan-bansos-tahap-i-hampir-rp900-m-pascabencana-sumatera#respond Sun, 08 Mar 2026 01:04:50 +0000 https://eranasional.com/99460/mendagri-mensos-serahkan-bansos-tahap-i-hampir-rp900-m-pascabencana-sumatera Banda Aceh, ERANASIONAL.COM – Pemerintah menyerahkan bantuan sosial (bansos) tahap pertama kepada masyarakat terdampak bencana di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Penyerahan bantuan tersebut dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf.

Bantuan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana.

Total bantuan yang disalurkan pada tahap pertama mencapai Rp878.681.800.000. Bantuan tersebut terdiri dari Bantuan Isian Hunian (BIH), Bantuan Stimulan Sosial Ekonomi (BSSE), serta Jaminan Hidup (Jadup) bagi masyarakat terdampak.

Secara keseluruhan, BIH dan BSSE diberikan kepada 67.886 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Rinciannya yaitu BIH sebesar Rp203.658.000.000 dan BSSE sebesar Rp339.430.000.000. Dengan demikian, total bantuan pada komponen ini mencapai Rp543.088.000.000.

Selain itu, pemerintah juga menyalurkan Jadup kepada 248.588 Penerima Manfaat (PM) dengan nilai Rp450.000 per bulan selama tiga bulan. Dengan demikian, total anggaran Jadup mencapai Rp335.593.800.000. Seluruh bantuan tersebut disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

“Nanti ada gelombang [pemberian bantuan] berikutnya,” ujar Mendagri saat menutup Khanduri Nuzulul Quran Aceh Ramadan Festival 2026 di kompleks Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Jumat (6/3/2026).

Sebelumnya, Mendagri juga menekankan terkait bantuan tersebut pada acara Penyerahan Santunan Ahli Waris untuk Korban Bencana Hidrometeorologi dan Sosialisasi Penambahan TKD Tahun 2026 bagi Daerah Provinsi Aceh, Sumut, dan Sumbar secara hybrid dari Gedung MTQ Pidie Jaya, Aceh, Jumat (6/3/2026).

Di Provinsi Aceh, total bantuan yang disalurkan mencapai Rp450.765.150.000. BIH dan BSSE diberikan kepada 35.085 KPM. Rinciannya yaitu BIH sebesar Rp105.255.000.000 dan BSSE sebesar Rp175.425.000.000, sehingga totalnya Rp280.680.000.000.

Sementara Jadup disalurkan kepada 125.989 penerima manfaat dengan total anggaran Rp170.085.150.000.

“400 miliar di antaranya adalah di Aceh, separuhnya 241 miliar itu di Pidie Jaya,” ujarnya.

Sementara itu, bantuan yang disalurkan untuk masyarakat Provinsi Sumut mencapai Rp82.809.950.000. Bantuan tersebut terdiri dari BIH sebesar Rp11.028.000.000 dan BSSE sebesar Rp18.380.000.000 yang diberikan kepada 3.676 KPM, dengan total Rp29.408.000.000.

Selain itu, Jadup diberikan kepada 39.557 penerima manfaat dengan total Rp53.401.950.000.

Adapun di Provinsi Sumbar, total bantuan yang disalurkan mencapai Rp43.440.100.000. BIH sebesar Rp10.617.000.000 dan BSSE sebesar Rp17.695.000.000 diberikan kepada 3.539 KPM, dengan total Rp28.312.000.000. Sementara itu, Jadup diberikan kepada 11.206 penerima manfaat dengan total anggaran Rp15.128.100.000.

Penyaluran bantuan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat terdampak bencana untuk memenuhi kebutuhan dasar selama masa pemulihan sekaligus mendukung percepatan pemulihan sosial ekonomi di wilayah terdampak. Pemerintah juga memastikan bahwa bantuan disalurkan secara tepat sasaran berdasarkan data yang telah diverifikasi.

Dalam peninjauan tersebut, Tito bersama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dan Wakil Gubernur (Wagub) Aceh Fadhlullah mengecek sejumlah fasilitas yang tersedia di huntara, serta berdialog dengan para pengungsi.

Dalam keterangannya kepada awak media, Tito menjelaskan bahwa huntara yang dibangun di Pidie Jaya terbagi menjadi empat jenis.

“Di antaranya huntara yang dibangun oleh BPI Danantara, huntara yang diinisiasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), huntara yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta huntara yang didirikan secara gotong royong oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) dan relawan. Dari empat tipe bangunan huntara tersebut,” ungkap Tito, terdapat perbedaan karakteristik fasilitas di dalamnya.

“Misalnya di BNPB di sana dia tidak ada ranjang tapi kelebihan dia dapurnya, ada toiletnya sendiri. Kemudian di Danantara hampir sama seperti PU, tempat tidurnya ada ranjangnya, ada kipasnya lebih dingin, lebih nyaman, tapi dapurnya dan toilet, kamar mandi bersama-sama, komunal,” ungkap Tito.

Meskipun terdapat perbedaan fasilitas, lanjut ia mengatakan, pemerintah memastikan para pengungsi tetap memperoleh hunian yang layak dan nyaman.

Ia menegaskan, pemerintah terus mengebut proses pemindahan pengungsi yang masih berada di tenda ke huntara maupun ke tempat tinggal yang lebih layak melalui skema dana tunggu hunian (DTH) sebelum Idulfitri 1447 Hijriah.

Berdasarkan data yang dikantonginya, dari tiga provinsi terdampak bencana di wilayah Sumatera, baru Provinsi Sumatera Barat yang jumlah pengungsi di tendanya mencapai nol.

“Nah ini target kami dengan BNPB kemarin semua akan di huntara dan untuk masalah makanannya nanti, 10 hari ke depan ditanggung oleh BNPB. Setelah itu akan menggunakan uang lauk pauk, jadup istilahnya dari Kementerian Sosial,” tandas Tito.

Turut hadir dalam peninjauan tersebut Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA, serta pihak terkait lainnya.

Hal tersebut Gus Ipul sampaikan usai menghadiri silaturahmi dengan tokoh lintas agama, pimpinan partai politik, pimpinan serikat buruh, dan organisasi kepemudaan lintas iman di Istana, Jakarta, Senin (1/9/2025) malam

Pasti ada itu (pemberian bantuan). Ya tidak hanya yang di Jakarta tapi presiden juga memperhatikan yang di luar daerah seperti di Makassar. Presiden sangat punya perhatian terhadap korban, tidak hanya dari sipil, tapi juga dari aparat ada juga yang jadi korban, kata Gus Ipul.

Gus Ipul menyebut bantuan yang nantinya diberikan bervariasi dengan melihat kebutuhan para korban maupun keluarganya. Bisa memberikan biaya sekolah ataupun rekonstruksi rumah.

“Kalau kita lihat nanti pasti sesuai kebutuhannya kan untuk biaya sekolah mungkin keluarganya, adiknya, orang tua, mungkin juga ada perbaikan rumah atau reaktor rumah atau pembangunan rumah. Pada dasarnya presiden akan memberikan bantuan yang diperlukan bagi para korban. Dua-duanya ya masyarakat maupun aparat,” ujarnya.

Lihat Juga :

Prabowo Jenguk Polisi dan Warga yang Terluka Imbas Demo di RS Polri

Gus Ipul mengaku masih mencatat korban yang nantinya mendapat bantuan dari pemerintah. Menurutnya, pemberian bantuan akan melibatkan sejumlah kementerian.

Jadi perhatian langsung dari presiden, atensi langsung dari presiden, tentu para menteri akan menyesuaikan nanti sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, ujarnya.

Lebih lanjut, Gus Ipul menyebut pihak swasta juga akan ada yang memberikan bantuan kepada korban demo. Ia memastikan para korban akan mendapat perhatian dari pemerintah.

“Insyallah akan diberikan semua, saya belum bisa kenyamanan ya. Tapi pasti dapat perhatian sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ada biaya pengobatan, ada kalau yang wafat, ada biaya keluarganya perumahan atau rumahnya atau hal-hal lain yang dibutuhkan,” katanya. []

Ini terkait temuan Gus Ipul soal 45 persen program bansos Kementerian Sosial yang ternyata tidak tepat sasaran. Ia menegaskan pemerintah bakal melakukan digitalisasi demi memperbaiki akurasi penyaluran bansos.

“Selama ini, ditengarai, bahkan data menunjukkan program Kementerian Sosial itu ada 45 persen mistargeted, tidak tepat sasaran. Maka, lewat berbagai upaya yang telah dilakukan atas arahan Presiden (Prabowo Subianto), salah satu di antaranya adalah layanan pemerintah berbasis digital yang dibangun oleh Dewan Ekonomi Nasional,” tuturnya dalam Konferensi Pers di Kantor DEN, Jakarta Pusat, Selasa (26/8/2025).

“Oleh karena itu, saya ingin mengajak masyarakat, jangan hanya mengeluh, jangan hanya protes, tapi juga aktif untuk ikut memutakhirkan data (penerima bansos),” kata Gus Ipul.

Ia menuturkan sistem digital yang digagas DEN bakal mengandalkan teknologi. Hal tersebut membuat pemutakhiran data penerima bansos tidak lagi berpaku pada kerja orang, tapi sudah mengandalkan sistem kecerdasan buatan (AI).

Gus Ipul menegaskan semua masyarakat Indonesia nantinya bisa mengajukan diri sendiri sebagai calon penerima bantuan sosial. Bahkan, bisa mengusulkan orang lain yang dirasa layak menerima bansos.

“Yang kurang ini tenaga kependidikan yang lain, seperti wali asrama, wali asuh, cleaning service, kemudian juga security. Ini semua sedang kami lengkapi per hari ini. Alhamdulillah sudah ada solusi-solusi,” kata Gus Ipul di Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Selasa (22/7/2025).

Meski begitu, Gus Ipul mengatakan jumlah kekurangan tenaga pendidik tidak begitu signifikan. Misalnya di satu Sekolah Rakyat dibutuhkan sembilan tenaga pendidik, tapi yang tersedia baru enam orang.

Meski begitu, Mensos RI itu menyatakan kekurangan ini menjadi bahan evaluasi pihaknya agar program Sekolah Rakyat tetap bisa berjalan maksimal.

“Enggak, enggak banyak kekurangannya. Paling misalnya satu tempat itu wali asrama, wali asuh itu misalnya butuh sembilan baru ada enam. Nah, jadi masih ada kekurangan-kekurangan begitu saja,” ucapnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Gus Ipul telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan mengerahkan SDM dari Kementerian Sosial untuk mengisi kekurangan di pos tenaga pendidik.

“Nanti kami akan kerja sama dengan pemerintah daerah. Kami juga lagi meminta bantuan dari SDM-nya Kementerian Sosial untuk bisa menutupi kekurangan-kekurangan itu,” pungkas dia.

Dia mengungkapkan jima Kementerian Sosial (Kemensos) telah memverifikasi data para siswa Sekolah Rakyat secara langsung.

“Ya, Kemensos itu peninjauan ke rumah. Kemensos setelah dapat data, timnya berkunjung ke rumahnya (calon siswa), dipotret, dihitung, dikalkulasi. Jadi, berdasarkan fakta rumahnya,” ujar Cak Imin, sapaan akrabnya, di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Senin (14/7/2025).

Sebelumnya Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memgatakan setiap calon siswa Sekolah Rakyat telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

Pertama, lulus administrasi atau masuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada Desil 1 dan 2.

Setelah itu, kata Gus Ipul, panitia atau pihak yang ditunjuk akan mendatangi rumah calon siswa-siswi Sekolah Rakyat untuk memastikan data yang masuk sesuai kondisi di lapangan.

Selanjutnya, Kemensos bersama pemerintah daerah berkoordinasi guna memastikan setiap individu yang didaftarkan betul-betul layak masuk Sekolah Rakyat.

Terakhir, masing-masing calon siswa Sekolah Rakyat akan mengikuti tes kesehatan sebelum dinyatakan diterima.

Gus Ipul menjelaskan validasi data tersebut mengacu pada sebuah mekanisme atau sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Artinya, individu yang mendaftar ke Sekolah Rakyat merupakan orang yang betul-betul dari keluarga tidak mampu secara ekonomi, yakni miskin dan miskin ekstrem.

Gus Ipul mengaku kaget dan akan mencoret nama penerima bansos apabila terbukti aktif bermain judol.

“Kalau memang terbukti bahwa mereka benar-benar ikut judol dan sengaja bansos itu digunakan untuk keperluan judol, maka tentu kita akan coret dan kita alihkan kepada mereka yang lebih berhak,” ujar Gus Ipul usai menghadiri rapat bersama Komisi VIII DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (10/6/2025).

Menteri Sosial akan mendalami data para penerima bansos. Apakah dimanfaatkan untuk jadi online atau hal lain. Dirinya sempat kaget karena 2?ri penerima bansos ternyata aktif berjudi online, terindikasi korupsi, bahkan terlibat terorisme.

“Kita akan dalami. Kita lihat apakah benar-benar dimanfaatkan judol oleh penerima manfaat atau dimanfaatkan pihak lain. Itu yang kita akan dalami,” kata dia.

Menteri Sosial menilai, ada aspek agama dan hak asasi manusia (HAM) sebelum menetapkan vasektomi sebagai syarat menerima bansos.

Dia menegaskan sebelumnya ada fatwa haram yang dikeluarkan oleh MUI.

Oleh karena itu, jika terdapat syarat-syarat yang berada di luar rancangan program Bansos, perlu ada diskusi yang lebih mendalam.

“Itu harus dihitung secara bersama-sama. Maka ketika saya ditanya, ya kita perlu waktu untuk mencerna idenya Kang Dedi itu,” ucap Gus Ipul.

Hal tersebut disampaikan Gus Ipul di Jakarta pada Senin untuk merespons kebijakan efisiensi anggaran yang sama sekali tidak akan memengaruhi program-program pro-rakyat.

“Karena yang bansos tidak ada pemotongan. Jadi bansos ini transfer langsung, tidak ada yang dipotong oleh Presiden, bahkan kalau memang memungkinkan, Presiden malah akan menambah, jadi yang menjadi bantuan-bantuan untuk rakyat itu diprioritaskan oleh Presiden,” katanya.

Gus Ipul menegaskan, efisiensi anggaran hanya dilakukan pada kebutuhan-kebutuhan operasional atau yang bisa dialihkan untuk hal lain yang lebih prioritas, sehingga tidak mengurangi anggaran untuk program-program pro-rakyat.

“Hal-hal yang kaitannya dengan operasional, semua sudah tahu lah itu -dikurangi-, tetapi yang untuk program pro-rakyat sama sekali tidak dikurangi, bahkan Presiden itu sedang memikirkan bagaimana bisa ditambah, terutama untuk mereka yang miskin ekstrem, itu betul-betul diperhatikan Presiden,” ucap dia.

Mensos juga mengemukakan, penambahan bansos tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang saat ini tengah dimatangkan.

“Keputusan Presiden No 102/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024. Dengan rahmat Tuhan YMA, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan dan seterusnya, ke satu mengangkat saudara Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024,” kata Deputi bidang Administrasi Aparatur Kemensetneg, Nanik Purwanti, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/9/2024).

“Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 September 2024. Presiden Repulik Indonesia Joko Widodo,” tambah dia.

Setelah pembacaan keputusan, Jokowi lalu memimpin pembacaan sumpah jabatan yang diikuti oleh Gus Ipul.

“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD NRI 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” kata Jokowi, lalu Gus Ipul mengikutinya.

“Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” lanjut mereka bergantian.

Pelantikan digelar di Istana Negara. Hadir dalam pelantikan ini, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Mensesneg Pratikno, Menseskab Pramono Anung, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Alasan pengunduran dirinya lantaran maju sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jawa Timur 2024.

“Bu Risma sudah mengajukan pengunduran diri dan sudah saya tandatangani pengunduran dirinya,” kata Jokowi dalam keterangannya usai meninjau Pasar Soponyono, Rungkut, Surabaya, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat 6 September 2024.

Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden Republik Indonesia Ari Dwipayana menegaskan Tri Rismaharini belum menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Menteri Sosial.

Hal tersebut disampaikan Ari dalam keterangan tertulisnya, Jumat 30 Agustus 2024.

Sebagai informasi, Risma telah mendaftarkan diri sebagai calon gubernur Jawa Timur pada Pilkada 2024.

“Sampai dengan saat ini, Ibu Risma belum menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Menteri Sosial,” ucapnya. []

Ari menyebut kementerian/lembaga yang diajak langsung oleh Jokowi dalam pembagian bansos adalah mereka yang terkait dengan program bansos tersebut.

“Karena terkait dengan cadangan pangan ya, ada Bulog dan Badan Pangan. Jadi lebih pada hal itu, termasuk juga mengecek mengenai keberadaan pangan di setiap daerah. Jadi yang diajak tentu berkaitan dengan itu,” kata Ari di Kantor Kemensetneg, Jakarta Pusat, Senin (29/1/2024).

Ari membantah anggapan Jokowi tidak mengajak Risma karena berstatus sebagai kader PDIP. Dia menegaskan tidak ada unsur politik dalam pembagian bansos.

“Enggak. Enggak ada (hubungan) status kepartaian,” kata Ari.

Pada awal tahun ini, bansos gencar disalurkan pemerintahan Presiden Jokowi.

Beberapa program bansos yang akan berlanjut dan dicairkan di awal tahun adalah bantuan beras, pangan hingga Program Keluarga Harapan (PKH); Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT); Bansos Beras; hingga Bantuan Ganti Rugi Petani.

Pada hari ini, Jokowi juga membagikan bansos di Pasar Mungkid, Magelang, Jawa Tengah.

Agenda Jokowi adalah mengecek harga-harga sembako dan pangan di pasar. Di kesempatan itu, dia juga membagikan bansos kepada para pedagang.

Kota Pekalongan – Menteri Sosial Tri Rismaharini memberikan apresiasi kepada para pemuda kota Pekalongan atas aksinya membantu warga yang tengah menjalankan isolasi mandiri (isoman) dan membutuhkan tabung oksigen secara gratis.

Hal itu diungkapkan Mensos Risma saat berkunjung di Kota Pekalongan, usai melihat penyaluran bantuan sosial yang didampingi Forkopimda.

“Terima kasih buat teman-teman Dapur Peduli dan Gema Kota Pekalongan atas kegiatan yang mulia ini. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semua. Jangan lelah untuk berbuat baik,”kata Risma saat menyambangi lokasi Dapur Peduli di Jalan Agus Salim (Ex Teras Bali) Kota Pekalongan pada hari Selasa (27/7/2021) kemarin.

Usai kunjungan Mensos, Koordinator Dapur Peduli Hamid Alkaff mengungkapkan bagaimana awal kegiatan ini terbentuk.

“Awalnya kita berbagi membantu orang-orang isoman, berupa makanan, vitamin, kalau anak-anak ada susu, pampers maupun lainnya. Tapi semakin kesini yang dibutuhkan oksigen. Kita pernah pengalaman mengirimkan oksigen kepada salah satu saudara, tapi enggak terkejar (meninggal). Akhirnya kita memutuskan untuk konsentrasi ke oksigen. Kita berfikir yang dibutuhkan lebih oksigen, kalau makanan mungkin sudah banyak yang membantu atau beli melalui kurir,” jelas Hamid saat ditemui eranasional di poskonya. Rabu (28/7/2021).

“Setiap hari rata-rata sebanyak 150 tabung oksigen yang kita berikan. Untuk ukuran tabung rata-rata yang 1 meter³, kalau darurat butuh yang besar kadang kami pinjamkan,” tambah Hamid.

Saat ditanya, apa saja yang disampaikan ke Mensos saat berkunjung ke poskonya. Ia mengeluhkan ketersediaan tabung oksigen yang kurang mendapat pasokan.

“Yang kita keluhkan dan rasakan disini ketersediaan tabung oksigen yang terkadang beberapa hari tidak mendapat pasokan. Bu Risma memberikan solusi dan sudah disampaikan langsung oleh Walikota Pekalongan, agar ketersediaan oksigen tercukupi untuk orang-orang yang butuh,” keluhnya.

“Kita juga butuh dukungan dari berbagai pihak, khususnya pemerintah kota Pekalongan. Tidak hanya butuh dana, kita butuh tangan yang kuat untuk mendobrak orang-orang ini, oksigen ini. Tabung terutama. Kadang ada tabung tapi tidak ada oksigennya ataupun sebaliknya. Tangan yang kuat disaat seperti ini ya pemerintah, aturan. Kita butuh regulasi dari pemerintah,” tegas Hamid.

Ketua Gema, Mustafa Alatas menambahkan permintaan oksigen berasal dari berbagai Kota dan Kabupaten Pekalongan, Batang, Pemalang, Tegal bahkan sampai dengan Semarang.

“Tabung oksigen ini untuk warga yang isolasi mandiri Covid-19 yang membutuhkan oksigen. Syarat mendapat tabung oksigen harus menunjukkan foto KTP dan bukti positif Covid-19,” terang Mustafa.

Reporter: MAH

JAKARTA – Menteri Sosial, Tri Rismaharini atau yang akrab disapa Risma, betul-betul ingin negara hadir di tengah-tengah masyarakat terlantar dan marginal. Salah satunya, memfasilitasi mereka dengan hunian hingga peluang usaha.

Hal itu dilakukan Risma. Kementerian Sosial yang ia pimpin, baru-baru ini saja membuatkan program sekaligus tempat bernama Sentra Kreasi Atensi, yang secara khusus menggerakkan para istri pemulung dan perempuan pemulung, agar berdaya secara ekonomi.

Saat meninjau sentra kreasi tersebut di Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi Jawa Barat, Risma menyebut dampak pandemi COVID-19 benar-benar tidak hanya soal krisis kesehatan semata, tapi telah berdampak pada mata pencaharian masyarakat.

“Masalah ini kami berikan solusinya dengan membuat Rusunawa untuk tempat tinggal para eks pemulung dan tunawisma, serta membuka lapangan kerja melalui Sentra Kreasi Atensi,” kata Risma dalam keterangannya yang dikutip VIVA, Minggu 14 Maret 2021.

Saat kunjungan, Risma juga mengikut sertakan Komisi VIII DPR RI yang hampir mewakili seluruh fraksi di parlemen. Mereka diajak melihat langsung beberapa sentra kreasi dari dengan beragam jenis usaha. Seperti kuliner, lapak produk kompos, pupuk cair, sayuran hidroponik, telur ayam, magot (pakan ikan lele) serta agrowisata tanaman porang dan anggur. (*)