Sementara mengenai inflasi volatile food atau harga pangan bergejolak, apabila ditarik rerata capaian inflasi pangan secara tahunan selama 12 bulan di 2 tahun terakhir, maka dapat terlihat pergerakan yang cukup baik. Pada 2024, rerata inflasi pangan dalam 12 bulan berada di tingkat 4,88 persen. Sementara pada 2025 menurun ke 3,32 persen.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa inflasi yang tetap terkendali hingga akhir tahun menjadi cerminan efektivitas sinergi kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan nasional. Ia mengapresiasi kerja keras semua pihak.

“Inflasi yang tetap terkendali hingga akhir tahun 2025 merupakan hasil kerja bersama. Pemerintah hadir melalui berbagai instrumen, mulai dari Gerakan Pangan Murah, SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) beras, hingga bantuan pangan, untuk memastikan masyarakat tetap tenang dan daya beli terjaga,” ucap Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman yang juga Menteri Pertanian, pada Senin (5/1/2026)

Sepanjang tahun 2025, Bapanas bersama pemerintah daerah secara konsisten melakukan berbagai intervensi untuk membantu pengendalian inflasi. Salah satu instrumen utama adalah Gerakan Pangan Murah (GPM).

Hingga akhir tahun, GPM telah dilaksanakan di 11.968 lokasi yang tersebar di 480 kabupaten/kota di 38 provinsi. Program ini mencatat tingkat realisasi anggaran yang tinggi serta memperoleh nilai kepuasan masyarakat sebesar 85,20 persen dengan kategori baik. Ini juga mencerminkan manfaat nyata GPM bagi masyarakat.

Selain itu, Bapanas juga mengoptimalkan program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) guna memperlancar arus pasokan antarwilayah. Sepanjang tahun 2025, FDP terealisasi sebanyak 1.064 ton untuk 8 komoditas strategis, dengan capaian volume mencapai 118,3 persen dari target. Penyaluran didominasi oleh komoditas beras, kedelai, minyak goreng, dan gula, terutama untuk wilayah dengan keterbatasan pasokan.

Strategi intervensi lainnya diperkuat melalui pengembangan Kios Pangan sebagai alternatif distribusi pangan pokok kepada masyarakat. Hingga akhir tahun 2025, jumlah Kios Pangan telah mencapai 1.737 kios yang tersebar di 34 provinsi, dengan sebaran terbesar di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat.

Di sisi lain, Bapanas berkolaborasi dengan Perum Bulog terus mengakselerasi penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras sebagai instrumen stabilisasi harga di tingkat konsumen. Berdasarkan realisasi per 31 Desember 2025, penyaluran SPHP beras telah mencapai 802,9 ribu ton.

Selain intervensi harga, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan sebagai bantalan perlindungan sosial. Sepanjang tahun 2025, bantuan pangan disalurkan dalam dua periode. Pertama, bantuan Pangan Beras alokasi Juni–Juli sebesar 365,49 ribu ton.

Sementara itu, Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng alokasi Oktober–November 2025 telah mencapai 95,04 persen dan diterima oleh 17,37 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP).

Titiek Soeharto bertanya-tanya mengapa Indonesia masih saja bergantung pada impor kedelai. Padahal, sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi olahan kedelai, seperti tahu dan tempa.

Titiek mengatakan kebutuhan kedelai dalam negeri setahun mencapai 2,9 juta ton. Namun, produksi dalam negeri hanya 300 ribu hingga 400 ribu ton.

“Kita bangsa pemakan tahu tempe, mestinya kedelai jadi prioritas. Kebutuhan kedelai 2,9 juta ton per tahun, produksi kita cuma 300 ribu, 350 ribu, 400 ribu ton. Impor kita 2,6 juta ton, banyak sekali. Kalau dirupiahin berapa tuh? Banyak sekali, triliunan ya, Pak,” ujar Titiek pada rapat dengan Kementan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/11).

Titiek mengapresiasi pemerintah yang berupaya melakukan swasembada beras dan jagung. Namun, ia bertanya mengapa tak ada upaya swasembada kedelai.

Politikus Partai Gerindra itu pun mendorong pemerintah agar bisa swasembada kedelai. Menurutnya, Perum Bulog pernah mempunyai program peningkatan produksi tiga komoditas utama, yaitu Padi, Jagung, dan Kedelai (Pajale).

“Dulu bapak punya program Pajale, coba dihidupkan kembali, supaya ke depan jangan impor 2,6 juta (ton). Itu malu, Pak. Kita makan tempe tahu, impor kedelai segitu,” ujar Titiek.

Dalam kesempatan itu, Amran menyampaikan rencana pemerintah meningkatkan produksi kedelai di dalam negeri.

“Kedelai sudah ada 73 ribu, ada rencana, Bu, tapi belum seperti, kami sudah pembahasan, kami sudah ratas dua kali, Bu, ada program tanah-tanah yang kita mau tanami itu sangat luas. Tapi kami nanti laporkan lagi setelah dananya fix, anggarannya, tapi sudah 60-70 persen,” tandas Mentan.

“Kami terima Menteri Pertanian Palestina baru saja jam 8 pagi tadi. Arahan Bapak Presiden Republik Indonesia ini tambahan Indonesia memberikan bantuan kepada Palestina 10 ribu ton beras. Kami sudah lepas tadi dan kami serahkan langsung Ke Menteri Pertanian Palestina,” kata dia dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Senin (7/7/2025).

Dalam keterangannya, Amran mengungkapkan bahwa bantuan beras tersebut diberikan sesuai arahan Prabowo sebelum bertolak ke Brasil untuk mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025.

Dia menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan wujud nyata solidaritas Indonesia terhadap rakyat Palestina yang saat ini menghadapi tantangan berat akibat perang yang terus berlangsung.

“Jadi ini adalah bentuk bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Juga kita doakan supaya cepat merdeka, dan kita support pangannya,” kata Amran.

Selain itu, dalam pertemuan bilateral tersebut, Indonesia juga menginisiasi pendirian Zona Investasi Solidaritas Palestina-Indonesia di sektor pertanian dengan mengalokasikan lahan seluas 10 ribu hingga 15 ribu hektare (ha) di Sumatera Selatan.