Dalam perkara ini, KPK menetapkan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut, sebagai salah satu terdakwa.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik bersama Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menyerahkan berkas perkara, barang bukti, serta para tersangka sebagai bagian dari proses pelimpahan ke tahap berikutnya.

“Hari ini penyidik bersama Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK melaksanakan pelimpahan berkas perkara, alat bukti, dan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia Tahun 2023–2024,” ujar Budi, Selasa (14/7/2026).

Selain Gus Yaqut, tiga orang lainnya juga menjalani pelimpahan berkas. Mereka adalah mantan staf khusus Menteri Agama, Ishfah Abidal Aziz atau Gus Alex, Direktur Operasional Maktour Ismail Adham, serta Ketua Umum Asosiasi Kesthuri yang juga menjabat Komisaris PT Raudah Eksati Utama, Asrul Azis Taba.

Budi menegaskan, seluruh proses pembuktian akan dilakukan secara terbuka di persidangan. Menurutnya, majelis hakim akan menguji seluruh fakta, alat bukti, serta pertanggungjawaban pidana para terdakwa secara objektif.

“KPK meyakini bahwa mekanisme peradilan merupakan instrumen penting untuk menghadirkan kepastian hukum sekaligus memenuhi rasa keadilan masyarakat,” tutup Budi. []

Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar mengumumkan hasil sidang isbat penetapan 1 Dzulhijjah 1447 Hijriah yang digelar di Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia, Minggu (17/5/2026).

Dalam keterangannya, Menag menjelaskan bahwa penetapan awal Dzulhijjah dilakukan berdasarkan hasil hisab dan laporan rukyatul hilal dari berbagai titik pemantauan di Indonesia.

“Seluruh hasil pengamatan tersebut kemudian dilaporkan secara resmi sebagai bahan pertimbangan dalam sidang isbat dengan dukungan data hisab,” kata Nasaruddin Umar.

Dalam paparan Menteri Agama, bahwa pada hasil sidang Isbat dan rukyatul hilal hari ini, di seluruh wilayah Indonesia yaitu ketinggian hilal di atas ufuk berkisar 3 derajat 17 menit 33 detik sampai kepada 6 derajat 56 menit 58 detik, dan sudut elongasi antara 8 derajat 54 menit 49 detik sampai 10 derajat 37 menit 7 detik.

Ia menyebut kesaksian rukyah dan laporan hasil pemantauan hilal menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menetapkan awal bulan Dzulhijjah secara objektif, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Dengan demikian berdasarkan hasil hisab serta adanya laporan hilal tersebut dapat disepakati bahwa tanggal 1 Dzulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 Masehi,” ujarnya.

Dengan penetapan tersebut, pemerintah juga menetapkan Hari Raya Iduladha 10 Dzulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada Rabu, 27 Mei 2026.

“Dan dengan demikian Hari Raya Iduladha tanggal 10 Dzulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 Masehi,” lanjutnya.

Menag berharap keputusan sidang isbat tersebut dapat menjadi pedoman bersama bagi seluruh umat Islam di Indonesia dalam menjalankan rangkaian ibadah Dzulhijjah.

Mulai dari puasa sunnah Tarwiyah dan Arafah, pelaksanaan Iduladha, hingga ibadah kurban diharapkan dapat dilaksanakan secara serentak.

“Pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Dzulhijjah termasuk puasa sunnah Tarwiyah dan Arafah, Iduladha, dan ibadah kurban secara serentak,” katanya.

Selain itu, Nasaruddin Umar juga berharap momentum Iduladha tahun ini mampu memperkuat ukhuwah Islamiyah dan persatuan bangsa.

“Lebih dari itu kita semua mengharapkan momentum ini dapat memperkuat kebersamaan, mempererat ukhuwah islamiyah serta menumbuhkan persatuan sebagai satu bangsa,” pungkasnya. []

Menteri Agama Nasaruddin Umar kembali menegaskan sikapnya bahwa tidak ada toleransi untuk tindak kekesaran dan pelecehan, baik fisik, verbal, maupun seksual.

“Sikap saya terkait tindak kakerasan seksual itu jelas dan tegas. Tidak ada toleransi untuk tindak kekerasan seksual. Saya tidak pernah menoleransi sedikit pun tindakan yang mencederai martabat kemanusiaan,” tegas Menag di Jakarta, Rabu (6/5/2026).

“Saya tidak hanya sebagai Menteri Agama, tapi sebagai seorang manusia juga menyatakan semua yang bertentangan dengan moralitas itu harus menjadi musuh bersama,” sambungnya.

Menag menekankan bahwa lembaga pendidikan harus menjadi ruang aman dan bermartabat bagi seluruh peserta didik.

“Lembaga pendidikan agama harus menjadi tempat paling aman bagi anak-anak kita untuk belajar, harus menjadi contoh masyarakat yang ideal,” ujar Menag.

Menag juga menjelaskan bahwa Kementerian Agama sudah memperkuat regulasi dan mekanisme pembinaan di satuan pendidikan keagamaan, yang akan mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pondok pesantren dan mencegah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

“Ini akan menjadi concern kami, terutama masalah terkait pondok pesantren ya. Kami sudah membentuk satuan pembinaan Pondok Pesantren, yang mana pimpinan pondok pesantren berkolaborasi untuk mengawasi dan mencegah penyimpangan apapun yang terjadi di pondok pesantren,” tegas Menag.

Menag mengajak masyarakat untuk lebih teliti dalam memilah informasi, terlebih informasi hoaks yang berpotensi memecah belah.

“Mari menjadi pemutus rantai hoaks dengan saring sebelum sharing. Cerdas bermedia sosial adalah cara kita menjaga kedamaian untuk sesama,” tandasnya. []

Pernyataan tersebut disampaikan usai kegiatan Silaturahmi Nasional Ormas Islam dan Halalbihalal 1447 Hijriah yang digelar oleh Majelis Ulama Indonesia di Jakarta. Dalam kesempatan itu, Nasaruddin menekankan bahwa pendekatan diplomasi menjadi sangat penting di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di berbagai kawasan dunia.

Ia menjelaskan bahwa langkah diplomasi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar kunjungan seremonial, melainkan bagian dari strategi membangun kesamaan pandangan antarnegara. Tujuannya adalah menciptakan ruang dialog yang konstruktif guna menekan eskalasi konflik yang berpotensi meluas.

Menurut Nasaruddin, pemerintah Indonesia sejalan dengan seruan para ulama yang mengedepankan pendekatan kemanusiaan dalam menyikapi konflik global, termasuk yang berkaitan dengan situasi di Timur Tengah. Ia menilai bahwa penyelesaian melalui kekuatan militer hanya akan memperpanjang penderitaan dan memperbesar dampak kemanusiaan.

Dalam konteks tersebut, Indonesia berupaya mengambil posisi sebagai jembatan dialog, memanfaatkan reputasi sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia sekaligus negara yang menjunjung tinggi prinsip perdamaian. Nasaruddin menilai bahwa posisi strategis ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk didengar dalam percaturan global.

Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan tokoh agama dalam menyuarakan perdamaian. Menurutnya, kekompakan antara ulama dan umara dapat menjadi kekuatan moral yang besar dalam mendorong solusi damai di tingkat internasional. Dukungan dari organisasi keagamaan dinilai memperkuat legitimasi langkah diplomasi yang diambil pemerintah.

]]> https://eranasional.com/100647/indonesia-dorong-perdamaian-dunia-menag-sebut-prabowo-intensif-lakukan-diplomasi/feed 0 Rio Anthony https://eranasional.com/92836/menag-sebut-media-terlalu-membesar-besarkan-kasus-kekerasan-seksual-di-pesantren https://eranasional.com/92836/menag-sebut-media-terlalu-membesar-besarkan-kasus-kekerasan-seksual-di-pesantren#respond Wed, 15 Oct 2025 09:03:47 +0000 https://eranasional.com/92836/menag-sebut-media-terlalu-membesar-besarkan-kasus-kekerasan-seksual-di-pesantren Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan pandangan kontroversial terkait kasus kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren (ponpes).

Menurutnya, pemberitaan media massa mengenai isu tersebut cenderung hiperbolis dan telah “membesar-besarkan” jumlah kasus yang sebenarnya dinilai sedikit.

Pernyataan ini dilontarkan Nasaruddin dalam sebuah acara di Kantor Kemenko PM, Selasa (14/10).

“Isu pertama belum selesai, adanya kejahatan seksual di Pondok Pesantren yang dibesar-besarkan oleh media, padahal itu hanya sedikit jumlahnya,” kata Menag.

Meskipun tidak merinci data resmi dari Kementerian Agama (Kemenag) terkait jumlah pasti kasus kekerasan seksual di Ponpes, Nasaruddin secara tegas meminta semua pihak untuk menjaga marwah institusi pesantren. Ia khawatir pemberitaan yang masif dapat menimbulkan ‘alergi’ di tengah masyarakat, membuat orang tua enggan menitipkan anaknya ke ponpes.

Menag menekankan bahwa perjuangan para kyai dan santri yang telah membangun dan memelihara pondok pesantren selama ratusan tahun, bahkan lebih dari 200 tahun, jangan sampai tercoreng.

“Jangan sampai pihak-pihak yang berkeringat beratusan tahun lamanya… justru dikonotasikan sangat negatif,” ujarnya.

Ia menyuarakan kekhawatiran bahwa fokus berlebihan pada kasus minoritas ini akan merusak seluruh citra positif lembaga pendidikan berbasis agama tersebut.

Data JPPI Tunjukkan Fakta Berbeda

Pandangan Menag Nasaruddin berbanding terbalik dengan data yang dirilis oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI).

Sepanjang tahun 2024, JPPI mencatat total 573 kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan. Ironisnya, dari ratusan kasus tersebut, 42 persen di antaranya merupakan kasus pencabulan atau pelecehan seksual.

Lebih lanjut, dari seluruh kasus pencabulan yang tercatat, 36 persen dikonfirmasi terjadi di lembaga-lembaga pendidikan berbasis agama, termasuk pondok pesantren. Angka ini mengindikasikan bahwa lingkungan belajar keagamaan memiliki persentase kejadian yang signifikan dari total kasus kekerasan seksual di dunia pendidikan.

Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pendidikan Islam 2025 di Jakarta, Selasa 21 Januari 2025.

Dalam Rakernas yang mengusung tema “Execution Matters! Beres Ya” itu, Menag mengungkapkan tiga fokus pengembangan pendidikan agama dan keagamaan di masa depan, yakni isu lingkungan, toleransi, dan nasionalisme.

Menag menekankan relevansi pendidikan dalam menjawab tantangan zaman, terutama krisis lingkungan.

Ia menyebutkan pentingnya pendekatan ekoteologi untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam pelestarian alam.

Ekoteologi bisa dipahami sebagai konsep yang membahas tentang inter-relasi antara pandangan teologis-filosofis yang terkandung dalam ajaran agama dengan alam, khususnya lingkungan.

“Konsep ‘khalifah’ dalam Islam menjadi landasan moral untuk mengajarkan siswa menjaga lingkungan hidup. Al-Quran dan hadis memberi pesan tegas untuk tidak merusak bumi,” ujar Menag, Rabu 22 Januari 2025.

Dalam tafsir Al-Quran yang diterbitkan Kementerian Agama, kata khalifah (QS Al Baqarah: 30) diterjemahkan sebagai pengelola alam semesta.

Menag berharap nilai-nilai ini dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan agama, menjadikan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab manusia.

Visi kedua yang diangkat adalah penguatan toleransi melalui moderasi beragama.

Menag menyebut “Kurikulum Cinta” sebagai pendekatan inovatif untuk mengintegrasikan nilai moderasi ke dalam pembelajaran Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan.

“Pendidikan adalah jalan utama untuk menciptakan masyarakat yang harmonis di tengah keberagaman,” tegasnya.

Moderasi beragama dianggap strategis dalam membangun masyarakat yang inklusif serta menanamkan nilai Islam rahmatan lil ‘alamin di berbagai tingkatan pendidikan.

Nasionalisme menjadi pilar ketiga. Menag menekankan pentingnya pendidikan sejarah, penguatan budaya lokal, dan penghayatan nilai-nilai Pancasila sebagai upaya menanamkan cinta tanah air.

“Nasionalisme bukan sekadar slogan, melainkan ruh dari setiap kebijakan pendidikan kita,” ungkap Menag.

Pendidikan agama diharapkan menjadi benteng untuk menjaga identitas bangsa di tengah derasnya pengaruh budaya asing.

Sehingga, generasi muda memiliki wawasan global tanpa kehilangan akar budaya dan cinta tanah air. []

Namun Qoumas mengeklaim hingga saat ini dirinya belum menerima panggilan dari Pansus Hak Angket Haji DPR.

“Sampai saya datang bertemu kawan semua ini, saya belum pernah mendapatkan surat panggilan itu. Bisa dicek ke Sekretariatan,” kata Yaqut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 11 September 2024.

“Saya ingin tahu juga apakah benar saya pernah dipanggil dua kali. Sampai saya datang ke sini belum pernah terima, apakah tidak sampai ke saya, apakah salah alamat saya engga tahu,”tambahnya.

Saat disinggung apakah akan hadir jika dipanggil Pansus Hak Angket Haji DPR, Menag Yaqut berdalih dirinya memiliki banyak tugas sebagai Menteri, sehingga harus melihat terlebih dahulu.

“Saya akan lihat karena tugas saya juga banyak sebagai menteri, ada tugas pendidikan agama, ada 6 agama, sertifikasi halal,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan, dalam mekanisme Pansus, boleh dilakukan untuk penjadwalan ulang.

“Prinsipnya kita pemerintah ingin menjelaskan seterang-terangnya, bukan hanya kepada Pansus tapi juga masyarakat terkait apa yang terjadi dalam porses perhajian itu,” ujarnya.

Ia menekankan Kemenag dan pemerintah tidak ingin ada yang main-main dalam pelaksanaan haji.

“Kalau ada staf saya perangkat ASN di Kemenag yang terlibat, ayo tindak bareng.

“Bahkan kalau menterinya terlibat gitu loh,” ucapnya.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR RI, Marwan Jaffar mengatakan, Menag telah dua kali mangkir dari panggilan Pansus Hak Angket Haji DPR.

“Sudah dua kali mangkir,” kata Marwan di gedung DPR, Jakarta, Selasa 10 September 2024.

Ia pun menyebut pihaknya akan kembali memanggil Yaqut untuk diminta keterangan terkait permasalahan haji tahun 2024.

“Kalau mangkir lagi, sesuai UU MD3 panggil ketiga kali dan kalau perlu kita menggunakan polisi memanggil secara paksa,”tegasnya. []

Penetapan tersebut setelah pelaksanaan sidang isbat yang dilakukan pada hari ini, Selasa 9 April 2024sore, yang dipimpin oleh Menag Yaqut Cholil Qoumas.

Sidang Isbat (Penetapan) 1 Syawal 1445 H dilaksanakan di Auditorium HM. Rasjidi, Kantor Kemenag RI, Jalan MH. Thamrin, Jakarta.

“Pada hari ini Kementerian Agama sudah melaksanakan sidang isbat untuk menetapkkan awal Bulan Syawal serta Hari Raya Idulfitri 1445 Hijriyah,” kata Menteri Agama Yaqut dalam konferensi pers yang digelar usai Sidang Isbat Penetapan 1 Syawal 1445 H.

Sidang diawali seminar posisi hilal yang disampaikan oleh tim hisab rukyat Kemenag.

“Posisi hilal pada hari ini sudah memenuhi kriteria Mabims. Kriteria ini mensyaratkan ketinggian hilal minimal 3 derajat,”ujar Menag.

Berdasarkan hal itu, ia menjelaskan bahwa 1 Syawal 1445 Hijriyah jatuh pada hari Rabu, 10 April 2024.

“Disepakati bahwa 1 Syawal tahun 1445 Hijriah jatuh pada Rabu, 10 April 2024 M,” ujar Menag.

Sementara Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dibayar jemaah rata-rata sebesar Rp 56,04 juta.

“Pelunasan Bipih atau biaya yang dibayar jemaah haji reguler dibuka mulai 9 Januari 2024,” kata Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta, Kamis 21 Desember 2023.

Menag menjelaskan, pelunasan biaya haji tahun ini bisa dilakukan dengan cara mencicil.

Kebijakan ini diambil agar memudahkan jemaah haji.

Untuk itu, meski pelunasan belum dibuka, jemaah sudah bisa mengangsurnya dari sekarang dengan cara menabung pada rekening masing-masing.

“Sehingga, saat dibuka pelunasan, biayanya sudah terkumpul,” ujar Gus Men, sapaan akrab Menag Yaqut.

Hadir dalam rapat tersebut Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Staquf, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief, dan Kepala BPKH Fadlul Imansyah hadir.

“Besaran rata-rata BPIH sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh saudara Ketua Komisi III (Ashabul Kahfi) untuk jemaah reguler sebesar Rp93.410.286, yang terdiri dari BPIH rata-rata per jemaah Rp56 juta atau 60 persen,” kata Yaqut.

Setelah itu, Ashabul Kahfi meminta Menag Yaqut menandatangani naskah kesepakatan penetapan biaya haji itu. Dia juga turut meneken naskah tersebut.

“Terima kasih atas penjelasan Bapak Menag. Selanjutnya kita akan melakukan penandatanganan naskah BPIH tahun 1445 H,” ucap Ashabul.

Diketahui, berdasarkan kesimpulan rapat panja BPIH, biaya haji yang harus ditanggung oleh jemaah atau biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) sebesar Rp56.046.172. Sedangkan BPIH disepakati sebesar Rp93.410.286. Proporsi BPIH dan Bipih disepakati 60:40. (*)

Menag membacakan usulan kenaikan angka BPIH menjadi Rp105.095.032, dengan komposisi Rp73.566.522,64 atau 70%) ditanggung oleh jemaah haji, sementara sisanya dari nilai manfaat BPKH.

“Untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah Rp105.095.032,” kata Menag Yaqut Cholil Qoumas.

Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta Kemenag mengkaji ulang apakah kenaikan itu pantas atau belum dibebankan kepada calon jemaah haji.

“Kemarin kan Menag mengajukan 30 persen bantuan untuk perjemaah. Coba didiskusikan lagi, apa sudah pantas dengan 30 persen, atau harus masih ditambah subsidinya sehingga beban dari jemaah lebih kurang,” kata Ma’ruf Amin di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/11).

Ma’ruf Amin menyebutkan sudah memberi atensi soal pembiayaan haji dari awal. Ia mengatakan selama ini pembiayaan subsidi dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) selalu lebih.

Ia khawatir subsidi yang diberikan justru menggerus modal dari BPKH itu sendiri.

“Saya sudah sering mengatakan bahwa selama ini biaya haji itu diberi subsidi separuh lebih sehingga memberatkan lembaga BPKH sehingga kadang hasil dari perkembangannya itu tergerus. Nah, kalau itu dibiarkan modalnya akan habis,” tuturnya.

Meski begitu, lanjut Wapres Ma’ruf, bantuan atau nilai manfaat yang diberikan BPKH tetap dibutuhkan oleh jemaah. Namun dia mewanti-wanti jangan sampai memberatkan keuangan lembaga haji itu sendiri.

“Sumbangan ini saya kira tetap masih ada dan diperlukan, supaya tidak terlalu besar yang ditanggung oleh jemaah, tapi juga jangan sampai memberatkan subsidi BPKH. Karena itu, supaya dibuat secara proporsional. Kemarin 50 persen, jangan 50 persen,” jelasnya. (*)

YOGYAKARTA, Eranasional.com – Bakal cawapres Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyebut Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) banyak tingkah. Dia menyatakan enggan melayaninya.

Ketua Umum PKB itu mengatakannya saat menghadiri acara Silaturahmi Kebangsaan 1.000 kiai dan Bu Nyai di Pondok Pesantren Al Falahiyyah, Mlangi, Sleman, Yogyakarta, Rabu (11/10/2023).

“Wong NU terkenale gegeran, akhire ger-geran. Gus Yaqut biarin. Barno, biasa latihan jadi pimpinan ora usah direken (orang NU terkenalnya bikin ribut yang akhirnya lucuan-lucuan. Gus Yaqut biarin. Lagi latihan jadi pimpinan, enggak usah digubris),” kata Cak Imin.

Menurut Cak Imin, berbeda pendapat dan pilihan merupakan hal yang wajar. Karena itu dia tidak memusingkan perilaku Menag itu, karena menurutnya mayoritas ulama tetap dalam satu barisan politik.

“Insya Allah ijtima ulama, mayoritas ulama, kebanyakan ulama, tetap satu barisan dalam politik ahlussunah wal jamaah,” ucapnya.

Cak Imin menyatakan dirinya diberi wejangan oleh pengasuh Ponpes Daruttauhid Muhammad, Kedungsari, Purwosari, Thoifur Mawardi yaitu diingatkan tiga hal penting, salah satunya tidak perlu menyerang balik jika diserang orang.

“Justru harus kita puja dan jawab dengan baik orang itu. Kedua, kalau kamu niat mengabdi untuk Allah SWT, serahkan semua kerja keras kepada Gusti Allah,” tuturnya.

Sebelumnya, Menag Yaqut Cholil Qoumas saat menghadiri acara doa bersama umat Buddha ‘Wahana Negara Rahaja’di Hotel Alila, Solo, Jumat (29/9) lalu mengimbau kepada masyarakat agar tidak memilih pemimpin wajah ganteng dan cara bicaranya yang manis.

Yaqut juga meminta agar masyarakat melihat track record seorang calon pemimpin sebelum memilih orang itu. Namun, dia tidak menyebut sosok yang dimaksud dalam pernyataannya itu.

Sebab, menurut Yaqut, saat memilih pemimpin, publik harus bersikap rasional, bukan sekadar penampilan fisiknya. Karena itu, track record calon pemimpin penting untuk diperhatikan.

Belakangan, Gus Yaqut menegaskan dirinya tidak akan mencabut ucapanya itu

“Saya tidak mau mencabut pernyataan saya itu,” pungkasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas ditetapkan sebagai Ketua Sekretaris Bersama (Sekber) Moderasi Beragama.

Sebelumnya, pada 25 September 2023, Presiden Jokowi menandatangani Perpres No. 58/2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama yang mengatur pembentukan Sekber Penguatan Moderasi Beragama.

Perpres ini dimaksudnya sebagai pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Daerah, dan umat beragama dalam rangka penguatan moderasi beragama.

Untuk diketahui, yang dimaksud dengan moderasi agama yaitu meyakini agama sendiri, dan menghargai, menghormati penganut agama lain yang menyakini agama mereka, tanpa harus membenarkannya.

Adapun bunyi dari Perpres No. 58/2023 yaitu:

Pasal 3

Penguatan Moderasi Beragama dilaksanakan untuk:

a. Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama secara moderat untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama;

b. Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama;

c. Penyelarasan relasi cara beragama dan berbudaya;

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengingatkan masyarakat untuk kembali memeriksa rekam jejak seorang capres sebelum memberikan dukungan pada Pilpres 2024. Katanya, jangan pilih capres yang pernah memecah belah umat.

“Harus dicek betul, pernah enggak capres itu pernah memecah belah umat. Kalau pernah, jangan dipilih,” kata Gus Yaqut, panggilan akrabnya, dikutip dari Kemenag.go.id, Senin (4/9/2023).

Dia berharap masyarakat tidak memilih calon pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik untuk memperoleh kekuasaan. Hal ini dikatakannya di acara Tabliq Akbar Idul Khotmi Nasional Thoriqoh Tijaniyah ke-231 di Pondok Pesantren Az-Zawiyah, Tanjung Anom, Garut, Jawa Barat.

Seharusnya, lanjut Yaqut, justru agama dapat melindungi kepentingan seluruh umat.

Dia menyebutkan, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menebarkan Islam sebagai rahmatan lil’alamin.

“Rahmat untuk semesta alam, bukan rahmatan lil islami,” ujarnya.

Menurut Ketua Umum GP Ansor ini, pentingnya mencari tahu rekam jejak seorang capres agar rakyat Indonesia dapat hidup tenang dan damai, walau berbeda-beda dalam pilihannya.

Dia pun meminta tarekat Tijaniay menjadi contoh, bagaimana memilih pemimpin yang baik. Yaqut menyebutkan ciri-ciri pemimpin yang baik yaitu yang bisa dipercaya.

“Bisa diberikan amanah untuk memimpin bangsa besar seperti Indonesia. Bangsa yang memiliki keragaman, bangsa yang memiliki banyak perbedaan, tetapi itu menjadi kekuatan kita,” ucap dia.

JAKARTA, Eranasional.com – Hingga hari ini, Kementerian Agama (Kemenag) melaporkan jumlah jemaah haji Indonesia yang wafat di Arab saudi bertambah 10 orang.

Dengan demikian total jemaah haji Indonesia yang wafat di Arab Saudi berjumlah 133 orang.

“Total jemaah haji Indonesia yang wafat di tanah suci berjumlah 133 orang,” kata Kepala Biro Humas, Data dan Informasi Kemenag RI, Akhmad Fauzin, Minggu (25/6/2023).

Dia pun merinci nama jemaah haji yang wafat, yakni Eti Nurbaeti (68 tahun) asal kloter JKS 02, Ahmad Zuhdi Khariri (68 tahun) asal kloter SOC 41, Atikah Supartikah (79 tahun) asal JKS 40,

Kemudian, Endang Suwanti Marto (67 tahun) asal SOC 56, dan Sutiyem Kariyo Dikromo (72 tahun) asal SOC 62.

Lalu, Mian Saiman (56 tahun) asal JKS 13, Rudito Atmosumito Wangsa (83 tahun) asal kloter SOC 12, Abdullah Meglih Ubit (82 tahun) asal BTJ 03.