JAKARTA, Eranasional.com – KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). Nama Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Sekjen Kementan Kasdi Subagyo serta Direktur Alat Mesin Pertanian Muh Hatta disebut-sebut terlibat.

Penyelidikan dugaan korupsi di Kementan dilakukan berdasarkan surat perintah penyelidikan yang diterbitkan KPK pada 16 Januari 2023.

Dugaan korupsi yang menyeret Syahrul Yasin Limpo menambah daftar menteri asal Partai Nasdem yang terlibat kasus korupsi. Sebelumnya Johnny G Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) terjerat kasus korupsi proyek Base Transceiver Station (BTS) BAKTI Kemenkominfo dan ditahan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) sejak 17 Mei 2023 lalu.

Diketahui, Johnny G Plate adalah Sekjen Partai Nasdem. Menurut penyidik, peran Johnny sebagai Menkominfo dalam kasus korupsi BTS adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Selain Johnny Plate, Kejagung juga menetapkan enam tersangka lainnya dalam kasus yang sama yaitu Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Anang Achmad Latif serta lima pihak swasta, satu di antaranya Windi Purnama.

Kejagung menduga para tersangka dengan sengaja melakukan pemufakatan jahat dengan cara melakukan manipulasi tender dan memperbesar harga dalam proyek ini.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memperkirakan kerugian yang dialami negara akibat kasus korupsi proyek BTS ini mencapai Rp8,32 triliun.

JAKARTA, Eranasional.com – Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyinggung kemungkinan dilakukan reshuffle menterinya sebelum 2024 disebut membuka peluang mendepak menteri dari Partai Nasdem dari jajaran kabinet. Apalagi, partai utama pengusung Jokowi, PDIP secara blak-blakan meminta dua menteri dari Nasdem dievaluasi.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan melihat Jokowi tampak kurang senang dengan langkah Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres pada Pilpres 2024 mendatang.

Selain itu, Nasdem juga mungkin berkoalisi dengan partai oposisi pemerintah, seperti PKS dan Partai Demokrat. Sementara itu, PDIP secara tegas menyatakan tidak akan bisa bersatu dengan dua partai tersebut.

“Saya kira ada peluang untuk melakukan reshuffle,” kata Djayadi, Selasa (27/12/2022).

Meski demikian, Jokowi dianggap sulit mencari alasan yang bisa diterima publik agar bisa mendepak Nasdem dari jajaran menteri. Dia menuturkan, untuk mendepak Nasdem dari Kabinet Indonesia Maju, Jokowi harus memiliki alasan yang obyektif.

Menurutnya, jika menggunakan alasan bahwa menteri dari Nasdem dievaluasi karena kinerjanya buruk, semestinya pengganti kedua menteri itu harus berasal dari partai yang sama.

Djayadi lantas mempertanyakan kesalahan langkah politik yang dipilih Nasdem sehingga mereka berpotensi didepak. Menurutnya, tidak ada yang salah dengan keputusan mencalonkan Anies sebagai capres. Setiap partai memiliki aspirasi tersendiri untuk mengusung jagoannya pada Pilpres 2024 mendatang, meski harus berbeda dengan keinginan Jokowi.

Namun, di sisi lain, Nasdem juga masih berada di dalam tubuh koalisi Jokowi. “Jadi kalau mau mendepak Nasdem harus dicari alasan apa salahnya Nasdem. Nah, salahnya adalah mendeklarasikan Anies,” tuturnya.

“Kesalahan kedua, karena bakal berkoalisi dengan partai yang dianggap tidak sejalan dengan pemerintahan Jokowi, yaitu PKS dan Partai Demokrat. Tapi alasan itu bisa dipertanyakan orang,” jelas Djayadi. “Jadi sudah mencari alasannya,” sambungnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi melemparkan sinyal kemungkinan merombak jajaran Kabinet Indonesia Maju sebelum pemerintahannya berakhir.

Pernyataan itu diucapkan Jokowi saat menanggapi hasil survei Charta Politika yang menyebutkan mayoritas responden setuju jajaran menterinya dirombak.

“Mungkin (reshuffle),” kata Jokowi usai meresmikan Bendungan Ciawi dan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/12).

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat meminta Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja menteri-menterinya, terutama Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar. Dua menteri itu merupakan bagian dari tiga menteri yang berasal dari Partai Nasdem.

Satu lagi menteri dari Nasdem adalah Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Johnny G Plate.

Kata Djarot, kinerja para menteri harus terus dievaluasi agar menteri yang duduk di kabinet benar-benar bekerja menuntaskan janji-janji kampanye Jokowi.

“Mentan dievaluasi, Menteri LHK harus dievaluasi, semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa, supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi,” kata Djarot di Jakarta, Jumat (23/12).