“Saya secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Hadi Tjahjanto yang juga luar biasa selama ini memimpin ATR/BPN sekaligus mengucapkan selamat semoga bapak sukses dalam tugas yang baru menjadi Menko Polhukam,” ujar AHY di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu 21 Februari 2024.

Dia berharap dengan waktu singak delapan bulan ini apa yang telah dirintis oleh Hadi akan dilanjutkan oleh didirnya.

Dia juga mengaku akan senantiasa meminta masukan Hadi apabila jika ada hal yang kurang dipahaminya.

“Saya harus belajar cepat dan mudahan tidak mengecewakan karena kami sekali lagi ingin berkontribusi, dan ini menjadi sebuah momentum pertama bagi Partai Demokrat untuk bisa kembali ke pemerintahan,” jelasnya.

AHY menilai selama ini Hadi juga sangat menguasai permasalahan yang ada sehingga dia yakin bahwa apa yang sudah dikerjakan Hadi selama ini telah menghadirkan progres demi progres.

Eranasional.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyambangi Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Keduanya dijadwalkan menghadiri agenda penyerahan status penggunaan (PSP) aset koruptor yang disita negara.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengkonfirmasi kehadiran para menteri tersebut. Ali juga menyebut agenda itu turut dihadiri oleh Pemkab Bangkalan dan Tapanuli Utara.

“Hari ini (24/3/2022) diagendakan penyerahan penetapan status penggunaan (PSP) dan hibah sejumlah aset barang rampasan KPK kepada Kemenkumham, Kementerian ATR/BPN RI, Pemkab Bangkalan, dan Tapanuli Utara,” kata Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (24/3).

Ali menjelaskan, aset sitaan itu berasal dari kasus korupsi Fuad Amin, Luthfi Hasan Ishaq, dan M Nazarudin. Dari ketiga terdakwa, terdapat aset berupa sebidang tanah, bangunan, dan beberapa unit kendaraan.

“Aset dimaksud berupa bidang tanah, tanah & bangunan dan beberapa unit kendaraan dalam perkara korupsi terpidana Fuad Amin, Lutfhi Hasan Ishaq, dan M Nazarudin,” jelasnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil terlihat tiba di lobi utama gedung KPK pada Kamis (24/3), pukul 09.42 WIB. Dia mengatakan telan diundang oleh KPK terkait agenda pemanfaatan barang hasil sitaan.

“Diundang oleh pimpinan KPK, banyak aset sitaan, aset sitaan itu telah dirampas oleh negara dan kemudian didistribusikan untuk pemanfaatan. Salah satu yang mendapatkan manfaat itu adalah kementerian ATR/BPN,” kata Menteri ATR Sofyan Djalil kepada wartawan di gedung KPK.

Sementara Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tiba di lobi utama gedung KPK pada Kamis (24/3), pukul 09.56 WIB. Namun dia hanya berkomentar sedikit mengenai agendanya bertemu KPK.

“Kita dapat mobil,” kata Menteri Yasonna Laoly saat ditanyai wartawan.

Jakarta – Sebagai implementasi dari Peraturan Menteri (Permen) ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melantik 11 orang Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Pusat (MPPP), serta 8 orang Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Wilayah (MPPW). MPPP diketuai oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Suyus Windayana.

Menteri ATR/Kepala BPN, mengharapkan MPPP dan MPPW yang baru dilantik, dapat segera bekerja nyata melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT.

“Segera lakukan koordinasi yang intens antara Kementerian ATR/BPN dengan Pengurus IPPAT di setiap lini. Bagi MPPW agar segera melantik Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah,” ujarnya saat melantik MPPW secara daring di 8 provinsi, serta melantik MPPP secara langsung di Aula Prona Lantai 7, Jakarta, Selasa (05/10/2021).

Menteri ATR/Kepala BPN juga mengungkapkan bahwa Kementerian ATR/BPN mendapat beberapa laporan mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum PPAT.

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengikuti Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI pada Senin (20/09/2021) bertempat di Ruang Rapat Komisi II Gedung Nusantara DPR RI. Adapun bahasan utama pada pertemuan kali ini adalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2022 serta penetapan terkait pagu anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2022 menjadi pagu alokasi anggaran atau pagu definitif.

Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil berkata bahwa berdasarkan hasil pembahasan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI pada 25 Agustus 2021 lalu, telah disetujui pagu anggaran Kementerian ATR/BPN tahun anggaran 2022 yaitu sebesar Rp8.003.434.525.000,- (delapan triliun tiga miliar empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah). Ia berkata bahwa pagu indikatif tahun anggaran 2022 terdapat kenaikan sebesar Rp 41.196.000,- (empat puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) atau 0,001% dari total anggaran tahun 2022.

Sofyan A. Djalil juga menceritakan kilas balik terkait penyerapan anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2020 serta predikat WTP yang diraih. Ia berkata bahwa pada tahun 2020, Kementerian ATR/BPN mencapai target 83,75% dari pagu. “Alhamdulillah Kementerian ATR/BPN mendapat anugerah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2021, sehingga total mendapat WTP delapan kali berturut-turut sejak tahun 2013. Kendala pada tahun 2021 ini jelas ada, seperti pemberlakuan PPKM, tapi Insha Allah kami akan mencapai target dan lebih baik dari pada tahun 2020,” jelas Sofyan A. Djalil.

Anggota Komisi II DPR RI, Anwar Hafid dalam tanggapannya mengapresiasi jalannya salah satu program strategis Kementerian ATR/BPN yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Ia berkata bahwa PTSL ini manfaatnya dirasakan oleh masyarakat luas terutama di masa pandemi seperti ini. Ia juga mengapresiasi Menteri ATR/Kepala BPN beserta jajaran Kementerian ATR/BPN yang sangat responsif dalam mendukung jalannya PTSL di daerah, dibuktikan dengan animo masyarakat yang cukup tinggi.

“PTSL menjadi primadona kami ketika kami melakukan sosialisasi di daerah. Terutama sosialiasi program strategis yang tengah digencarkan oleh Kementerian ATR/BPN. Terima kasih Pak Menteri telah mengikutsertakan kami dalam sosialisasi dan pembagian sertipikat hak atas tanah masyarakat, salah satunya di Kab. Morowali, Sulawesi Tengah. Ini menjadi bukti bahwa Kementerian ATR/BPN sebagai mitra Komisi II DPR RI benar-benar berjuang bersama,” ujar Anwar Hafid.

Di akhir agenda, Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil kembali mengemukakan responnya terkait diskusi dan dan dengar pendapat bersama Anggota Komisi II DPR RI. Ia mengucapkan terima kasih atas respon yang sangat relevan, sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan. Menteri ATR/Kepala BPN juga menegaskan terkait program seperti PTSL untuk terus menjadi layanan prioritas, sebagai tujuan untuk kepastian hukum di bidang pertanahan.

Sebagai kesimpulan, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa, Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian ATR/BPN sebesar Rp8.003.434.525.000,- (delapan triliun tiga miliar empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), untuk ditetapkan sebagai pagu alokasi anggaran (pagu definitif) Kementerian ATR/BPN tahun 2022. (AR/LS/RH)

Pewarta : Agung Nugroho