AHY menjelaskan bahwa dukungan Kementerian ATR/BPN di antaranya dari pengadaan tanah yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan PSN.

“Prinsipnya adalah bagaimana kita ingin pembangunan PSN ini berjalan dengan lancar, progresif, lebih cepat, lebih bagus,” kata AHY dalam keterangannya, Selasa, 19 Maret 2024.

AHY memastikan pengadaan tanah untuk lokasi PSN tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Kata dia, tanah yang akan digunakan harus berstatus clean and clear.

Untuk memastikan hal tersebut, lanjut dia, diperlukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dengan memperhatikan aturan yang berlaku.

“Kita tahu bahwa di berbagai lokasi yang selama ini juga kita sering hadapi. Ada masyarakat yang masih ada di lokasi tersebut, sedang berada atau tinggal, termasuk juga punya kehidupan, bekerja, bertani, berkebun, di lokasi-lokasi yang dijadikan lokasi PSN,”kata AHY.

“Oleh karena itu, kami juga harus meyakinkan terlebih dahulu sebelum bisa mengeluarkan sertipikat apa pun, statusnya harus jelas dulu,” sambungnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju.

Pemanggilan bawahannya itu untuk membahas Program Strategis Nasional (PSN) yang akan selesai pada 2024.

Jakarta – Sebagai instansi pemerintah yang bertugas mengurusi agraria/pertanahan dan tata ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya menciptakan kepastian hukum di bidang pertanahan bagi masyarakat luas.

Sofyan A. Djalil berkata bahwa pihaknya senantiasa tegas dalam menciptakan kepastian hukum di bidang pertanahan bagi masyarakat luas. Ia tak segan melaksanakan penegakan hukum bagi oknum Kementerian ATR/BPN yang terbukti turut campur dalam kasus-kasus kejahatan pertanahan.

“Kalau orang BPN terlibat, bukan berarti mereka kebal hukum. Ada yang kita pidanakan, kita pecat, kita copot jabatannya, kita turunkan jabatannya, tergantung kesalahan yang dilakukan,” tegasnya melalui keterangan pers, Jakarta Selasa (30/11)

Sofyan A. Djalil menjelaskan bahwa pihaknya juga terus fokus melakukan perbaikan dari hulu hingga hilir. Ia menjelaskan bahwa selain melakukan perbaikan hilir melalui pemberantasan mafia tanah dan penyelesaian sengketa, pihaknya juga terus mempercepat perbaikan hulu melalui perbaikan administrasi pertanahan.

“Administrasi pertanahan itu kita lakukan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kita daftar dan ukur tanah melalui PTSL maka kita punya koordinat yang jelas. Jika seluruh tanah terdaftar dan tersertipikat, praktik-praktik mafia tanah akan berkurang,” ungkapnya.

Selain itu, Menteri ATR/Kepala BPN juga mengimbau kepada masyarakat luas agar mulai untuk menjaga hak dan aset tanah yang dimiliki. Ia berkata bahwa tanah harus dijaga dengan baik. Mulai dari batas-batas kepemilikan tanah hingga tingkat kemakmurannya sehingga tanah berfungsi secara sosial maupun ekonomi.

“Kami mohon kerja samanya bersama. Masyarakat juga harus terus berhati-hati jika akan melakukan transaksi jual beli. Gunakan jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang punya reputasi baik,” imbaunya.

Melalui kasus kejahatan pertanahan yang menimpa pesohor Nirina Zubir, Sofyan A. Djalil berharap bahwa hal ini menjadi perhatian kepada masyarakat agar semakin waspada dalam menjaga aset tanah miliknya. “Setelah ini, harapannya tim Satgas Anti-Mafia Tanah semakin solid dalam melakukan pemberantasan. Jangan pernah toleran terhadap mafia tanah,” tegas Menteri

Jakarta- Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menggelar rapat koordinasi penanganan kejahatan pertanahan di salah satu hotel di Jakarta. Rakor itu dihadiri perwakilan kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi seluruh Indonesia. Para penyidik Polda se-Indonesia dan Perwakilan BPN se-Indonesia.

Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengatakan kami sedang melakukan rapat koordinasi penanganan kejahatan pertanahan yang terindikasi mafia tanah.

“Penanganan kejahatan pertanahan telah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yakni DPR RI, Kejaksaan Agung, Polri hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” kata Sofyan saat jumpa pers di Jakarta, Rabu (17/11) malam

Lanjut Sofyan mengatakan Ini merupakan keseriusan pemerintah untuk memerangi para mafia tanah, sehingga rasa keadilan pada hukum dan pertanahan semakin membaik,.

“Banyak kasus mafia tanah tersangkut tindak pidana korupsi, yang merugikan aset negara bahkan aset BUMN. Selain itu, adanya indikasi korupsi yang melibatkan aparat seperti ASN, yang bekerjasama dengan oknum para mafia tanah,” tandas Menteri Sofyan

Sejak tahun 2018, Kementerian ATR/BPN telah mengalokasikan anggaran penanganan kasus oleh tim dengan target 61 kasus untuk seluruh Indonesia. Sampai tahun 2021, telah ditargetkan 305 kasus yang penyelesaiannya dilakukan secara administrasi pertahanan oleh Kementerian ATR/BPN dan penyelesaian pidana oleh kepolisian sampai P21.

Tim pencegahan dan pemberantasan Mafia tanah beranggotakan Kementerian ATR/BPN dan Kepolisian Negara RI dibentuk mulai tahun 2018, sebagai tindak lanjut dari MoU antara Menteri ATR/Kepala BPN dengan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor Nomor 3/SKBIII/2017 dan Nomor B/26/11/2017.

Tim itu dibentuk dengan pertimbangan untuk mempermudah koordinasi dan meningkatkan keberhasilan penanganan kasus yang terindikasi adalah mafia tanah.

Selanjutnya pada tahun 2020, ditandatangani MoU dengan kejaksaan agung. Sehingga mulai tahun 2021, kejaksaan tinggi dimasukkan ke dalam anggota tim.

Hadir dalam Rakor tersebut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan A. Djalil, Ketua Panitia Kerja Mafia Tanah Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Junimart Girsang, Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Saan Mustopa.

Direktur Keamanan Negara Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lain Kejaksaan Agung Yudi Handono, Kasubdit II Dittipidum Badan Reserse Kriminal Polri Kombes Polisi Muslimin Ahmad, Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi Irjen Polisi Karyoto

Jakarta- Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menggelar rapat koordinasi penanganan kejahatan pertanahan bersama DPR RI, Kejaksaan Agung, Kepolisian, hingga KPK .

Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengakui jika ada oknum BPN yang terlibat dalam kasus pertanahan.

“Kami akui masih ada oknum aparat BPN yang terlibat dalam kasus pertanahan,” kata Sofyan dalam rapat koordinasi penanganan kejahatan pertanahan di salah satu hotel di Jakarta, Rabu (17/11) malam.

Sofyan menegaskan para oknum itu telah diberikan hukuman baik secara administrasi maupun pidana.

“Bahkan kepala kantor wilayah BPN kita copot dan pidanakan,” kata Sofyan menegaskan.

Namun kata Sofyan, dengan organisasi begitu besar yang mempekerjakan 38 ribu pegawai se-Indonesia. Sofyan mengibaratkan itu sebagai apel dalam keranjang, pastinya ada beberapa apel yang rusak.

“Jadi bagaimana yang rusak itu dibuang,” ujar Sofyan.

Pernyataan itu disampaikan Sofyan saat menanggapi Ketua Panitia Kerja Mafia Tanah Komisi II DPR RI Junimart Girsang.

Junimart menyarankan satuan tugas tim pencegahan dan pemberantasan mafia tanah untuk menyelesaikan persoalan internal.

“Dalam menangani kejahatan di bidang pertahanan yang pertama dibenahi adalah persoalan internal,” kata Junimart.

Junimart menegaskan tidak mungkin ada mafia pertanahan, tanpa adanya orang dalam. Kemudian, disebut mafia tanah jika telah ada sertipikat tanah yang diterbitkan badan pertanahan tanah (BPN).

Jakarta- Kasus dugaan mafia tanah yang menimpa Nirina Zubir mulanya diketahui saat aktris film itu mendapati sejumlah kertas di samping tempat tidur mendiang ibunya, Cut Indria Marzuki.

Atas kejadian itu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil mengatakan, pihak kementerian baru mengetahui informasi tersebut.

“Saya baru baca juga, belum tahu duduk masalahnya,” kata Sofyan, Jakarta, Rabu (17/11/2021).

Lebih lanjut, Sofyan mengatakan masih akan mengecek soal perkara tersebut.

“Saya akan cek dulu,” kata dia.

Adapun, mendiang ibunda Nirina, Cut Indria Marzuki menjadi korban mafia tanah. Ternyata, tindakan kriminal itu dilakukan oleh orang terdekat mendiang ibunda Nirina Zubir yaitu Riri Khasmita.

Diketahui, Riri Khasmita merupakan asisten rumah tangga (ART) yang sudah bekerja sejak 2009.

Nirina Zubir mengatakan bahwa ada enam aset berupa surat tanah yang telah digelapkan oleh Riri Khasmita.

Dua aset tanah kosong telah dijual, sedangkan empat aset tanah dengan bangunan telah diagunkan ke bank.

Keenam aset tersebut sudah berganti kepemilikan menjadi nama Riri Khasmita. Nirina memperkirakan kerugian keluarganya mencapai Rp 17 miliar.

Kab. Tangerang – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil, mengunjungi Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Selasa (02/11/2021).

Turut mendampingi, Inspektur Jenderal, Sunraizal; Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sri Puspita Dewi; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Yulia Jaya Nirmawati; Ketua Tim Kendali PTSL, Hary Nugroho; serta Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten, Rudi Rubijaya.

Menteri ATR/Kepala BPN bersama rombongan melakukan audiensi dengan jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Dalam pengantarnya, Menteri ATR/Kepala BPN mengungkapkan, Kabupaten Tangerang merupakan daerah yang cukup critical karena pembangunan dan perkembangan di daerah tersebut yang sangat pesat.

“Dengan begitu, harga tanah di sini naik luar biasa, kemudian banyak sekali kegiatan ekonomi di sini,” ucap Sofyan A. Djalil.

Menurutnya, di daerah yang berkembang pesat, seperti Kabupaten Tangerang, menjadi peluang untuk ruang gerak mafia tanah.

Oleh karena itu, Menteri ATR/Kepala BPN mengimbau kepada jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang untuk mendukung komitmen pemerintah dalam memberantas mafia tanah.

“Kalau orang luar yang melakukan praktik mafia tanah itu lebih mudah diberantas, tapi kalau ada oknum di dalam ini ikut terlibat, itu yang jadi masalah. Untuk itu, Pak Kanwil, Pak Kakan, tolong betul-betul diawasi kualitas pekerjaan yang baik,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN.

Hal lain yang difokuskan pada kunjungannya kali ini, terkait pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Kita harus cari solusi terbaik untuk sertipikat yang belum bisa diserahkan karena masyarakat belum menyerahkan bukti hak kepemilikan, keberatan bayar pajak BPHTB, dan sebagainya,” imbuh Menteri ATR/Kepala BPN.

Terkait dengan sertipikat yang belum diserahkan kepada masyarakat, Menteri ATR/Kepala BPN mengimbau agar jajaran di Kantor Pertanahan dapat menjaga sertipikat dengan baik dan tidak menyalahgunakan sertipikat tersebut.

Pada kesempatan ini juga, Menteri ATR/Kepala BPN meninjau dan berinteraksi dengan petugas loket layanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Menurutnya, ruangan-ruangan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang telah ditata untuk memberi kenyamanan masyarakat sebagai penerima layanan.

Jakarta – Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil melantik 20 pejabat di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pejabat yang dilantik terdiri dari 3 orang Pejabat Administrator, 3 orang Pejabat Fungsional, dan 14 orang Pejabat Pengawas. Pelantikan berlangsung secara daring dan luring di Aula Prona Lantai 7, Jakarta, Kamis (28/10/2021) kemarin.

Dalam sambutannya, Menteri ATR/Kepala BPN menuturkan bahwa saat ini dengan adanya jabatan fungsional, negara memberikan kesempatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berprestasi dan memiliki semangat tinggi untuk dapat berkarier dan mengabdi kepada negara dalam waktu yang lebih lama.

“Ini bagian dari upaya pemerintah untuk memberi kesempatan kepada orang-orang yang punya prestasi, semangat, dan keinginan. Oleh karena itu, kepada saudara-saudara yang ingin mengabdi kepada negara lebih panjang, berprestasilah,” ucap Sofyan A. Djalil.

Sofyan A. Djalil melihat bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Kementerian ATR/BPN saat ini sudah semakin baik, lantaran tingkat pendidikan yang tinggi.

Ia berharap dengan pendidikan yang tinggi itu, dapat berbanding lurus dengan kualitas kerja dalam kontribusi membangun lembaga juga bangsa.

“Kualitas pekerjaan itu ada dua faktor. Saya pikir yang pertama itu adalah kerja dengan teliti dan telaten, lalu yang kedua adalah integritas,” tuturnya.

Pemberlakuan talent pool dalam sistem manajemen SDM di Kementerian ATR/BPN, menurut Sofyan A. Djalil ialah upaya untuk memberikan kesempatan bagi semua ASN yang berprestasi dan yang ingin berprestasi, untuk bisa menjabat dalam berbagai jabatan struktural maupun fungsional.

“Oleh sebab itu, saudara-saudara diharapkan melaksanakan tugas dengan cepat dan optimum, kemudian mencari terobosan-terobosan,” kata Menteri ATR/Kepala BPN.

Lebih lanjut, Menteri ATR/Kepala BPN menegaskan kepada para jajaran untuk tetap menjaga integritas karena Presiden begitu tegas dalam memerangi mafia tanah.

“Jadi, saya ingatkan lagi kalau keliru, kalau salah, kita bisa perbaiki. Kalau saudara tidak bersalah kemudian jadi korban kriminalisasi, kita bela sampai kemana pun. Namun, jika kemudian jajaran kita melakukan dengan kesengajaan, integritas yang tidak baik, tidak akan ada kesempatan dan tidak kita maafkan,” tegas Sofyan A. Djalil.

Menteri ATR/Kepala BPN juga menuturkan bahwa perlu tindakan hukum dalam rangka memperbaiki Kementerian ATR/BPN menjadi lebih baik lagi dalam melayani masyarakat.

“Namun, saya yakin 99,99% orang-orang BPN adalah orang-orang yang baik. Jadi tolong, nanti saudara-saudara sekalian ingatkan kepada rekan kerjanya dan diri kita masing-masing untuk tetap jaga integritas,” imbuh Sofyan A. Djalil.

“Saya ucapkan sekali lagi selamat. Ini adalah bagian dari yang muda-muda. Bagian dari jabatan-jabatan yang semakin hari semakin maju karier Anda dalam menciptakan hal yang lebih baik kepada bangsa ini. Mudah-mudahan saya berharap, saudara-saudara bakal menjadi pimpinan di masa yang akan datang,” pungkas Menteri ATR/Kepala BPN.

Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil, menghadiri sekaligus membuka acara puncak Hari Ulang Tahun (HUT) Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) ke-40 melalui pertemuan daring, Kamis (21/10/2021) kemarin.

Dalam rangkaian kegiatan ini, dilaksanakan pula webinar dengan tema “Langkah Strategis Mewujudkan Undang-Undang Penilai”.

“Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada MAPPI yang telah berdiri selama 40 tahun. Saya berharap profesi ini dapat terus ditingkatkan mulai dari profesionalismenya, integritas, serta tidak terkecuali kode etik dari para anggotanya,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.

Ia juga menuturkan, pada usia MAPPI yang ke-40 ini, masih banyak yang harus dibenahi. Salah satunya terkait dengan masalah integritas, kode etik, serta standar profesi yang masih ditemukan pelanggaran oleh para anggota.

Sofyan A. Djalil berharap, hal tersebut dapat ditingkatkan kembali dari segi kualitas dan standar kode etiknya sehingga dengan begitu, profesi penilai ini benar-benar profesi yang dapat dipercaya.

Lebih lanjut, Sofyan A. Djalil menyampaikan terkait dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penilai, yang diharapkan RUU ini dapat mencakup masalah-masalah yang ada, seperti standar antara penilai satu dengan penilai lainnya karena kadang berbeda dan bermasalah.

RUU ini diharapkan juga dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum, serta akuntabilitas terhadap profesi penilai yang dipercayakan oleh negara dalam memberikan jasa penilaian aset kepada negara.

“Saya mendukung RUU Penilai ini untuk sama-sama mendorong lahirnya satu nilai, terhadap tanah di mana nilai itu nantinya dapat dijadikan referensi bersama. Saya pikir sebelum draf ini dikirimkan, dapat juga didiskusikan dengan Kementerian ATR/BPN karena kami selalu siap berdiskusi bersama, mengenai apakah RUU ini benar-benar siap dan bisa dilaksanakan atau tidak,” ungkapnya.

Sebagai informasi, berdirinya MAPPI 40 tahun silam dilandasi oleh keinginan untuk ikut berpartisipasi mengisi pembangunan nasional umumnya dan pembangunan ekonomi khususnya, guna menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan itu, dibentuklah MAPPI yang merupakan Asosiasi Profesi di Indonesia, yang khususnya mewadahi profesional yang berkecimpung dalam Profesi Penilai dengan jumlah anggota saat ini kurang lebih 3.500 orang tersebar di seluruh Indonesia. Sebagai informasi tambahan, dalam dunia internasional, MAPPI dikenal dengan nama Indonesian Society of Appraisers disingkat ISA.

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat kasus sengketa pertanahan dan mafia tanah masih terus terjadi. Meski demikian, agenda pemberantasan mafia tanah terus dilakukan Kementerian ATR/BPN guna mengurangi konflik agraria serta perbaikan administrasi pertanahan, juga memastikan ketersediaan dan kepastian ruang hidup yang adil bagi rakyat.

“Saya sampaikan bahwa ini bukan komitmen saya, tetapi komitmen pemerintah. Bapak Presiden sangat serius dalam pemberantasan mafia tanah ini, kami menafsirkan dan menerapkan hal tersebut yang merupakan upaya kita memperbaiki administrasi pertanahan dan kepastian hukum sehingga hak masyarakat dapat terjamin dan dipertahankan,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN melalui keterangan resminya, Kamis (21/10).

Maraknya persoalan yang melibatkan mafia tanah, Sofyan A. Djalil mengimbau masyarakat agar waspada dengan modus yang dilakukan oleh para pelaku.

“Mafia tanah ini terorganisir, modus kerjanya begitu rupa. Mereka beroperasi dengan menggunakan bukti-bukti lama, meminta validasi ke pengadilan, menggugat dengan bukti palsu bahkan melibatkan berbagai pihak termasuk oknum-oknum BPN,” ungkapnya.

Lebih lanjut Sofyan A.Djalil menjelaskan, sengketa dan konflik pertanahan bisa bersumber dari internal dan eksternal Kementerian ATR/BPN.

“Saya akan lakukan tindakan disiplin kepada oknum-oknum BPN yang secara sengaja membantu mafia tanah yang menyebabkan terjadi sengketa dan konflik pertanahan. Kita juga terus bekerja sama dan berkoordinasi dengan beberapa lembaga terkait, seperti kepolisian hingga kejaksaan untuk sama-sama bersinergi memberantas masalah tanah, khususnya mafia tanah,” tuturnya.

Sofyan A. Djalil juga mengingatkan pentingnya peran aktif semua pihak, bukan hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat untuk peduli dalam menjaga tanahnya.

“Saya imbau kepada masyarakat untuk peduli, untuk menjaga dan merawat tanahnya. Jangan ditelantarkan, itu bisa menjadi pemicu dan peluang bagi para mafia tanah. Nanti kita akan monitor dan tetapkan dengan ketentuan tanah telantar. Dengan demikian, tanah itu benar-benar memberikan manfaat,” tambahnya.

Menanggapi dialog tersebut, Direktur Lokataru Foundation, Iwan Nurdin, mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan Kementerian ATR/BPN dalam memerangi kasus mafia tanah yang terjadi di Indonesia.

“Patut diapresiasi keseriusan Kementerian ATR/BPN selama ini yang sangat serius memberantas kasus pertanahan. Mulai dari penertiban dari internal BPN sendiri dengan menghukum para oknum yang bekerja sama dengan para mafia tanah, hingga upaya menggandeng aparat penegak hukum dalam penertiban mafia tanah ini,” ungkap Iwan Nurdin.

Hadir pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Perizinan dan Pertanahan DPP Apersi, Bambang Setiadi, mengatakan bahwa sebagai dukungan dalam pencegahan masalah pertanahan serta mendukung terciptanya tertib administrasi, Apersi sudah memberikan sosialisasi kepada para pengusaha pengembang.

“Terkait keamanan pertanahan sesuai arahan Pak Menteri, kami sudah sosialisasikan kepada para teman pengusaha untuk selalu melampirkan tanda bukti dari setiap transaksi, dari penyerahan berkas hingga pembayaran PNBP sehingga diharapkan semua upaya ini, bisa mempersempit ruang gerak para mafia tanah,” katanya.

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah mempercepat penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah. Raperpres tersebut dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah, sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). Bank Tanah akan mendukung pemanfaatan tanah bagi kepentingan umum, sosial, pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, serta Reforma Agraria.

Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa pembentukan Badan Bank Tanah merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kelembagaan pertanahan di Indonesia.

Menurutnya, berdasarkan peraturan yang ada, BPN selama ini menjadi land regulator. Oleh karena itu, Badan Bank Tanah diharapkan mampu menjalankan fungsi sebagai land manager negara.

“Bank Tanah ini harusnya melengkapi lembaga BPN, ditambah kewenangannya. Maka dibentuk Bank Tanah untuk menjadi
land keeper, land manager. Nanti semua tanah yang ditata untuk kepentingan orang banyak, kepentingan sosial, untuk Reforma Agraria, dan lain-lain itu, dikelola oleh Bank Tanah,” ujar Sofyan A. Djalil dalam Harmonisasi Raperpres tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah yang digelar secara daring dan luring bersama Kementerian Hukum dan HAM, serta instansi terkait lainnya di Hotel Gran Mahakam, Jakarta, Selasa (19/10/2021).

Menteri ATR/Kepala BPN juga menegaskan bahwa Bank Tanah akan memberikan kemakmuran kepada masyarakat.

“Tujuan tanah, bukanlah memiliki tanah itu. Tujuannya ialah membawa kesejahteraan kepada negara, kepada masyarakat. Jadi, bagaimana Bank Tanah mengatur untuk mencapai tujuan kemaslahatan dan kemakmuran masyarakat sebagaimana amanat konstitusi. Maka kita lihat dalam UUCK tentang Bank Tanah, disebut perannya jelas sekali. Ketersediaan tanah 30% dalam rangka redistribusi. Tujuan akhirnya dalam rangka memberikan kemakmuran kepada rakyat,” tuturnya.

Percepatan Raperpres dilakukan sesuai komitmen pemerintah agar Badan Bank Tanah segera bisa bekerja pada tahun depan. Selain itu, juga untuk mendapatkan modal awal dan ditetapkan oleh Presiden.

“Saya akan bicara dengan Presiden dalam rapat terbatas (ratas) bahwa salah satu cara menyelesaikan masalah tanah adalah Bank Tanah. Oleh karena itu, saya berharap hari ini rapat terakhir untuk kita tuntaskan supaya Bank Tanah ini bisa berfungsi sebelum akhir tahun. Yang minimum dulu dengan anggaran yang terbatas, dengan manajemen yang terbatas, nanti dia akan berkembang sesuai perkembangan zaman,” papar Sofyan A. Djalil.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto, menyampaikan bahwa harmonisasi kali ini untuk menuntaskan terkait ketentuan penugasan ASN dalam organisasi Bank Tanah. Selain itu, juga terkait ketentuan penetapan tanah pemerintah yang berasal bukan dari Barang Milik Negara (BMN), yakni untuk Reforma Agraria melalui redistribusi tanah.

“Dalam hal ini, tujuan dibentuknya Bank Tanah agar dapat menampung sebagai land keeper tanah-tanah yang bisa dimanfaatkan nantinya untuk berbagai kepentingan. Perpres dan kebijakan ini memang harus keluar sekarang, mengingat waktunya sudah terbatas,” pungkasnya.

Adapun harmonisasi ini turut dihadiri secara langsung oleh Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Embun Sari; Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Manajemen Data, Loso Judijanto; Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat, Yagus Suyadi; Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan Kawasan Reforma Agraria, Parman Nataatmadja; dan jajaran pejabat tinggi di lingkungan Kementerian ATR/BPN lainnya.

Harmonisasi Raperpres juga berjalan bersama jajaran Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, pakar hukum dan keuangan, serta instansi pemerintah terkait

Jakarta- Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil menegaskan, agenda pemberantasan mafia tanah akan terus dilakukan jajarannya bersama kementerian/lembaga terkait.

Menurutnya perlu kerja sama dan koordinasi antara semua pihak untuk memberantas mafia tanah.

Sofyan mengatakan, Kementerian ATR/BPN akan menjalin kerja sama dengan Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial.

“Kita akan terus monitor. Tidak boleh mafia menang,” tegas Sofyan dalam konferensi pers virtual, Senin (18/10).

Inspektur Jenderal Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sunraizal menjelaskan, upaya yang dilakukan tersebut di antaranya dengan terbentuknya Inspektorat Bidang Investigasi.

“Sejak terbentuknya inspektorat bidang investigasi antusias masyarakat sangat tinggi, sudah 732 pengaduan,” ucap Sunraizal.

Pengaduan tersebut terkategori dalam beberapa hal. Pertama, penyalahgunaan wewenang terdapat 17 kasus. Kedua, pengaduan terkait pelayanan masyarakat yakni 201 kasus.

Ketiga, pengaduan terkait korupsi atau pungli yakni 11 kasus. Keempat, pengaduan terkait kepegawaian atau ketenagakerjaan yakni 3 kasus dan pengaduan lain-lain terdapat 7 kasus. Kelima, pengaduan terkait sengketa konflik dan perkara pertanahan 492 kasus.

“Dari jumlah kasus tersebut kita tangani dengan serius yang sudah dilakukan oleh inspektorat, sudah ditangani 162 kasus,” ujar dia.

Sunraizal menyebut, dilakukan audit bersama dengan dirjen teknis bersama – sama dengan dirjen sengketa perkara yakni ada 5 kasus. Kemudian, sebanyak 303 kasus diserahkan ke Kantor Wilayah (Kanwil) BPN yang dinilai mampu menyelesaikannya.

“Semua pengaduan kami analisis, yang memenuhi persyaratan, yang bukan mengandung fitnah tentu akan kita tindaklanjuti ke lapangan tetapi yang tidak memenuhi unsur ini mungkin kami tampung kami cari kelengkapan buktinya. Apabila mencukupi kita lakukan audit oleh tim Inspektorat,” jelas Sunraizal.

Selain itu, berdasarkan hasil audit investigasi terkait mafia tanah, Kementerian ATR/BPN telah memberikan hukuman bagi 125 pegawai.

Dari jumlah tersebut, 40 pegawai diberi hukuman disiplin ringan, 53 pegawai diberi hukuman disiplin sedang dan 32 pegawai diberi hukuman berat yakni diberhentikan.

“Kita tidak main – main terhadap kasus – kasus yang mencoba meletakkan surat – surat di atas tanah orang lain ini, pak menteri dan kita jajaran tidak toleransi terhadap hal ini,” ujar Sunraizal

Jakarta – Reforma Agraria merupakan program pemerintah yang bukan hanya ditujukan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil saat menjadi narasumber dalam Diskusi Akhir Pekan dengan tema “Reforma Agraria: Menuju Masyarakat Adil dan Makmur” yang diselenggarakan Forum Guru Besar dan Doktor Insan Cita secara daring, Minggu (17/10/2021).

Menteri ATR/Kepala BPN menjelaskan Reforma Agraria yang dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN terbagi dalam 2 (dua) komponen, yaitu penataan aset dan penataan akses. Dalam hal penataan aset, Kementerian ATR/BPN telah menggencarkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) guna mendaftarkan seluruh bidang tanah di Indonesia.

“Pak Jokowi merasakan sekali masalah kepastian hukum dalam bidang pertanahan ini. Maka dari itu, harus kita tingkatkan pendaftaran tanah. Apa yang kita lakukan, kita targetkan seluruh tanah terdaftar pada tahun 2025. Kenapa kita daftarkan? Supaya tidak ada sengketa dan masyarakat mempunyai kepastian hukum,” jelas Menteri ATR/Kepala BPN.

Lebih lanjut, Sofyan A. Djalil menuturkan bahwa selain memberi kepastian hukum, penataan akses juga terus ditingkatkan agar masyarakat mendapat akses ke perbankan secara formal.

“Kita ingin memberikan akses kepada masyarakat di seluruh Indonesia, terutama orang-orang kecil. Bukan hanya kepastian hukum, tapi akses kepada perbankan formal. Alhamdulillah, masyarakat menanggapi dan menerima program ini, salah satu program yang sangat diapresiasi,” tuturnya.

Selain itu, menurut Menteri ATR/Kepala BPN, penguatan koperasi dalam penataan akses sekarang ini dirasa diperlukan. Pengelolaan koperasi yang dikelola menjadi standar korporasi menjadi suatu terobosan. Dengan demikian keadilan redistribusi dalam hal penataan akses dapat lebih baik dan produktif.

“Koperasi ini harus kita berdayakan, jadi bagaimana kita mengkorporasikan koperasi. Apa maksudnya, aspek governance, manajemen, akuntabilitas dan lain-lain itu bisa dikelola sebaik korporasi. Maka tidak ada alasan koperasi tidak maju, tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil.

Selain itu, Sofyan A. Djalil berkata bahwa penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan juga menjadi fokus Kementerian ATR/BPN dalam bagian menjalankan Reforma Agraria, serta munculnya mafia tanah pun menjadi hal yang akan terus diperangi.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian ATR/BPN telah melakukan pencegahan dan juga bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia maupun Kejaksaan Agung.

“Pak Presiden sangat serius dalam hal ini karena merupakan komitmen Presiden Jokowi dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan untuk menyelesaikan konflik-konflik pertanahan, serta memerangi mafia tanah. Jika ada yang terlibat mafia tanah baik dari oknum BPN, oknum aparat penegak hukum, oknum pejabat pemerintah, dan lain-lain akan ditindak tegas,” imbuh Menteri ATR/Kepala BPN.

Sebagai informasi, acara ini turut dihadiri oleh Guru Besar Universitas Brawijaya, Rachmad Safa’at; Ketua Komnas Hak Asasi Manusia (HAM), Ahmad Taufan Damanik; Ketua Ombudsman RI, M. Najih; perwakilan dari LPPSLH, Barid Hariyanto; serta Akademisi Universitas Indonesia, Rocky Gerung.

Jakarta – Reforma Agraria yang dilaksanakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dibagi menjadi 2 (dua) komponen, yaitu dalam hal legalisasi aset dan redistribusi tanah. Pada komponen redistribusi tanah terdiri dari bekas HGU (Hak Guna Usaha), tanah telantar, serta pelepasan kawasan hutan. Dalam hal pelepasan kawasan hutan masih sedikit sekali pencapaiannya karena dibutuhkan koordinasi antar-Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil dalam sambutannya yang disampaikan secara daring saat Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pilot Project dengan tema “Percepatan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dari Pelepasan Kawasan Hutan yang Dapat Dikonversi Tidak Produktif Berbasis Penataan Agraria Berkelanjutan”. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria di Hotel Grand Mercure, Jakarta, Kamis (14/10/2021).

Lebih lanjut, Sofyan A. Djalil mengatakan, dalam rapat ini perlu dilakukan koordinasi agar terciptanya persamaan dan keputusan di tingkat kebijakan serta kesepakatan seluruh K/L terkait pelepasan kawasan hutan HPK (Hutan Produksi yang dapat Dikonversi) yang tidak produktif.

“Kita formulasi policy setelah ada policy yang konkret dan sudah ditentukan. Kemudian tahap berikutnya kita implementasi dalam beberapa aspek,” ujarnya.

Pelaksanaan pilot project ini akan dilaksanakan di lokasi pencadangan HPK tidak produktif di empat provinsi, di antaranya Provinsi Sumatra Selatan pada Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin seluas 30.306,29 hektare (ha), Provinsi Kalimantan Timur pada Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 3.842,31 ha, Provinsi Kalimantan Tengah pada Kabupaten Pulang Pisau seluas 5.500,94 ha, dan Provinsi Kalimantan Barat pada Kabupaten Sintang seluas 14.310,42 ha.

Menteri ATR/Kepala BPN menuturkan, pilot project yang dilaksanakan ini bisa lebih baik dan efektif karena terdapat anggaran yang merupakan pinjaman dari luar negeri dan dapat digunakan secara fleksibel dan multi years.

“Kita juga ada konsultan dan kontraktor dibayar dengan anggaran tersebut dan dengan melalui pengawasan yang ketat sehingga program bisa terlaksana,” tuturnya

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Ruanda A. Sugardiman yang juga mewakili Menteri KLHK ini berkata, KLHK mendorong para instansi pemerintah, baik di pusat, provinsi, dan kabupaten untuk secepatnya mengusulkan permohonan dalam rangka penyediaan TORA dari alokasi kawasan hutan.

“Telah ditetapkan pencadangan HPK tidak produktif sebagai sumber TORA, bukan berarti proses redistribusi telah selesai. Namun, ada tantangan yang harus dihadapi, bagaimana mendorong percepatan permohonan HPK yang tidak produktif oleh pemerintah daerah maupun pusat dengan disertai proposal permohonan dan harus bertujuan Reforma Agraria yang tepat dalam pelaksanaan redistribusi dan penataan akses TORA kepada masyarakat yang membutuhkan,” kata Ruanda A. Sugardiman.

Ketua Panitia Rakor yang juga selaku Direktur Landreform pada Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Sudaryanto, mengatakan tujuan diselenggarakan Rakor ini untuk memastikan semua pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama.

“Ini langkah awal untuk memastikan semua pemangku kepentingan yang berkontribusi dalam pilot project memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan, ruang lingkup, dan sasaran kegiatan ini sebagai rangka percepatan Reforma Agraria, khususnya redistribusi tanah yang bersumber dari pelepasan kawasan hutan,” imbuhnya.

Jakarta- Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengungkapkan mafia tanah tidak hanya menggasak lahan milik warga. Tetapi juga menyasar tanah-tanah milik negara.

Bahkan, salah satu anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pertamina turut menjadi korban mafia tanah.

“Ini (perbuatan mafia tanah) terjadi di seluruh Indonesia. Siapa saja korban? Korban bukan hanya masyarakat. Korban (juga) Pertamina dengar? Itu kasus di Rawamangun, tanah Pertamina digugat,” kata Sofyan dalam diskusi virtual Peran Komisi Yudisial dalam Mengawasi Silang Sengkarut Kasus Pertahanan di Peradilan, Kamis (7/10).

Ia mengatakan dalam kasus sengketa lahan di Rawamangun, Pertamina digugat oleh pihak yang diduga mafia tanah dengan menggunakan dokumen palsu.

Berdasarkan putusan persidangan, kata Sofyan, Pertamina menang. Namun, tiba-tiba pihak pengadilan mendebet (auto debit) rekening Pertamina. Perusahaan plat merah itu kehilangan uang senilai Rp224 miliar.

“Setelah mendebet uang Pertamina itu hilang saja, sampai sekarang tidak diketahui. Jadi hebat sekali mafia tanah ini,” kata Sofyan.

Tidak hanya Pertamina, mafia tanah juga pernah menggugat nyaris sepertiga tanah wilayah Ujung Pandang, Makassar, Sulawesi Selatan.

Tak tanggung-tanggung, mereka hendak menggasak tanah milik pemerintah kota, anak perusahaan BUMN, Pelindo dan PLN, dan Masjid Al Markaz Al Islami yang juga termasuk aset negara dan aset-aset lainnya.

“Di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan hampir sepertiga Ujung Pandang digugat mafia tanah dan menang,” tutur Sofyan.

Sofyan mengatakan, jumlah mafia tanah dalam perkara tersebut memang sedikit. Namun, mereka memiliki banyak teman yang mengawal perkara itu.

Beruntung, majelis hakim Mahkamah Agung membatalkan dan mengalahkan gugatan mafia tanah itu.

Selanjutnya, kata Sofyan, pihaknya bekerja sama dengan pihak kepolisian dan berhasil memenjarakan mafia tanah yang menggunakan sertifikat palsu.

“Itu nggak mungkin, yang digugat apa? Tanah Pelindo, tanah PLN, tanah Universitas Hasanudin, Masjid Al Markaz Al Islami, tanah wali kota, tanah Pemda hampir sepertiga,” kata Sofyan heran.

Lanjut iamengatakan jika mafia tanah tidak diperangi, maka hidup masyarakat tidak akan tenang. Sebab, bisa saja proses pengadilan sudah berjalan dan kepemilikan tanah dialihkan tanpa sepengetahuan pemilik yang sah. Setelah itu, tiba-tiba terdapat penggusuran.

Dalam kasus semacam ini, kata Sofyan, tanah seseorang bisa saja diperebutkan oleh dua pihak mafia yang sama sekali tidak dikenal oleh pemilik sah. Mereka bertarung merebutkan klaim di pengadilan pertama, tinggi, kasasi, hingga peninjauan kembali.

“Di PK kalah si B nanti tinggal dieksekusi, dieksekusi tanah orang yang nggak tahu apa-apa karena sudah ada keputusan. Jadi praktek-praktek mafia tanah ini luar biasa,” ujarnya.

Jakarta- Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengakui beberapa pegawai BPN menjadi mafia tanah.

“Jadi (anggota) BPN juga kalau orang mengatakan bagian dari mafia tanah saya akui betul,” kata Sofyan dalam diskusi virtual Peran Komisi Yudisial dalam Mengawasi Silang Sengkarut Kasus Pertahanan di Peradilan, Kamis (7/10).

Menurutnya, jumlah aktor mafia tanah sedikit. Namun, jaringan mereka begitu banyak bahkan terdapat di lembaga-lembaga negara seperti pengadilan dan BPN.

Kasus pertanahan, kata Sofyan, bisa dihindari apabila pegawai BPN tidak terlibat dalam operasi mafia tanah. Saat kasus sengketa yang digulirkan para mafia itu bertemu pegawai BPN yang berintegritas, kata dia, perkara tersebut tidak akan berkembang.

“Bagaimanapun kasus tanah itu bisa terhindar banyak sekali kalau oknum BPN tidak terlibat,” jelasnya.

Sofyan mengklaim pihaknya sedang memerangi internal BPN yang menjadi bagian dari mafia tanah. Pihaknya membentuk Satuan Anti Mafia dan telah memecat banyak orang.

Ia mencontohkan berkaitan dengan kasus sengketa tanah di Cakung, Jakarta Timur, yang dimainkan para mafia tanah. Sofyan telah mencopot pejabat terkait dan menghukum setidaknya 10 orang.

“Sekarang ini semua sedang diadili, Kanwilnya saya copot, Kepala Kantornya saya copot, 10 orang di BPN Jakarta Timur dihukum administrasi bergantung besar dan kecil kesalahannya,” ujar Sofyan.

Sofyan menjelaskan dalam kasus tersebut mulanya warga Cakung yang telah menguasai sertifikat lahan sejak 1975 tidak mengalami masalah pertanahan. Bahkan ketika mereka mengubah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB).

Masalah muncul setelah ia mengangkat Kepala Kantor BPN Wilayah Jakarta tanpa memperhatikan latar belakangnya lebih jauh.

Mafia tanah lantas mengajukan gugatan atas lahan di Cakung ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tingkat I dengan menggunakan girik palsu dan dinyatakan menang. Kepala Kantor BPN Wilayah yang terlibat dengan mafia lantas membatalkan sertifikat milik warga.

Tindakan ini tidak wajar karena sengketa masih terus berlanjut kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.

“Aturan kita tidak boleh terjadi seperti itu kalau terjadi permasalahan dalam sengketa. Dibatalkan (surat milik warga). Dia perintahkan Kepala Kantor (BPN) Jakarta Timur mengeluarkan sertifikat pada kelompok mafia,” tuturnya.

Tidak hanya menggunakan girik palsu, setelah surat baru itu terbit, dilakukan pengukuran fiktif di suatu lahan kosong. Sebab, di tanah sengketa terdapat pagar beton.

“Dapat ukur tanah kosong itu 2,2 hektar. Kemudian dibawa ke kantor oleh quality control yang 2,2 hektare entah di mana diubah dengan surat gambar ukur 7,7 hektar persis tanah yang kita bicarakan tadi yang sudah ada dokumennya BPN. Kemudian dikeluarkan sertifikat,” jelasnya.

Setelah skandal itu terungkap, kata Sofyan, pihaknya mencopot beberapa pimpinan. Namun, persoalan belum selesai. Juru ukur yang ditugaskan tadi justru dipidanakan oleh mafia. Kelompok itu menuding juru ukur sebagai mafia tanah.

“Hebatnya lagi mafia ngatur kasasi itu diputuskan dalam waktu 14 hari, dihukum 2 bulan, yang penting dihukum,” tutur Sofyan.