Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengikuti Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI pada Senin (20/09/2021) bertempat di Ruang Rapat Komisi II Gedung Nusantara DPR RI. Adapun bahasan utama pada pertemuan kali ini adalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2022 serta penetapan terkait pagu anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2022 menjadi pagu alokasi anggaran atau pagu definitif.

Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil berkata bahwa berdasarkan hasil pembahasan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI pada 25 Agustus 2021 lalu, telah disetujui pagu anggaran Kementerian ATR/BPN tahun anggaran 2022 yaitu sebesar Rp8.003.434.525.000,- (delapan triliun tiga miliar empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah). Ia berkata bahwa pagu indikatif tahun anggaran 2022 terdapat kenaikan sebesar Rp 41.196.000,- (empat puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) atau 0,001% dari total anggaran tahun 2022.

Sofyan A. Djalil juga menceritakan kilas balik terkait penyerapan anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2020 serta predikat WTP yang diraih. Ia berkata bahwa pada tahun 2020, Kementerian ATR/BPN mencapai target 83,75% dari pagu. “Alhamdulillah Kementerian ATR/BPN mendapat anugerah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2021, sehingga total mendapat WTP delapan kali berturut-turut sejak tahun 2013. Kendala pada tahun 2021 ini jelas ada, seperti pemberlakuan PPKM, tapi Insha Allah kami akan mencapai target dan lebih baik dari pada tahun 2020,” jelas Sofyan A. Djalil.

Anggota Komisi II DPR RI, Anwar Hafid dalam tanggapannya mengapresiasi jalannya salah satu program strategis Kementerian ATR/BPN yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Ia berkata bahwa PTSL ini manfaatnya dirasakan oleh masyarakat luas terutama di masa pandemi seperti ini. Ia juga mengapresiasi Menteri ATR/Kepala BPN beserta jajaran Kementerian ATR/BPN yang sangat responsif dalam mendukung jalannya PTSL di daerah, dibuktikan dengan animo masyarakat yang cukup tinggi.

“PTSL menjadi primadona kami ketika kami melakukan sosialisasi di daerah. Terutama sosialiasi program strategis yang tengah digencarkan oleh Kementerian ATR/BPN. Terima kasih Pak Menteri telah mengikutsertakan kami dalam sosialisasi dan pembagian sertipikat hak atas tanah masyarakat, salah satunya di Kab. Morowali, Sulawesi Tengah. Ini menjadi bukti bahwa Kementerian ATR/BPN sebagai mitra Komisi II DPR RI benar-benar berjuang bersama,” ujar Anwar Hafid.

Di akhir agenda, Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil kembali mengemukakan responnya terkait diskusi dan dan dengar pendapat bersama Anggota Komisi II DPR RI. Ia mengucapkan terima kasih atas respon yang sangat relevan, sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan. Menteri ATR/Kepala BPN juga menegaskan terkait program seperti PTSL untuk terus menjadi layanan prioritas, sebagai tujuan untuk kepastian hukum di bidang pertanahan.

Sebagai kesimpulan, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa, Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian ATR/BPN sebesar Rp8.003.434.525.000,- (delapan triliun tiga miliar empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), untuk ditetapkan sebagai pagu alokasi anggaran (pagu definitif) Kementerian ATR/BPN tahun 2022. (AR/LS/RH)

Pewarta : Agung Nugroho

Bogor – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil secara resmi meluncurkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Kementerian ATR/BPN, melalui pertemuan daring, Kamis (15/07/2021). Pendaftaran program ini telah dimulai April lalu, mendapat animo luar biasa dari baik dari mahasiswa maupun perguruan tinggi, hingga mencapai 7.542 pendaftar dari perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan bahwa program besutan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini merupakan terobosan yang luar biasa.

“Membuka kesempatan untuk mahasiswa belajar langsung di dunia kerja, mempelajari secara lebih dalam, berbeda dengan belajar yang lebih terstruktur di kampus selama ini,” ujarnya.

“Apabila ada kekurangan akan kita perbaiki bersama, mudah-mudahan ini akan menjadi lesson learned bagi siapa saja yang ingin menerapkan MBKM, apabila semua kementerian, lembaga, perusahaan menerapkan MBKM ini tentu sangat luar biasa membantu mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia yang siap menghadapi tantangan,” ujarnya.

Kepada mahasiswa peserta MBKM, Menteri ATR/Kepala BPN berpesan agar memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya.

“Saya berharap mahasiwa lebih proaktif, gali pengetahuan, ubah mindset, ada dosen pembimbing ada mentor, diharapkan nantinya lebih siap menghadapi dunia nyata,” tambahnya.

Hal senada diungkapkan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Prof. Nizam.

Ia menyampaikan bahwa MBKM ini merupakan peluang yang luar biasa, untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi dunia kerja sejak dini. Upaya ini merupakan bentuk kerjasama Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam menyiapkan sumber daya manusia secara khusus tenaga kerja dibidang pertanahan dan tata ruang. Ia juga berpesan kepada para peserta magang untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan baik.

“Guru tidak hanya di kampus, tapi juga dari dunia profesional,” ujarnya.

Hadir memberikan pembekalan Sekretaris Jenderal yang juga menjabat sebagai Plt. Dirjen Pengadaan Tanah dan Pembangunan Pertanahan, Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto. Tidak hanya memberikan overview tentang tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto juga berbagi pengalaman mengenai perjalanan kariernya baik di dunia profesional maupun ketika berkiprah menjadi birokrat di Kementerian ATR/BPN.

Kepala PPSDM, Deni Santo dalam laporannya menyebutkan pelaksanaan magang MBKM ini akan dimulai 19 Juli 2021 nanti.

“Mengingat saat ini Indonesia masih pada masa pandemi dan sedang diberlakukan PPKM darurat maka pelaksanaan magang dapat disesuaikan dengan ketentuan kerja bekerja dari rumah (WFH) atau dari kantor (WFO) yang berlaku di masing-masing unit kerja,” tukasnya

Selain pembekalan dari Sekertaris Jenderal, acara ini juga dirangkai dengan talkshow bertajuk “An opportunity for Young Planners During and Beyond The Covid-19 Global Pandemic” yang dimoderatori dengan apik oleh akademisi UGM yang juga praktisi Dyah Rahmawati Hizbaron. Menghadirkan narasumber Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang, Hardian; Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Prof. Aris Junaidi; Kapus Inovasi dan Standarisasi Praktik Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia, Teti Armiati Argo; Ketua Asosiasi Sekolah Perencana Indonesia (ASPI) Iwan Rudiarto; serta dua Mahasiswa peserta MBKM, Ikhsan Mauludin Perwakilan Mahasiswa UGM 2018 dan Dheamyra Aysha Perwakilan Mahasiswa ITB 2019.