Hal itu disampaikan Tito saat menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) dengan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (15/6).

Tito menegaskan, data yang dihasilkan melalui sensus menjadi elemen penting dalam penyusunan kebijakan pemerintah.

“Dengan data, berbasis data kita bisa membuat kebijakan. Makin data makin akurat maka kebijakan juga akan makin baik,” kata Tito dalam keterangan tertulis.

Menurut Tito, Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan BPS melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 guna memperoleh gambaran terkini dan menyeluruh mengenai kondisi perekonomian masyarakat.

Data tersebut nantinya menjadi landasan utama pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan ekonomi, sehingga dukungan pemerintah daerah dinilai penting agar pelaksanaannya berjalan optimal.

Selain mendukung kebijakan nasional, sensus ekonomi juga dinilai memberi manfaat langsung bagi daerah. Melalui data yang lebih akurat, pemerintah daerah dapat memahami kondisi ekonomi wilayah sekaligus menjadikannya dasar dalam menyusun program pembangunan.

Tito menambahkan, pengumpulan data akan dilakukan petugas BPS yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.

“Sensus ini dibuat di seluruh kabupaten/kota oleh BPS. Itu bermanfaat untuk seluruh pemerintahan kabupaten/kota untuk paham tentang situasi ekonomi di daerahnya,” ujarnya.

Karena itu, Tito mendorong gubernur, bupati, dan wali kota untuk segera berkoordinasi dengan kepala BPS di wilayah masing-masing demi menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Menurutnya, penandatanganan SEB menjadi pijakan bagi daerah untuk memperoleh data ekonomi yang selama ini belum terjangkau secara optimal, termasuk data di kawasan ekonomi khusus yang ditetapkan pemerintah pusat.

Ia mengingatkan, minimnya dukungan terhadap sensus berpotensi menghasilkan data yang kurang akurat dan berdampak pada kualitas perencanaan pembangunan daerah.

“Jadi tolong proaktif rekan-rekan kepala daerah, undang BPS. Segera. Bicarakan secara teknis bagaimana untuk melakukan agar kegiatan sensus ini di daerah masing-masing hasilnya optimal,” kata Tito.

Usai penandatanganan SEB, Kepala BPS Amalia menyerahkan sampul sinergi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 kepada Mendagri sebagai simbol komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi dan menghasilkan data ekonomi yang akurat serta berkualitas. []

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melantik 10 Penjabat (Pj) Gubernur pengganti kepala daerah yang purnatugas per 5 September 2023. Pelantikan dilakukan di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (5/9).

“Besok jam 8 pagi di Kemendagri dilakukan pelantikan terhadap para Pj Gubernur,” kata Koordinator Humas Setjen Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham Tubagus Erif Faturahman, Senin (4/9/2023).

Pelantikan Pj Gubernur ini setelah dilakukan rapat Tim Penilai Akhir (TPA). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang akan melantiknya.

Berikut 10 nama Pj Gubernur yang akan akan dilantik dan sudah diputuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi):

1. Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin

2. Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana

3. Pj Gubernur Sumatera Utara Hassanudin

4. Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya

5. Pj Gubernur Papua Ridwan Rumasukun

6. Pj Gubernur NTT Ayodhia Kalake

7. Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi

8. Pj Gubernur Kalimantan Barat Harrison Azroi

9. Pj Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi

10. Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin

Sejumlah gubernur di beberapa provinsi di Indonesia akan selesai masa jabatannya pada 5 September 2023. Hal tersebut merujuk pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 152/P sampai 154/P dan 156/P Tahun 2018 tanggal 28 Agustus 2018.

Dan, Nomor 158/P Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018, Nomor 159/P sampai 162/P Tahun 2018 tanggal 4 September 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan 2018-2023.

JAKARTA, Eranasional.com – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut nama-nama tiga calon Sekretaris Daerah (Sekda) DKI telah diserahkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ketiga nama itu diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

“Sudah diserahkan Pak Mendagri ke Bapak Presiden,” kata Heru Budi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (9/2/2023).

Kata Heru lagi, nantinya Jokowi akan melakukan pembahasan lanjutan sebelum menunjuk langsung Sekda DKI terpilih.

“Nanti akan dibahas di Istana Presiden,” ujarnya.

Heru menyebutkan, siapa pun yang dipilih sebagai Sekda DKI Jakarta merupakan kewenangan Presiden Jokowi.

“Belum tahu siapa yang dipilih Bapak Presiden. Yang pasti namanya ada tiga Heru, Budi, Hartono,” ucap Heru berseloroh.

Sebagai informasi, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta telahvmengumumkan hasil akhir seleksi terbuka untuk jabatan Sekda DKI Jakarta. Sebanyak tiga pelamar lolos tahapan tersebut.

Pengumuman itu disampaikan melalui dokumen Pengumuman Nomor 4 Tahun 2023 tentang hasil seleksi terbuka Jabatan pimpinan Tinggi Madya Sekda DKI Jakarta. Dokumen itu ditandatangani oleh Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro selaku Ketua Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya pada 27 Januari 2023.

“Berdasarkan hasil seluruh tahapan pada pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini Panitia Seleksi menetapkan hasil akhir sebagai berikut,” demikian dokumen pengumuman tersebut.

Ketiga peserta yang lolos adalah Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Bali Joko Agus Setyono, Kepala BPKD DKI Jakarta Michael Rolandi Cesnanta Brata, dan Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma.

JAKARTA, Eranasional.com- Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah (Pemda) mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menyelesaikan persoalan dari penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).

Guna mendukung hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan payung hukum yang jelas melalui Peraturan Menteri Keuangan dan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri.

“Tidak perlu ragu-ragu menggunakan anggaran yang ada karena sudah ada Peraturan Menteri Keuangan dan juga SE dari Menteri Dalam Negeri. Payung hukumnya sudah jelas asal penggunaannya betul-betul digunakan dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan karena penyesuaian harga BBM yang minggu lalu baru disampaikan,” ujar Presiden saat memberikan arahan dalam pertemuan dengan seluruh kepala daerah secara luring dan daring di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/09).

Realisasi APBD hingga saat ini berada di angka 47 persen. Padahal menurut Presiden, kontribusi APBD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sangat besar. Untuk itu, Presiden mendorong pemda menggunakan dua persen dari komponen anggaran dalam APBD untuk menyelesaikan persoalan akibat penyesuaian harga BBM, yaitu dana transfer umum yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

“Kalau kita lihat posisi per hari ini, dana 2 persen dana transfer umum itu masih kira-kira Rp2,17 triliun kemudian belanja tidak terduga Rp16,4 (triliun) baru digunakan Rp6,5 triliun. Artinya masih ada ruang yang sangat besar untuk menggunakan dana alokasi umum maupun belanja tidak terduga oleh provinsi, kabupaten, maupun kota,” kata Presiden.

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menunjuk Staf Ahli Menteri Bidang Pemerintahan Suhajar Diantoro sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Suhajar menggantikan sementara posisi Muhammad Hudori yang meninggal pada Minggu (24/10/2021).

Mendagri menjelaskan, kekosongan posisi Sekjen Kemendagri harus segera diisi, mengingat jabatan itu sangat penting. Mendagri menganalogikan jabatan tersebut serupa jantung bagi Kemendagri.

Keberadaan Sekjen sangat dibutuhkan dalam membantu pelaksanaan tugas seorang Menteri. Terlebih, di Kemendagri tidak ada jabatan wakil menteri, sehingga Sekjen menjadi orang kedua setelah Mendagri.

“Untuk itulah saya tidak mau terlalu lama juga (jabatan Sekjen kosong), karena akan berat bagi saya sendirian,” ujar Mendagri saat penyerahan Surat Keputusan Plt. Sekjen Kemendagri, Selasa (26/10/2021).

Mendagri mengungkapkan alasannya memilih Suhajar sebagai Plt. Sekjen Kemendagri.

Menurutnya, Suhajar memiliki banyak pengalaman, salah satunya pernah menjadi Plt. Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), termasuk Penjabat Gubernur Kepulauan Riau.

Mendagri juga sempat menunjuk Suhajar sebagai Pelaksana harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil). Saat menjabat posisi tersebut, berbagai pekerjaan seperti menyangkut kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), Instruksi Mendagri soal PPKM, dan lainnya turut dikerjakan Suhajar.

Sementara itu, dalam menjalakan tugasnya sebagai Plt. Sekjen Kemendagri, Mendagri berpesan agar Suhajar dapat melakukan rapat tiap minggu membahas belanja komponen Kemendagri. Dia meminta agar belanja komponen terus dipantau dan dilihat siapa yang paling rendah angkanya. Langkah itu dilakukan agar belanja komponen hingga akhir tahun, tidak lebih rendah dari tahun 2020.

Mendagri berharap, dengan adanya Plt. Sekjen Kemendagri kegiatan organisasi dapat tetap berjalan. Dirinya juga meminta agar semua pihak bisa mendukung pekerjaan yang dilakukan Plt. Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro.

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melantik Paulus Waterpauw sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Kamis (21/10/2021). Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 147/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan BNPP.

Mendagri menjelaskan, pelantikan ini dilakukan karena sebelumnya ada kekosongan kursi Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan. Padahal, salah satu tugas BNPP, yakni mengembangkan kawasan perbatasan.

Ini sejalan dengan visi Presiden Jokowi yang menginginkan adanya pemerataan pembangunan. Upaya pemerataan itu tidak hanya dilakukan dengan membangun desa, tetapi juga mengembangkan kawasan perbatasan.

Selain itu, kata Mendagri, potensi perbatasan harus dikembangkan menjadi pusat ekonomi baru. BNPP memiliki konsep mengembangkan kecamatan di daerah perbatasan yang jumlahnya hampir 700. Hingga 2024, target BNPP hendak mengembangkan 222 kecamatan.

“Nah, pengembangan kawasan perbatasan ini dengan melihat potensinya apa, maka ada Deputi Potensi Pengembangan Kawasan Perbatasan, itulah tugasnya Bapak Waterpauw,” ujar Mendagri.

Di lain sisi, Mendagri menuturkan alasan dipilihnya Paulus Waterpauw sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP.

Menurutnya, Waterpauw memiliki pengalaman dan pemahaman yang luas terkait Indonesia.

Berbagai pengalaman pernah dijalani Waterpauw, seperti berdinas di Papua yang memiliki banyak daerah perbatasan, baik di daratan maupun lautan. Selain itu, ia juga pernah berdinas di Sumatera Utara, dan pernah menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri.

“Sehingga Bapak Presiden memberikan kepercayaan dengan Keppresnya kepada Bapak Paulus Waterpauw sebagai Deputi dengan segala pengalaman dan pengetahuan beliau yang sudah sangat jam terbangnya tinggi,” ujar Mendagri.

Jambi – Pemerintah mulai mengeluarkan kebijakan pelonggaran aktivitas masyarakat secara bertahap, seiring dengan tren indikator pengendalian pandemi yang mulai menunjukkan angka perbaikan. Mulai dari positivity rate dan fatality rate yang menurun, tingkat keterisian tempat tidur atau BOR yang juga menurun, hingga angka kesembuhan yang meningkat secara nasional.

Begitu pula keadaannya dengan Provinsi Jambi. Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Jambi, Jumat (3/9/2021), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyebut angka pengendalian indikator pandemi di Provinsi Jambi menunjukan tren positif.

Sebelumnya Jambi sempat mencatatkan angka kasus penularan yang tinggi pada Juli 2021 akibat varian Delta. Namun, berkat kebijakan pemerintah untuk menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat, ditambah dengan kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, akhirnya Provinsi Jambi juga mampu secara bertahap menurunkan angka penularan pandemi.

“Kita tidak boleh lengah, kita harus tetap waspada, kenapa? Karena sangat bergantung pada dinamika masyarakat, mobilisasi masyarakat, interaksi masyarakat, kerumunan dan lain-lain,” kata Mendagri dalam keterangan persnya di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Jumat (3/9/2021).

Adanya perbaikan dalam setiap indikator pengendalian pandemi tersebut juga diikuti dengan pelonggaran beberapa aktivitas masyarakat di beberapa sektor, misalnya saja olahraga dengan aturan dan batasan tertentu, pembukaan rumah ibadah dengan pembatasan jamaah, restoran dan rumah makan yang mulai menerima pengunjung untuk makan di tempat atau dine in dengan batasan tertentu, hingga pembelajaran tatap muka yang mulai dibuka secara bertahap.

“Kita jangan sampai lengah dan tetap waspada, dengan adanya perbaikan indikator, yang kita lakukan strateginya adalah pelonggaran bertahap, pelonggaran bertahap ini maksudnya ada sektor-sektor yang bisa sudah mulai kita longgarkan dengan dikawal protokol kesehatan yang tetap ketat, masker, menghindari kerumunan yang berpotensi penularan,” urai Mendagri.

Mendagri juga meminta berbagai pelonggaran aktivitas masyarakat tersebut tidak disambut dengan euforia masyarakat secara berlebihan. Sebaliknya, masyarakat harus semakin siap menerapkan protokol kesehatan, di manapun dan kapanpun, dengan tetap dikawal oleh kepala daerah dan Forkopimda masing-masing.

“Kita minta supaya pelonggaran bertahap ini betul-betul dikawal oleh semua Forkopimda, Pemda, Polri, TNI, Satpol PP, Kejaksaan, semua mengawal jangan sampai terjadi euforia di masyarakat maupun kelengahan,” tandasnya.

Pangkal Pinang – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian turun langsung memonitor penanganan Covid-19 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Selain meninjau vaksinasi untuk para siswa di SMAN 2 Pangkal Pinang, dirinya juga memberikan pengarahan kepada Kepala Daerah dan Forkopimda di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait penanganan Covid-19, realisasi APBD, hingga vaksinasi Covid-19.

Dalam kunjungan kerjanya pada Kamis (2/9/2021) itu, Mendagri mengatakan bahwa lawatannya bersama rombongan dari Kemendagri, yakni dalam kapasitas sebagai pembina dan pengawas terhadap jalannya pemerintahan di daerah, terutama dalam konteks penanganan pandemi, serta kedudukannya sebagai anggota dewan pengarah dalam kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau yang dikenal dengan istilah PPKM.

“Jadi memang saya dengan tim dari Kemendagri datang ke Bangka Belitung, dalam konteks sharing kepada Bapak Gubernur, Forkopimda, teman-teman walikota/bupati, ketua DPRD, dan lain-lain, semua kepala dinas, OPD (Organisasi Perangkat Daerah),” kata Mendagri dalam keterangan persnya usai memberikan pengarahan di kantor Gubernur Babel.

Ia pun meminta agar tren penurunan tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio (BOR) dan tingkat kematian atau fatality rate yang disebabkan oleh Covid-19 belakangan ini dapat disikapi dengan langkah antisipatif. Pasalnya, kondisi tersebut sangat dinamis dan bergantung pada upaya masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi.

“Kita perlu untuk diskusi dalam rangka untuk membuat strategi, kemudian langkah operasional, taktik di lapangan yang lebih baik, supaya masyarakat maupun kita tidak cepat berpuas diri dan terlena dengan adanya indikator yang turun,” tuturnya.

Usai mendengarkan pemaparan dari Gubernur Babel, Wakapolda dan Kasatgas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Mendagri menilai penanganan pandemi di wilayah tersebut berjalan cukup baik.

Kendati demikian, Mendagri mengimbau agar upaya yang telah dilakukan tersebut dapat diperkuat dengan adanya satgas penanganan Covid-19 di tingkat hulu.

“Tadi saya memberikan saran, kalau bisa ada Satgas hulu. Ini saya lihat Satgas lebih banyak bermain di hilir. Di hulunya itu Satgas untuk memperkuat protokol kesehatan. Itu tidak gampang, karena melibatkan kendali, kontrol sosial yang 5M itu. Nah ini yang harus diperkuat, ditunjuk siapa pejabatnya,” urai Mendagri.

Dalam konteks penanganan, Mendagri juga meminta para kepala daerah di wilayah Provinsi Babel untuk memperkuat protokol kesehatan dan mengidentifikasi kerumunan yang berpotensi menjadi sumber penularan, serta terus menggalakkan disiplin pemakaian masker.

Tak hanya itu, dalam konteks 3T, Mendagri juga menekankan perlunya dilakukan agresivitas testing, memperbaiki kapasitas kesehatan dan tempat isolasi terpusat untuk treatment, serta membuat skenario vaksinasi.

Pangkal Pinang – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi pelaksanaan vaksinasi yang digelar di SMAN 2 Pangkal Pinang, dan pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Kepulauan Bangka Belitung (Babel).

Hal itu disampaikan Mendagri dalam keterangan persnya usai memberikan pengarahan kepada Gubernur, Bupati/Wali Kota, serta unsur Forkopimda di kantor Gubernur Babel, Kamis (2/9/2021). Dalam lawatan kali ini, Mendagri menyempatkan diri untuk meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi di SMAN 2 Pangkal Pinang.

“Dalam konteks penanganan, saya melihat apa yang dikerjakan oleh Bapak Gubernur dan jajaran, banyak sekali terobosan-terobosan kreatif, seperti vaksinasi di sekolah tadi untuk dimulainya PTM (Pembelajaran Tatap Muka),” puji Mendagri.

Ia juga turut memuji pembelajaran tatap muka di sekolah dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19 yang ketat. Penerapan protokol kesehatan tersebut tak menyurutkan antusiasme para siswa dalam pembelajaran tatap muka yang mulai dilakukan di wilayah itu. Apalagi, vaksinasi juga dilakukan di sekolah dengan melibatkan orang tua siswa agar turut divaksin.

“Saya melihat flow-nya bagus, pertemuan tatap mukanya juga kita melihat sesuai protokol kesehatan, keinginan anak-anak untuk sekolah juga sangat tinggi, tapi mereka juga menyadari dan mengetahui langkah-langkah untuk menghindari penularan,” katanya.

Menurut Mendagri, inovasi seperti ini perlu digalakkan di setiap sekolah dengan penyesuaian kondisi dan situasi masing-masing. Apalagi, vaksinasi terhadap usia 12-17 tahun telah mengantongi izin dari Kementerian Kesehatan. Dengan demikian, anak usia sekolah di atas 12 tahun sudah dapat menerima vaksinasi.

“Yang seperti ini harus terus digalakkan di semua sekolah di seluruh Bangka Belitung, didukung oleh para bupati/wali kota, kalau ada terobosan lain yang lebih baik silakan saja, sesuai dengan kondisi situasi lapangan masing-masing,” ujar Mendagri.

Selain inovasi yang dilakukan, Mendagri juga mengapresiasi kekompakan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung bersama Forkopimda dalam melakukan penanganan pandemi Covid-19. Selain itu, Mendagri menyampaikan, untuk mengendalikan pandemi Covid-19 diperlukan ide-ide kreatif, inovasi dan terobosan dari para kepala daerah.

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara Serentak Tahun 2020 merupakan fenomena luar biasa dan mencatatkan sejarah bagi bangsa Indonesia. Pasalnya, selain dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19, pesta demokrasi di 270 daerah itu juga mencatatkan tingkat partisipasi pemilih yang tinggi, yaitu 76,09% dan tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan yang juga tinggi.

“Jangan menganggap peristiwa Desember 2020 adalah suatu yang biasa. Kita melaksanakan peristiwa yang luar biasa, yang fenomenal, yang belum pernah dialami dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu melaksanakan Pilkada di tengah krisis pandemi dan ini adalah pandemi terluas dalam sejarah umat manusia,” kata Mendagri saat menjadi pembicara dalam acara Launching Buku Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak secara virtual, Kamis (26/8/2021).

Diakuinya, meski bukan suatu hal yang mudah, pelaksanaan pemilihan umum (Pilkada) terbesar kedua di dunia pada tahun 2020 setelah USA itu, mampu menjawab berbagai kekhawatiran berbagai kalangan akan menjadi musababnya klaster penyebaran Covid-19. Hal ini terjadi berkat kerja sama semua pihak bersama masyarakat dalam menyukseskan pelaksanaan hajat demokrasi itu, sehingga menuai berbagai pujian dari berbagai kalangan dan dunia internasional.

“Yang lebih fenomenal tidak terjadi ledakan atau yang dikhawatirkan bom atom Covid-19, (bahkan) pada 270 daerah yang menyelenggarakan Pilkada, angka (kasus positif) Covid-nya turun. Beberapa negara memberikan pujian kepada kita terhadap pelaksanaan Pilkada yang di tahun 2020 itu,” beber Mendagri.

Mendagri juga menyoroti Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu yang berperan penting dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020. Menurutnya, Bawaslu secara umum telah mampu melaksanakan tugas dengan sangat baik untuk mengawasi proses pelaksanaan Pilkada 2020 dengan tantangan yang tak ringan, namun dapat dilalui dengan baik.

“Khusus untuk Bawaslu sendiri, banyak peran-peran penting yang kami lihat pada saat 2020 lalu, ketegasan untuk mengambil sikap. Meskipun ada peraturan-peraturan baru karena ada protokol kesehatan yang dimasukkan dalam aturan KPU (PKPU), tapi teguran, sanksi administrasi yang diberikan itu memberikan efek, sehingga pelaksanaan Pilkada 2020 itu cukup baik,” ujar Mendagri.

Jika menilik ke belakang, Mendagri menilai, masalah independensi dan aspek politik keberadaan Bawaslu patut disyukuri. Karenanya, independensi melalui pengawasan pemilihan umum sebagai titik demokrasi memang perlu dijaga dan dirawat lewat kehadiran Bawaslu.

Ia juga menilai, Bawaslu melalui pengawasannya akan mampu menghadirkan pemilihan umum yang berkualitas seperti yang terjadi pada Pilkada Serentak Tahun 2020.

Jakarta – Organisasi kemasyarakatan (ormas) dan seluruh elemen masyarakat untuk bergandengan tangan dalam menghadapi pandemi Covid-19, beserta dampak turunannya. Hal itu dikatakan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Ormas Expo Tahun 2021 dengan tema “Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Pandemi Covid-19,” Senin (23/8/2021).

Ia menyadari, pandemi Covid-19 yang merupakan wabah di sektor kesehatan telah merambah dan menimbulkan krisis di bidang lainnya, seperti ekonomi, keuangan dan sosial. Menurutnya, hal ini harus dihadapi dan ditangani secara bersama.

“Di tengah tantangan global, semua negara, termasuk negara kita, (yakni) pandemi Covid-19, kita kembali merapatkan, memperkuat kebersamaan, solidaritas kita dalam rangka menekan dan mengendalikan pandemi Covid-19,” katanya

Mendagri menambahkan, pandemi Covid-19 merupakan krisis multidimensi dan pandemi terluas dalam sejarah umat manusia yang belum pernah dihadapi bangsa Indonesia sejak merdeka.

Krisis kesehatan ini juga menimbulkan efek domino pada sektor lain yang perlu dihadapi secara bersama, baik itu pemerintah maupun nonpemerintah.

Ia juga mengatakan, sejarah mencatat, berkat kebersamaan, bangsa Indonesia telah mampu mempertahankan kemerdekaan hingga di usianya 76 tahun dan berhasil melewati berbagai tantangan yang ada.

“Kita perlu bergandengan tangan membangun kekuatan dan kebersamaan, bangsa kita berdiri karena kebersamaan, kita masih tetap bisa survive dan mencapai 76 tahun karena kebersamaan kita, pemerintah dan nonpemerintah, semua elemen bangsa,” tuturnya.

Menurut Mendagri, dalam sistem negara demokrasi, pemerintah bukanlah satu-satunya yang memiki peran dominan dalam melaksanakan pembangunan.

Sebaliknya, sistem demokrasi mengamanatkan adanya kekuasaan di tangan rakyat dengan diberikannya hak dan jaminan untuk mengemukakan pendapat, berserikat, dan berkumpul, salah satunya dengan diberikannya ruang untuk dibentuk organisasi kemasayarakatan atau ormas.

Keberadaan ormas ini juga diharapkan dapat mendukung dan bekerja sama dengan pemerintah dan seluruh stakeholder bangsa dalam mempercepat pembangunan, termasuk berperan dalam menyelesaikan persoalan bangsa.

“Dengan adanya Ormas Expo 2021 yang saat ini melibatkan 20 ormas, saya menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi, kita memberikan kontribusi mungkin kecil tapi dapat memberikan makna yang besar, men-trigger ormas lain yang jumlahnya ribuan untuk semuanya bangkit sesuai dengan bidang tugas masing-masing untuk membantu mengendalikan pandemi,” pungkasnya.

JAKARTA- Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran Mendagri No.910/4350 SJ tentang Kebijakan Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 tertanggal 16 Agustus 2021.

SE Mendagri tersebut untuk menindaklanjuti hasil Sidang Kabinet Paripurna pada 9 Agustus 2021 tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2022. Selain itu, ini juga sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

“Bersama ini disampaikan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian khusus dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2022, sebagai berikut: APBD TA 2022 harus memberikan stimulus untuk mendukung reformasi struktural guna memulihkan ekonomi, meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah,” ungkap Mendagri dalam SE-nya, Senin (16/8/2021).

Selain itu, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota diminta untuk mengubah budaya kerja, seperti melaksanakan kerja digital dalam menggelar pertemuan/rapat dan mengurangi belanja yang tidak efisien dalam belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas yang digunakan untuk operasional kantor, serta belanja aparatur. Dengan demikian, anggaran yang tersedia dapat dialihkan pada belanja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Mendagri dalam SE-nya juga mengarahkan agar pemerintah daerah dalam menyusun program, kegiatan, sub kegiatan, dan anggaran dalam APBD TA 2022 dilakukan secara efisien, efektif, dan tidak bersifat rutinitas. Tak hanya itu, penyusunan juga diarahkan untuk tidak monoton, tetap antisipatif, responsif, serta fleksibel dalam menghadapi dinamika pandemi dan perekonomian.

“Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota agar meningkatkan iklim investasi dan berusaha di daerah, serta pengembangan ekspor, sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa Pajak Daerah, Restribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain sesuai PAD yang sah,” tambah Mendagri.

Lebih lanjut, Mendagri dalam SE-nya juga menginstruksikan agar Pemda menerapkan kebijakan umum transfer ke daerah dan dana desa Tahun 2022 sebagai berikut: Dana Transfer Umum itu untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik, pemulihan ekonomi, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), dan penambahan belanja kesehatan prioritas. Selain itu, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk program perlindungan sosial dan penanganan Covid-19, serta mendukung sektor publik.

“Kemudian Pemda juga diminta mengalokasikan Dana Transfer Khusus untuk perbaikan kualitas layanan publik; dan perbaikan kualitas belanja daerah untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah,” tulis Mendagri.

Masih menurut SE Mendagri, guna mengantisipasi keadaan darurat termasuk keperluan mendesak akibat pandemi Covid-19 atau bencana lainnya yang tidak bisa diprediksi, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota agar menambahkan alokasi Belanja Tidak Terduga dalam APBD TA 2022. Alokasi tersebut sebesar 5 persen hingga 10 persen dari APBD TA 2021.

Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan Kemendagri Bachril Bakri mengatakan, kebijakan Mendagri dengan Surat Edarannya ini hendak mendorong daerah agar tetap melanjutkan kebijakan pemanfaatan anggaran secara efisien dan efektif. Hal itu dilakukan dengan meneruskan kebijakan yang telah dikembangkan saat ini dalam suasana Covid-19, seperti melakukan pekerjaan dengan memanfaatkan teknologi digital, mengurangi perjalanan dinas, dan pengadaan barang

“Selain itu, pemerintah daerah diminta agar mengantisipasi anggaran dalam APBD untuk bencana dan kondisi yang tidak dapat diprediksi, sebesar 5-10 persen,” pungkas Bachril.

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak seluruh masyarakat bersyukur atas usia kemerdekaan Indonesia yang telah menginjak 76 tahun. Menurutnya, capaian ini merupakan nikmat yang diberikan Tuhan kepada bangsa Indonesia. Pasalnya, tak semua negara mampu bertahan. Ia mencontohkan Uni Soviet yang merupakan negara besar, tetapi terpecah menjadi beberapa negara kecil.

“Oleh karena itu kita perlu merawat kebangsaan ini, kita adalah negara yang sangat unik, terdiri dari keberagaman dan keberagaman itu merupakan satu kekayaan bagi kita,” ujar Mendagri saat memberi sambutan pada gelaran Parade Budaya Nusantara dan Perlombaan Tiktok Prokes 5M, Rabu (18/8/2021). Kegiatan yang digelar Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Pol & PUM) bekerja sama dengan Paduan Suara Merah Putih (PSMP) secara virtual ini, untuk memeriahkan HUT Kemedekaan RI ke-76.

Keberagaman yang dimiliki Indonesia itu, kata Mendagri, seperti ratusan suku atau keturunan, agama, dan bahasa lokal. Namun, perbedaan itu tetap membuat Indonesia berdiri dan bersatu, dalam satu Indonesia. Meski begitu, lanjutnya, bangsa Indonesia tetap perlu waspada karena perbedaan juga mengandung potensi konflik, yang dapat berujung pada perpecahan.

Mendagri mengajak masyarakat agar belajar dari peristiwa yang terjadi di Afghanistan belum lama ini. Peristiwa itu dapat menjadi pembelajaran untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hal itu dapat dilakukan dengan mengedepankan nilai-nilai dan kepentingan bersama menjalani hidup dalam satu bangsa.

“Oleh karena itu, di tengah peringatan kemerdekaan ke-76 tahun ini, kita berusaha selain berkontemplasi juga melakukan upaya-upaya untuk merawat persatuan (dan) kesatuan bangsa itu,” tutur Mendagri.

JAKARTA- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengeluarkan Surat Edaran (SE) kepada Gubernur, Bupati/Walikota se-Indonesia. Surat bernomor 0031/4297/SJ tanggal 10 Agustus 2021 itu memuat Pedoman Teknis Peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2021.

Surat Edaran itu dikeluarkan dengan memperhatikan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 003.1/4212/SJ tanggal 5 Agustus 2021 tentang Pedoman Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) Tahun 2021 dan mengingat kondisi pandemi Covid-19, sehingga diatur hal-hal teknis pelaksanaan Perayaan HUT ke-76 Kemerdekaan RI Tahun 2021.

“Perayaan HUT Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2021 agar dilaksanakan secara sederhana tanpa mengurangi kekhidmatan atas peringatan hari bersejarah bagi Negara Republik Indonesia,” kata Mendagri sebagaimana dikutip dalam poin pertama surat edaran tersebut.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan menjelaskan, hal teknis lainnya juga diatur melalui Surat Edaran tersebut.

Salah satunya, kegiatan seremonial diminta untuk dilaksanakan maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan protokol kesehatan yang ketat. Selain itu, diimbau pula agar kegiatan seremonial tersebut mengutamakan penggunaan teknologi informatika atau melalui media virtual.

Berikutnya, kata Benni, Surat Edaran juga memuat ketentuan agar tidak mengadakan perlombaan yang berpotensi menimbulkan kerumunan.

“Kami minta agar tidak mengadakan perlombaan yang dapat menimbulkan kerumunan dan rawan mengakibatkan penularan Covid-19. Kalaupun tetap ingin ada perlombaan, silakan kemas bentuk perlombaan yang dapat memanfaatkan teknologi informatika atau melalui media virtual,” pungkas Benni.

Jakarta – Sosialisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat perlu dilakukan secara persuasif hingga koersif. Secara persuasif, upaya itu dapat diterapkan melalui komunikasi dengan publik dan stakeholder terdampak. Sedangkan secara koersif, upaya itu dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum bagi pelanggar kebijakan PPKM Darurat.

“Kita melihat pelaksanaan PPKM darurat di Jawa-Bali, pelaksanaannya memang memerlukan upaya sosialisasi yang persuasif dan upaya-upaya koersif untuk penegakkan hukum,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi melalui Video Conference yang dipimpin Menko Perekonomian dengan agenda ”Evaluasi Implementasi PPKM Mikro Diperketat,” pada Jumat (9/7/2021).

Menurut Mendagri Tito, sosialisasi penting dilakukan, terutama kepada masyarakat dan stakeholder terdampak.

Apalagi, lanjut dikatakannya bagi yang berada pada sektor esensial dan kritikal, mereka perlu memiliki pemahaman tentang mekanisme pengaturan Work From Home dan Work Form Office sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 18 Tahun 2021.

“Sosialisasi ini sangat penting sekali terutama kepada publik, komunikasi publik, penjelasan kepada masyarakat, kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi dengan asosiasi-asosiasi yang terdampak,” ujar Mendagri.

Di samping sosialisasi yang bersifat persuasif, upaya koersif melalui penegakan hukum juga perlu dilakukan. Upaya ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum, TNI/Polri maupun Kejaksaan untuk memberi sanksi terhadap pelanggar kebijakan PPKM Darurat. Apalagi, hal ini juga dikuatkan dengan Perda/Perkada yang memuat sanksi dan norma bagi pelanggar protokol kesehatan.

“Untuk upaya koersif, dilakukan penegakkan secara tegas untuk menghindari, terutama untuk menekan mobilitas masyarakat serta ketaatan protokol kesehatan utamanya masker. Untuk upaya koersif ini pemerintah daerah dapat bekerja sama selain dengan Polri dan TNI, juga Kejaksaan dan Pengadilan,” pungkasnya.