InTechSEA tahun ini akan menjadi perhelatan besar yang mempertemukan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan para inovator dalam satu panggung.

Selain Bahlil, sejumlah menteri lainnya akan hadir, di antaranya Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menko Pangan Zulkifli Hasan, serta pengusaha nasional Arsjad Rasjid dan para pemimpin perusahaan dari berbagai sektor.

Direktur Inovasi dan Kekayaan Intelektual Universitas Hasanuddin, Asmi Citra Malina, S.Pi., M.Agr., Ph.D. mengatakan, kepastian kehadiran Bahlil semakin memperkuat posisi InTechSEA sebagai forum yang mempertemukan inovasi dengan pengambil kebijakan dan dunia industri.

“Kepastian kehadiran Menteri ESDM diperoleh setelah tim Unhas melakukan audiensi dengan Kementerian ESDM. Kementerian juga menyambut positif penyelenggaraan InTechSEA dan mengusulkan kategori Hilirisasi Pertambangan, yang relevan dengan agenda peningkatan nilai tambah sumber daya mineral Indonesia,” kata Asmi Citra melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (12/9/2026).

Gaung InTechSEA, lanjut Asmi, juga terlihat dari tingginya partisipasi dunia usaha. Lebih dari 80 perusahaan mengikuti rangkaian InTechSEA Awards 2026. Mereka berasal dari beragam sektor, mulai dari energi, minyak dan gas, pertambangan, industri, jasa keuangan, hingga perusahaan yang menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat dan keberlanjutan.

“Di antara perusahaan yang berpartisipasi adalah PT Pertamina Gas, Energy Equity Epic (Sengkang) Pty. Ltd., PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Hadji Kalla, dan PT Asuransi Kredit Indonesia, bersama puluhan perusahaan lainnya,” ujarnya.

Besarnya keterlibatan korporasi membuat InTechSEA tidak lagi sekadar menjadi ajang pemberian penghargaan. Forum ini mulai tumbuh sebagai titik temu antara kampus, korporasi, pemerintah, dan inovator untuk membicarakan bagaimana teknologi dan inovasi dapat menjawab persoalan sosial dan lingkungan sekaligus memiliki peluang untuk diterapkan dalam skala yang lebih luas.

Menteri, Pengusaha, dan Inovator Satu Panggung

Kata Asmi, malam penganugerahan di Four Seasons Hotel Jakarta dirancang menjadi puncak seluruh rangkaian InTechSEA 2026. Kehadiran Bahlil Lahadalia memiliki relevansi kuat karena sejumlah isu utama yang dinilai dalam InTechSEA bersentuhan langsung dengan transformasi sektor energi, seperti efisiensi energi, transisi menuju energi terbarukan, pengurangan emisi, pengelolaan sumber daya, serta hilirisasi.

Dalam kategori Environment, misalnya, InTechSEA memberikan perhatian pada transformasi energi, ketahanan sumber daya air, pengelolaan limbah dan bahan berbahaya, strategi penurunan emisi, serta ekonomi sirkular.

Kehadiran Arsjad Rasjid juga memberikan warna tersendiri. InTechSEA 2026 menghadirkan The Arsjad Rasjid Award for Sustainability Innovation, penghargaan khusus bagi mahasiswa yang mampu melahirkan gagasan solutif, riset, maupun penerapan inovasi berbasis sains dan teknologi untuk menjawab tantangan keberlanjutan.

“Bapak Arsjad dikenal sebagai salah satu tokoh penting dunia usaha Indonesia dan menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia serta Ketua Umum B57+ Asia Pacific Chapter,” kata Asmi.

Pertemuan para menteri, pemimpin korporasi, akademisi, dan inovator tersebut mencerminkan gagasan besar di balik InTechSEA: inovasi membutuhkan ekosistem.

Perguruan tinggi dapat melahirkan pengetahuan dan teknologi, tetapi pemerintah memiliki instrumen kebijakan, sementara dunia usaha memiliki kemampuan untuk membawa inovasi menuju implementasi dan skala yang lebih luas.

Mengusung tema “Collaborative Innovation for a Sustainable and Inclusive Future”, InTechSEA 2026 berangkat dari gagasan bahwa inovasi perguruan tinggi tidak semestinya berhenti pada jurnal dan publikasi ilmiah.

Riset perlu menemukan jalan menuju masyarakat. Teknologi perlu menjawab kebutuhan industri. Inovasi juga harus mampu memberikan dampak yang dapat diukur bagi lingkungan dan kehidupan sosial.

Karena itu, InTechSEA tidak hanya menilai kebaruan teknologi atau novelty. Penilaian juga memberikan perhatian besar pada potensi implementasi, dampak sosial, keberlanjutan lingkungan, kesiapan hilirisasi, serta peluang inovasi untuk diadopsi oleh pengguna maupun dunia usaha.

InTechSEA sekaligus menjadi bagian dari upaya Unhas memperkuat perannya sebagai center of excellence berbasis Benua Maritim Indonesia. Kampus ditempatkan bukan hanya sebagai produsen pengetahuan, tetapi juga sebagai penghubung antara inovator, pemerintah, industri, investor, komunitas, dan masyarakat.

Penghargaan Nasional hingga Internasional

Kategori nasional InTechSEA meliputi CSR dan Pemberdayaan Masyarakat, Kebencanaan dan Resiliensi Iklim, Environment, serta Keanekaragaman Hayati.

Spektrum inovasi yang dinilai sangat luas, mulai dari akuakultur cerdas, restorasi pesisir, ketahanan pangan, ekonomi hijau dan ekonomi biru, teknologi pendidikan, mitigasi bencana, transformasi energi, energi terbarukan, pengelolaan air dan limbah, strategi penurunan emisi, hingga konservasi keanekaragaman hayati.

Pada level internasional, InTechSEA menghadirkan CSR International Awards bagi program inovatif dan berkelanjutan yang memiliki dampak luas serta memenuhi standar global. Penilaian antara lain memperhatikan penciptaan shared value, ISO 26000, UN Sustainable Development Goals (SDGs), serta mekanisme pelaporan ESG yang transparan.

Selain The Arsjad Rasjid Award for Sustainability Innovation, terdapat pula GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) Special Award bagi program yang secara nyata mengintegrasikan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial.

Para penerima penghargaan akan dikelompokkan dalam tingkatan Platinum, Gold, dan Silver, berdasarkan akumulasi penilaian risalah dan presentasi.

Menurut Bahlil, pemerintah telah melakukan serangkaian rapat intensif dengan PT Pertamina (Persero) serta badan usaha swasta yang bergerak di sektor hilir migas. Dari hasil pembahasan tersebut, terdapat kesepahaman bahwa penyesuaian harga BBM nonsubsidi, termasuk Pertamax Series, hampir siap untuk direalisasikan. Ia mengindikasikan bahwa keputusan tersebut tidak akan tertunda lama, mengingat seluruh aspek teknis dan kebijakan sudah dibahas secara komprehensif.

Penyesuaian harga BBM nonsubsidi pada dasarnya mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya Keputusan Menteri ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022 yang merupakan perubahan dari kebijakan sebelumnya. Aturan ini merujuk pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2022 yang mengatur formula perhitungan harga jual eceran BBM. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa harga BBM nonsubsidi ditentukan berdasarkan mekanisme pasar, sehingga sangat bergantung pada fluktuasi harga minyak dunia.

Kondisi global saat ini memang menunjukkan tekanan yang cukup besar terhadap harga energi. Lonjakan harga minyak mentah dunia dipicu oleh ketegangan geopolitik, terutama konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Situasi ini mendorong harga minyak jenis Brent dan West Texas Intermediate (WTI) melonjak ke kisaran 90 hingga 100 dolar AS per barel, jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga pada awal tahun 2026 yang masih berada di level sekitar 60 dolar AS per barel.

Kenaikan harga minyak dunia tersebut secara langsung memengaruhi struktur biaya pengadaan BBM di dalam negeri. Namun, sejak awal April 2026, harga BBM nonsubsidi di Indonesia masih ditahan oleh pemerintah dan badan usaha, termasuk Pertamina serta operator SPBU swasta seperti Shell plc, BP, dan Vivo Energy. Kebijakan penahanan harga ini dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global.

]]> https://eranasional.com/100692/harga-pertamax-terancam-naik-ini-sinyal-terbaru-dari-menteri-esdm/feed 0 Angie https://eranasional.com/92226/esdm-bantah-soal-isu-ojol-dilarang-pakai-bbm-pertalite https://eranasional.com/92226/esdm-bantah-soal-isu-ojol-dilarang-pakai-bbm-pertalite#respond Thu, 25 Sep 2025 02:51:41 +0000 https://eranasional.com/92226/esdm-bantah-soal-isu-ojol-dilarang-pakai-bbm-pertalite Jakarta, ERANASIONAL.COM– Isu larangan penggunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite bagi pengemudi ojek online (ojol) kembali ramai diperbincangkan di media sosial.

Informasi tersebut memicu kehebohan dan kekhawatiran, mengingat jutaan pengemudi ojol sangat bergantung pada Pertalite sebagai bahan bakar utama untuk bekerja sehari-hari.

Namun, Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia dengan tegas membantah kabar tersebut.

Lebih lanjut dia kembali menegaskan bahwa informasi di media sosial terkait larangan penggunaan BBM jenis Pertalite bagi pengemudi ojek online (ojol) adalah tidak benar.

“Hingga saat ini tidak ada kebijakan apa pun terkait pengaturan penggunaan BBM jenis Pertalite bagi pengemudi ojek online atau ojol,” ucap Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia

Anggia menyampaikan bahwa pemerintah memahami betul kekhawatiran publik, khususnya bagi pelaku usaha mikro seperti pengemudi ojol.

Setiap opsi kebijakan yang diambil oleh pemerintah, kata dia, senantiasa mempertimbangkan dan mengutamakan aspek kesejahteraan dan keberpihakan kepada kelompok rentan, serta melindungi kepentingan pengemudi ojek online.

“Sekali lagi kami tegaskan informasi yang beredar tidak benar dan kami mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengkonsumsi informasi, terutama yang beredar di media sosial,” ujar Anggia.

Lebih lanjut, Anggia juga mengimbau agar seluruh informasi terkait bahan bakar minyak (BBM) hanya merujuk kepada sumber resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau KESDM agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Pernyataan tersebut merespons isu ihwal larangan ojol menggunakan Pertalite yang kembali menuai atensi di media sosial.

Wacana tersebut mulanya ramai pada November 2024 lalu. Saat itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengisyaratkan untuk tidak memasukkan pengemudi ojol dalam daftar penerima subsidi BBM tepat sasaran.

Hal itu dikarenakan menurutnya kendaraan yang digunakan para pengemudi ojol untuk usaha, sementara subsidi BBM tepat sasaran yang disasar pemerintah ditekankan untuk penggunaan transportasi publik.

Akan tetapi, ucapan tersebut telah diralat pada Desember 2024, ketika Bahlil menyampaikan bahwa pengemudi ojek online (ojol) bakal tetap mendapatkan subsidi bahan bakar minyak (BBM), dengan menggunakan skema usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)

Penyebabnya karena Bahlil mengeluarkan kebijakan larangan warung pengecer menjual gas LPG 3 kilogram (kg).

Kebijakan tersebut membuat masyarakat kesulitan dalam memperoleh gas bersubsidi tersebut, yang kini hanya bisa dibeli di pangkalan resmi Pertamina.

Akibatnya, masyarakat harus mengantre panjang untuk membeli gas elpiji melon tersebut.

Kini, nama Bahlil menjadi salah satu bahan perbincangan hangat di publik, khususnya di platform media sosial X.

Bahkan Bahlil menjadi trending topic di media sosial yang dulunya bernama Twitter tersebut.

Tak sedikit netizen yang menyalahkan langkah Bahlil mengeluarkan kebijakan tersebut.

Salah satunya yakni akun @PartaiSocmed, yang menganggap kebijakan tersebut hanya membuat malu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Si bahlil emang bahlul. Mekanismenya saja baru akan dibuat tapi larangan buat pengecer sudah diterapkan, akibatnya terjadi antrean panjang rakyat dimana-mana. Bikin malu pemerintahan Pak @prabowo saja!” ujar akun @PartaiSocmed, seperti dikutip, Senin (3/2).

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah resmi melarang penjualan gas elpiji 3 kg oleh pengecer. Kebijakan tersebut telah resmi berlaku mulai Sabtu 1 Februari 2025 kemarin.

Kebijakan tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk memastikan distribusi LPG subsidi lebih tepat sasaran kepada rumah tangga, usaha mikro, nelayan, dan petani yang telah ditentukan.

Namun pemerintah waktu sebulan sebagai masa transisi, agar para pelaku usaha warung yang selama ini menjadi pengecer gas LPG 3 kg untuk mendaftar sebagai pangkalan resmi Pertamina melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Namun masalahnya, banyak pelaku usaha warung yang kesulitan mendaftar sebagai pangkalan gas LPG, karena persyaratan yang dinilai terlalu memberatkan.

“Saya pedagang Sembako kecil di daerah, udah pinya NIB, udah nyoba masuk ke kemitraan pertamina utk menjadi penyalur lpg 3 kg, ternyata syarat yg diminta: rekening koran 3 bln terakhir & rek. deposito. Pedagang kecil mana punya?,” tulis akun @DikroAnggaS.

Akun tersebut juga mengaku, butuh modal banyak untuk mendaftar sebagai pangkalan gas elpiji resmi dari Pemerintah.

Sehingga ia mengaku mustahil jika dapat menjual gas dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Jadi pangkalan gak gampang, ada uang juga gak serta merta bisa bikin pangkalan. Keputusan ada di hiswana. Bikin pangkalan bisa abis ratusan juta, kalo jual sesuai het lama balik modal…,” tambah akun tersebut. []

Sekadar catatan, badan usaha pengelola bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia biasanya mengumumkan penyesuaian harga setiap awal bulan per tanggal 1.

Pada Jumat (2/8/2024), Pertamina sebenarnya menyesuaikan harga dari Jenis BBM Umum (JBU) seperti Pertamax Turbo, Pertamax Green 95 dan Dex Series, kecuali Pertamax. Namun, pada Sabtu (10/8/2024), Pertamina tiba-tiba resmi menaikkan Pertamax sebesar Rp750, atau dari Rp12.950/liter menjadi Rp13.700/liter.

“[Diumumkan tidak dari 1 Agustus] ya dinamika, kan harus direncanakan matang,” ujar Arifin saat ditemui di kantor Kilang Pertamina Balikpapan, Minggu (11/8/2024).

Kendati demikian, Arifin memastikan harga Pertamax yang berada pada level Rp13.700/liter pada Agustus masih di bawah harga BBM dari badan usaha lain.

“Insya Allah,” ujar Arifin Tasrif ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (30/7/2024)

Pernyataan tersebut Arifin sampaikan tanpa memberi konteks lebih lanjut.

Ia menyampaikan pernyataan tersebut ketika dimintai tanggapan mengenai kabar dirinya yang akan diganti oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Arifin meminta kepada publik untuk menunggu saja kabar selanjutnya tanpa menepis kabar yang beredar.

“Kalau benar (diganti), memang kenapa?” ujar Arifin berkelakar ketika didesak untuk memberi penjelasan lebih lanjut.

Namun Arifin tak banyak berkomentar ihwal isu yang beredar bahwa posisinya akan digantikan.

Arifin meminta kepada publik untuk menunggu terkait kebenaran adanya perombakan Kabinet Indonesia Maju tersebut.

“Ya, tunggu aja,” kata Arifin di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 31 Juli 2024.

Ia juga tak membantah dan membenarkan rumor tersebut.

Sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak melakukan pergantian posisi Menteri ESDM.

Menurut dia, jelang berakhirnya masa pemerintahan, Presiden Jokowi sebaiknya tak perlu melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju.

“Itu langkah bongkar-pasang yang kurang tepat. Apa yang bisa diharapkan dari menteri baru secara struktural dalam waktu kurang dari dua bulan. Pembahasan dengan DPR juga hanya tinggal satu masa sidang lagi,” kata Mulyanto dalam keterangannya, dikutip dari Kompas TV Rabu 31 Juli 2024.

Sementara, Bahlil menepis isu rotasi dirinya yang akan menjabat sebagai Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif.

“Lagi banyak kerjaan di Kementerian Investasi saya,” kata Bahlil ditemui di kantornya di Jakarta, Selasa, seperti dikutip dari Antara. []

“Kebijakan subsidi listrik 2025, yaitu tepat sasaran, diberikan hanya kepada golongan yang berhak untuk rumah tangga, dan kepada rumah tangga yang miskin dan rentan,” kata Arifin dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI di Komplek Parlemen Jakarta, seperti dilansir Antara, Jumat (21/6/2024).

Arifin menyampaikan, kebijakan subsidi listrik 2025 akan mendorong transisi energi yang lebih efisien dan adil dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, fiskal dan lingkungan.

Dia menyampaikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan anggaran subsidi listrik sebesar Rp88,36 triliun untuk 2025.

“Subsidi listrik pada RAPBN 2025 diusulkan sebesar Rp83,02 triliun sampai dengan Rp88,36 triliun,” ujar dia.

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Direktorat Jenderal (Ditjen) Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM.

Kabag Pemberitaan Ali Fikri membenarkan telah dilakukan penggeledahan terhadap kantornya Ditjen Minerba Kementerian ESDM.

“Informasi yang kami perolen, betul ada kegiatan penggeledahan oleh tim KPK di kantor Kementerian ESDM,” kata Ali Fikri, Senin (27/3/2023).

Namun, Ali belum menjelaskan secara detail penggeledahan itu dilakukan terkait kasus korupsi apa.

“Terkait kegiatan penyidikan baru oleh KPK atas dugaan korupsi di Kementerian ESDM,” tuturnya.

Jakarta- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya hadir secara virtual bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Arifin Tasrif, pada pertemuan para Menteri G20 bertemakan Energy and Climate, Jumat (23/7).

Pada sesi ini, Negara-negara G20 membahas mengenai pemulihan pandemi COVID-19 yang berkelanjutan, tentang pembangunan kota hijau untuk mengendalikan perubahan iklim global, percepatan transisi energi dan tentang pendanaan perubahan iklim.

Pernyataan resmi dari Pemerintah Indonesia, yang dibacakan oleh Menteri LHK menyatakan perspektif hijau telah banyak dipikirkan oleh komunitas di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Hal ini semakin berkembang dengan sangat cepat dengan dukungan kuat dari generasi muda.

“Masyarakat kita sudah mulai menghargai upaya penghijauan dengan cara sederhana, seperti penanaman pohon dan daur ulang sampah,” ungkap Menteri Siti.

Menurutnya, Industri hijau dengan penekanan pada efisiensi energi dan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan serta peningkatan kualitas lingkungan juga tumbuh dengan pesat.

Ia menyatakan bahwa Indonesia sedang mengembangkan Program Pembangunan Kota Hijau, yang dirancang untuk mendorong partisipasi pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai kota hijau yang berkelanjutan, termasuk bangunan, energi, dan transportasi yang ramah lingkungan.

“Kami juga telah memasukkan Solusi Berbasis Alam atau Pendekatan Berbasis Ekosistem untuk memberikan manfaat ekosistem ke kota atau kawasan perkotaan,” tambahnya.

Menteri Siti kemudian menjelaskan, sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan aksi nyata iklim, Indonesia telah memberikan Green Leadership Awards atau yang dikenal dengan Nirwasita Tantra.

Ini bertujuan untuk menghargai para pemimpin lokal, anggota parlemen, pemimpin bisnis dan pemuda yang telah mengaktualisasikan kepemimpinan berorientasi ramah lingkungan yang mendalam dalam kepemimpinannya di sektor masing-masing.

Indonesia akan bekerja sama dengan semua anggota untuk merancang solusi dan berkontribusi untuk mengatasi tantangan lingkungan dan iklim global.

“Kami percaya bahwa manajemen hijau adalah jawaban strategis untuk masa depan. Bersama-sama, melalui sinergi di semua tingkatan, kita dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kualitas lingkungan kita, dan mengatasi perubahan iklim,” ungkap Menteri Siti.

Sejalan dengan pembangunan kota berkelanjutan, Indonesia berkomitmen untuk memimpin aksi pengendalian perubahan iklim berbekal pengalaman terbaiknya. Indonesia saat ini berada pada jalur untuk memenuhi Updated NDC dan akan memperkuat tindakan pengendalian perubahan iklim, terutama dalam energi terbarukan serta kehutanan, melalui

“INDONESIA FoLU 2030”. Dengan berbagai kebijakan yang ada, Indonesia akan dapat mencapai carbon net sink sektor kehutanan pada tahun 2030.

“Kami bertujuan untuk mencapai carbon net sink sektor kehutanan pada 7 tahun ke depan, berbekal pengalaman kami dalam beberapa hal yaitu: pengendalian kebakaran hutan, pengelolaan lahan gambut, moratorium izin baru di hutan primer dan lahan gambut, konservasi lahan, land degradation neutrality, penegakan hukum, serta partisipasi masyarakat”, jelas Menteri Siti.

Menteri Siti berharap negara anggota G20 harus memimpin dalam memperkuat kemitraan global. Indonesia akan berusaha mempertahankan momentum pertemuan hari ini menuju COP26 UNFCCC, dan meningkatkannya, bukan hanya ambisi tetapi juga tindakan nyata untuk mencapai rendah karbon dan masa depan yang berkelanjutan.

Pada pertemuan ini, Menteri LHK didampingi oleh Wakil Menteri LHK Alue Dohong, Duta Besar dan Wakil Tetap RI Untuk PBB, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim selaku NFP UNFCCC, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, serta Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama KLHK terkait.